- Page 3:
Tim Penyusun menyadari bahwa penyus
- Page 6 and 7:
BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangTi
- Page 8:
keadilan dengan upaya pencapaian tu
- Page 11 and 12:
Kekeliruan paradigma terkait dengan
- Page 13:
Pada tahun-tahun terakhir, perkemba
- Page 17 and 18:
semakin sulit untuk upaya recovery
- Page 19 and 20:
mengharmonisasikan pada Konvensi Pe
- Page 21 and 22:
• Perserikatan Bangsa-Bangsa atau
- Page 23 and 24:
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200
- Page 25 and 26:
yang direkomendasikan oleh PBB dan
- Page 27 and 28:
maupun kegunaan dari Naskah Akademi
- Page 29 and 30:
yang berkompeten. Ketiga, penyitaan
- Page 32 and 33:
Dari beberapa ketentuan di atas, UN
- Page 34 and 35:
memungkinkan untuk dapat dilakukan
- Page 36 and 37:
5. Aset yang berasal dari pelanggar
- Page 38 and 39:
18. Mereka yang dengan memiliki kep
- Page 40 and 41:
financing for the operation of an e
- Page 42 and 43:
ersamaan (simultan). 52 Memang, pen
- Page 44 and 45:
mengambilalih aset hasil kejahatan,
- Page 46 and 47:
proses persidanganya. 69 Sehingga t
- Page 48 and 49:
NCB dapat dilakukan dengan secepat
- Page 50 and 51:
tindak pidana berdasarkan NCB ini h
- Page 52 and 53:
Pembuktiankesalahandakwaan oleh Jak
- Page 54 and 55:
Kedua, untuk mengkompensasi pihak y
- Page 56 and 57:
atas pemilik kapal. Kapal yang “t
- Page 58 and 59:
Undang-undang ini juga memperluas k
- Page 60 and 61:
dilakukan. 115 Hanya sang pemilik a
- Page 62 and 63:
hanya digunakan untuk tindak pidana
- Page 64 and 65:
- Dimungkinkannya pengecualian terh
- Page 66 and 67:
pidana karena yang menjadi obyek ad
- Page 68 and 69:
tidak berhasil. Dalam keputusan ata
- Page 70 and 71:
dikembalikan kepada negara tempat a
- Page 72 and 73:
tindak pidana korupsi. Namun pada a
- Page 74 and 75:
yang digugat mempunyai hubungan den
- Page 76 and 77:
Pertama, perlu adanya suatu re-stru
- Page 78 and 79:
Menurut UU TIPIKOR, aparat penegak
- Page 80 and 81:
sebelum pelaku tindak pidananya dik
- Page 82 and 83:
sebagai salah satu objek yang dapat
- Page 84 and 85:
tidak jelas asal-usulnya menjadi su
- Page 86 and 87:
Tabel 2Penerapan NCB di yurisdiksi
- Page 88 and 89:
causa non oritur (suatu sebab yang
- Page 90 and 91:
Berkurangnya tingkat kejahatan akan
- Page 92 and 93:
f. Benda yang dibuat atau diperuntu
- Page 94 and 95:
. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Page 96 and 97:
d. pembayaran uang pengganti yang j
- Page 98 and 99: Secara khusus Pasal 38B dan 38C Und
- Page 100 and 101: - Pasal 3 ayat (2) : Bantuan sebaga
- Page 102 and 103: menindaklanjuti putusan pengadilan
- Page 104 and 105: . lokasi harta kekayaan; danc. bukt
- Page 106 and 107: (2) Salinan naskah asli United Nati
- Page 108 and 109: investigasi dan pemeriksaan khusus
- Page 110 and 111: BPK untuk dapat memeriksa setiap se
- Page 112 and 113: merugikan perekonomian dan mengabai
- Page 114 and 115: instrumen pidana dan perdata. 218 M
- Page 116 and 117: Tahun 2001 melengkapinya dengan mem
- Page 118 and 119: tidak sebanding dengan jumlah kerug
- Page 120 and 121: sangat singkat. Keadaan ini juga me
- Page 122 and 123: Ketua Komisi Pemberantasan Tindak P
- Page 124 and 125: Asas atau prinsip bantuan timbal ba
- Page 126 and 127: 2) tindak pidana berdasarkan hukum
- Page 128 and 129: . Pokok masalah dan hakekat dari pe
- Page 130 and 131: h. Batas waktu yang dikehendaki dal
- Page 132 and 133: a. di Negara asing, sebagai hasil d
- Page 134 and 135: Sehubungan dengan itu, penerapan Un
- Page 136 and 137: sebagai bahan masukan bagi pengaku-
- Page 139: negara lain serta melaksanakan cega
- Page 142 and 143: eberapa tempat, koruptor menjadi pe
- Page 144 and 145: aparat penegak hukum. Demikian juga
- Page 146 and 147: melakukan sendiri inisiatif advokas
- Page 150 and 151: korupsi tidak boleh berhenti pada t
- Page 152 and 153: dibuat itu memiliki supremasi atau
- Page 154 and 155: Pasal 28I(4) Perlindungan, pemajuan
- Page 156 and 157: (2) Setiap hak asasi manusia seseor
- Page 158 and 159: i. kekayaan pihak lain yang diperol
- Page 160 and 161: unsur yang harus terdapat dalam rul
- Page 162 and 163: 4. Asas Demokrasi. Asas demokrasi m
- Page 164 and 165: memilih tempat tinggal di wilayah n
- Page 166 and 167: 1. Adanya pengakuan terhadap jamina
- Page 168 and 169: Kemudian diubah dengan Undang-Undan
- Page 170 and 171: C. LANDASAN SOSIOLOGISLandasan sosi
- Page 172 and 173: BAB VJANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DA
- Page 174 and 175: pidana (in personam), maka perlu un
- Page 176 and 177: d. Alternatif perumusan kewenangan
- Page 178 and 179: pidana dengan permohonan perampasan
- Page 180 and 181: 8. Wewenang MengadiliTerkait dengan
- Page 182 and 183: Dalam hal pemilik, pihak yang mengu
- Page 184 and 185: sifat mudah rusak, mudah busuk, ata
- Page 186 and 187: 14. Perlindungan Terhadap Pihak Ket
- Page 188 and 189: BAB VIPENUTUPA. KesimpulanBerdasark
- Page 190 and 191: B. RekomendasiBerdasarkan pertimban
- Page 192 and 193: Hale, History of the Pleas of the C
- Page 194 and 195: Chazawi, Adami, Hukum Pembuktian Ti
- Page 196 and 197: Nasution, Anwar, ”Peranan dan Str
- Page 198 and 199:
Widjojanto, Bambang, “Menciptakan
- Page 200 and 201:
Masukan Terhadap RUU Perampasan Ase
- Page 202 and 203:
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Per
- Page 204:
The Racketeer Influenced and Corrup