laporan akhir naskah akademik rancangan undang-undang tentang ...

• Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dalam kurun waktu 10 tahunterakhir, telah menyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yangberkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan, yaitu United NationConvention Against Illicit Trafic in Narcotic Drugs and PhychotropicSubstances pada tahun 1988 dan United Nations Convention onTransnational Organized Crime (UNTOC) pada tahun 2000 serta UnitedNation Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003. Salahsatu bagian penting dari konvensi-konvensi PBB tersebut adalah adanyapengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan danperampasan hasil dan instrumen tindak pidana termasuk kerjasamainternasional dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindakpidana antar negara.• Pemerintah Inggris pada tahun 2002 menetapkan suatu undang-undangProceed of Crime Act (POCA) yang antara lain mengatur mengenaipenyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Sejakundang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 2003, aparat penegakhukum di Inggris telah berhasil merampas sekitar 234 juta poundsterlingatau setara dengan 4,387 34 trilyun rupiah hasil dan instrumen tindakpidana.• Pemerintah Australia pada tahun 2002 juga menetapkan Proceed of CrimeAct. Ketentuan baru ini membuka kesempatan yang sangat luas bagi aparatpenegak hukum untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana.• Pemerintah Selandia Baru pada tahun 2005 juga menetapkan CriminalProceeds and Instruments Bill setelah melihat keberhasilan Australia danInggris menerapkan ketentuan yang serupa.• Pemerintah Nigeria pada tahun 1998-2006 berhasil menyita dan merampashasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jendral Sani Abacha,mantan presiden Nigeria, dalam jumlah 800 juta dollar AS dari dalam negeridan 505,5 juta dollar AS dari negara Swiss.34 Dengan kurs 18.749 Rupiah per Poundsterling Inggris pada tanggal 21 September 2007.~16~