KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMMasa kerja KPP HAM terhitung sejak 23September 1999 sampai akhir Desember1999, yang kemudian diperpanjang hingga31 Januari 2000 dengan SK Ketua KomnasHAM No. 857/TUA/XII/99 tanggal 29Desember 1999. Wewenang KPP-HAMberdasarkan Undang Undang No. 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 89 (3)dan Perpu No. 1 Tahun 1999 tentangPengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 10 dan11 adalah : melakukan penyelidikan danpemeriksaan terhadap dugaan terjadinyapelanggaran hak asasi manusia di TimorTimur, meminta keterangan pihak-pihakkorban, memanggil dan memeriksa saksisaksi,mengumpulkan bukti dan memeriksaberbagai tempat termasuk bangunan yangperlu bagi penyelidikan dengan persetujuanKetua Pengadilan. Di samping itu, KPP-HAM berwenang memeriksa dan memintadokumen-dokumen instansi yangdiperlukan bagi penyelidikan denganpersetujuan Ketua Pengadilan, memberikanperlindungan bagi saksi dan korban sertamengolah dan menganalisa fakta yangditemukan untuk kepentingan penuntutandan publikasi.Laporan hasil penyelidikan oleh KPP HAMdiserahkan kepada Komnas HAM danselanjutnya Komnas HAM menyerahkankepada Kejaksaan Agung guna penyidikandan penuntutan ke Pengadilan Hak AsasiManusia. KPP HAM terdiri dari 9 oranganggota, 5 orang anggota Komnas HAMdan 4 orang aktivis hak asasi manusia. KPP-HAM dibantu oleh tim asistensi terdiri dari :13 orang asisten penyelidik, 14 oranganggota sekretariat dan 3 orang narasumber.KPP HAM melakukan penyelidikanlapangan sebanyak 6 kunjungan ke KupangNTT, 3 kunjungan ke Timor Timur dan 1kegiatan penggalian kuburan massal diNTT. Proses penggalian kuburan dilakukandengan mengikutkan tim ahli forensik.Selain memeriksa bukti dan tempat-tempatkejadian, KPP HAM juga mengumpulkaninformasi baru, wawancara dengan 55 orangsaksi korban, wawancara saksi sebanyak 23orang dan pemeriksaan terhadap 45 orangyang memiliki kaitan dengan pelanggaranhak asasi manusia.Berdasarkan fakta, dokumen, keterangandan kesaksian dari berbagai pihak, KPPHAM tak hanya menemukan tindakan yangdapat digolongkan sebagai pelanggaranberat hak asasi manusia atau ‘gross violationof human rights’ yang menjadi tanggungjawab negara (state responsibilities), namundapat dipastikan, seluruh pelanggaran berathak asasi manusia itu dapat digolongkan kedalam universal jurisdiction. Yaitu mencakuppembunuhan, pemusnahan, perbudakan,pengusiran dan pemindahan paksa sertalain-lain tindakan tidak manusiawi terhadappenduduk sipil, ini adalah pelanggaranberat atas hak hidup (01 : the right to life),hak atas integritas jasmani (02 : the right topersonal integrity), hak akan kebebasan (03 :the right to liberty) hak akan kebebasanbergerak dan bermukim (05 : the right ofmovement and to residance), serta hak milik(13 : the right to property) sebagaimanatampak dalam Tabel berikut.Pembunuhan massal dan sistematisTerdapat cukup banyak keterangan danbukti-bukti, telah terjadi berbagai tindakkekerasan dan upaya pembunuhanterhadap sejumlah orang atas dasar alasanalasanpolitik maupun bentuk-bentukdiskriminasi lainnya, berlangsung kejamdan brutal serta extra-judicial. Kasuspembunuhan itu terjadi di pemukimanpenduduk sipil, di gereja, termasuk dipenampungan pengungsi di markas militerdan polisi.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 21