laporan akhir naskah akademik rancangan undang-undang tentang ...

merugikan perekonomian dan mengabaikan moral. Peraturan Penguasa Militerdapat dikatakan sebagai upaya awal dari pemerintah dalam menanggulangikorupsi, namun dalam perjalanannya korupsi bukannya menjadi surut namunmalah menjadi semakin meluas sehingga dikeluarkan TAP MPR Nomor:XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan sebagai tindaklanjutnya keluar UndangundangRI No. 21 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kemudian Undang-undang RI No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 214 Oleh karenaketentuan dalam Pasal 44 Bab VII Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999menyatakan: “bahwa Undang-undang RI No. 3 Tahun 1971 tidak berlaku lagi sejakdiundangkannya Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999” sehingga timbul berbagaiinterpretasi atau persepsi menyangkut proses TIPIKOR yang terjadi sebelumberlakunya Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999. Untuk mengatasinya dilakukanamandemen sehingga keluar Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 215Namun demikian penanganan korupsi oleh banyak kalangan dinilai tidakjuga mengalami peningkatan, sehingga keluarlah TAP MPR RI Nomor:VII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan danPencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di antaranya disebutkan dalam Pasal 2sebagai berikut 216 :a. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintahanterutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yangdiduga melakukan praktek KKN serta dapat dilakukan tindakanadministratif untuk memperlancar proses hukum.b. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguhterhadap semua kasus korupsi yang telah terjadi di masa lalu dan214 Ibid.215 Ibid.216 Ibid.~107~