laporan akhir naskah akademik rancangan undang-undang tentang ...

More documents

Recommendations

Info

Tim Penyusun menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauhdari sempurna, oleh karenanya kami terbuka untuk menerima masukan dan saranpenyempurnaannya.Pada kesempatan ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada yangterhormat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.I. atas kepercayaannya memberi tugas ini kepada kami. Demikian pula kepadanara sumber serta pihak-pihak yang berpartisipasi mendukung penyelesaian penyusunannaskah akademik ini, kami Tim Penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih.Jakarta, Oktober 2012A.n. Tim Penyusunan Naskah Akademiktentang Perampasan Aset Tindak PidanaKetua,DR. RAMELAN, S.H., M.H.ii
Page 5 and 6: A. Landasan Filosofis …………
Page 7 and 8: internasional seperti masalah penyi
Page 10 and 11: dan dihukum serta hasil dan instrum
Page 12 and 13: teramat longgar bagi pelakunya untu
Page 16 and 17: (2) Pembelian Barang-barang berharg
Page 18 and 19: melakukan tuntutan berkaitan dengan
Page 20 and 21: No.7/2006. Pasal 54 angka 1. huruf
Page 22 and 23: • Pemerintah Peru selama kurun wa
Page 24 and 25: terhadap sumber-sumber informasi ya
Page 26 and 27: 2) Merumuskan pertimbangan atau lan
Page 28 and 29: BAB IIKAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK E
Page 30: UNCAC mengusulkan perampasan aset N
Page 33 and 34: eberapa perkara, tindakan perampasa
Page 35 and 36: dapat dilanjutkan tanpa kematian, a
Page 37 and 38: 12. Harus adanya suatu mekanisme un
Page 39 and 40: 24. Pertimbangkan tentang kemungkin
Page 41 and 42: memulihkan aset yang terkait dengan
Page 43 and 44: Conviction Based Asset Forfeiture i
Page 45 and 46: karena tanpa adanya sebuah putusan
Page 47 and 48: Dalam persidangan, pemerintah cukup
Page 49 and 50: hukum menghadapi kesulitan dalam me
Page 51 and 52: peradilan pidana di Swiss dapat mel
Page 53 and 54:
menjadikan hewan atau objek sebagai
Page 55 and 56:
kriminal tertentu. Dalam banyak kas
Page 57 and 58:
perdata (NCB) atas harta bendanya h
Page 59 and 60:
Meskipun secara teoritis prosedur d
Page 61 and 62:
The customs Act 1901 sebagai confis
Page 63 and 64:
melumpuhkan organisasi kriminal men
Page 65 and 66:
memungkinkan perampasan aset/harta
Page 67 and 68:
intermediary. Di Filipina, hanya in
Page 69 and 70:
g. Asas hak atas kebendaanAsas yang
Page 71 and 72:
Undang-Undang tentang Pemberantasan
Page 73 and 74:
Selain itu, gugatan perdata juga di
Page 75 and 76:
mengambil kembali aset-aset yang di
Page 77 and 78:
agar aset koruptor dapat diambil ka
Page 79 and 80:
perdata dalam UU TIPIKOR mengharusk
Page 81 and 82:
pembentukan suatu regulasi khusus u
Page 83 and 84:
suatu kesamaan dalam pemahaman kons
Page 85 and 86:
Crimial ForfeitureTerhadap orangnya
Page 87 and 88:
dengan aman dan nyaman menikmati ua
Page 89 and 90:
warga masyarakat, khususnya para pe
Page 91 and 92:
BAB IIIEVALUASI DAN ANALISIS PERATU
Page 93 and 94:
e. Guna kepentingan pembuktian seda
Page 95 and 96:
Aturan tentang perampasan barang si
Page 97 and 98:
kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan
Page 99 and 100:
Sehubungan dengan kedua pasal terse
Page 101 and 102:
c. pengalihan narapidana; ataud. pe
Page 103 and 104:
- Pasal 42 : Ketua pengadilan neger
Page 105 and 106:
(3) Pengadilan sebagaimana dimaksud
Page 107 and 108:
3. Standar Internasional di bidang
Page 109 and 110:
tersebut ditambah dengan Peraturan
Page 111 and 112:
Kedua, menjatuhkan hukuman, termasu
Page 113 and 114:
agi mereka yang telah terbukti bers
Page 115 and 116:
dan lamanya pidana tersebut sudah d
Page 117 and 118:
negara yang rawan menjadi tempat pe
Page 119 and 120:
Untuk memenuhi rasa keadilan masyar
Page 121 and 122:
kejahatan, termasuk para koruptor,
Page 123 and 124:
melindungi atau menutupi TIPIKOR me
Page 125 and 126:
a. mengidentifikasi dan mencari ora
Page 127 and 128:
. Permintaan Bantuan berkaitan suat
Page 129 and 130:
UU MLA menentukan bahwa setiap nega
Page 131 and 132:
tersebut dipenuhi. Dalam hal permin
Page 133 and 134:
Pertama, salah satu asas MLA ialah
Page 135 and 136:
dikembalikan kepada negara demi teg
Page 137:
Tim Terpadu Pencari Terpidana dan T
Page 141 and 142:
(2) telah dapat menggiring dan mena
Page 143 and 144:
sebagai pesakitan di pengadilan. Kr
Page 145 and 146:
atensi dan kewaspadaan masya-rakat
Page 147 and 148:
erbagai fasilitasi agar mereka lebi
Page 149 and 150:
tetapi lebih jauh sang saksi pelapo
Page 151 and 152:
BAB IVLANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGI
Page 153 and 154:
negara dan perbendaharaan dan perpa
Page 155 and 156:
Pasal 19(1) Tiada suatu pelanggaran
Page 157 and 158:
Pasal 74Tidak satu ketentuanpun dal
Page 159 and 160:
yang dapat disimpulkan: pertama, Ko
Page 161 and 162:
Selain pendapat tersebut, terdapat
Page 163 and 164:
pemerintah harus berdasarkan hukum
Page 165 and 166:
negara hukum di Indonesia sebagai N
Page 167 and 168:
konsep negara hukum sendiri yaitu N
Page 169 and 170:
Untuk itu dipandang perlu untuk mem
Page 171 and 172:
untuk menyita dan merampas hasil da
Page 173 and 174:
pidana (perampasan aset) 259 , pene
Page 175 and 176:
2. Aset yang Tidak Seimbang dengan
Page 177 and 178:
f. Penyidik, penuntut umum yang mem
Page 179 and 180:
Negeri lain yang layak untuk memeri
Page 181 and 182:
pengacara negara dan/atau pihak yan
Page 183 and 184:
Panitera membuat Berita Acara sidan
Page 185 and 186:
d. Penggunaan Aset yang masih dalam
Page 187 and 188:
Ketentuan ini mengatur bahwa segala
Page 189 and 190:
melakukan tindak pidana, serta aset
Page 191 and 192:
DAFTAR PUSTAKABUKUAdji, Indriyanto
Page 193 and 194:
_____, Civil and Criminal Forfeitur
Page 195 and 196:
Lincoln, (ed), Handbook of Qualitat
Page 197 and 198:
Sadeli, Wahyudi Hafiludin, “Impli
Page 199 and 200:
Enrile, Juan Ponce Enrile, siaran p
Page 201 and 202:
KASUSAlexander v. Amerika Serikat,
Page 203 and 204:
Keputusan Nomor: Kep-3/Menko/Polhuk
show all

laporan akhir naskah akademik rancangan undang-undang tentang ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?