laporan akhir naskah akademik rancangan undang-undang tentang ...

More documents

Recommendations

Info

menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan diNegara Diminta tersebut.- Pasal 23 : Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalamPasal 22 dapat berupa perampasan terhadap barang sitaan,pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.- Pasal 41 :(1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuankepada Menteri untuk melakukan penggeledahan danpenyitaan suatu barang, benda, atau harta kekayaan yangberada di Indonesia berdasarkan izin dan/atau penetapanpengadilan untuk kepentingan penyidikan ataupemeriksaan di sidang pengadilan.(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28, harus melampirkan juga suratperintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di NegaraPeminta.(3) Dalam hal permintaan Bantuan tersebut telah memenuhipersyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini,Menteri dapat meneruskan kepada Kapolri untukkepentingan penyidikan atau kepada Jaksa Agung untukkepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan NegaraPeminta.(4) Untuk melaksanakan permintaan Bantuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), Kapolri atau Jaksa Agungmengajukan permohonan surat izin penggeledahan danpenyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat.~97~
- Pasal 42 : Ketua pengadilan negeri setempat dapatmengeluarkan surat izin penggeledahan dan penyitaansehubungan dengan suatu barang atau benda apabila diyakinibahwa di dalam atau pada suatu tempat terdapat barang, benda,atau harta kekayaan yang:a. diduga diperoleh atau sebagai hasil dari suatu tindak pidanamenurut hukum Negara Peminta yang telah atau didugatelah dilakukan;b. telah dipergunakan untuk melakukan atau mempersiapkantindak pidana;c. khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindakpidana;d. terkait dengan tindak pidana;e. diyakini dapat menjadi barang bukti dalam tindak pidana;atauf. dipergunakan untuk menghalangi penyidikan, penuntutan,dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana.- Pasal 51 :(1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuankepada Menteri untuk menindaklanjuti putusan berupa:a. penyitaan dan perampasan harta kekayaan;b. pengenaan denda; atauc. pembayaran uang pengganti.(2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 28, permintaan Bantuan harus juga memuat:a. uraian mengenai harta kekayaan yang dimaksud;~98~
Page 3:
Tim Penyusun menyadari bahwa penyus
Page 6 and 7:
BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangTi
Page 8:
keadilan dengan upaya pencapaian tu
Page 11 and 12:
Kekeliruan paradigma terkait dengan
Page 13:
Pada tahun-tahun terakhir, perkemba
Page 17 and 18:
semakin sulit untuk upaya recovery
Page 19 and 20:
mengharmonisasikan pada Konvensi Pe
Page 21 and 22:
• Perserikatan Bangsa-Bangsa atau
Page 23 and 24:
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200
Page 25 and 26:
yang direkomendasikan oleh PBB dan
Page 27 and 28:
maupun kegunaan dari Naskah Akademi
Page 29 and 30:
yang berkompeten. Ketiga, penyitaan
Page 32 and 33:
Dari beberapa ketentuan di atas, UN
Page 34 and 35:
memungkinkan untuk dapat dilakukan
Page 36 and 37:
5. Aset yang berasal dari pelanggar
Page 38 and 39:
18. Mereka yang dengan memiliki kep
Page 40 and 41:
financing for the operation of an e
Page 42 and 43:
ersamaan (simultan). 52 Memang, pen
Page 44 and 45:
mengambilalih aset hasil kejahatan,
Page 46 and 47:
proses persidanganya. 69 Sehingga t
Page 48 and 49:
NCB dapat dilakukan dengan secepat
Page 50 and 51:
tindak pidana berdasarkan NCB ini h
Page 52 and 53: Pembuktiankesalahandakwaan oleh Jak
Page 54 and 55: Kedua, untuk mengkompensasi pihak y
Page 56 and 57: atas pemilik kapal. Kapal yang “t
Page 58 and 59: Undang-undang ini juga memperluas k
Page 60 and 61: dilakukan. 115 Hanya sang pemilik a
Page 62 and 63: hanya digunakan untuk tindak pidana
Page 64 and 65: - Dimungkinkannya pengecualian terh
Page 66 and 67: pidana karena yang menjadi obyek ad
Page 68 and 69: tidak berhasil. Dalam keputusan ata
Page 70 and 71: dikembalikan kepada negara tempat a
Page 72 and 73: tindak pidana korupsi. Namun pada a
Page 74 and 75: yang digugat mempunyai hubungan den
Page 76 and 77: Pertama, perlu adanya suatu re-stru
Page 78 and 79: Menurut UU TIPIKOR, aparat penegak
Page 80 and 81: sebelum pelaku tindak pidananya dik
Page 82 and 83: sebagai salah satu objek yang dapat
Page 84 and 85: tidak jelas asal-usulnya menjadi su
Page 86 and 87: Tabel 2Penerapan NCB di yurisdiksi
Page 88 and 89: causa non oritur (suatu sebab yang
Page 90 and 91: Berkurangnya tingkat kejahatan akan
Page 92 and 93: f. Benda yang dibuat atau diperuntu
Page 94 and 95: . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Page 96 and 97: d. pembayaran uang pengganti yang j
Page 98 and 99: Secara khusus Pasal 38B dan 38C Und
Page 100 and 101: - Pasal 3 ayat (2) : Bantuan sebaga
Page 104 and 105: . lokasi harta kekayaan; danc. bukt
Page 106 and 107: (2) Salinan naskah asli United Nati
Page 108 and 109: investigasi dan pemeriksaan khusus
Page 110 and 111: BPK untuk dapat memeriksa setiap se
Page 112 and 113: merugikan perekonomian dan mengabai
Page 114 and 115: instrumen pidana dan perdata. 218 M
Page 116 and 117: Tahun 2001 melengkapinya dengan mem
Page 118 and 119: tidak sebanding dengan jumlah kerug
Page 120 and 121: sangat singkat. Keadaan ini juga me
Page 122 and 123: Ketua Komisi Pemberantasan Tindak P
Page 124 and 125: Asas atau prinsip bantuan timbal ba
Page 126 and 127: 2) tindak pidana berdasarkan hukum
Page 128 and 129: . Pokok masalah dan hakekat dari pe
Page 130 and 131: h. Batas waktu yang dikehendaki dal
Page 132 and 133: a. di Negara asing, sebagai hasil d
Page 134 and 135: Sehubungan dengan itu, penerapan Un
Page 136 and 137: sebagai bahan masukan bagi pengaku-
Page 139: negara lain serta melaksanakan cega
Page 142 and 143: eberapa tempat, koruptor menjadi pe
Page 144 and 145: aparat penegak hukum. Demikian juga
Page 146 and 147: melakukan sendiri inisiatif advokas
Page 148 and 149: alik pencemaran nama baik, teror fi
Page 150 and 151: korupsi tidak boleh berhenti pada t
Page 152 and 153:
dibuat itu memiliki supremasi atau
Page 154 and 155:
Pasal 28I(4) Perlindungan, pemajuan
Page 156 and 157:
(2) Setiap hak asasi manusia seseor
Page 158 and 159:
i. kekayaan pihak lain yang diperol
Page 160 and 161:
unsur yang harus terdapat dalam rul
Page 162 and 163:
4. Asas Demokrasi. Asas demokrasi m
Page 164 and 165:
memilih tempat tinggal di wilayah n
Page 166 and 167:
1. Adanya pengakuan terhadap jamina
Page 168 and 169:
Kemudian diubah dengan Undang-Undan
Page 170 and 171:
C. LANDASAN SOSIOLOGISLandasan sosi
Page 172 and 173:
BAB VJANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DA
Page 174 and 175:
pidana (in personam), maka perlu un
Page 176 and 177:
d. Alternatif perumusan kewenangan
Page 178 and 179:
pidana dengan permohonan perampasan
Page 180 and 181:
8. Wewenang MengadiliTerkait dengan
Page 182 and 183:
Dalam hal pemilik, pihak yang mengu
Page 184 and 185:
sifat mudah rusak, mudah busuk, ata
Page 186 and 187:
14. Perlindungan Terhadap Pihak Ket
Page 188 and 189:
BAB VIPENUTUPA. KesimpulanBerdasark
Page 190 and 191:
B. RekomendasiBerdasarkan pertimban
Page 192 and 193:
Hale, History of the Pleas of the C
Page 194 and 195:
Chazawi, Adami, Hukum Pembuktian Ti
Page 196 and 197:
Nasution, Anwar, ”Peranan dan Str
Page 198 and 199:
Widjojanto, Bambang, “Menciptakan
Page 200 and 201:
Masukan Terhadap RUU Perampasan Ase
Page 202 and 203:
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Per
Page 204:
The Racketeer Influenced and Corrup
show all

laporan akhir naskah akademik rancangan undang-undang tentang ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?