KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMdigantikan dengan Undang-undang nomor26 Tahun 2000. 2Untuk menangani perbuatan pelanggaranhak asasi manusia yang berat ini diperlukanlangkah-langkah penyelidikan, penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan yang bersifatkhusus, sehingga dalam Undang-undangNomor 26 Tahun 2000 juga mengaturtentang ketentuan hukum acara yangbersifat khusus yang berbeda denganpenanganan ordinary crimes. Adapunkekhususan tersebut sebagaimanadisebutkan dalam pasal-pasal yang ada didalam undang-undang tersebut adalah :a. Penyelidik dengan membentuk tim adhoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc,dan hakim ad hoc ( Pasal 18–33).b. Adanya penegasan bahwa penyelidikanhanya dapat dilakukan oleh KomnasHAM sebagai lembaga yangindependen dan tidak dilakukan olehpihak kepolisian maupun kejaksaansebagai lembaga penyelidik untukkejahatan ordinary crimes. (Pasal 18).c. Tenggang waktu yang sudahditentukan yang berbeda dengantenggang waktu yang diatur dalamKUHAP dalam hal penyelidikan,penuntutan dan pemeriksaan diPengadilan. (Pasal 22, 24, 31, 32, 33).d. Adanya perlindungan korban dan saksi(Pasal 34), perlindungan korban dansaksi ini tidak diatur untuk ordinarycrimes dan hanya untuk pelanggaranhak asasi manusia yang berat saja.e. Dalam kasus pelanggaran hak asasimanusia yang berat tidak ada2 Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentangPengadilan HAM dibuat berdasarkan kondisiyang sangat mendesak untuk menanganipermasalahan pelanggaran hak asasi manusiayang terjadi di Timor Timur.kedaluarsa, sedangkan dalam ordinarycrimes diatur adanya masa kedaluarsa.Ada dua macam Pengadilan Hak AsasiManusia yaitu Pengadilan HAM Permanendan Pengadilan HAM Ad Hoc. PengadilanHAM Permanen mempunyai kewenanganuntuk memeriksa dan mengadili suatuperistiwa yang terjadi setelah berlakunyaUndang-undang Nomor 26 Tahun 2000.Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31Tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001,pemerintah telah membentuk PengadilanHAM pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, Pengadilan Negeri Surabaya,Pengadilan Negeri Medan dan PengadilanNegeri Makassar. 3Sedangkan Pengadilan HAM ad hocmempunyai kewenangan untuk memeriksadan memutus perkara pelanggaran hakasasi manusia yang terjadi sebelumdiundangkannya Undang-undang Nomor26 Tahun 2000 (retroactive). Pada saat ini,pemerintah telah mengeluarkan KeputusanPresiden Nomor 53 Tahun 2001 tanggal 23April 2001 tentang PembentukanPengadilan HAM ad hoc pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat. 4 Asas retroactive inipada waktu kasus pelanggaran HAM yang3 Isi lengkap dari Keputusan PresidenNomor 31 Tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001 isavailable at the website of the Republic ofIndonesia, at :http://www.ri.go.id/produk_uu/isi/keppres2001/kp31-2001.html4 Isi lengkap dari Keputusan PresidenNomor 53 Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 isavailable at the website of the Republic ofIndonesia, at :http://www.ri.go.id/produk_uu/isi/keppres2001/kp-53-01.htmlPengadilan HAM Ad Hoc tersebut adalah untukmemeriksa dan mengadili perkara pelanggaranhak asasi manusia yang terjadi di East Timor padatahun 1999 dan pelanggaran hak asasi manusiadi Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tahun 1984.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 10