laporan akhir naskah akademik rancangan undang-undang tentang ...

BPK untuk dapat memeriksa setiap sen uang negara darimana pun sumbernya, dimana pun disimpan dan untuk apapun dipergunakan. UUD 1945 dan UU No. 15Tahun 2004 menugaskan BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan ketiga tingkat pemerintahan: Pusat, Propinsi danKabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia. Dalam segi kelembagaan, BPKberusaha untuk menjadi suatu lembaga pemeriksa yang benar-benar independen,bebas dan mandiri, sesuai dengan harapan UUD 1945. Di masa pemerintahanotoriter, baik pada masa pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru, BPK adalahberada di bawah kendali eksekutif. Kendali cabang pemerintahan eksekutif padaBPK tercermin dalam hal pemilihan anggota, pengaturan organisasi, karyawan,penetapan anggaran, pembatasan objek pemerik-saan dan penetapan metodologipemeriksaan. Pada masa itu, pemutahiran laporan pemeriksaan BPKdikonsultasikan dengan Pemerintah agar tidak menganggu stabilitas politik. 211Anwar Nasution menambahkan bahwa perubahan sikap, mental danmoral pemeriksa BPK merupakan kunci sukses perubahannya yang dapatdilakukan melalui 4 (empat) cara. 212Pertama, menerapkan kode etik dan menegakkan aturan yang berlakudengan lebih tegas. Sesuai dengan aturan dan kode etiknya, pemeriksa BPK tidakboleh mengungkapkan informasi yang diperolehnya dari pemeriksaannya kepadapihak lain di luar BPK. Sebagaimana disebut di atas, ada tatacaranya penyampaiandugaan perbuatan kriminal kepada penegak hukum. Pemeriksa BPK bukan”whistle-blower” karena informasi itu ia peroleh adalah semata-mata karenakewenangan yang diperolehnya secara hukum sebagai pejabat ataupun petugasBPK. Pengungkapan informasi tentang auditee sewenang-wenang kepada pihaklain adalah bagaikan seorang Pastor Katolik Roma yang menceritakan kepadapihak lain aib jemaah yang mengaku dosa kepadanya.211 Setelah lebih dari 60 tahun Indonesia Merdeka, kini BPK baru memiliki kantor perwakilan di 14propinsi dan 5 di antaranya baru dibuka tahun 2005 yang lalu termasuk di propinsi besar seperti Jawa Baratdan Jawa Timur. Kantor-kantor perwakilan baru itu menggunakan fasilitas yang sangat terbatas milik Pemda.Jumlah karyawan BPK hanya sepertiga dari karyawan BPKP dengan kualitas pendidikan yang lebih rendahpula. Ibid.212 Ibid.~105~