KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMA. Pedoman Internasional Pembentukan Institusi Nasional HAM(Paris Principle 1991)Hak Asasi Manusia sebagaimanadisebutkan di dalam Pasal 1 butir (1)Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia adalah :“Seperangkat hak yang melekat pada hakikatdan keberadaan manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakananugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi olehnegara, hukum, Pemerintah dan setiaporang demi kehormatan serta perlindunganharkat dan martabat manusia”.Guna memastikan adanya jaminanperlindungan, pemajuan, penegakan danpemenuhan hak asasi manusia, makakehadiran institusi nasional hak asasimanusia sangatlah diperlukan yangdibangun untuk pemajuan danperlindungan hak asasi manusia.Pembentukan institusi nasional hak asasimanusia haruslah merupakan lembaga yangefektif dan mempunyai kelayakan untukdisebut sebagai sebuah institusi nasional.Untuk itulah, maka pembentukan institusinasional HAM haruslah memenuhi elemenelemenyang diatur di dalam standarinternasional pembentukan institusinasional HAM sebagaimana disebutkan didalam Prinsip-Prinsip Paris 1991 atau ParisPrinciple 1991.Adapun elemen-elemen dasar bagipembentukan institusi nasional HAMtersebut adalah sebagai berikut :1. Independen.Sebuah lembaga yang efektif adalahlembaga yang mampu bekerja secaraterpisah dari pemerintah, partai politik,serta segala lembaga dan situasi yangmungkin dapat mempengaruhikinerjanya. Untuk itu, pembentukaninstitusi nasional HAM haruslahindependen. Independen disini tidakdiartikan sama sekali tidak adahubungan dengan pemerintah, akantetapi dimaksudkan tidak adanyaintervensi pemerintah maupun pihaklain dalam pelaksanaan tugas danfungsinya. Independensi disini dibagidalam beberapa kriteria yaitu :a. Independensi melalui otonomihukum dan operasional.Pembentukan institusi nasionalHAM melalui undang-undangsangatlah penting untukmemastikan independensihukumnya, terutama independensidari pemerintah, sehinggamemungkinkannya lembagatersebut menjalankan fungsinyatanpa adanya gangguan daripemerintah maupun lembaga lain.Sedangkan otonomi operasionaladalah berhubungan dengankemampuan lembaga nasionalHAM untuk melakukan kegiatansehari-harinya secara terpisah dariindividu, organisasi, departemenatau pihak mana pun.b. Independensi melalui otonomikeuangan.Keterkaitan antara otonomikeuangan dengan independensifungsional sangatlah erat, karenalembaga nasional HAM yang tidakmempunyai keuangan yangmencukupi maka akan sangattergantung kepada lembagapemerintah atau badan lain. Untukitu, sumber dan pendanaan lembaganasional HAM harus disebutkan didalamundang-undangpembentukannyauntukLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 1