KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMmenciptakan kondisi kehidupankelompok yang akan mengakibatkankemusnahan secara fisik baik seluruhatau sebagiannya; memaksakantindakan-tindakan yang bertujuanmencegah kelahiran di dalamkelompok; atau memindahkan secarapaksa anak-anak dari kelompok tertentuke kelompok lain.2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan.Kejahatan terhadap kemanusiaanadalah salah satu perbuatan yangdilakukan sebagai bagian dari seranganyang meluas (widespread) atau sistematikyang diketahuinya bahwa serangantersebut ditujukan secara langsungterhadap penduduk sipil berupa :pembunuhan;pemusnahan;perbudakan; pengusiran ataupemindahan penduduk secara paksa;perampasan kemerdekaan atauperampasan kebebasan fisik lain secarasewenang-wenang yang melanggarasas-asas ketentuan pokok hukuminternasional; penyiksaan; perkosaan,perbudakan seksual, pelacuran secarapaksa, pemaksaan kehamilan,pemandulan atau sterilisasi secarapaksa atau bentuk-bentuk kekerasanseksual lain yang setara; penganiayaanterhadap suatu kelompok tertentu atauperkumpulan yang didasari persamaanpaham politik, ras, kebangsaan, etnis,budaya, agama, jenis kelamin ataualasan lain yang telah diakui secarauniversal sebagai hal yang dilarangmenurut hukum internasional;penghilangan orang secara paksa; ataukejahatan apartheid.Apabila diperhatikan mengenai bentukpelanggaran hak asasi manusia yang beratsebagaimana tersebut diatas adalah samaseperti halnya kejahatan pelanggaran hakasasi manusia yang diatur di dalam StatutaRoma. Dengan adanya persamaan tersebut,maka dapat dikatakan bahwa UndangundangNomor 26 Tahun 2000 tersebut telahmengadopsi beberapa ketentuan yang adadi dalam Statuta Roma. Yang menjadiperbedaan bahwa di dalam Statuta Romamempunyai jurisdiksi bukan terbatas padakejahatan genosida dan kejahatan terhadapkemanusiaan saja, akan tetapi termasuk jugakejahatan perang dan agresi. 5Yang menjadi subyek hukum dariPengadilan HAM ini adalah setiap orangbaik sipil, polisi maupun militer yangbertanggung jawab secara individual.Prinsip pertanggungjawaban secaraindividu ini bukan hanya diakui di dalamInternational Tribunal saja, akan tetapi diakuijuga di dalam semua sistem hukumkriminal yang ada di dunia ini. Jadi bentukpertanggungjawaban kriminal secaraindividu ini sudah merupakan prinsipumum di dalam hukum baik itu hukumnational maupun hukum internasional. 6Pengalaman hukum international yangmenuntut pertanggungjawaban individuantara lain diterapkan di dalam NurembergTribunal, Tokyo Tribunal, ICTY maupunICTR.Dalam melakukan penuntutan pidanasecara individual ini, hendaknya tidakdilakukan secara diskriminasi yaitu hanyaterhadap para pelaku yang berpangkatrendah saja, akan tetapi hendaknyadilakukan juga bagi siapa saja baik yangberpangkat rendah maupun berkedudukantinggi yang dengan jelas telah terlibat dalamtindak pelanggaran hak asasi manusia.Setidaknya ada dua cara yang dikenaldalam International rules on non-5 Article 5–8 Statuta Roma. Rincianlengkap mengenai rome statute is available atwebsite of the United Nations, at :http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.html.6 Bassiouni, M. Cherif (ed), “InternationalCriminal Law (second edition)”, (New York :Transnational Publisher, Inc, 1999), p. 21.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 12