KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMPenyiksaan dan PenganiayaanHampir dalam setiap kasus tindakkekerasan yang dilakukan anggota TNI,Polri dan milisi, terdapat bukti-buktitentang penyiksaan dan penganiayaanterhadap penduduk sipil yang memilikikeyakinan politik berbeda. Sebelum prosesjajak pendapat, penganiayaan dilakukanoleh milisi terhadap warga sipil yangmenolak untuk bergabung atau menjadianggota milisi. Sesudah pengumuman jajakpendapat, penganiayaan merupakan bagiandari tindakan teror dan ancamanpembunuhan yang terjadi dalam setiappenyerangan, penyerbuan dan pemusnahanprasarana fisik, termasuk berbagai kasuspenyergapan terhadap iring-iringanpengungsi.Penghilangan PaksaPenghilangan paksa (enforced disappearances)terjadi sejak diumumkannya dua opsi.Warga penduduk sipil yang berseberangankeyakinan politiknya telah diintimidasi,diancam dan dihilangkan. Penghilanganpaksa ini dilakukan oleh kelompokkelompokmilisi yang diduga memperolehbantuan dari aparat keamanan dengan caramenculik atau menangkap untuk kemudianbeberapa diantaranya dieksekusi seketika(summary execution).Kekerasan berbasis GenderKasus-kasus kekerasan terhadapperempuan yang dihimpun oleh KPP-HAMmenyangkut penyiksaan, pemaksaanperempuan di bawah umur melayanikebutuhan seks para milisi, perbudakanseks dan perkosaan. Perkosaan terhadapperempuan Timor Timur memiliki bentuk :(a) seorang pelaku terhadap satuperempuan, (b) lebih dari satu pelakuterhadap satu perempuan, (c) lebih dari satupelaku terhadap sejumlah perempuansecara bersamaan di satu lokasi, dan (d)penggunaan satu lokasi tertentu dimanatindak perkosaan dilakukan secara berulangkali.Pemindahan penduduk secara paksaKeterangan dan bukti-bukti yang diperoleholeh KPP HAM menunjukkan terdapat duapola pemindahan penduduk sipil secarapaksa. Yaitu pengungsian yang terjadisebelum jajak pendapat karena intensitaskekerasan yang meningkat sebagai akibatdari pembentukan kelompok-kelompokmilisi. Sesudah pengumuman hasil jajakpendapat, milisi dan anggota TNI, Polri,melakukan tindakan kekerasan danmemaksa penduduk meninggalkanpemukimannya.PembumihangusanKPP HAM di Timor Timur telahmenemukan bukti bahwa telah terjadi suatupengrusakan, penghancuran danpembakaran secara massal, terencana dansistematis di berbagai kota seperti Dili, Suai,Liquisa, dll. Pembumihangusan inidilakukan terhadap rumah-rumahpenduduk, kebun dan ternak, toko, warung,penginapan dan gedung-gedungperkantoran, rumah ibadah, saranapendidikan, rumah sakit, dan prasaranaumum lainnya, serta instalasi militermaupun polisi. Diperkirakan tingkatkehancuran mencapai 70-80%.Seluruh rangkaian kejahatan terhadapkemanusiaan tersebut merupakan tanggungjawab tiga kelompok pelaku, yakni :• Para pelaku yang secara langsungberada di lapangan yakni para milisi,aparat militer dan kepolisian;• Mereka yang melaksanakanpengendalian operasi termasuk, tetapitidak terbatas pada aparat birokrasi sipilterutama para Bupati, Gubernur danpimpinan militer serta kepolisian lokal;• Pemegang tanggung jawab kebijakankeamanan nasional, termasuk tetapitidak terbatas pada, para pejabat tinggiLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 22