KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA - Elsam

Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XTahun 2005Materi : Komisi HAM IndonesiaKOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIASriyana, S.H., LL.MLembaga Studi dan Advokasi MasyarakatJl Siaga II No 31 Pejatien Barat, Jakarta 12510Telp (021) 7972662, 79192564 Fax : (021) 79192519Website : www.elsam.or.id Email : elsam@nusa.or.id

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMA. Pedoman Internasional Pembentukan Institusi Nasional HAM(Paris Principle 1991)Hak Asasi Manusia sebagaimanadisebutkan di dalam Pasal 1 butir (1)Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia adalah :“Seperangkat hak yang melekat pada hakikatdan keberadaan manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakananugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi olehnegara, hukum, Pemerintah dan setiaporang demi kehormatan serta perlindunganharkat dan martabat manusia”.Guna memastikan adanya jaminanperlindungan, pemajuan, penegakan danpemenuhan hak asasi manusia, makakehadiran institusi nasional hak asasimanusia sangatlah diperlukan yangdibangun untuk pemajuan danperlindungan hak asasi manusia.Pembentukan institusi nasional hak asasimanusia haruslah merupakan lembaga yangefektif dan mempunyai kelayakan untukdisebut sebagai sebuah institusi nasional.Untuk itulah, maka pembentukan institusinasional HAM haruslah memenuhi elemenelemenyang diatur di dalam standarinternasional pembentukan institusinasional HAM sebagaimana disebutkan didalam Prinsip-Prinsip Paris 1991 atau ParisPrinciple 1991.Adapun elemen-elemen dasar bagipembentukan institusi nasional HAMtersebut adalah sebagai berikut :1. Independen.Sebuah lembaga yang efektif adalahlembaga yang mampu bekerja secaraterpisah dari pemerintah, partai politik,serta segala lembaga dan situasi yangmungkin dapat mempengaruhikinerjanya. Untuk itu, pembentukaninstitusi nasional HAM haruslahindependen. Independen disini tidakdiartikan sama sekali tidak adahubungan dengan pemerintah, akantetapi dimaksudkan tidak adanyaintervensi pemerintah maupun pihaklain dalam pelaksanaan tugas danfungsinya. Independensi disini dibagidalam beberapa kriteria yaitu :a. Independensi melalui otonomihukum dan operasional.Pembentukan institusi nasionalHAM melalui undang-undangsangatlah penting untukmemastikan independensihukumnya, terutama independensidari pemerintah, sehinggamemungkinkannya lembagatersebut menjalankan fungsinyatanpa adanya gangguan daripemerintah maupun lembaga lain.Sedangkan otonomi operasionaladalah berhubungan dengankemampuan lembaga nasionalHAM untuk melakukan kegiatansehari-harinya secara terpisah dariindividu, organisasi, departemenatau pihak mana pun.b. Independensi melalui otonomikeuangan.Keterkaitan antara otonomikeuangan dengan independensifungsional sangatlah erat, karenalembaga nasional HAM yang tidakmempunyai keuangan yangmencukupi maka akan sangattergantung kepada lembagapemerintah atau badan lain. Untukitu, sumber dan pendanaan lembaganasional HAM harus disebutkan didalamundang-undangpembentukannyauntukLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 1

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMdan/atau parlemen yang dilakukanmelalui pembuatan laporan secaraberkala. Selain bertanggung jawabsecara hukum kepada pemerintahdan/atau parlemen, institusi nasionalHAM juga secara langsung bertanggungjawab kepada publik yang dapatdilakukan dengan berbagai macam cara,misalnya menyebarluaskan hasillaporan dan publikasi lainnya yangberkenaan dengan hak asasi manusia. 11 Berbagai data dan informasi yangberkenaan dengan Pedoman InternasionalPembentukan Institusi Nasional HAM (ParisPrinciple 1991), disarikan dari buku InstitusiNasional Hak Asasi Manusia, seri pelatihanprofesional No. 4 yang diterbitkan olehPerserikatan Bangsa-Bangsa.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 3

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMB. Latar Belakang / Sejarah Pembentukan Komnas HAMSetiap orang mempunyai hak untukmenikmati kehidupannya serta tumbuh danberkembang dalam berbagai kehidupannyayang aman, tenteram, damai dan sejahtera.Oleh karena itulah manusia sebagai ciptaanTuhan Yang Maha Esa dikaruniaiseperangkat hak yang melekat kepadanyayang wajib dihormati, dijunjung tinggi dandilindungi oleh negara, hukum, Pemerintahdan setiap orang demi untuk penghormatandan perlindungan harkat dan martabatnyasebagai seorang manusia.Akan tetapi, pada kenyataannya sejarahbangsa Indonesia telah mencatat berbagaipenderitaan, kesengsaraan dan kesenjangansosial, yang disebabkan oleh perilaku tidakadil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras,warna kulit, budaya, bahasa, agama,golongan, jenis kelamin, dan status sosiallainnya. Perilaku tidak adil dandiskriminatif tersebut merupakanpelanggaran hak asasi manusia baik yangbersifat vertikal (dilakukan oleh negaraterhadap warga negara) maupun horizontal(dilakukan oleh antar warga negara), danbahkan sebagian pelanggaran hak asasimanusia tersebut masuk dalam kategoripelanggaran hak asasi manusia yang berat(gross violation of human rights).Selama hampir 58 tahun usia bangsaIndonesia, pelaksanaan pemajuan,perlindungan, penegakan dan pemenuhanhak asasi manusia masih jauh darimemuaskan. Hal ini tercermin dari berbagaikejadian antara lain berupa penangkapanyang tidak sah, penculikan, penganiayaan,perkosaan, pembunuhan, pembakaran danlain sebagainya.Guna membantu masyarakat korbanpelanggaran hak asasi manusia untukmemulihkan hak-haknya, maka dibutuhkanadanya sebuah Komisi Nasional Hak AsasiManusia.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7Juni 1993 berdasarkan Keputusan PresidenNomor 50 tahun 1993 tentang KomisiNasional Hak Asasi Manusia. KeputusanPresiden tersebut lahir menindaklanjutihasil rekomendasi Lokakarya tentang HakAsasi Manusia yang diprakarsai olehDepartemen Luar Negeri RepublikIndonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa,yang diselenggarakan pada tanggal 22Januari 1991 di Jakarta.Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut,Komnas HAM bertujuan : Pertama,membantu pengembangan kondisi yangkondusif bagi pelaksanaan hak asasimanusia sesuai dengan Pancasila, UndangundangDasar 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak AsasiManusia. Kedua, meningkatkanperlindungan hak asasi manusia gunamendukung terwujudnya pembangunanmanusia nasional yaitu pembangunanmanusia Indonesia seutuhnya maupunpembangunan masyarakat pada umumnya.Berangkat dari keterbatasan sumber dayamanusia, sumber dana dan fasilitas yangseadanya, sebanyak 25 anggota KomnasHAM yang diangkat untuk pertama kalinyaberdasarkan Keputusan Presiden Nomor :455/M.1993 telah melakukan rangkaiankegiatan antara lain :a) Penyebarluasan wawasan nasional daninternasional mengenai hak asasimanusia baik kepada masyarakatIndonesia maupun kepada masyarakatinternasional.b) Pengkajian instrumen internasional hakasasi manusia dengan tujuanmemberikan saran-saran mengenaikemungkinan aksesi dan/atauratifikasinya.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 4

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMc) Pemantauan dan penyelidikanpelaksanaan hak asasi manusia sertamemberikan pendapat, pertimbangandan saran kepada badan pemerintahannegara mengenai pelaksanaan hak asasimanusia.Dalam perkembangannya, sejarah bangsaIndonesia terus mencatat berbagai bentukpenderitaan, kesengsaraan dan kesenjangansosial yang disebabkan antara lain olehwarisan konsepsi tradisional tentanghubungan feodalistik dan patriarkal antarapemerintah dengan rakyat, belumkonsistennya penjabaran sistem danaparatur penegak hukum dengan normanormayang diletakkan para pendiri negaradalam UUD 1945, belumtersosialisasikannya secara luas dankomprehensif instrumen hak asasi manusia,dan belum kukuhnya masyarakat warga(civil society). Ringkasnya, masih didapatiadanya kondisi yang belum cukup kondusifuntuk perlindungan dan pemajuan hakasasi manusia. Sebagai akibatnya, makatelah menimbulkan berbagai perilaku yangtidak adil dan diskriminatif.Perilaku yang tidak adil dan diskriminatiftersebut mengakibatkan terjadinyapelanggaran hak asasi manusia baik yangdilakukan oleh aparatur negara (state actor)yaitu pelanggaran hak asasi manusia yangdilakukan oleh negara kepada masyarakat(pelanggaran HAM vertikal), maupun yangdilakukan oleh masyarakat (non state actor)yaitu pelanggaran hak asasi manusia yangdilakukan diantara sesama masyarakat(pelanggaran HAM horisontal).Hal tersebut tercermin dari berbagaikejadian berupa penangkapan yang tidaksah, penculikan, penganiayaan, perkosaan,penghilangan orang secara paksa,pembunuhan, pembakaran, penyerobotantanah, maraknya kerusuhan sosial dibeberapa daerah dan berbagai tindakanpelanggaran hak asasi manusia lainnya.Menyikapi adanya berbagai bentukpelanggaran hak asasi manusia tersebutdiatas, maka guna menghindari jatuhnyakorban pelanggaran HAM yang lebihbanyak dan untuk menciptakan kondisiyang kondusif, maka MajelisPermusyawaratan Rakyat telahmengeluarkan Ketetapan MPR NomorXVII/MPR/1998. Dalam Ketetapan tersebutdisebutkan, antara lain menugasi lembagalembagatinggi negara dan seluruh aparaturpemerintah untuk menghormati,menegakkan dan menyebarluaskanpemahaman mengenai hak asasi manusiakepada seluruh masyarakat. Selain itu,dalam Ketetapan tersebut juga disebutkanbahwa pelaksanaan penyuluhan,pengkajian, pemantauan, penelitian danmediasi tentang hak asasi manusiadilakukan oleh suatu Komisi Nasional HakAsasi Manusia yang ditetapkan denganUndang-undang.Menindaklanjuti amanat Ketetapan MPRtersebut, maka pada tanggal 23 September1999 telah disahkan Undang-undangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia. Dalam Undang-undang tersebutselain mengatur mengenai hak asasimanusia, juga mengenai kelembagaanKomisi Nasional Hak Asasi Manusia.Dengan telah ditingkatkannya dasar hukumpembentukan Komnas HAM dariKeputusan Presiden menjadi Undangundang,diharapkan Komnas HAM dapatmenjalankan fungsinya dengan lebihoptimal untuk mengungkapkan berbagaibentuk pelanggaran hak asasi manusia.Dengan undang-undang tersebut, KomnasHAM juga mempunyai subpoena powerdalam membantu penyelesaian pelanggaranhak asasi manusia. Wewenang ini lebihdiperkuat lagi dengan disahkannyaUndang-undang Nomor 26 Tahun 2000tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Dalam Undang-undang Pengadilan HAMini, Komnas HAM diberi mandat sebagaiLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 5

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAME. Fungsi Komnas HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaSesuai dengan amanat Undang-undangNomor 39 tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia, Komnas HAM mempunyai fungsipengkajian dan penelitian, penyuluhan,pemantauan, serta mediasi.Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAMdalam pengkajian dan penelitian, KomnasHAM bertugas dan berwenang melakukan :a) Pengkajian dan penelitian berbagaiinstrumen internasional hak asasimanusia dengan tujuan memberikansaran-saran mengenai kemungkinanaksesi dan atau ratifikasi.b) Pengkajian dan penelitian berbagaiperaturan perundang-undangan untukmemberikan rekomendasi mengenaipembentukan, perubahan danpencabutan peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan hakasasi manusia.c) Penerbitan hasil pengkajian danpenelitian.d) Studi kepustakaan, studi lapangan danstudi banding di negara lain mengenaihak asasi manusia.e) Pembahasan berbagai masalah yangberkaitan dengan perlindungan,penegakan, dan pemajuan hak asasimanusia.f) Kerjasama pengkajian dan penelitiandengan organisasi, lembaga atau pihaklainnya, baik tingkat nasional, regional,maupun internasional dalam bidanghak asasi manusia.Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAMdalam penyuluhan, Komnas HAM bertugasdan berwenang melakukan :a) Penyebarluasan wawasan mengenai hakasasi manusia kepada masyarakatIndonesia.b) Upaya peningkatan kesadaranmasyarakat tentang hak asasi manusiamelalui lembaga pendidikan formal dannon-formal serta berbagai kalanganlainnya.c) Kerjasama dengan organisasi, lembagaatau pihak lainnya, baik di tingkatnasional, regional, maupuninternasional dalam bidang hak asasimanusia.Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAMdalam pemantauan, Komnas HAM bertugasdan berwenang melakukan :a) Pengamatan pelaksanaan hak asasimanusia dan penyusunan laporan hasilpengamatan tersebut.b) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadapperistiwa yang timbul dalammasyarakat berdasarkan sifat ataulingkupnya patut diduga terdapatpelanggaran hak asasi manusia.c) Pemanggilan kepada pihak pengaduatau korban maupun pihak yangdiadukan untuk dimintai dan didengarketerangannya.d) Pemanggilan saksi untuk diminta dandidengar kesaksiannya, dan kepadasaksi pengadu diminta menyerahkanbukti yang diperlukan.e) Peninjauan di tempat kejadian dantempat lainnya yang dianggap perlu.f) Pemanggilan terhadap pihak terkaituntuk memberikan keterangan secaratertulis atau menyerahkan dokumenyang diperlukan sesuai dengan aslinyadengan persetujuan Ketua Pengadilan.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 8

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMg) Pemeriksaan setempat terhadap rumah,pekarangan, bangunan, dan tempattempatlainnya yang diduduki ataudimiliki pihak tertentu denganpersetujuan Ketua Pengadilan.h) Pemberian pendapat berdasarkanpersetujuan Ketua Pengadilan terhadapperkara tertentu yang sedang dalamproses peradilan, bilamana dalamperkara tersebut terdapat pelanggaranhak asasi manusia dalam masalahpublik dan acara pemeriksaan olehpengadilan yang kemudian pendapatKomnas HAM tersebut wajibdiberitahukan oleh hakim kepada parapihak.Selanjutnya dalam melaksanakan fungsiKomnas HAM dalam mediasi, KomnasHAM bertugas dan berwenang :a) Mengadakan perdamaian antar pihakpihakyang bertikai.b) Menyelesaikan perkara melaluikonsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasidan penilaian ahli.c) Memberi saran kepada para pihakuntuk menyelesaikan sengketa melaluipengadilan.d) Menyampaikan rekomendasi atas suatukasus pelanggaran hak asasi manusiakepada pemerintah untukditindaklanjuti penyelesaiannya.e) Menyampaikan rekomendasi atas suatukasus pelanggaran hak asasi manusiakepada Dewan Perwakilan Rakyatuntuk ditindaklanjuti.F. Fungsi Komnas HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan HAMSelain beberapa fungsi yang disebutkandiatas, berdasarkan Undang-undang Nomor26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,Komnas HAM mempunyai fungsi sebagaisatu-satunya lembaga yang berwenanguntuk melakukan penyelidikan terhadappelanggaran hak asasi manusia yang berat.Pelanggaran hak asasi manusia yang beratmerupakan extra ordinary crimes, sehinggatidak bisa diselesaikan denganmenggunakan perangkat hukum yang adayang mengatur mengenai ordinary crimes.Dengan kata lain bahwa pelanggaran hakasasi manusia yang berat tidak dapatdiselesaikan melalui pengadilan umum.Untuk itu, guna menyelesaikan masalahpelanggaran hak asasi manusia yang beratperlu dibentuk Pengadilan Hak AsasiManusia.Untuk merealisasikan terwujudnyaPengadilan HAM tersebut, makapemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM. Pembentukan UndangundangPengadilan HAM tersebutmerupakan penjabaran lebih lanjut dariPasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiayang berbunyi : “Untuk mengadilipelanggaran hak asasi manusia yang beratdibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dilingkungan Peradilan Umum”.Sebenarnya Undang-undang Nomor 26Tahun 2000 tersebut merupakanpenyempurnaan dari Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusiayang telah dicabut oleh Dewan PerwakilanRakyat karena peraturan tersebut dinilaitidak memadai dan masih ditemui adanyabeberapa kelemahan, sehingga dicabut danLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 9

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMdigantikan dengan Undang-undang nomor26 Tahun 2000. 2Untuk menangani perbuatan pelanggaranhak asasi manusia yang berat ini diperlukanlangkah-langkah penyelidikan, penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan yang bersifatkhusus, sehingga dalam Undang-undangNomor 26 Tahun 2000 juga mengaturtentang ketentuan hukum acara yangbersifat khusus yang berbeda denganpenanganan ordinary crimes. Adapunkekhususan tersebut sebagaimanadisebutkan dalam pasal-pasal yang ada didalam undang-undang tersebut adalah :a. Penyelidik dengan membentuk tim adhoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc,dan hakim ad hoc ( Pasal 18–33).b. Adanya penegasan bahwa penyelidikanhanya dapat dilakukan oleh KomnasHAM sebagai lembaga yangindependen dan tidak dilakukan olehpihak kepolisian maupun kejaksaansebagai lembaga penyelidik untukkejahatan ordinary crimes. (Pasal 18).c. Tenggang waktu yang sudahditentukan yang berbeda dengantenggang waktu yang diatur dalamKUHAP dalam hal penyelidikan,penuntutan dan pemeriksaan diPengadilan. (Pasal 22, 24, 31, 32, 33).d. Adanya perlindungan korban dan saksi(Pasal 34), perlindungan korban dansaksi ini tidak diatur untuk ordinarycrimes dan hanya untuk pelanggaranhak asasi manusia yang berat saja.e. Dalam kasus pelanggaran hak asasimanusia yang berat tidak ada2 Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentangPengadilan HAM dibuat berdasarkan kondisiyang sangat mendesak untuk menanganipermasalahan pelanggaran hak asasi manusiayang terjadi di Timor Timur.kedaluarsa, sedangkan dalam ordinarycrimes diatur adanya masa kedaluarsa.Ada dua macam Pengadilan Hak AsasiManusia yaitu Pengadilan HAM Permanendan Pengadilan HAM Ad Hoc. PengadilanHAM Permanen mempunyai kewenanganuntuk memeriksa dan mengadili suatuperistiwa yang terjadi setelah berlakunyaUndang-undang Nomor 26 Tahun 2000.Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31Tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001,pemerintah telah membentuk PengadilanHAM pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, Pengadilan Negeri Surabaya,Pengadilan Negeri Medan dan PengadilanNegeri Makassar. 3Sedangkan Pengadilan HAM ad hocmempunyai kewenangan untuk memeriksadan memutus perkara pelanggaran hakasasi manusia yang terjadi sebelumdiundangkannya Undang-undang Nomor26 Tahun 2000 (retroactive). Pada saat ini,pemerintah telah mengeluarkan KeputusanPresiden Nomor 53 Tahun 2001 tanggal 23April 2001 tentang PembentukanPengadilan HAM ad hoc pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat. 4 Asas retroactive inipada waktu kasus pelanggaran HAM yang3 Isi lengkap dari Keputusan PresidenNomor 31 Tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001 isavailable at the website of the Republic ofIndonesia, at :http://www.ri.go.id/produk_uu/isi/keppres2001/kp31-2001.html4 Isi lengkap dari Keputusan PresidenNomor 53 Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 isavailable at the website of the Republic ofIndonesia, at :http://www.ri.go.id/produk_uu/isi/keppres2001/kp-53-01.htmlPengadilan HAM Ad Hoc tersebut adalah untukmemeriksa dan mengadili perkara pelanggaranhak asasi manusia yang terjadi di East Timor padatahun 1999 dan pelanggaran hak asasi manusiadi Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tahun 1984.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 10

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMberat di Timor Timur menjadi perdebatansehubungan dengan adanya Pasal 28 IUndang-Undang Dasar 1945 yangmerupakan hasil dari amendemen keduaatas UUD 1945 yang berbunyi : “…tidakdapat diadili atas dasar peraturan hukum yangberlaku surut…”. Selain itu, asas ini jugadinilai melanggar asas non-retroactive yangmenjadi asas hukum internasional. Menurutpendapat saya, asas retroactive tersebut bisadiberlakukan guna memutus rantaiimpunitas dan menuntutpertanggungjawaban pihak yang terbuktimelakukan pelanggaran hak asasi manusiake pengadilan. Adapun yang menjadiargumen saya kenapa asas retroactivetersebut bisa diberlakukan adalah :• Dalam sistem hukum di Indonesiadiatur adanya asas lex specialistderogat lex generalis, yaitu suatu asasdimana suatu peraturan hukum yangbersifat khusus dapat menderogat suatuperaturan hukum yang bersifat umum.Dalam hal ini UUD 1945 meskipunsebagai sumber hukum yang lebihtinggi dari undang-undang adalahmerupakan suatu peraturan hukumyang bersifat umum, sehinggaperaturan tersebut dapat diderogat olehperaturan hukum yang ada dibawahnyayaitu UU No. 26 Tahun 2000 yangmengatur secara khusus asas retroactive.• Dalam penjelasan atas Pasal 4 UndangundangNomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia menyebutkan “Hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yangberlaku surut dapat dikecualikan dalam halpelanggaran berat terhadap hak asasimanusia yang digolongkan ke dalamkejahatan terhadap kemanusiaan”.Undang-undang tersebut memangmasih berada di bawah UUD 1945, akantetapi saya hanya ingin menunjukkanbahwa sebenarnya asas non-retroaktiftersebut dapat dikecualikan untukkasus pelanggaran hak asasi manusiayang berkategori berat. Dalam tataperadaban internasional, tindak pidanakejahatan terhadap kemanusiaan adalahtindakan yang paling serius danmenjadi musuh bagi umat manusia(hostis humanis generis). Oleh karena itutindak pidana kejahatan terhadapkemanusiaan harus ditindaklanjutidengan upaya pengusutan danpenghukuman.• Adanya International Customary Law,dimana dalam hukum International asasretroactive tersebut bisa diberlakukan diNuremberg Tribunal, Tokyo Tribunal,International Criminal Tribunal forFormer Yugoslavia dan InternationalCriminal Tribunal for Rwanda. Keempatperadilan internasional tersebutdibentuk untuk mengadili para pelakupelanggaran hak asasi manusia yangterjadi sebelum lahirnya pengadilantersebut.Pada kenyataanya bahwa perdebatantersebut telah berhasil diakhiri dengan telahberlangsungnya Pengadilan HAM ad hocuntuk mengadili para pelaku danpenanggung jawab atas pelanggaran hakasasi manusia yang terjadi di Timor Timur,walaupun hasilnya tidak seperti yang kitaharapkan.Pengadilan HAM bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus perkarapelanggaran hak asasi manusia yang beratmeliputi :1. Kejahatan Genosida. Kejahatangenosida adalah setiap perbuatan yangdilakukan dengan maksud untukmenghancurkan atau memusnahkanseluruh atau sebagian kelompokbangsa, ras, kelompok etnis, kelompokagama dengan cara : membunuhanggota kelompok; mengakibatkanpenderitaan fisik atau mental yang beratterhadap anggota-anggota kelompok;Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 11

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMmenciptakan kondisi kehidupankelompok yang akan mengakibatkankemusnahan secara fisik baik seluruhatau sebagiannya; memaksakantindakan-tindakan yang bertujuanmencegah kelahiran di dalamkelompok; atau memindahkan secarapaksa anak-anak dari kelompok tertentuke kelompok lain.2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan.Kejahatan terhadap kemanusiaanadalah salah satu perbuatan yangdilakukan sebagai bagian dari seranganyang meluas (widespread) atau sistematikyang diketahuinya bahwa serangantersebut ditujukan secara langsungterhadap penduduk sipil berupa :pembunuhan;pemusnahan;perbudakan; pengusiran ataupemindahan penduduk secara paksa;perampasan kemerdekaan atauperampasan kebebasan fisik lain secarasewenang-wenang yang melanggarasas-asas ketentuan pokok hukuminternasional; penyiksaan; perkosaan,perbudakan seksual, pelacuran secarapaksa, pemaksaan kehamilan,pemandulan atau sterilisasi secarapaksa atau bentuk-bentuk kekerasanseksual lain yang setara; penganiayaanterhadap suatu kelompok tertentu atauperkumpulan yang didasari persamaanpaham politik, ras, kebangsaan, etnis,budaya, agama, jenis kelamin ataualasan lain yang telah diakui secarauniversal sebagai hal yang dilarangmenurut hukum internasional;penghilangan orang secara paksa; ataukejahatan apartheid.Apabila diperhatikan mengenai bentukpelanggaran hak asasi manusia yang beratsebagaimana tersebut diatas adalah samaseperti halnya kejahatan pelanggaran hakasasi manusia yang diatur di dalam StatutaRoma. Dengan adanya persamaan tersebut,maka dapat dikatakan bahwa UndangundangNomor 26 Tahun 2000 tersebut telahmengadopsi beberapa ketentuan yang adadi dalam Statuta Roma. Yang menjadiperbedaan bahwa di dalam Statuta Romamempunyai jurisdiksi bukan terbatas padakejahatan genosida dan kejahatan terhadapkemanusiaan saja, akan tetapi termasuk jugakejahatan perang dan agresi. 5Yang menjadi subyek hukum dariPengadilan HAM ini adalah setiap orangbaik sipil, polisi maupun militer yangbertanggung jawab secara individual.Prinsip pertanggungjawaban secaraindividu ini bukan hanya diakui di dalamInternational Tribunal saja, akan tetapi diakuijuga di dalam semua sistem hukumkriminal yang ada di dunia ini. Jadi bentukpertanggungjawaban kriminal secaraindividu ini sudah merupakan prinsipumum di dalam hukum baik itu hukumnational maupun hukum internasional. 6Pengalaman hukum international yangmenuntut pertanggungjawaban individuantara lain diterapkan di dalam NurembergTribunal, Tokyo Tribunal, ICTY maupunICTR.Dalam melakukan penuntutan pidanasecara individual ini, hendaknya tidakdilakukan secara diskriminasi yaitu hanyaterhadap para pelaku yang berpangkatrendah saja, akan tetapi hendaknyadilakukan juga bagi siapa saja baik yangberpangkat rendah maupun berkedudukantinggi yang dengan jelas telah terlibat dalamtindak pelanggaran hak asasi manusia.Setidaknya ada dua cara yang dikenaldalam International rules on non-5 Article 5–8 Statuta Roma. Rincianlengkap mengenai rome statute is available atwebsite of the United Nations, at :http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.html.6 Bassiouni, M. Cherif (ed), “InternationalCriminal Law (second edition)”, (New York :Transnational Publisher, Inc, 1999), p. 21.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 12

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMdiscrimination yang berkenaan denganpenuntutan pertanggungjawaban secaraindividual dalam hukum internasionaluntuk kejahatan serius dalam pelanggaranhak asasi manusia, yaitu : Pertama, prinsipnon-discrimination ini merupakan forms partsof the prespective content dalam beberapanorma hukum hak asasi manusiainternasional. Kedua, non-discriminationfigures sebagai cardinal principle ofinternational law yang menjelaskanbagaimana norma-norma hak asasi manusiasecara umum harus diterapkan. 7Oleh karena itu, undang-undang ini bukanhanya mengatur mengenaipertanggungjawaban secara individual saja,yaitu para pelaku langsung di lapangan,akan tetapi juga mengatur mengenaipertanggungjawaban komando, dimanaseseorang komandan dapatdipertanggungjawabkan terhadap tindakpidana yang dilakukan oleh pasukan yangberada dibawah komando danpengendaliannya secara efektif.Pertanggungjawaban komando ini bukanhanya berlaku terhadap militer saja, akantetapi diberlakukan juga terhadap polisimaupun sipil (Pasal 42).Sebagaimana disebutkan di atas bahwapenyelidikan terhadap pelanggaran hakasasi manusia yang berat dilakukan olehKomnas HAM. Dalam melakukanpenyelidikan, Komnas HAM dapatmembentuk tim ad hoc yang terdiri darianggota Komnas HAM dan unsurmasyarakat. Dalam melaksanakanpenyelidikan, Komnas HAM berwenang :a. Melakukan penyelidikan danpemeriksaan terhadap peristiwa yangtimbul dalam masyarakat yang7 Sunga, Lyal S, “Individual Responsibilityin International Law for Serious Human RightsViolations”, (Boston : Martinus Nijhoff Publisher,1992), p. 93.berdasarkan sifat atau lingkupnya patutdiduga terdapat pelanggaran hak asasimanusia yang berat.b. Menerima laporan atau pengaduan dariseseorang atau kelompok orang tentangterjadinya pelanggaran hak asasimanusia yang berat, serta mencariketerangan dan barang bukti.c. Memanggil pihak pengadu, korban,atau pihak yang diadukan untukdiminta dan didengar keterangannya.d. Memanggil saksi untuk diminta dandidengar kesaksiannya.e. Meninjau dan mengumpulkanketerangan di tempat kejadian dantempat lainnya yang dianggap perlu.f. Memanggil pihak terkait untukmemberikan keterangan secara tertulisatau menyerahkan dokumen yangdiperlukan sesuai dengan aslinya.g. Atas perintah penyidik dapatmelakukan tindakan berupa :1) Pemeriksaan surat;2) Penggeledahan dan penyitaan;3) Pemeriksaan setempat terhadaprumah, pekarangan, bangunan, dantempat-tempat lainnya yangdiduduki atau dimiliki pihaktertentu;4) Mendatangkan ahli dalamhubungan dengan penyelidikan.Langkah selanjutnya setelah Komnas HAMmelakukan penyelidikan adalahmenyerahkan hasil penyelidikan tersebut keJaksa Agung guna ditindaklanjuti denganpenyidikan dan penuntutan. Dalammelakukan penyidikan maupunpenuntutan, Jaksa Agung dapatmengangkat penyidik maupun penuntut adhoc yang terdiri dari unsur pemerintah danatau masyarakat.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 13

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMhukuman mati dalam UU No. 26 Tahun2000. 1010 Informasi lengkap mengenai kritikanAmnesty International terhadap isi dari UU No.26 Tahun 2000 is available at the website of theAmnesty International, at :http://web.amnesty.org/802568F7005C4453/0/358466E6045E68D180256A09004C4238?OpenLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 15

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMG. Visi dan Misi Komnas HAMVisi Komnas HAM 2000 – 2005 yang telahdirumuskan dalam lokakarya perencanaanstrategis Komnas HAM yang dihadiri olehanggota dan staf Komnas HAM serta parastakeholders Komnas HAM, pada 10 s/d 13April 2000 adalah : “Tersosialisasikan danterwujudnya perlindungan hak asasi manusiauntuk semua”. Selanjutnya gunamemudahkan masyarakat untuk memahamidan mengerti visi Komnas HAM tersebut,maka dipersingkat menjadi “HAK ASASIMANUSIA UNTUK SEMUA”.Adapun misi Komnas HAM yang jugadihasilkan dalam lokakarya tersebut adalahsebagai berikut :1. Mewujudkan lembaga yang mandiri,profesional, representatif, berwibawadan dipercaya oleh masyarakat nasionaldan internasional.2. Menegakkan, memajukan, danmemelihara hak asasi manusia.3. Membantu menyelesaikan pelanggaranhak asasi manusia di masyarakat.4. Menggerakkan pembangunanberwawasan hak asasi manusia.5. Mengembangkan jaringan kerjasamadengan semua pihak.Isu strategis yang dijabarkan dalamprogram kerja Komnas HAM selama 2000 –2005 adalah :1. Meningkatkan perlindungan danmenegakkan hak asasi manusia diIndonesia.2. Mewujudkan kinerja yang optimaluntuk melaksanakan fungsi dan tugasKomnas HAM.3. Mensosialisikan Hak Asasi Manusia.4. Mencegah dan menyelesaikan konflikvertikal dan horisontal.H. Anggaran Komnas HAMUndang-undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia secara tegasmengatur bahwa anggaran Komnas HAMdibebankan kepada Anggaran Pendapatandan Belanja Negara. Hal ini berbeda denganpengaturan anggaran Komnas HAMsebelumnya pada waktu berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993yaitu anggaran Komnas HAM diberikandalam bentuk subsidi yang disalurkanmelalui Sekretariat Negara.Selain mendapatkan anggaran secaralangsung melalui APBN, dalam rangkauntuk mendukung kelancaran pelaksanaanfungsi dan tugas Komnas HAM, KomnasHAM juga mendapatkan bantuan danayang sifatnya tidak mengikat dari lembagadonor. Kebijakan penggunanan danalembaga donor ini telah dilakukan olehKomnas HAM yaitu dana tersebut tidakdapat digunakan untuk biaya investigasimaupun mediasi dan honorarium, akantetapi dana tersebut digunakan untukcapacity building seperti pembelianperlengkapan kantor, penerbitan dan lainsebagainya.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 16

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMI. Kerjasama Komnas HAMBab VIII Pasal 100 sampai dengan Pasal 103Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia menyebutkantentang partisipasi masyarakat dalamperlindungan, penegakan, dan pemajuanhak asasi manusia. Komnas HAM hanyalahsebagai salah satu dari sekian banyaklembaga yang ada di Indonesia. Untuk itu,dalam menjalankan fungsinya, KomnasHAM tidaklah mungkin dapat menjalankanfungsinya dengan baik tanpa adanyadukungan dan kerjasama dengan berbagaipihak baik itu masyarakat, organisasi nonpemerintah, organisasi pemerintah, mediadan lembaga lainnya baik di tingkatnasional, regional maupun internasional.Di bawah ini akan kami uraikan mengenaibentuk kerjasama baik formal maupuninformal apa saja yang telah dilakukan olehKomnas HAM baik di tingkat nasional,regional maupun internasional.A. Kerjasama nasionalKerjasama dengan lembaga pemerintahPasal 28 I ayat (4) menyebutkan bahwa“Perlindungan, pemajuan, penegakan, danpemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. Olehkarena pemerintah yang mempunyaitanggung jawab dalam perlindungan,pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hakasasi manusia, maka dalam menjalankanfungsinya Komnas HAM telah menjalinkerjasama secara informal denganpemerintah. Sebagai contoh bahwa sebagianpengaduan yang disampaikan ke KomnasHAM adalah berkaitan dengan adanyakebijaksanaan pemerintah yangmengakibatkan terjadinya pelanggaran hakasasi manusia atau adanya aparaturpemerintah yang melakukan pelanggaranhak asasi manusia. Dalam menanganipengaduan tersebut, maka Komnas HAMakan menindaklanjutinya denganmenanyakan kebenaran pengaduan tersebutdisertai rekomendasi kepada pemerintahdan sekiranya diperlukan, Komnas HAMjuga sering mengadakan pertemuan secaralangsung dengan pemerintah gunamembicarakan berbagai permasalahan hakasasi manusia. Kerjasama denganpemerintah tersebut dilakukan secarainformal untuk menyelesaikan kasus perkasus. Adapun lembaga pemerintah yangbekerjasama dengan Komnas HAM untukmenangani kasus-kasus pelanggaran hakasasi manusia antara lain denganDepartemen Tenaga Kerja, DepartemenKehakiman dan HAM, Kejaksaan Agung,Departemen Dalam Negeri, DepartemenLuar Negeri, Menko Polkam, Mabes TNI,Mabes Polri dan lain sebagainya.Kerjasama dengan lembaga nonpemerintahPeran serta organisasi non-pemerintah(ornop) dalam pemajuan dan perlindunganhak asasi manusia sangatlah penting, karenakeberadaan ornop yang secara langsungberhubungan dengan masyarakat korbanpelanggaran hak asasi manusia (grass root).Sejak dibentuknya Komnas HAM, ornopmempunyai peran yang aktif dalampemajuan dan perlindungan hak asasimanusia yaitu banyak pengaduan yangdisampaikan ke Komnas HAM didampingiatau disampaikan oleh ornop. Selain itu,dalam membicarakan isu-isu yang berkaitandengan hak asasi manusia, Komnas HAMsering mengundang keikutsertaan ornopdan melibatkan secara langsung dalamdiskusi tersebut. Bahkan dalam beberapapenyelidikan pelanggaran hak asasimanusia yang berat seperti Timor Timur,Tanjung Priok, Abepura dan penyelidikanlainnya, Komnas HAM juga melibatkansecara aktif peran ornop untuk dudukLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 17

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMsebagai anggota tim penyelidikan.Kerjasama tersebut dilakukan secarainformal yaitu dilakukan untuk kasus perkasus.Kerjasama dengan media massaPeran media dalam pemajuan,perlindungan dan penegakan hak asasimanusia sangatlah strategis dan penting.Untuk itu Komnas HAM sangatmembutuhkan dukungan dari media gunamembantu penyebarluasan infomasimengenai nilai-nilai hak asasi manusiakepada seluruh lapisan masyarakat.Pertimbangan lain pentingnya media bagiKomnas HAM antara lain :• Media merupakan sumber informasiyang utama bagi kebanyakan orang,dimana kebanyakan orang mempunyaiakses ke radio, koran, majalah dantelevisi.• Media sangat kuat dalam membentukdan mempengaruhi sikap dan opinipublik.Oleh karena itu hubungan yang baikdengan media sangatlah penting bagiKomnas HAM. Dengan hubungan yangbaik inilah maka media dapat memberikanbantuan kepada Komnas HAM untuk :• Memberitakan mengenai keberadaanKomnas HAM, tugas-tugas KomnasHAM serta kegiatan-kegiatan yangdilakukan.• Mendidik masyarakat mengenai hakasasi manusia yang mereka miliki,kewajiban yang harus dijalankanterhadap orang lain serta struktur yangtelah dikembangkan untuk menerapkanhak dan kewajibannya tersebut.• Menyebarluaskan informasi umummengenai hak asasi manusia, pendapatdan rekomendasi termasuk hasil-hasilpemantauan dan penyelidikan peristiwapelanggaran hak asasi manusia yangtelah dilakukan Komnas HAM.B. Kerjasama regionalThe Asia Pacific ForumThe Asia Pacific Forum on National HumanRights Institutions dibentuk pada tahun 1996di Darwin, Australia, dimana Komnas HAMmerupakan salah satu lembaga yang ikutmemprakarsai pembentukan Forumtersebut. Forum ini anggotanya merupakankumpulan dari lembaga national hak asasimanusia di Asia Pasifik. Forum inimengadakan pertemuan setiap tahun sekaliyang tempatnya diadakan secara bergilirankepada masing-masing anggota.Forum ini mempunyai peran yangsignifikan dalam beberapa cara untukmemberikan bantuan kepada paraanggotanya untuk pemajuan danperlindungan hak asasi manusia di wilayahAsia Pasifik. Bentuk kerjasama yang selamaini dilakukan antara lain pertukaraninformasi yang berkenaan dengan pemajuandan perlindungan hak asasi manusia dimasing-masing anggota, bantuanpeningkatan profesionalisme para anggotadan lain sebagainya.Adapun yang menjadi anggota Forumsampai dengan sekarang ini adalah sebagaiberikut :• The Human Rights and EqualOpportunity Commission of Australia;• The National Human RightsCommission of India;• The Indonesian National Commissionon Human Rights;• The Human Rights Commission of NewZealand;• The Commission on Human Rights ofthe Philippines;Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 18

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAM• The Human Rights Commission of SriLanka;• The Fiji Human Rights Commission;• The Human Rights Commission ofMalaysia;• The National Human RightsCommission of Mongolia;• The National Human RightsCommission of Korea;• The National Human RightsCommission of Thailand;• The National Human RightsCommission of Nepal. 11Human Rights Equal and OpportunityCommission (HREOC)The Human Rights and Equal OpportunityCommission adalah lembaga national hakasasi manusia di Australia yang didirikanpada 1986 berdasarkan Act of FederalParliament, the Human Rights and EqualOpportunity Commission Act.Komnas HAM menjalin kerjasama secaraformal dengan HREOC sejak tahun 1998dalam bidang kerjasama sebagai berikut :• Perencanaan Stretagis dan manajemen :C. Kerjasama internasionalCanadian Human Rights Commission(CHRC)Canadian Human Rights Commission didirikanpada 1977 berdasarkan Canadian HumanRights Act dan bekerja satu tahun setelahdikeluarkannya Act tersebut. Komnas HAMmenjalin kerja sama secara formal denganCHRC sejak tahun 1996, dalam bidangkerjasama sebagai berikut :1. Kunjungan Anggota Komnas HAM keluar negeri;2. Pembelian komputer;3. Pengembangan perpustakaan dandokumentasi;4. Pelatihan bagi staf di Indonesia maupundi luar negeri;5. Tenaga konsultan dari Kanada;6. Publikasi HAM;7. Pelatihan HAM bagi staf di Kanada;8. Pembelian buku-buku perpustakaan.a. Perencanaan strategis;b. Perekrutan staf;c. Pengembangan complaints proceduremanual;d. Pelatihan investigasi;e. Komputerisasi proses pengaduan;f. Workshop Alternative DisputeResolution;g. Pelatihan national inquiry.• Pemajuan dan perlindungan hak asasimanusia.• Pengembangan manajemen.• Pelatihan bagi staf.• Kursus bahasa Inggris. 1211 Informasi lengkap mengenai kegiatanThe Asia Pacific Forum dapat dilihat di alamatwebsite : http://www.asiapacificforum.net/12 Data tersebut disarikan dari laporantahunan Komnas HAM 1999.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 19

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMJ. Kasus-kasus yang ditangani Komnas HAM1. Kasus-kasus yang ditanganiberdasarkan UU No. 39 Tahun 1999.Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusiaberdasarkan UU No. 39 Tahun 1999ditangani oleh Subkomisi pemantauan.Kasus-kasus pelanggaran HAM yangselama ini terjadi hampir di seluruh daerahmeliputi pelanggaran hak sipil dan politikmaupun pelanggaran hak ekonomi, sosial,dan budaya. Pengaduan terhadap adanyapelanggaran ini dapat dilakukan baik secaralangsung bertatap muka dengan KomnasHAM maupun secara tidak langsungmelalui surat. Dalam 2002 telah diterimasebanyak 1.577 pengaduan, atau rata-rata132 pengaduan setiap bulannya. Sebagiankecil pengaduan tersebut berwujudpengaduan langsung secara tatap muka (198kasus atau 12.5%) dan sebagian besarberwujud pengaduan melaui surat (1.379surat atau 87. 44%).Seluruh pengaduan yang diterima dianalisissecara intensif sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yangberlaku. Berdasar analisis tersebut diambiltindak lanjut yang diperlukan, baik denganmeneruskan pengaduan tersebut kepadainstansi pemerintah yang bersangkutan;mengadakan peninjauan lapangan untukmemperoleh fakta lanjutan; menyarankandiadakannya mediasi, atau, jika diduga adapelanggaran HAM yang berat,mengusulkan pembentukan tim pencarifakta atau komisi penyelidikan pelanggaran(KPP) berdasar Undang-undang No 26Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia. 132. Kasus-kasus yang ditanganiberdasarkan UU No. 26 Tahun 200013 Disarikan dari naskah LaporanTahunan Komnas HAM 2002.A. Kasus Timor Timur 1999.Setelah Pemerintah RI mengeluarkan duaopsi pada tanggal 27 Januari 1999menyangkut masa depan Timor Timur yaitumenerima atau menolak otonomi khusus,maka pada tanggal 5 Mei 1999 di New Yorkditandatangani perjanjian antarapemerintah Indonesia dan pemerintahPortugal di bawah payung PBB, tentangpenyelenggaraan jajak pendapat di TimorTimur termasuk pengaturan tentangpemeliharaan perdamaian dan keamanan diTimor Timur.Menyikapi perkembangan yang terjadi diTimor Timur, Komnas HAM telahmembentuk Komisi Penyelidik PelanggaranHAM di Timor Timur (KPP-HAM) padatanggal 22 September 1999 dengan SuratKeputusan No. 770/TUA/IX/99, kemudiandisempurnakan dengan Surat KeputusanNo. 797/TUA/X/99 tanggal, 22 Oktober1999, dengan mengingat Undang-undangNo. 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia dan PERPU No. 1 Tahun 1999tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,serta mempertimbangkan bahwa situasi hakasasi manusia di Timor Timur pasca jajakpendapat semakin memburuk.Mandat KPP-HAM adalah mengumpulkanfakta, data dan informasi tentangpelanggaran hak asasi manusia di TimorTimur yang terjadi sejak Januari 1999sampai dikeluarkannya Penetapan MPRpada bulan Oktober 1999 yang mensahkanhasil jajak pendapat. Penyelidikandikhususkan pada kemungkinan terjadinyagenosida, pembunuhan massal,penganiayaan, pemindahan paksa,kejahatan terhadap perempuan dan anakanakserta politik bumi hangus. KPP HAMjuga bertugas menyelidiki keterlibatanaparatur negara dan atau badan-badan lain.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 20

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMMasa kerja KPP HAM terhitung sejak 23September 1999 sampai akhir Desember1999, yang kemudian diperpanjang hingga31 Januari 2000 dengan SK Ketua KomnasHAM No. 857/TUA/XII/99 tanggal 29Desember 1999. Wewenang KPP-HAMberdasarkan Undang Undang No. 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 89 (3)dan Perpu No. 1 Tahun 1999 tentangPengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 10 dan11 adalah : melakukan penyelidikan danpemeriksaan terhadap dugaan terjadinyapelanggaran hak asasi manusia di TimorTimur, meminta keterangan pihak-pihakkorban, memanggil dan memeriksa saksisaksi,mengumpulkan bukti dan memeriksaberbagai tempat termasuk bangunan yangperlu bagi penyelidikan dengan persetujuanKetua Pengadilan. Di samping itu, KPP-HAM berwenang memeriksa dan memintadokumen-dokumen instansi yangdiperlukan bagi penyelidikan denganpersetujuan Ketua Pengadilan, memberikanperlindungan bagi saksi dan korban sertamengolah dan menganalisa fakta yangditemukan untuk kepentingan penuntutandan publikasi.Laporan hasil penyelidikan oleh KPP HAMdiserahkan kepada Komnas HAM danselanjutnya Komnas HAM menyerahkankepada Kejaksaan Agung guna penyidikandan penuntutan ke Pengadilan Hak AsasiManusia. KPP HAM terdiri dari 9 oranganggota, 5 orang anggota Komnas HAMdan 4 orang aktivis hak asasi manusia. KPP-HAM dibantu oleh tim asistensi terdiri dari :13 orang asisten penyelidik, 14 oranganggota sekretariat dan 3 orang narasumber.KPP HAM melakukan penyelidikanlapangan sebanyak 6 kunjungan ke KupangNTT, 3 kunjungan ke Timor Timur dan 1kegiatan penggalian kuburan massal diNTT. Proses penggalian kuburan dilakukandengan mengikutkan tim ahli forensik.Selain memeriksa bukti dan tempat-tempatkejadian, KPP HAM juga mengumpulkaninformasi baru, wawancara dengan 55 orangsaksi korban, wawancara saksi sebanyak 23orang dan pemeriksaan terhadap 45 orangyang memiliki kaitan dengan pelanggaranhak asasi manusia.Berdasarkan fakta, dokumen, keterangandan kesaksian dari berbagai pihak, KPPHAM tak hanya menemukan tindakan yangdapat digolongkan sebagai pelanggaranberat hak asasi manusia atau ‘gross violationof human rights’ yang menjadi tanggungjawab negara (state responsibilities), namundapat dipastikan, seluruh pelanggaran berathak asasi manusia itu dapat digolongkan kedalam universal jurisdiction. Yaitu mencakuppembunuhan, pemusnahan, perbudakan,pengusiran dan pemindahan paksa sertalain-lain tindakan tidak manusiawi terhadappenduduk sipil, ini adalah pelanggaranberat atas hak hidup (01 : the right to life),hak atas integritas jasmani (02 : the right topersonal integrity), hak akan kebebasan (03 :the right to liberty) hak akan kebebasanbergerak dan bermukim (05 : the right ofmovement and to residance), serta hak milik(13 : the right to property) sebagaimanatampak dalam Tabel berikut.Pembunuhan massal dan sistematisTerdapat cukup banyak keterangan danbukti-bukti, telah terjadi berbagai tindakkekerasan dan upaya pembunuhanterhadap sejumlah orang atas dasar alasanalasanpolitik maupun bentuk-bentukdiskriminasi lainnya, berlangsung kejamdan brutal serta extra-judicial. Kasuspembunuhan itu terjadi di pemukimanpenduduk sipil, di gereja, termasuk dipenampungan pengungsi di markas militerdan polisi.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 21

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMPenyiksaan dan PenganiayaanHampir dalam setiap kasus tindakkekerasan yang dilakukan anggota TNI,Polri dan milisi, terdapat bukti-buktitentang penyiksaan dan penganiayaanterhadap penduduk sipil yang memilikikeyakinan politik berbeda. Sebelum prosesjajak pendapat, penganiayaan dilakukanoleh milisi terhadap warga sipil yangmenolak untuk bergabung atau menjadianggota milisi. Sesudah pengumuman jajakpendapat, penganiayaan merupakan bagiandari tindakan teror dan ancamanpembunuhan yang terjadi dalam setiappenyerangan, penyerbuan dan pemusnahanprasarana fisik, termasuk berbagai kasuspenyergapan terhadap iring-iringanpengungsi.Penghilangan PaksaPenghilangan paksa (enforced disappearances)terjadi sejak diumumkannya dua opsi.Warga penduduk sipil yang berseberangankeyakinan politiknya telah diintimidasi,diancam dan dihilangkan. Penghilanganpaksa ini dilakukan oleh kelompokkelompokmilisi yang diduga memperolehbantuan dari aparat keamanan dengan caramenculik atau menangkap untuk kemudianbeberapa diantaranya dieksekusi seketika(summary execution).Kekerasan berbasis GenderKasus-kasus kekerasan terhadapperempuan yang dihimpun oleh KPP-HAMmenyangkut penyiksaan, pemaksaanperempuan di bawah umur melayanikebutuhan seks para milisi, perbudakanseks dan perkosaan. Perkosaan terhadapperempuan Timor Timur memiliki bentuk :(a) seorang pelaku terhadap satuperempuan, (b) lebih dari satu pelakuterhadap satu perempuan, (c) lebih dari satupelaku terhadap sejumlah perempuansecara bersamaan di satu lokasi, dan (d)penggunaan satu lokasi tertentu dimanatindak perkosaan dilakukan secara berulangkali.Pemindahan penduduk secara paksaKeterangan dan bukti-bukti yang diperoleholeh KPP HAM menunjukkan terdapat duapola pemindahan penduduk sipil secarapaksa. Yaitu pengungsian yang terjadisebelum jajak pendapat karena intensitaskekerasan yang meningkat sebagai akibatdari pembentukan kelompok-kelompokmilisi. Sesudah pengumuman hasil jajakpendapat, milisi dan anggota TNI, Polri,melakukan tindakan kekerasan danmemaksa penduduk meninggalkanpemukimannya.PembumihangusanKPP HAM di Timor Timur telahmenemukan bukti bahwa telah terjadi suatupengrusakan, penghancuran danpembakaran secara massal, terencana dansistematis di berbagai kota seperti Dili, Suai,Liquisa, dll. Pembumihangusan inidilakukan terhadap rumah-rumahpenduduk, kebun dan ternak, toko, warung,penginapan dan gedung-gedungperkantoran, rumah ibadah, saranapendidikan, rumah sakit, dan prasaranaumum lainnya, serta instalasi militermaupun polisi. Diperkirakan tingkatkehancuran mencapai 70-80%.Seluruh rangkaian kejahatan terhadapkemanusiaan tersebut merupakan tanggungjawab tiga kelompok pelaku, yakni :• Para pelaku yang secara langsungberada di lapangan yakni para milisi,aparat militer dan kepolisian;• Mereka yang melaksanakanpengendalian operasi termasuk, tetapitidak terbatas pada aparat birokrasi sipilterutama para Bupati, Gubernur danpimpinan militer serta kepolisian lokal;• Pemegang tanggung jawab kebijakankeamanan nasional, termasuk tetapitidak terbatas pada, para pejabat tinggiLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 22

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMmiliter baik secara aktif maupun pasiftelah terlibat dalam kejahatan tersebut.Keterlibatan aparat sipil dan militertermasuk kepolisian bekerja-sama dengankelompok milisi Pro-integrasi dalamkejahatan terhadap kemanusiaan tersebutmerupakan penyalahgunaan kekuasaandan wewenang sehingga mengakibatkanketerlibatan baik institusi militer maupuninstansi sipil. 14Perkembangan penyelesaian kasuspelanggaran hak asasi manusia yang beratdi Timor Timur dapat dilihat dalam Tabelberikut ini :14 Disarikan dari laporan KPP HAMPelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 23

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMNO TERDAKWA TUNTUTAN VONIS1. Mantan Kapolres Dili, Hulman Gultom 10 tahun 3 tahun2. Mantan Danrem Timor Timur, M. Noer Muis 10 tahun 5 tahun3. Mantan Dandim 1627 Dili, Endar Priyanto 10 tahun bebas4. Mantan Kapolda Timor Timur, GM TimbulSilaen10 tahun 6 bulan bebas5. Mantan Dandim 1627 Dili, Soedjarwo 10 tahun 5 tahun6. Mantan Danrem Timor Timur, TonoSuratman10 tahun bebas7. Mantan Bupati Covalima, Herman Sedyono 10 tahun bebas8. Mantan Dandim Suai, Liliek Koeshadianto 10 tahun 6 bulan bebas9. Mantan Kepala Staf Kodim Suai, AchmadSyamsudin10 tahun bebas10. Mantan Danramil Suai, Sugito 10 tahun bebas11. Mantan Kapolres Suai, Gatot Subiyaktoro 10 tahun 3 bulan bebas12. Mantan Dandim Liquisa, Asep Kuswani 10 tahun bebas13. Mantan Kapolres Liquisa, Adios Salova 10 tahun bebas14. Mantan Bupati Luquisa, Leonito Martins 10 tahun bebas15. Mantan Dansatgas Intelijen Tribuana VIII,Yayat Sudrajat16. Mantan Komandan Milisi Aitarak, EurikoGuteres17. Mantan Gubernur Timor Timur, Abilio JoseOsorio Soares18. Mantan Pangdam IX/Udayana, Adam R.Damiri10 tahun bebas10 tahun 10 tahun10 tahun 6 bulan 3 tahunbebas ? 1515 Data diambil dari Harian KOMPAS tanggal 6 Juni 2003.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 24

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMB. Kasus Tanjung Priok September 1984Kasus ini ditangani oleh Komnas HAMpada tahun 2000. Komnas HAMmembentuk tim ad hoc Komisi PenyelidikanPelanggaran HAM untuk Kasus TanjungPriok (KP3T). Hasil penyelidikan danpemeriksaan pelanggaran hak asasi manusiayang terjadi pada kasus Tanjung Priokkemudian diserahkan kepada KejaksaanAgung yang kemudian meminta KomnasHAM untuk melengkapi hasil penyelidikanKP3T mengenai beberapa hal yaitu :a. Pemastian jumlah korban (24 orang)dengan melakukan kegiatan penggaliankuburan dan pemeriksaan dokumen diRSPAD Gatot Subroto.b. Kelengkapan kesaksian dan buktitentang jatuhnya korban sebanyak 9orang (keluarga Tan Keu Lim) olehmassa.c. Nama-nama yang diduga pelaku dannama penanggung jawab garis komandoketika peristiwa itu terjadi..d. Perumusan ulang rekomendasi.Untuk itu Komisi Nasional Hak AsasiManusia (Komnas HAM) dalam rapatparipurna tanggal 12 Juli 2000 telahmemutuskan untuk membentuk Tim TindakLanjut Hasil KP3T. Dalam kesimpulanakhirnya tim lanjutan menyatakan antaralain :1. Tentang jumlah korbana. Pemastian jumlah korbanpembunuhan secara kilat sebanyak24 orang. Dilakukan denganpenggalian kuburan, pemeriksaandokumen RSPAD Gatot Subrotodan usaha mencari saksi-saksitambahan. Dari hasil penggalian diTPU Mengkok, Sukapura danPemakaman Kramat Ganceng,Pondok Ranggon dapat ditarikkesimpulan bahwa keteranganjumlah korban yang telahdikuburkan di halaman Masjid AlA’raaf, bekas makam Dobo, TPUMengkok, Kramat Ganceng, PondokRanggon dan TPU Gedong, Condetsebanyak 24 orang kemungkinanbesar benar adanya, walaupun adaselisih jumlah korban yangdimakamkan di Pondok Ranggon.Jumlah yang pasti dari korban takdapat diberikan kualifikasi final,karena RSPAD Gatot Subrotoakhirnya mengakui bahwadokumen Berita Acara PemusnahanDokumen korban peristiwa TanjungPriok tidak ditemukan. Sedangkaninformasi lain tentang adanyakorban jiwa selain 24 orang tidakdapat diklarifikasi karena tidakditemukan bukti dan saksitambahan.b. Korban terbakar.Keluarga Tan Keu Lim (9 orang)meninggal terbakar di rumahtempat tinggal korban. Kebakaranini diduga keras sengaja dilakukanoleh rombongan massa yangbergerak ke arah Polsek Koja.2. Tentang nama para pelaku danpenanggungjawab yang didugamelakukan pelanggaran hak asasimanusia yang beratPelaku atas seluruh pelanggarantersebut diatas bisa dilihat dalam tigakategori. Pertama, pelaku di lapanganyang menggunakan kekerasan yangberlebihan sehingga jatuh korbanmeninggal dan luka-luka. Mereka yangmelakukan penyiksaan kepada korbanyang masih hidup. Kedua, penanggungjawab komando operasional yaitukomandan yang membawahi teritorialdi tingkat Kodim dan Polres tidakLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 25

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMmampu mengantisipasi keadaan danmengendalikan pasukan sehinggaterjadi tindakan summary killing,tindakan penyiksaan dan terlibat aktifdalam penghilangan barang bukti danidentitas korban serta membiarkanterjadinya penyiksaan-penyiksaandalam tahanan, dan memerintahkanpenguburan tanpa prosedur resmi.Ketiga, para pemegang komando yangtidak mengambil tindakan untukmencegah terjadinya pelanggaran berathak asasi manusia dan ataumemerintahkan secara langsung satutindakan yang menyebabkan terjadinyapelanggaran tersebut.3. Telah terjadi pelanggaran hak asasimanusia atas keluarga Tan Keu Limwalaupun belum didapatkan buktipendukung untuk menyebut siapanama mereka.4. Tentang rekomendasia. Para Pelaku dan penanggung jawabyang diduga telah melakukanpelanggaran hak asasi manusiaberat harus dimintakanpertanggungjawaban sesuai denganhukum yang berlaku.b. Untuk mewujudkan tanggungjawab negara khususnyapemerintah terhadap korbanpelanggaran hak asasi manusia,maka :• Pemerintah meminta maafterhadap korban/keluargakorban dan masyarakat luasatas terjadinya PeristiwaTanjung Priok.• Merehabilitasi nama baik parakorban.• Memberikan kompensasi yanglayak kepada korban/keluargakorban.• Korban yang sampai sekarangbelum berhasil ditemukanharus tetap dinyatakan sebagaiorang hilang. Oleh karena itumenjadi tanggung jawab negarauntuk menemukan korban danmengembalikannya kepadakeluarga yang bersangkutan.Untuk mencegah keterulangan (nonrecurence)pelanggaran hak asasi manusiaseperti dalam Peristiwa Tanjung Priok dimasa depan maka berbagai kebijakan dantindakan harus diambil untuk :1. Meningkatkan pengawasan yangintensip terhadap pelaksanaan instruksidan prosedur tetap pelaksanaan tugasTNI yang menjunjung tinggipenghormatan hak asasi manusia.2. Dengan sungguh-sungguh melakukanpenertiban atas kewajiban-kewajibanpejabat publik atas dokumen dan arsipyang menyangkut kepentingan publik.3. Mengajak masyarakat meninggalkanpraktek-praktek penggunaan kekerasandalam memperjuangkan aspirasi politik.4. Menata kembali wacana kehidupankeagamaan, sehingga ajaran agamabenar-benar membawa rahmat bagiseluruh alam, dan terjaminnya rasaaman dan bebas bagi seluruh umatberagama melaksanakan ibadahnya.Sementara itu tim menyimpulkan pulakategori pelanggaran hak asasi manusiayang terjadi adalah : Pembunuhan kilat(summary killing), penangkapan danpenahanan sewenang-wenang (unlawfularrest and detention), penyiksaan (torture),penghilangan orang secara paksa (enforced orinvoluntary disappearance). Dengan demikian,penyelesaian penyelidikan pro-justiciaterhadap kasus ini telah dapat diselesaikanseluruhnya, termasuk pemeriksaan forensikterhadap para korban.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 26

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMPerkembangan kasus Tanjung Priok bahwaKejaksaan Agung telah menetapkantersangka sebanyak 14 (empat) belas orangyang dibagi dalam 4 (empat) berkas perkaradan akan dilimpahkan ke Pengadilan HAMad hoc di Jakarta Pusat. 16C. Kasus Trisakti, Semanggi I danSemanggi II, 1998Komnas HAM membentuk tim ad hoc (KPPHAM) untuk menyelidiki peristiwa Trisakti,Semanggi I dan Semanggi II pada tanggal 27Agustus 2001, berdasarkan pertimbanganbahwa dalam peristiwa Trisakti 12 Mei 1998,Semanggi I 13-14 Nopember 1998 danSemanggi II 23-24 September 1999, didugatelah terjadi pelanggaran hak asasi manusiaberat. Masa kerja tim ad hoc berakhir pada 27November 2001 yang kemudiandiperpanjang untuk satu kali tiga bulansampai 27 Februri 2002. Masa kerja tim adhoc kemudian diperpanjang lagi untuk masasatu bulan hingga 27 Maret 2002.KPP HAM memusatkan perhatian pada tiga(3) rangkaian kejadian di sekitar kampusTrisakti 12-13 Mei 1998, di sekitar Semanggi13-14 November 1998 (dikenal denganperistiwa Semanggi I), dan pada 23-24September 1999 (dikenal dengan SemanggiII). Meskipun kurun waktu terjadinyaperistiwa tesebut berbeda, tiga rangkaianperistiwa ini tidak dapat dipisahkan dandilepaskan dari kebijakan pemerintah dalammenghadapi gelombang demonstrasimahasiswa dan masyarakat akan perlunyareformasi.Dalam proses penyelidikannya, KPP HAMmenemukan hambatan berupa tidakdipenuhinya pemanggilan sejumlah saksiyang berasal dari TNI atau Polri sehinggatim menggunakan hak Sub Poena16 Disarikan dari Laporan Tim TindakLanjut KPP HAM Tanjung Priok.sebagaimana dijamin dalam Pasal 95 UUNo. 39 Tahun 1999 dan diperkuat dengankeputusan Pengadilan Negeri sebagaimanatertuang dalam surat PengadilanNegeri/Hak Asasi Manusia Jakarta PusatNo.W7.Dc.Hn. 628.II.2002.02 tanggal 21Februari 2002.Berdasarkan fakta-fakta, dokumen,keterangan dan kesaksian berbagai pihak,KPP HAM menemukan berbagai kekerasanyang pada dasarnya melanggar hak asasimanusia seperti pembunuhan,penganiayaan, penghilangan paksa,perkosaan, perampasan kemerdekaan dankebebasan fisik yang dilakukan secarasistematis serta meluas yang dilakukan olehpelaku tertentu dengan sasaran masyarakattertentu. Masyarakat tersebut secara khususadalah mahasiswa maupun masyarakatyang berdemonstrasi terhadap kekuasaanpolitik untuk menuntut perubahan,termasuk terhadap rencana melahirkan UUPKB.Ditemukan pula bahwa tindakan-tindakanpelanggaran hak asasi manusia tersebutsecara efektif menggunakan institusiinstitusiteritorial melalui Kodam dan Polda.Lebih dari itu terdapat pula pengerahanpasukan Kotama Fungsional seperti Kostradyang hanya dapat digunakan atas perintahpetinggi TNI (ketika itu ABRI). Kekerasankekerasanyang dilakukan oleh aparat TNIdan Kepolisian termasuk penggunaan alatalatkekerasan secara tidak terukur (execiveuse of force) terhadap masyarakat ini tegastegasdidukung dan dilandasi padakebijakan strategis petinggi TNI danKepolisian (Panglima TNI maupun Kapolri).Kekerasan-kekerasan yang tidak manusiawidan sangat kejam yang ditemukan dalamketiga peristiwa tersebut di atas secara rincimencakup tindakan-tindakan di bawah ini :a. Pembunuhan. Telah terjadi pembunuhanyang sistematis di berbagai daerahLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 27

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMdalam waktu yang panjang, yaitu padaMei 1998, Nopember 1998, sertaSeptember 1999. Tindakan pembunuhanitu dilakukan terhadap mahasiswademonstran, petugas bantuan medis,anggota masyarakat yang berada disekitar lokasi demonstran, ataupunanggota masyarakat yang dimobilisasiuntuk menghadapi demonstran.Pembunuhan serupa juga dilakukandalam kerusuhan massa yangdiciptakan secara sistematissebagaimana terjadi di Jakarta dan Solopada Mei 1998 (lihat laporan TGPF).b. Penganiayaan. Telah terjadipenganiayaan untuk membubarkandemonstrasi yang dilakukan sejumlahmahasiswa dan anggota masyarakatyang dilakukan oleh aparat TNI danPOLRI (dahulu disebut ABRI).Penganiayaan ini terjadi secaraberulang-ulang di berbagai lokasi,seperti pada kampus UniversitasTrisakti, dan Universitas Atmajaya, danSemanggi yang mengakibatkantimbulnya korban fisik (sepertiterbunuh, luka ringan dan luka berat)dan mental. Hal ini dikarenakan terkenagas air mata, pukulan, tendangan,gigitan anjing pelacak dan tembakansehingga harus mengalami perawatanyang serius.c. Perkosaan atau bentuk kekerasan seksuallain yang setara. Terutama pada Mei1998, telah terjadi tindak kekerasanseksual termasuk perkosaan yangmengakibatkan sejumlah perempuanmengalami trauma dan penderitaanfisik dan mental. Trauma yang dialamisulit diatasi karena korban tidak beranitampil untuk menceritakan apa yangdialaminya.d. Penghilangan paksa. Pada bulan Mei1998, telah terjadi penghilangan secarapaksa terhadap 5 (lima) orang yangdiantaranya adalah aktivis dan anggotamasyarakat yang hingga kini nasib dankeberadaannya tidak diketahui. Dalamperistiwa ini, negara belum juga mampumenjelaskan nasib dan keberaanmereka.e. Perampasan kemerdekaan dan kebebasanfisik. Sebagai bagian dari tindakankekerasan, dilakukan pula tindakanpenggeledahan, penangkapan danpenahanan yang dilakukan secarasewenang-wenang dan melewati batasbataskepatutan sehingga menimbulkanrasa tidak aman dan trauma. Perbuatanini dilakukan sebagai bagian yang tidakterpisah dari upaya penundukan secarafisik dan mental terhadap korban.Tentang pertanggungjawaban, secara garisbesar mereka yang terlibat dalam peristiwaTrisakti, Semanggi I dan Semanggi II itudapat dipilah dalam mereka yangbertanggung jawab secara langsung karenamelakukan salah satu atau lebih daribentuk-bentuk kejahatan terhadapkemanusiaan dan mereka yangbertanggungjawab karena kapasitasnyasebagai penanggung jawab komando(command responsibility).Pertama, tentang mereka yang bertanggungjawab karena kapasitasnya sebagaikomando. Operasi keamanan nasionalmempunyai mekanisme yang mengikatseluruh individu yang terlibat dalamoperasi tersebut melalui rantai komando,yang menjelaskan bagaimana tingkatotoritas dari individu-individu tersebut.Hirarki rantai komando dalam operasikeamanan sekaligus menunjukkanbagaimana tindakan-tindakan yangdilakukan dalam operasi berhubungandengan tanggung jawab negara terhadapHAM warga negara. Komando di tingkattaktis berkaitan dengan tindakan-tindakansatuan keamanan yang melanggar HAMyang dilakukan secara langsung dalamLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 28

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMpenyerangan dan penembakan terhadappenduduk sipil pada Peristiwa Trisakti,Semanggi I dan Semanggi II.Dari ketiga peristiwa di atas KPP HAMberpendapat sejumlah individu harus dapatdimintai pertanggungjawaban pidana ataskejahatan terhadap kemanusiaan, baik yangdilakukan dengan pembiaran (omission)maupun yang dilakukan secara langsung.Tanggung jawab atas kejahatan terhadapkemanusiaan tersebut berada pada merekayang memiliki tugas dan kewenangan padatiga tingkat, yaitu :a. Individu-individu yang didugamelakukan kejahatan kemanusiaansecara langsung di lapangan yaitusejumlah aparat TNI dan POLRI.b. Individu-individu yang didugamelakukan kejahatan terhadapkemanusiaan karena tindakan danposisinya di tingkat komandopengendali operasi lapangan. Individuindividuini memiliki wewenang danpengendalian efektif terhadap pasukandi lapangan.c. Individu-individu yang didugamelakukan kejahatan terhadapkemanusiaan karena tindakanmembiarkan dan posisi di tingkatkomando strategi/kebijakan. Individuindividuini memegang wewenang dankekuasaan tertinggi untukmengendalikan secara efektif pasukanTNI dan POLRI termasuk aparatintelijen. Meskipun memiliki wewenangdan kemampuan efektif untukmengendalikan pasukan TNI danPOLRI, individu atau individu-individuini yang sepatutnya untuk mecegahatau menghentikan jatuhnya korbanmahasiswa dan warga masyarakat sipil.Berdasarkan temuan-temuan dankesimpulan-kesimpulan penyelidikan,Komnas HAM kemudian menyerahkanhasil penyelidikannya kepada KejaksaanAgung. Selain itu, laporan KPP HAM jugamemuat rekomendasi-rekomendasi sebagaiberikut :1. Mendesak Pemerintah untuk segeramengambil tindakan hukum danadministratif terhadap aparat negarakhususnya aparat TNI dan POLRI yangtelah menghalang-halangi proseshukum untuk penegakan keadilan(obstruction of justice) selama prosespenyelidikan ketiga peristiwa tersebutdi atas.2. Mendesak Pemerintah dan DPR untuksecara konsisten mempercepat prosespengembalian TNI sebagai alat negarayang menjalankan fungsi pertahanan,dan menghapuskan fungsi-fungsi laindi luar fungsi pertahanan.3. Mendesak Pemerintah melaluiKejaksaan Agung untuk segeramelakukan proses penyidikan atasperistiwa kerusuhan Mei 1998 sesuaidengan rekomendasi Tim GabunganPencari Fakta.4. Mendesak Pemerintah dan DPR untuksegera meratifikasi instrumeninstrumenhukum internasional hakasasi manusia yang penting bagipemajuan dan perlindungan hak asasimanusia, termasuk dan tidak terbataspada, Kovenan Internasional Hak-HakSipil dan Politik (International Covenanton Civil and Political Rights) berikutprotokol tambahannya mengenaiindividual complaints. 17Perkembangan terakhir kasus Trisakti,Semanggi I dan Semanggi II belum jelaspenyelesaiannya, karena berkas kasustersebut setelah sempat beberapa kalidikembalikan oleh Kejaksaan Agung keKomnas HAM dan sekarang berkas tersebut17 Disarikan dari laporan KPP HAMTrisakti, Semanggi I dan Semanggi II.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 29

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMberada di Kejaksaan Agung belum adatindak lanjutnya kapan akan dilkakukanpenyidikan.D. Kasus Abepura, Papua/Irian JayaKomnas HAM membentuk tim ad hoc untukmenyelidiki peristiwa Abepura padatanggal 5 Februari 2001 berdasarkanpertimbangan bahwa dalam peristiwaAbepura 7 Desember 2000 diduga telahterjadi pelanggaran hak asasi manusia berat.KPP HAM Papua/Irian Jaya bekerja sejaktanggal 5 Februari sampai dengan 5 Mei2001 telah memeriksa/meminta keterangandari saksi korban sebanyak 51 (lima puluhsatu) orang yang terdiri dari : Korban lakilaki43 orang dan korban perempuan 8orang; anggota Kepolisian sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) orang yang terdiri dari :Anggota Polisi 29 (dua puluh sembilan)orang dan 10 (sepuluh) anggota BrimobdaIrian Jaya, saksi sebanyak 19 (sembilanbelas) orang dan saksi ahli sebanyak 8(delapan) orang. KPP HAM Papua/IrianJaya juga melakukan pemeriksaan ulangkepada delapan orang saksi yang terdiridari : 7 (tujuh) anggota Kepolisian dan1(satu) orang Saksi Ahli. Total saksi yangdiperiksa sebanyak 117 orang. KPP HAMPapua/Irian Jaya telah melakukankunjungan lapangan sebanyak 9 (sembilan)kali.KPP HAM Papua/Irain Jaya menyatakanbahwa pada tanggal 7 Desember 2000,pukul 01.30 WIT dini hari telah terjadi tigaperistiwa yang berbeda yaitu PenyeranganMapolsek Abepura, Pembakaran Ruko diLingkaran Abepura dan Pembunuhananggota Satpam di Kantor Dinas OtonomTk. I Propinsi Irian Jaya, di Kotaraja. Dariuraian tersebut diatas dapat ditarikkesimpulan bahwa telah berhasildikumpulkan fakta dan bukti yangmenunjukkan indikasi kuat bahwa dalamperistiwa Abepura 7 Desember 2000 telahterjadi pelanggaran hak asasi manusia yangberat yang dilakukan secara sistematikserta meluas berupa penyiksaan,pembunuhan kilat, penganiayaan,perampasan kemerdekaan atau perampasankebebasan fisik lainnya secara sewenangwenangyang ditujukan kepada kelompoksipil yang merupakan kejahatan terhadapkemanusiaan, dan kategori pelanggaran hakasasi manusia terutama tetapi tidak terbataspada perusakan dan perampasan barangmilik pribadi. Dari seluruh fakta dan buktibuktitersebut, tidak menemukan adanyakejahatan genosida. Bentuk perbuatan (typeof acts) dan pola (pattern) kejahatan terhadapkemanusiaan adalah sebagai berikut :a. PenyiksaanPenyiksaan ini dilakukan dalam skalabesar, luas dan sistematik terhadapmahasiswa dan penduduk sipil, baiklaki-laki maupun perempuan dan anakanakyang bermukim di KecamatanAbepura dan Kecamatan JayapuraSelatan dengan latar belakang sukuyang sebagian besar dari PegununganTengah (Wamena Barat) sebagai bagiandari tindakan pengejaran Polisi dalamrangka mencari pelaku penyeranganMapolsek Abepura. Penyiksaan initerjadi secara berulang-ulang dalamberbagai momen yakni dilakukan dikediaman masing-masing korban,selama dalam perjalanan menujuMapolsek Abepura atau MapolresJayapura dan selama mereka ditahan diMapolsek Abepura dan MapolresJayapura. Akibat penyiksaan tersebutdua orang meninggal dunia di MapolresJayapura dan seorang cacad seumurhidup, disamping seorang lainnya yangcacad seumur hidup akibatpenembakan sewenang-wenang.b. Pembunuhan KilatTelah terjadi pembunuhan kilatterhadap Elkius Suhuniap di daerahLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 30

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMSkyline yang dilakukanBrimob.oleh anggotac. Penganiayaan berdasarkan jeniskelamin, ras dan agamaSemua korban mengalami tindakandiskriminasi atas dasar ras dan agama,namun korban perempuan mengalamitindakan diskriminasi berganda.Perempuan mengalami penganiayaanyang sama seperti yang dialami olehkorban lainnya. Selain itu perempuanjuga mengalami bentuk-bentuktindakan lain seperti makian yangditujukan pada perempuan karena iaadalah perempuan dan karena adanyasikap serta cara pandang yangdiskriminatif terhadap perempuan.d. Perampasan kemerdekaan ataukebebasan fisik lain secara sewenangwenang,yaitu :1) Aksi penggeledahan danpenangkapan tanpa prosedur dansurat perintah penangkapan dariyang berwenang dilakukanterhadap orang-orang yangdicurigai mempunyai hubungandengan peristiwa penyeranganMapolsek Abepura.2) Pengungsian secara tidak sukarelaterjadi karena adanya pengejarandan penangkapan terhadapmahasiswa dan penduduk sipil.Pengungsian ini terjadi tiga harisejak tanggal 7 Desember 2000 dansampai sekarang masih ada yangbelum kembali.3) Penangkapan dan penahanansewenang-wenang yang dilakukantelah menimbulkan trauma dan rasatidak aman pada para mahasiswa dibeberapa asrama di Abepura danpenduduk sipil di Jl. Baru Kotaraja,Abe Pantai dan Skyline. Akibatnya,mereka tidak berani untukmeneruskan sekolah/kuliah danbahkan ada yang pulang kekampung asalnya dan sebagianpenduduk tidak berani menempatikembali rumahnya.Selain pelanggaran hak asasi manusia yangberat yang termasuk kategori kejahatanterhadap kemanusiaan ditemukan jugapelanggaran hak asasi manusia lainnya,yakni berupa pelanggaran atas hak milik.Pada peristiwa pengejaran danpenangkapan telah pula terjadipengerusakan pada tempat tinggal parapenduduk sipil dan asrama paramahasiswa. Telah terjadi pula pengambilanbarang milik penduduk sipil danmahasiswa seperti uang, dompet, bukutabanas, dan alat pencari nafkah pada saatpenangkapan dan penahanan paramahasiswa serta penduduk sipil.Seluruh rangkaian kejahatan terhadapkemanusiaan tersebut merupakan tanggungjawab terutama tetapi tidak terbatas padalembaga Kepolisian Daerah Irian Jayatingkat Polda, Satuan Brimob Polda IrianJaya, Polres Jayapura, dan Polsek Abepuradalam tiga jenjang :1. Pelaku langsung yang berada dilapangan.2. Pengendali operasi 7 Desember 2000.3. Penanggung jawab kebijakan keamanandan ketertiban di Irian Jaya.Berdasarkan rangkaian kejahatan yangterjadi serta gambaran korban yang berhasildiidentifikasi dan rangkaian persilanganbukti-bukti dan saksi-saksi yang ada, makanama-nama yang diduga terlibat – namuntidak terbatas pada - sebagai berikut :a. Individu-individu yang didugamelakukan tindak pidana kejahatanterhadap kemanusiaan dan pelanggaranhak asasi manusia lainnya secaraLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 31

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMlangsung yakni anggota Polri dalamjajaran Polda Irian Jaya dan SatuanBrimob Resimen III Yon B Kor BrimobPolri yang di BKO-kan di PolresJayapura, terdiri dari 21 (dua puluhsatu) prajurit dan perwira pada jajaranKepolisian Daerah Irian Jaya.b. Individu-individu yang didugamelakukan tindak pidana kejahatanterhadap kemanusiaan karena posisidan tindakan-tindakannya pada tingkatpengendali dan penanggung jawaboperasi lapangan terdiri dari 4 (empat)orang perwira pada jajaran KepolisianDaerah Irian Jaya.Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas,KPP HAM Papua/Irian Jayamenyampaikan rekomendasi-rekomendasisebagai berikut :1. Meminta kepada Kejaksaan Agunguntuk melakukan penyidikan sampaipada tingkat penuntutan di PengadilanHak Asasi Manusia terhadap parapelaku yang diduga terlibat dalampelanggaran hak asasi manusia yangberat – terutama tapi tidak terbatas -pada nama-nama yang tersebut dalamkesimpulan di atas.2. Dalam melakukan penyidikan olehpihak Kejaksaan Agung, KPP HAMPapua menuntut agar Kejaksaan Agungmembentuk Tim Penyidik Ad hoc untukkasus Abepura 7 Desember 2000. Timpenyidik ad hoc harus mempunyai subtim yang menangani aspek gender darikasus Abepura.3. Mendesak Pemerintah agar segeramengeluarkan Peraturan Pemerintahmengenai perlindungan saksi dankorban sebagaimana tercantum dalamPasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan Hak Asasi Manusia.Sementara itu pihak Kejaksaan Agungharus memberikan jaminanperlindungan bagi saksi-saksi dankorban dari kasus Abepura.4. Mendesak Pemerintah agar segeramengeluarkan Peraturan Pemerintahmengenai kompensasi, restitusi danrehabilitasi sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 35 ayat (3) UUNo. 26 Tahun 2000 tentang PengadilanHak Asasi Manusia. Sementaramenunggu keputusan pasti dariPengadilan Hak Asasi Manusia tentangkompensasi, restitusi dan rehabilitasikorban, menimbang keadaan korbansaat ini maka Pemerintah hendaknyamemberikan ganti rugi kepada korbanmaupun keluarga korban dalam kasusAbepura.5. Mengingat bahwa dalam melakukankegiatannya di Jayapura, KPP HAMbanyak menerima laporan dan tuntutandari masyarakat untuk penyelesaianmasalah pelanggaran hak asasi manusialain sebelum dan sesudah berlakunyaUU No. 26 Tahun 2000, makasehubungan dengan itu KPP HAMPapua/Irian Jaya meminta kepadaKomnas HAM agar melakukanpenyelidikan terhadap kasus-kasusyang terjadi sesudah berlakunya UUNo. 26 Tahun 2000 dan menyampaikanrekomendasi kepada DPR danPemerintah untuk pembentukanPengadilan Hak Asasi Manusia ad hocterhadap kasus-kasus yang terjadisebelum diundangkannya UU No. 26Tahun 2000.6. Meminta kepada Pemerintah bahwadalam rangka menyikapi aspirasi politikmasyarakat Papua/Irian Jaya,Pemerintah harus meninggalkanpendekatan represif danmenggantikannya dengan pendekatandemokratis yang mendahulukan dialog.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 32

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAM7. Mendesak Pemerintah agar terhadappelaku penyerangan Polsek Abepurayang mengakibatkan satu orang tewasdan tiga orang luka-luka, dilakukanpenuntutan hukum.8. Guna mencegah keterulangan (nonrecurrence)pelanggaran hak asasimanusia seperti dalam peristiwaAbepura di masa depan, maka berbagaikebijakan dan tindakan harus diambiloleh pemerintah antara lain :a. Meningkatkan profesionalismeanggota Polri dari jajaran pimpinansampai dengan anggota denganpangkat terendah, melaluipendidikan dan latihan.b. Mensosialisasikan nilai-nilaipenghormatan terhadap hak asasimanusia di kalangan Kepolisianmelalui instruksi, prosedur tetap,pendidikan dan latihan dan lainsebagainya yang sarat akan muatanperlindungan korban maupunlarangan dan batas kewajarandalam setiap menjalankan perintah.c. Meningkatkan pengawasan yangefektif terhadap pelaksanaaninstruksi dan prosedur tetappelaksanaan tugas Polri yangmenjunjung tinggi penghormatanterhadap hak asasi manusia. 18Kasus Abepura ini merupakan kasuspelanggaran hak asasi manusia yang beratyang pertama kali dilakukanpenyelidikannya oleh Komnas HAM setelahlahirnya Undang-undang Nomor 26 Tahun2000. Perkembangan kasus Abepura bahwaKejaksaan Agung telah menetapkansebanyak 2 orang tersangka dan akandilimpahkan ke Pengadilan HAM diMakassar.Papua/Irian Jaya.18 Disarikan dari Laporan KPP HAMLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 33

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMK. PertanggungjawabanDalam menjalankan fungsinya, berdasarkanPasal 97 Undang-undang Nomor 39 tahun1999, Komnas HAM wajib menyampaikanlaporan tahunan tentang pelaksanaanfungsi, tugas, dan wewenangnya, sertakondisi hak asasi manusia, dan perkaraperkarayang ditanganinya kepada DewanPerwakilan Rakyat dan Presiden dengantembusan kepada Mahkamah Agung.Penyampaian laporan tahunan inimerupakan bentuk pertanggungjawabanKomnas HAM dalam menjalankanfungsinya.Selain menyampaikan pertanggungjawabankepada DPR dan Presiden dengan tembusanMahkamah Agung, Komnas HAM jugamempertanggungjawabkan pelaksanaanfungsi dan tugasnya kepada publik. Bentukpertanggungjawaban kepada publiktersebut dilakukan antara lain denganmenginformasikan kepada publik melaluimedia massa maupun melalui terbitan hasilkerja Komnas HAM.L. PenutupDengan segala keterbatasan yang ada,Komnas HAM telah berusaha semaksimalmungkin melaksanakan fungsi dantugasnya yang diamanatkan di dalamUndang-undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia maupunUndang-undang Nomor 26 Tahun 2000tentang Pengadilan HAM.Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan padaInternational Criminal Tribunal for Rwanda,yaitu : “No peace without justice and nojustice without respect for human rights andrule of law.” 19Komnas HAM menyadari bahwa dalammenjalankan fungsi dan tugasnya masihjauh dari harapan masyarakat, khususnyapara korban pelanggaran hak asasi manusia.Oleh karena itu, saran dan kritikan sertamasukan bagi peningkatan kualitas dankuantitas kinerja Komnas HAM sangatlahdiharapkan bagi pemajuan, perlindungan,penegakan dan pemenuhan hak asasimanusia, karena pada dasarnya hak asasimanusia adalah untuk semua.Mengakhiri tulisan saya, perlu sayakemukakan dan garisbawahi pesan dari19 Available at the website of the ICTR,at : http://www.ictr.org.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 34

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMDAFTAR PUSTAKA1. Undang-Undang Dasar 1945.2. Ketetapan MPR RI Nomor : XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentangPengadilan HAM.6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadapKorban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, danRehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.8. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM diPengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan NegeriMedan dan Pengadilan Negeri Makassar.9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM adhoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.10. Statuta Roma.11. Prinsip-prinsip Paris.12. Bassiouni, M. Cherif (ed) “International Criminal Law (second edition)”, (New York :Transnational Publisher, Inc, 1999).13. Sunga, Lyal S, “Individual Responsibility in International Law for Serious HumanRights Violations”, (Boston : Martinus Nijhoff Publisher, 1992).14. Buku Laporan Tahunan Komnas HAM 1999.15. Naskah Laporan Tahunan Komnas HAM 2002.16. Rencana Strategis Komnas HAM 2000 – 2005.17. Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.18. Laporan KPP HAM Timor Timur 1999.19. Laporan Tim Tindak Lanjut KPP HAM Tanjung Priok 1984.20. Laporan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.21. Laporan KPP HAM Papua/Irian Jaya.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 35

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAM22. Amnesty International website :http://web.amnesty.org/802568F7005C4453/0/358466E6045E68D180256A09004C4238?Open.23. Canadian Human Rights Commission website : http://www.chrc.ca.24. Human Rights Equal and Opportunity Commission website : http://www.hreoc.gov.au.25. ICTR website : http://www.ictr.org.26. The Asia Pacific Forum website : http://www.asiapacificforum.net/.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 36