laporan akhir naskah akademik rancangan undang-undang tentang ...

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diIndonesia telah memberikan solusi terbatas terhadap pengembalian asetkoruptor dalam skala nasional melalui gugatan perdata sebagaimana diaturpada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001, ataupun melalui hukum pidana sebagaimana ditetapkan dalamPasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tuntutan pidana ini menjadiarah solusi terbatas dalam upaya pengembalian aset koruptor dengan bentukpenyitaan aset pelakunya yang tidak berkendak membayar Uang Pengganti.Kesulitan dan yang juga sudah menjadi bahagian rutinitas kendala penegakanhukum di Indonesia adalah masalah pengembalian aset koruptor yang telahterintegrasi di luar kompetensi penegakan hukum Indonesia. Pengembalianaset dalam yurisdiksi nasional dari pelakunya saja seringkali mengalamikendala sistem hukum nasional, apalagi terhadap pengembalian aset hasilkorupsi yang bersifat transnasional atau lintas negara. 151Pengembalian aset negara sebagai hasil tindak pidana korupsi yangbersifat transnasional memerlukan perangkat hukum nasional daninternasional, karenanya perangkat melalui Mutual Legal Assistance (MLA)maupun Konvensi Internasional – seperti UNCAC misalnya yang telahdiratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 – menjadiamanat yang wajib dilaksanakan oleh Indonesia meskipun ada kendalaklausula Hukum Nasional, yang diharapkan sifatnya imperatif. MenurutPurwaning M. Yanuar bahwa perdebatan UNCAC mengenai akseptabelitasmaupun resistensi penolakan konsep pengembalian aset tindak pidana korupsiyang bersifat transnasional terjadi akibat pemahaman pendekatan teoritis yangberbeda di antara Negara peserta. Bagi Negara-negara maju yang pragmatisutilitarian, ketentuan pengembalian aset bersifat wajib, sebaliknya bagi NegaraGrup 77, Cina dan Negara-negara Afrika ketentuan pengembalian aset bersifatwajib sebagai latar belakang prinsip keadilan sosial yang menekankan adanyakeutamaan nilai-nilai sosial, moral dan hukum dalam mengembalikan aset hasilnegara korban untuk dapat menelusuri atau mengakses system perbankan suatu Negara untuk memperolehinformasi atas asset hasil tindak pidana korupsi [lihat Pasal 46 ayat (8) UNCAC. Lihat: Paku Utama, Ibid.151 Indriyanto Seno Adji, Op.Cit., hlm. 149.~66~