KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMDAFTAR PUSTAKA1. Undang-Undang Dasar 1945.2. Ketetapan MPR RI Nomor : XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentangPengadilan HAM.6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadapKorban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, danRehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.8. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM diPengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan NegeriMedan dan Pengadilan Negeri Makassar.9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM adhoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.10. Statuta Roma.11. Prinsip-prinsip Paris.12. Bassiouni, M. Cherif (ed) “International Criminal Law (second edition)”, (New York :Transnational Publisher, Inc, 1999).13. Sunga, Lyal S, “Individual Responsibility in International Law for Serious HumanRights Violations”, (Boston : Martinus Nijhoff Publisher, 1992).14. Buku Laporan Tahunan Komnas HAM 1999.15. Naskah Laporan Tahunan Komnas HAM 2002.16. Rencana Strategis Komnas HAM 2000 – 2005.17. Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.18. Laporan KPP HAM Timor Timur 1999.19. Laporan Tim Tindak Lanjut KPP HAM Tanjung Priok 1984.20. Laporan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.21. Laporan KPP HAM Papua/Irian Jaya.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 35