KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Komnas HAMlangsung yakni anggota Polri dalamjajaran Polda Irian Jaya dan SatuanBrimob Resimen III Yon B Kor BrimobPolri yang di BKO-kan di PolresJayapura, terdiri dari 21 (dua puluhsatu) prajurit dan perwira pada jajaranKepolisian Daerah Irian Jaya.b. Individu-individu yang didugamelakukan tindak pidana kejahatanterhadap kemanusiaan karena posisidan tindakan-tindakannya pada tingkatpengendali dan penanggung jawaboperasi lapangan terdiri dari 4 (empat)orang perwira pada jajaran KepolisianDaerah Irian Jaya.Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas,KPP HAM Papua/Irian Jayamenyampaikan rekomendasi-rekomendasisebagai berikut :1. Meminta kepada Kejaksaan Agunguntuk melakukan penyidikan sampaipada tingkat penuntutan di PengadilanHak Asasi Manusia terhadap parapelaku yang diduga terlibat dalampelanggaran hak asasi manusia yangberat – terutama tapi tidak terbatas -pada nama-nama yang tersebut dalamkesimpulan di atas.2. Dalam melakukan penyidikan olehpihak Kejaksaan Agung, KPP HAMPapua menuntut agar Kejaksaan Agungmembentuk Tim Penyidik Ad hoc untukkasus Abepura 7 Desember 2000. Timpenyidik ad hoc harus mempunyai subtim yang menangani aspek gender darikasus Abepura.3. Mendesak Pemerintah agar segeramengeluarkan Peraturan Pemerintahmengenai perlindungan saksi dankorban sebagaimana tercantum dalamPasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan Hak Asasi Manusia.Sementara itu pihak Kejaksaan Agungharus memberikan jaminanperlindungan bagi saksi-saksi dankorban dari kasus Abepura.4. Mendesak Pemerintah agar segeramengeluarkan Peraturan Pemerintahmengenai kompensasi, restitusi danrehabilitasi sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 35 ayat (3) UUNo. 26 Tahun 2000 tentang PengadilanHak Asasi Manusia. Sementaramenunggu keputusan pasti dariPengadilan Hak Asasi Manusia tentangkompensasi, restitusi dan rehabilitasikorban, menimbang keadaan korbansaat ini maka Pemerintah hendaknyamemberikan ganti rugi kepada korbanmaupun keluarga korban dalam kasusAbepura.5. Mengingat bahwa dalam melakukankegiatannya di Jayapura, KPP HAMbanyak menerima laporan dan tuntutandari masyarakat untuk penyelesaianmasalah pelanggaran hak asasi manusialain sebelum dan sesudah berlakunyaUU No. 26 Tahun 2000, makasehubungan dengan itu KPP HAMPapua/Irian Jaya meminta kepadaKomnas HAM agar melakukanpenyelidikan terhadap kasus-kasusyang terjadi sesudah berlakunya UUNo. 26 Tahun 2000 dan menyampaikanrekomendasi kepada DPR danPemerintah untuk pembentukanPengadilan Hak Asasi Manusia ad hocterhadap kasus-kasus yang terjadisebelum diundangkannya UU No. 26Tahun 2000.6. Meminta kepada Pemerintah bahwadalam rangka menyikapi aspirasi politikmasyarakat Papua/Irian Jaya,Pemerintah harus meninggalkanpendekatan represif danmenggantikannya dengan pendekatandemokratis yang mendahulukan dialog.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 32