KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMberat di Timor Timur menjadi perdebatansehubungan dengan adanya Pasal 28 IUndang-Undang Dasar 1945 yangmerupakan hasil dari amendemen keduaatas UUD 1945 yang berbunyi : “…tidakdapat diadili atas dasar peraturan hukum yangberlaku surut…”. Selain itu, asas ini jugadinilai melanggar asas non-retroactive yangmenjadi asas hukum internasional. Menurutpendapat saya, asas retroactive tersebut bisadiberlakukan guna memutus rantaiimpunitas dan menuntutpertanggungjawaban pihak yang terbuktimelakukan pelanggaran hak asasi manusiake pengadilan. Adapun yang menjadiargumen saya kenapa asas retroactivetersebut bisa diberlakukan adalah :• Dalam sistem hukum di Indonesiadiatur adanya asas lex specialistderogat lex generalis, yaitu suatu asasdimana suatu peraturan hukum yangbersifat khusus dapat menderogat suatuperaturan hukum yang bersifat umum.Dalam hal ini UUD 1945 meskipunsebagai sumber hukum yang lebihtinggi dari undang-undang adalahmerupakan suatu peraturan hukumyang bersifat umum, sehinggaperaturan tersebut dapat diderogat olehperaturan hukum yang ada dibawahnyayaitu UU No. 26 Tahun 2000 yangmengatur secara khusus asas retroactive.• Dalam penjelasan atas Pasal 4 UndangundangNomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia menyebutkan “Hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yangberlaku surut dapat dikecualikan dalam halpelanggaran berat terhadap hak asasimanusia yang digolongkan ke dalamkejahatan terhadap kemanusiaan”.Undang-undang tersebut memangmasih berada di bawah UUD 1945, akantetapi saya hanya ingin menunjukkanbahwa sebenarnya asas non-retroaktiftersebut dapat dikecualikan untukkasus pelanggaran hak asasi manusiayang berkategori berat. Dalam tataperadaban internasional, tindak pidanakejahatan terhadap kemanusiaan adalahtindakan yang paling serius danmenjadi musuh bagi umat manusia(hostis humanis generis). Oleh karena itutindak pidana kejahatan terhadapkemanusiaan harus ditindaklanjutidengan upaya pengusutan danpenghukuman.• Adanya International Customary Law,dimana dalam hukum International asasretroactive tersebut bisa diberlakukan diNuremberg Tribunal, Tokyo Tribunal,International Criminal Tribunal forFormer Yugoslavia dan InternationalCriminal Tribunal for Rwanda. Keempatperadilan internasional tersebutdibentuk untuk mengadili para pelakupelanggaran hak asasi manusia yangterjadi sebelum lahirnya pengadilantersebut.Pada kenyataanya bahwa perdebatantersebut telah berhasil diakhiri dengan telahberlangsungnya Pengadilan HAM ad hocuntuk mengadili para pelaku danpenanggung jawab atas pelanggaran hakasasi manusia yang terjadi di Timor Timur,walaupun hasilnya tidak seperti yang kitaharapkan.Pengadilan HAM bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus perkarapelanggaran hak asasi manusia yang beratmeliputi :1. Kejahatan Genosida. Kejahatangenosida adalah setiap perbuatan yangdilakukan dengan maksud untukmenghancurkan atau memusnahkanseluruh atau sebagian kelompokbangsa, ras, kelompok etnis, kelompokagama dengan cara : membunuhanggota kelompok; mengakibatkanpenderitaan fisik atau mental yang beratterhadap anggota-anggota kelompok;Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 11