Edisi 24 Tahun 2010 - KPPU

More documents

Recommendations

Info

HIGHLIGHTUS-FTC Workshop onPredatory Pricing and RemediesPredatory pricing adalah salahsatu teori konspirasi tertuadalam dunia bisnis. ThomasJ. DiLorenzo dari University ofTennessee menjelaskan bahwakonspirasi ini dipopulerkan olehseorang jurnalis, Ida Tarbell, yangdalam artikelnya mengenai sejarahStandart Oil Company mencelaJohn D. Rockefeller karena hargarendah yang dipasang Standart Oiltelah menggiring Pure Oil Companymenuju kematian. “Cutting to Kill”adalah judul artikel Tarbell yangmengutuk predatory pricing yangdilakukan Standart Oil Company.Hukum persaingan usahadi Indonesia memahami bahwapredatory pricing adalah strategiharga dalam bisnis yang dapatmenghancurkan kompetitor, namunmenguntungkan bagi konsumendalam jangka waktu yang pendek.Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 mencantumkan PredatoryPricing dalam Pasal 20 yangberbunyi sebagai berikut:“Pelaku usaha dilarang melakukanpemasokan barang dan atau jasadengan cara melakukan jual rugiatau menetapkan harga yangsangat rendah dengan maksuduntuk menyingkirkan ataumematikan usaha pesaingnya dipasar bersangkutan sehingga dapatmengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan atau persainganusaha tidak sehat”.Pasal tersebut bersifatRule of Reason, dimanaKPPU harus membuktikanadanya dampak negatifdari praktek monopoli danpersaingan usaha tidaksehat oleh pelaku usaha.Hal tersebut tentunyamenjadi tantangantersendiri bagi investigatorKPPU, terutama dalammembuktikan pelanggaranpredatory pricing. Itulahsebabnya, kehadiranMr. Chris Renner dan Ms. JenniferLee selaku para experts dari US FTCdalam Workshop on Predatory Pricingand Remedies, dapat memberikanpengetahuan teori dan praktis yangsangat bermanfaat bagi investigatordalam penanganan perkara seharihari.Terutama dalam penanganankasus-kasus yang menunjukkanindikasi predatory pricing didalamnya.Selain mengangkat temaPredatory Pricing, workshop yangdiselenggarakan pada tanggal 18-19Oktober di J.W. Marriot, Jakartaini juga mengangkat tema sanksiadministratif. Tema ini meliputipenghitungan denda, standar dankriteria dalam menentukanbesaran denda. Kedua tematersebut dihadirkandalam Case Study danSimulasi Kasus yangdijalani denganpenuh antusiasoleh para peserta.Diharapkan bestpractices yangdiperolehdariworkshopini dapatdiaplikasikandalampekerjaanprofesionalparainvestigatorKPPU. •12 Edisi 24 2010
O p i n iPP No. 57 Tahun 2010dari Sudut Pandang Konseptor“KPPU mendorong pelaku usaha yang akanmelakukan merger untuk berkonsultasiterlebih dahulu kepada KPPU, konsultasi inigratis dan tidak dipungut biaya apapun”(Wakil Ketua KPPU)PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan bukanlah produkperaturan pemerintah yang terlahir secara instan,melainkan sebuah produk peraturan pemerintahyang terlahir dengan perjuangan. Merintis danmeretas segala substansi yang terkandung didalamnyamembutuhkan kerjasama banyak pihak, terutamapemerintah dan pelaku usaha yang nantinya akanmerasakan manfaat berkepanjangan dari PP ini.Redaksi tentunya ingin melihat PP ini darikacamata mereka yang turut memperjuangkannya,itulah sebabnya di sela-sela waktu padat sesudah RapatKomisi, kami ‘bertamu’ sejenak ke ruangan WakilKetua KPPU, Ibu Anna Maria Tri Anggraini, yangmeskipun tampak lelah, tetap menyambut kami dengansemangat dan antusias. Berikut hasil obrolan kamidengan beliau yang mengupas PP No.57 Tahun 2010hingga ke sejarah penyusunannya.Apa hambatan yang dihadapi KPPUsehingga membutuhkan waktu10 Tahun bagi PP merger untukdiresmikan oleh Pemerintah?Pada dasarnya, PP adalahbentuk regulasi yang dibuat olehPemerintah, sehingga wewenanguntuk mengeluarkannya ada diPemerintah. Jadi selama Pemerintahbelum berniat untuk membuatprogram penyusunan sebuah PP,tentunya akan sulit untuk PP ini dapatterealisir. Prosedur formalnya sendiridiawali dengan pemerintah menunjuksalah satu Badan atau Kementerianyg berwenang untuk mengeluarkanPP merger terkait dengan persainganusaha, yang dalam hal ini, posisitersebut diambil oleh Menkumham.Sebenarnya, sejak awal KPPUberdiri, sudah sering dilakukankajian interdep dan parsial mengenaiPP merger. Saat itu Bapak SyamsulMa’arif yang berperan aktifmengajukan penyusunan PP mergerini kepada Menkumham. Kemudianakhirnya, pada penutupan tahun2009, Menkumham mengirimkansurat permintaan kepada KPPUuntuk bergabung dengan TimInterdep Penyusunan PP Merger. Timini sendiri terdiri atas berbagai unsur,diantaranya adalah KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia(Menkumham), KementrianPerdagangan (Mendag), KementrianPerindustrian (Menperin), SekretariatNegara (Setneg), BKPM, BadanPengawas Pasar Modal (Bapepam),Bank Indonesia (BI), Kamar DagangEdisi 24 201013
Page 2 and 3: ”...All countries that have adopt
Page 4 and 5: Liputan KhususPP Merger dan Akuisis
Page 6 and 7: Liputan KhususKetua KPPU : ”Persa
Page 8 and 9: Kunjungan Delegasi Tanzania.berpand
Page 11: HIGHLIGHTPenandatanganan Naskah Ker
Page 15 and 16: O p i n idan bukannya CR4. Hal ini
Page 18 and 19: KOLOMMerger dan Akuisisi:Sebuah Per
Page 20 and 21: KOLOMSeiring dengan berjalannya wak
Page 22 and 23: KOLOMTabel Perbandingan Aturan Merg
Page 24 and 25: AKTIFITAS KPDAktifitas KPD berisi l
Page 26 and 27: AKTIFITAS kpdKPD BalikpapanDalam ra
Page 28: KPPUKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAH

Edisi 24 Tahun 2010 - KPPU

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?