KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMc) Pemantauan dan penyelidikanpelaksanaan hak asasi manusia sertamemberikan pendapat, pertimbangandan saran kepada badan pemerintahannegara mengenai pelaksanaan hak asasimanusia.Dalam perkembangannya, sejarah bangsaIndonesia terus mencatat berbagai bentukpenderitaan, kesengsaraan dan kesenjangansosial yang disebabkan antara lain olehwarisan konsepsi tradisional tentanghubungan feodalistik dan patriarkal antarapemerintah dengan rakyat, belumkonsistennya penjabaran sistem danaparatur penegak hukum dengan normanormayang diletakkan para pendiri negaradalam UUD 1945, belumtersosialisasikannya secara luas dankomprehensif instrumen hak asasi manusia,dan belum kukuhnya masyarakat warga(civil society). Ringkasnya, masih didapatiadanya kondisi yang belum cukup kondusifuntuk perlindungan dan pemajuan hakasasi manusia. Sebagai akibatnya, makatelah menimbulkan berbagai perilaku yangtidak adil dan diskriminatif.Perilaku yang tidak adil dan diskriminatiftersebut mengakibatkan terjadinyapelanggaran hak asasi manusia baik yangdilakukan oleh aparatur negara (state actor)yaitu pelanggaran hak asasi manusia yangdilakukan oleh negara kepada masyarakat(pelanggaran HAM vertikal), maupun yangdilakukan oleh masyarakat (non state actor)yaitu pelanggaran hak asasi manusia yangdilakukan diantara sesama masyarakat(pelanggaran HAM horisontal).Hal tersebut tercermin dari berbagaikejadian berupa penangkapan yang tidaksah, penculikan, penganiayaan, perkosaan,penghilangan orang secara paksa,pembunuhan, pembakaran, penyerobotantanah, maraknya kerusuhan sosial dibeberapa daerah dan berbagai tindakanpelanggaran hak asasi manusia lainnya.Menyikapi adanya berbagai bentukpelanggaran hak asasi manusia tersebutdiatas, maka guna menghindari jatuhnyakorban pelanggaran HAM yang lebihbanyak dan untuk menciptakan kondisiyang kondusif, maka MajelisPermusyawaratan Rakyat telahmengeluarkan Ketetapan MPR NomorXVII/MPR/1998. Dalam Ketetapan tersebutdisebutkan, antara lain menugasi lembagalembagatinggi negara dan seluruh aparaturpemerintah untuk menghormati,menegakkan dan menyebarluaskanpemahaman mengenai hak asasi manusiakepada seluruh masyarakat. Selain itu,dalam Ketetapan tersebut juga disebutkanbahwa pelaksanaan penyuluhan,pengkajian, pemantauan, penelitian danmediasi tentang hak asasi manusiadilakukan oleh suatu Komisi Nasional HakAsasi Manusia yang ditetapkan denganUndang-undang.Menindaklanjuti amanat Ketetapan MPRtersebut, maka pada tanggal 23 September1999 telah disahkan Undang-undangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia. Dalam Undang-undang tersebutselain mengatur mengenai hak asasimanusia, juga mengenai kelembagaanKomisi Nasional Hak Asasi Manusia.Dengan telah ditingkatkannya dasar hukumpembentukan Komnas HAM dariKeputusan Presiden menjadi Undangundang,diharapkan Komnas HAM dapatmenjalankan fungsinya dengan lebihoptimal untuk mengungkapkan berbagaibentuk pelanggaran hak asasi manusia.Dengan undang-undang tersebut, KomnasHAM juga mempunyai subpoena powerdalam membantu penyelesaian pelanggaranhak asasi manusia. Wewenang ini lebihdiperkuat lagi dengan disahkannyaUndang-undang Nomor 26 Tahun 2000tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Dalam Undang-undang Pengadilan HAMini, Komnas HAM diberi mandat sebagaiLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 5