2014_epi

a.
b.
c.
d.
Jika periklanan elektoral ditampung, konsekuensinya adalah
Dewan Periklanan Indonesia harus juga terlibat sebagai lembaga
penegak etika periklanan elektoral. Padahal adalah tidak pantas
bagi suatu lembaga yang bukan peserta atau wakil dari peserta
pemilihan umum untuk mencampuri salah satu aspek dari proses
penyelenggaraan pemilihan tersebut.
Periklanan elektoral senantiasa memperoleh perhatian dan
liputan besar dari media massa, sehingga senantiasa memicu
perdebatan publik yang kesemuanya sudah dengan sendirinya
berfungsi laiknya pengaturan dan penegakan.
Pengalaman menunjukkan bahwa suatu kasus pelanggaran
lebih kerap baru diketahui dan dikaji setelah ia terjadi, padahal
masa kampanye pemilihan umum relatif amat singkat sedang
penelusuran maupun keputusan atas kasus tersebut baru dapat
dilakukan setelah berakhirnya masa kampanye tersebut. Dalam
situasi sedemikian, segala keputusan tentang kasus dimaksud
oleh lembaga penegak etika periklanan tidak akan cukup
memberi pengaruh atas pelanggaran yang sudah terjadi.
Terkait dengan butir c. di atas, adalah juga fakta bahwa untuk
penegakan aturan main periklanan politik, sudah ada otoritas
pengawas pemilihan umum, yaitu Panitia Pengawas Pemilihan
Umum (PANWASLU). Lembaga ini bahkan mempunyai kompetensi
untuk dapat bertindak segera dan dengan kewenangan penuh di
tingkat hukum positif.
Walaupun demikian, terdapat alasan-alasan yang lebih kuat dan
mendasar untuk tetap membuat ketentuan etika bagi periklanan
Pemilu/Pilkada. Alasan-alasan tersebut bukan hanya sejalan dengan
prinsip-prinsip dasar etika periklanan, namun juga amat bermanfaat
bagi kepentingan masyarakat luas, seperti:
a.
b.
Bagaimanapun, promosi gagasan atau individu pada kampanye
elektoral adalah juga kegiatan periklanan, sehingga ia sudah
seharusnya tunduk pula pada etika periklanan.
Salah satu landasan utama dalam penyelenggaraan
periklanan adalah kenyataan sekaligus kemampuannya untuk
mengidentifikasi produk-produk yang sah atau resmi dan
sudah tersedia di pasar atau di tengah masyarakat. Memayungi
periklanan politik dalam naungan etika periklanan umum akan
-66-