KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMg) Pemeriksaan setempat terhadap rumah,pekarangan, bangunan, dan tempattempatlainnya yang diduduki ataudimiliki pihak tertentu denganpersetujuan Ketua Pengadilan.h) Pemberian pendapat berdasarkanpersetujuan Ketua Pengadilan terhadapperkara tertentu yang sedang dalamproses peradilan, bilamana dalamperkara tersebut terdapat pelanggaranhak asasi manusia dalam masalahpublik dan acara pemeriksaan olehpengadilan yang kemudian pendapatKomnas HAM tersebut wajibdiberitahukan oleh hakim kepada parapihak.Selanjutnya dalam melaksanakan fungsiKomnas HAM dalam mediasi, KomnasHAM bertugas dan berwenang :a) Mengadakan perdamaian antar pihakpihakyang bertikai.b) Menyelesaikan perkara melaluikonsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasidan penilaian ahli.c) Memberi saran kepada para pihakuntuk menyelesaikan sengketa melaluipengadilan.d) Menyampaikan rekomendasi atas suatukasus pelanggaran hak asasi manusiakepada pemerintah untukditindaklanjuti penyelesaiannya.e) Menyampaikan rekomendasi atas suatukasus pelanggaran hak asasi manusiakepada Dewan Perwakilan Rakyatuntuk ditindaklanjuti.F. Fungsi Komnas HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan HAMSelain beberapa fungsi yang disebutkandiatas, berdasarkan Undang-undang Nomor26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,Komnas HAM mempunyai fungsi sebagaisatu-satunya lembaga yang berwenanguntuk melakukan penyelidikan terhadappelanggaran hak asasi manusia yang berat.Pelanggaran hak asasi manusia yang beratmerupakan extra ordinary crimes, sehinggatidak bisa diselesaikan denganmenggunakan perangkat hukum yang adayang mengatur mengenai ordinary crimes.Dengan kata lain bahwa pelanggaran hakasasi manusia yang berat tidak dapatdiselesaikan melalui pengadilan umum.Untuk itu, guna menyelesaikan masalahpelanggaran hak asasi manusia yang beratperlu dibentuk Pengadilan Hak AsasiManusia.Untuk merealisasikan terwujudnyaPengadilan HAM tersebut, makapemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM. Pembentukan UndangundangPengadilan HAM tersebutmerupakan penjabaran lebih lanjut dariPasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiayang berbunyi : “Untuk mengadilipelanggaran hak asasi manusia yang beratdibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dilingkungan Peradilan Umum”.Sebenarnya Undang-undang Nomor 26Tahun 2000 tersebut merupakanpenyempurnaan dari Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusiayang telah dicabut oleh Dewan PerwakilanRakyat karena peraturan tersebut dinilaitidak memadai dan masih ditemui adanyabeberapa kelemahan, sehingga dicabut danLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 9