laporan akhir naskah akademik rancangan undang-undang tentang ...

mengharmonisasikan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa MenentangKorupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) Tahun 2003.Dalam rangka pengembalian uang hasil korupsi kepada negara,tampaknya ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(UU TIPIKOR) tidaklah cukup memadai, dalam hal ini berkenaan denganpenerapan sanksi pengembalian kerugian (uang pengganti) atau denda.Ketentuan tersebut tidak mudah untuk diterapkan oleh hakim dan sering tidakdilaksanakan karena pelaku lebih memilih dengan pidana atau kurunganpengganti atau karena keadaan harta benda terpidana tidak mencukupi. 33Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kebutuhan untukmerekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenaipenyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatuundang-undang. Pengaturan tersebut selain harus komprehensif juga harusterintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusunbisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukumserta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengaturan tersebutjuga harus sejalan dengan pengaturan yang berlaku umum di duniainternasional untuk memudahkan pemerintah Indonesia dalam memintabantuan kerjasama dari pemerintahan negara lain berdasarkan hubungan baikdengan berlandaskan prinsip resiprositas.B. Identifikasi MasalahKetentuan mengenai perampasan aset tanpa pemindanaan yang sejalandengan konvensi atau perjanjian internasional antara lain:1. Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (United Nation ConvensionAgainst Corruption/UNCAC, 2003) yang telah diratifikasi dengan UU33 Yenti Garnasih, Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil korupsi,dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 4, Desember 2010, hal. 630.~14~