2014_epi

Recommendations

Info

II. PEDOMAN A. MUKADIMAH Pranata dan Cita-Cita 1. Sesungguhnya, investasi merupakan bekal yang amat bernilai untuk menyejahterakan masyarakat. Investasi bahkan kian memberi maslahat manakala hasil produksinya dapat dipahami dan diminati oleh sebesarbesarnya anggota masyarakat. Untuk itu, peran dan keberlangsungan komunikasi pemasaran menjadi tak mungkin diabaikan dan periklanan adalah pilar utama dari komunikasi pemasaran itu. Dalam posisi sedemikian, periklanan menjadi suatu konsekuensi, sekaligus mata rantai terakhir dari investasi. Karena itu, kebutuhan akan periklanan tentulah setara dengan kebutuhan akan investasi itu sendiri. Dan meskipun kini ia kian kompleks, menyeluruh, dan terpadu, namun juga kian diakrabi oleh masyarakat. 2. 3. 4. Meskipun demikian, periklanan hanya dapat tumbuh jika disemai, ditanam, dan dipupuk dengan tanggung jawab yang tulus untuk senantiasa melindungi segenap khalayak yang disasarnya. Dalam mengemban tanggung jawab atas perlindungan itulah, periklanan perlu menghormati segala hak dasar khalayak. Hak-hak ini antara lain adalah: hak atas keselamatan dari pemanfaatan sesuatu produk, hak untuk mendahulukan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sampingan, hak untuk memperoleh informasi secara jelas dan lengkap, hak untuk memilih produk atau merek tertentu, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, dan hak untuk didengar keluhan dan sarannya. Disadari pula bahwa dalam ikhtiar melindungi hak dasar khalayak dimaksud, melekat kewajiban dasar periklanan pada tatanan yang lebih hakiki, lebih luas dan lebih kompleks, yaitu untuk senantiasa ikut memuliakan agama, serta menegakkan martabat bangsa, negara, budaya, dan kemanusiaan. Untuk dapat memenuhi kewajiban dasar tersebut periklanan harus berakar dari niat untuk menggagas, mengembangkan, dan melaksanakan perilaku profesi dan usahanya secara jujur, benar, dan bertanggung -11-
jawab, sehingga dapat memenuhi keniscayaan, minat, dan kenyamanan bagi industrinya sendiri, dan utamanya bagi masyarakat luas. Keyakinan 5. 6. 7. Meskipun periklanan merupakan mata rantai dan konsekuensi yang tak terhindarkan dari suatu supra sistem sosial dan perekonomian, namun ia harus dikelola agar senantiasa melindungi masyarakat. Perlindungan ini mesti pula bersifat menyeluruh, menyangkut keselamatan dan kenyamanan dan utamanya terhadap keterhormatan. Karena hanya dengan landasan melindungi itu ia dapat memerankan fungsinya, untuk diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Untuk itu, menaati semua etika profesi dan usaha periklanan diyakini merupakan suatu keniscayaan. Di samping itu, periklanan hanya dapat hidup dan tumbuh jika masyarakat memahami dan menghargai peran, fungsi, dan tanggung jawab industri tersebut. Dengan memahami dan menghargai periklanan, diyakini masyarakat akan dengan sendirinya berpartisipasi melindungi industri periklanan. Karena itu, demi kehidupan dan pertumbuhan industri periklanan sendiri, ikhtiar untuk senantiasa melindungi mayarakat menjadi mutlak. Adalah juga keyakinan bahwa ikhtiar tersebut, demi kebaikan dan kebenaran segala karya periklanan, harus diawali dengan niat dan kesengajaan yang penuh dan tulus. Segala pranata dan cita-cita di atas juga diyakini akan dapat memberi arah bagi terwujudnya komunikasi pemasaran yang bermakna bagi semua produk, baik yang kasat maupun yang tidak kasat, serta baik yang berwujud suara, gambar, citra, ataupun paduannya. Lingkungan Periklanan 8. Para pelaku periklanan amat mendambakan lingkungan berprofesi dan berusaha yang sarat dengan nilai-nilai moral. Karena itu, EPI amat mendorong dan meleluasakan setiap pesan dan praktik usaha periklanan yang memperkuat demokratisasi, supremasi hukum dan transparansi. Sejalan dengan itu, periklanan pun amat peduli pada terciptanya lingkungan hidup yang harmonis, dalam bingkai ekosistem yang menunjang dan berkelanjutan. -12-
Page 3 and 4: Etika Pariwara Indonesia © Dewan P
Page 6 and 7: PENGANTAR KETUA DEWAN PERIKLANAN IN
Page 8 and 9: khalayak. Hadirnya etika bukanlah u
Page 10 and 11: D. DEFINISI 15 1. Anak 15 2. Balita
Page 12 and 13: 1.11 Perlindungan Hak-Hak Pribadi 2
Page 14 and 15: 4.12. Gelar Wicara ( Talk Show) 48
Page 16 and 17: I. PENDAHULUAN Dengan mengucap syuk
Page 18 and 19: 6. IDA : Indonesian Digital Associa
Page 20 and 21: a. b. c. Untuk lebih berfokus kepad
Page 22 and 23: Pengertian pokok lain yang diberi p
Page 24 and 25: 16. Semangat Etika Segala sesuatu y
Page 28 and 29: Keterikatan 9. 10. Dengan keyakinan
Page 30 and 31: Dalam pengertian masyarakat, termas
Page 32 and 33: 16. Iklan Televisi Komersial: suatu
Page 34 and 35: 35. Pamong: semua lembaga penyeleng
Page 36 and 37: 53. Perusahaan Percetakan: suatu ba
Page 38 and 39: III. KETENTUAN A. 1. TATA KRAMA Isi
Page 40 and 41: 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 Rasa Takut d
Page 42 and 43: 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24
Page 44 and 45: d. Menampilkan adegan yang mengeksp
Page 46 and 47: 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.1
Page 48 and 49: 2.7.3. 2.7.4. Iklan tidak boleh men
Page 50 and 51: entuk penawaran, serta harus secara
Page 52 and 53: . c. d. e. Tidak boleh merendahkan
Page 54 and 55: 3.1.3 3.1.4 Iklan tidak boleh menam
Page 56 and 57: 3.11. Hewan 3.11.1. 3.11.2. 3.11.3.
Page 58 and 59: 4.4. Media Bioskop 4.4.1. Iklan unt
Page 60 and 61: c. Semua bentuk penayangan iklan ha
Page 62 and 63: sudah tercantum juga nama media dan
Page 64 and 65: 4.13. Periklanan Informatif ( Infor
Page 66 and 67: 2. Produksi Periklanan 2.1. 2.2. 2.
Page 68 and 69: 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.1
Page 70 and 71: PENEGAKAN A. LANDASAN 1. 2. 3. 4. P
Page 72 and 73: 2. 3. Penyampaian sanksi dilakukan
Page 74 and 75: perundangan yang dianggap sahih. Be
Page 76 and 77:
1.4. 1.5. Cukup jelas. Cukup jelas.
Page 78 and 79:
1.28. Iklan yang ditujukan kepada a
Page 80 and 81:
2.20. Cukup jelas. 2.21. Cukup jela
Page 82 and 83:
membuat gagasan kebijakan publik at
Page 84 and 85:
2.31. Lihat definisi. 3. Pemeran Ik
Page 86 and 87:
4.3.2. Cukup jelas. 4.3.3. Cukup je
Page 88 and 89:
Anjuran juga berlaku bagi iklan-ikl
Page 90 and 91:
9. SK Menteri Kesehatan RI No. 368/
Page 92 and 93:
KU PERDATA/BW Pasal 1473 BW Si penj
Page 94 and 95:
(3) Pelaku usaha yang melakukan pel
Page 96 and 97:
Sanksi Pidana Pasal 61 Penuntutan p
Page 98 and 99:
d. e. hal-hal yang bertentangan den
Page 100 and 101:
Pasal 107 Ketentuan lebih lanjut me
Page 102 and 103:
2. Selain keterangan sebagaimana di
Page 104 and 105:
PP RI No. 109 Tahun 2012 Tentang PE
Page 106 and 107:
Pasal 35 (1) Pemerintah melakukan p
Page 108 and 109:
3. Iklan obat dapat dimuat di media
Page 110 and 111:
VITAMIN BACA ATURAN PAKAI BACA ATUR
Page 112 and 113:
4.3. Mencantumkan spot peringatan p
Page 114 and 115:
12. 13. 14. 15. 16. 17. OBAT TETES
Page 116 and 117:
tidak boleh menyimpang dari sifat k
Page 118 and 119:
2. 3. 4. 5. GOLONGAN SEHAT WANITA
Page 120 and 121:
11. 12. 13. 14. 15. GOLONGAN DEMAM
Page 122 and 123:
B. 1. 2. KHUSUS ALAT KESEHATAN 1.1.
Page 124 and 125:
3.2. Pembersih lantai. Pembersih la
Page 126 and 127:
8. Makanan yang dibuat dari bahan y
Page 128 and 129:
6.2. Makanan Diet Sangat Rendah Nat
Page 130 and 131:
Pasal 6 (1) Iklan Alat Kesehatan da
Page 132 and 133:
Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut men
Page 134 and 135:
f. g. h. i. j. k. l. m. keunggulan,
Page 136 and 137:
LAMPIRAN B. 1. DEWAN PERIKLANAN IND
Page 138 and 139:
atau Mimbar Medis yang khusus menan
Page 140 and 141:
senantiasa berperilaku yang sesuai
Page 142:
forum Konvensi Periklanan Indonesia
show all

2014_epi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?