2014_epi

Recommendations

Info

LAMPIRAN B. 1. DEWAN PERIKLANAN INDONESIA (DPI) Pendahuluan Dewan Periklanan Indonesia (DPI) adalah lembaga independen dan nirpamong (non-government) yang dibentuk oleh komunitas periklanan Indonesia. Secara resmi DPI berdiri sejak tanggal 17 September 1981, bertepatan dengan diikrarkannya untuk kali pertama Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia dengan nama Komisi Tata Cara dan Tata Krama Periklanan Indonesia (KTKTCPI). Pengikraran tersebut dilakukan di hadapan Menteri Penerangan RI oleh tujuh asosiasi dan satu yayasan. Mereka mewakili pengiklan, perusahaan periklanan, dan media. Pada sidang Dewan Pers* ) XXXVIII tanggal 30 Juli – 1 Agustus 1993, sejalan dengan perluasan peran dan fungsinya diputuskan untuk mengubah nama KTKTCPI menjadi Komisi Periklanan Indonesia (KPI). Dengan keputusan itu, maka peran dan fungsi KPI tidak lagi terbatas hanya pada penegakan etika, namun juga untuk pembinaan industri periklanan secara keseluruhan. * ) Catatan: Pada saat itu, industri periklanan dimasukkan sebagai salah satu “komponen” dari “keluaraga besar” pers nasional. Komponenkomponen lainnya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), dan Serikat Grafika Pers (SGP). Dinamika industri periklanan nasional maupun dunia telah menuntun sidang presidium Komisi Periklanan Indonesia pada rapatnya di Jakarta tanggal 26 Agustus 2003, untuk menyesuaikan nama KPI menjadi Dewan Periklanan Indonesia (DPI) dan digunakan hingga sekarang. Pada bagian-bagian berikut diberikan penjelasan ringkas mengenai DPI, khususnya yang menyangkut kelembagaan, maupun fungsi, dan tugasnya. 2. Kelembagaan DPI adalah suatu Lembaga independen nirpamong ( 2.1 non-government) yang dibentuk oleh dan dari masyarakat periklanan Indonesia, untuk -121-
menghimpun, menyalurkan, mengembangkan dan mendayagunakan seluruh aset periklanan nasional, baik untuk kepentingan masyarakat periklanan sendiri, maupun untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 2.2 Lembaga sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1 di atas merupakan federasi dari pada asosiasi usaha dan profesi, baik sebagai pengiklan, perusahaan periklanan, media periklanan, maupun berbagai usaha atau profesi lain penunjang industri periklanan. Dengan demikian, Anggota DPI adalah para asosiasi pendukungnya, yaitu: 1. AMLI : Asosiasi Perusahaan Media Luar-Griya Indonesia 2. APPINA : Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia 3. ATVLI : Asosiasi Televisi Lokal Indonesia 4. ATVSI : Asosiasi Televisi Swasta Indonesia 5. GPBSI : Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia 6. IDA : Indonesian Digital Association 7. IPFII : Ikatan Perusahaan Film Iklan Indonesia 8. P3I : Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia 9. PRSSNI : Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia 10. SPS : Serikat Penerbit Suratkabar 11. TVRI : Televisi Republik Indonesia 1.3 Organisasi DPI terdiri dari: a. b. Presidium, sebagai lembaga tertinggi, yang memberi arahan dan menetapkan kebijakan umum. Badan-badan Pelengkap; sebagai pelaksana operasional, yang terdiri dari: • Badan Musyawarah Usaha (BMU) • Badan Musyawarah Profesi (BMP) • Badan Musyawarah Etika (BME) • Badan Musyawarah Sosial (BMS) Dalam setiap Badan Musyawarah terdapat beberapa lembaga panel pakar dengan fungsi yang khas atau teknis yang disebut Mimbar. Dalam BME misalnya, terdapat Mimbar Naskah yang menangani naskah-naskah iklan yang belum diproduksi ataupun dimediakan, -122-
Page 3 and 4:
Etika Pariwara Indonesia © Dewan P
Page 6 and 7:
PENGANTAR KETUA DEWAN PERIKLANAN IN
Page 8 and 9:
khalayak. Hadirnya etika bukanlah u
Page 10 and 11:
D. DEFINISI 15 1. Anak 15 2. Balita
Page 12 and 13:
1.11 Perlindungan Hak-Hak Pribadi 2
Page 14 and 15:
4.12. Gelar Wicara ( Talk Show) 48
Page 16 and 17:
I. PENDAHULUAN Dengan mengucap syuk
Page 18 and 19:
6. IDA : Indonesian Digital Associa
Page 20 and 21:
a. b. c. Untuk lebih berfokus kepad
Page 22 and 23:
Pengertian pokok lain yang diberi p
Page 24 and 25:
16. Semangat Etika Segala sesuatu y
Page 26 and 27:
II. PEDOMAN A. MUKADIMAH Pranata da
Page 28 and 29:
Keterikatan 9. 10. Dengan keyakinan
Page 30 and 31:
Dalam pengertian masyarakat, termas
Page 32 and 33:
16. Iklan Televisi Komersial: suatu
Page 34 and 35:
35. Pamong: semua lembaga penyeleng
Page 36 and 37:
53. Perusahaan Percetakan: suatu ba
Page 38 and 39:
III. KETENTUAN A. 1. TATA KRAMA Isi
Page 40 and 41:
1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 Rasa Takut d
Page 42 and 43:
1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24
Page 44 and 45:
d. Menampilkan adegan yang mengeksp
Page 46 and 47:
2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.1
Page 48 and 49:
2.7.3. 2.7.4. Iklan tidak boleh men
Page 50 and 51:
entuk penawaran, serta harus secara
Page 52 and 53:
. c. d. e. Tidak boleh merendahkan
Page 54 and 55:
3.1.3 3.1.4 Iklan tidak boleh menam
Page 56 and 57:
3.11. Hewan 3.11.1. 3.11.2. 3.11.3.
Page 58 and 59:
4.4. Media Bioskop 4.4.1. Iklan unt
Page 60 and 61:
c. Semua bentuk penayangan iklan ha
Page 62 and 63:
sudah tercantum juga nama media dan
Page 64 and 65:
4.13. Periklanan Informatif ( Infor
Page 66 and 67:
2. Produksi Periklanan 2.1. 2.2. 2.
Page 68 and 69:
3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.1
Page 70 and 71:
PENEGAKAN A. LANDASAN 1. 2. 3. 4. P
Page 72 and 73:
2. 3. Penyampaian sanksi dilakukan
Page 74 and 75:
perundangan yang dianggap sahih. Be
Page 76 and 77:
1.4. 1.5. Cukup jelas. Cukup jelas.
Page 78 and 79:
1.28. Iklan yang ditujukan kepada a
Page 80 and 81:
2.20. Cukup jelas. 2.21. Cukup jela
Page 82 and 83:
membuat gagasan kebijakan publik at
Page 84 and 85:
2.31. Lihat definisi. 3. Pemeran Ik
Page 86 and 87: 4.3.2. Cukup jelas. 4.3.3. Cukup je
Page 88 and 89: Anjuran juga berlaku bagi iklan-ikl
Page 90 and 91: 9. SK Menteri Kesehatan RI No. 368/
Page 92 and 93: KU PERDATA/BW Pasal 1473 BW Si penj
Page 94 and 95: (3) Pelaku usaha yang melakukan pel
Page 96 and 97: Sanksi Pidana Pasal 61 Penuntutan p
Page 98 and 99: d. e. hal-hal yang bertentangan den
Page 100 and 101: Pasal 107 Ketentuan lebih lanjut me
Page 102 and 103: 2. Selain keterangan sebagaimana di
Page 104 and 105: PP RI No. 109 Tahun 2012 Tentang PE
Page 106 and 107: Pasal 35 (1) Pemerintah melakukan p
Page 108 and 109: 3. Iklan obat dapat dimuat di media
Page 110 and 111: VITAMIN BACA ATURAN PAKAI BACA ATUR
Page 112 and 113: 4.3. Mencantumkan spot peringatan p
Page 114 and 115: 12. 13. 14. 15. 16. 17. OBAT TETES
Page 116 and 117: tidak boleh menyimpang dari sifat k
Page 118 and 119: 2. 3. 4. 5. GOLONGAN SEHAT WANITA
Page 120 and 121: 11. 12. 13. 14. 15. GOLONGAN DEMAM
Page 122 and 123: B. 1. 2. KHUSUS ALAT KESEHATAN 1.1.
Page 124 and 125: 3.2. Pembersih lantai. Pembersih la
Page 126 and 127: 8. Makanan yang dibuat dari bahan y
Page 128 and 129: 6.2. Makanan Diet Sangat Rendah Nat
Page 130 and 131: Pasal 6 (1) Iklan Alat Kesehatan da
Page 132 and 133: Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut men
Page 134 and 135: f. g. h. i. j. k. l. m. keunggulan,
Page 138 and 139: atau Mimbar Medis yang khusus menan
Page 140 and 141: senantiasa berperilaku yang sesuai
Page 142: forum Konvensi Periklanan Indonesia
show all

2014_epi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?