Edisi 24 Tahun 2010 - KPPU

AKTIFITAS KPDAktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuantemuanmasalah persaingan usaha di lima wilayahkerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yangberpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapandan Batam. Informasi yang disajikan dihimpundari rangkaian kegiatan KPPU di daerah danlaporan rutin Kepala KPD yang menggambarkanpelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagaidaerah di tanah air.KPD MedanSeminar Nasional Hukum PersainganUsaha di Banda AcehDisadari sepenuhnya bahwa permasalahan yangtimbul dalam pengadaan barang dan jasa dapatmendistorsi nilai-nilai persaingan usaha yangsehat. Diperlukan pemahaman Hukum PersainganUsaha kepada para pemangku kepentingan yangterlibat baik secara langsung maupun tidak langsungdalam proses pengadaan barang dan jasa. Untuk itusebagai bagian dari memberikan pemahaman kepadapara pemangku kepentingan yang terkait dalam prosespengadaan barang dan jasa telah diselenggarakankegiatan Seminar Nasional “Hukum Persaingan Usahadan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa” padatanggal 4 – 6 Agustus di Hotel Hermes, Banda Aceh.Diundang dalam kegiatan tersebut para pemangkukepentingan dari Kota Banda Aceh, Sabang, Subulussalam,Langsa, Kabupaten Bireun, Aceh Jaya, AcehUtara, Aceh Tengah, dan Pidie. Hadir dalam kegiatantersebut kurang lebih 110 (seratus sepuluh) pesertamewakili dari unsur pemerintah, akademisi, pelakuusaha, asosiasi dan KADIN serta media baik elektronikamaupun cetak. Komisioner KPPU RI yang hadir sebagaiPemateri adalah Ibu Dr. Sukarmi, SH dan Bapak ErwinSyahril, SH. Adapun perwakilan dari PemerintahKota Banda Aceh adalah Bapak Syaifudin, selakuSekretaris Daerah Kota Banda Aceh. Dalam diskusitersebut, mengemuka permasalahan-peramasalahan yangsering timbul dari proses pengadaan barang dan jasadiantaranya interupsi berupa tekanan dari berbagai pihaksehingga mengabaikan nilai-nilai persaingan usaha sehat.Terkait dengan tema yang diangkat maka padakesempatan tersebut, disampaikan kepada para undangan,upaya Penegakan Hukum yang telah dilaksanakan olehKPPU bahwa selama tahun 2000- 2010 telah menerima3.043 (tiga ribu empat puluh tiga) laporan dari masyarakatdimana 85 % (delapan puluh lima) persen adalahpersekongkolan tender. Senada dengan permasalahanyang mengemuka dalam diskusi bahwa interupsi prosespengadaan barang dan jasa yang mengabaikan nilai-nilaipersaingan usaha sehat menimbulkan persekongkolandalam tender baik secara vertikal maupun secarahorizontal maupun gabungan diantara keduanya. •Kegiatan Audiensi di Wilayah ProvinsiAceh dan Provinsi Sumatera BaratSalah satu agenda sosialisasi yang dilaksanakan diwilayah kerja KPPU KPD Medan adalah audiensidengan para stakeholder terkait, terutama denganpihak Pemerintah setempat. Audiensi ini merupakanbentuk dari sosialisasi yang lebih privat karenadilakukan dengan mendatangi secara langsung pihakpihakterkait. Kegiatan ini penting dilakukan untukmengenalkan KPPU dan UU No. 5 tahun 1999. Hal inidikarenakan belum seluruh kabupaten/kota di 3 (tiga)wilayah kerja KPD KPPU Medan yang mengetahuidengan baik apa itu KPPU.Hasil yang sudah tampak secara langsung adalahketika pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional diBanda Aceh dimana undangan banyak yang hadir darikabupaten/kota Provinsi Aceh yang sebelumnya kurangmengenal keberadaan KPPU. Dan untuk memintadukungan demi berlangsungnya penegakan hukumpersaingan usaha yang sehat.Pada bulan Juli 2010 KPD Medan telah melaksanakanaudiensi ke 6 (enam) kabupaten/kota di ProvinsiAceh, yaitu di Kabupaten Meulaboh, Kota Langsa, KotaLhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, danKota Subulussalam. Dan pada bulan Agustus Audiensidilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota Provinsi SumateraBarat. diantaranya Kota Bukittinggi, Kota Padang, KotaPadang Pariaman, dan Kota Padang Panjang. •24 Edisi 24 2010