Edisi 24 Tahun 2010 - KPPU

KOLOMTabel Perbandingan Aturan Merger di ASEANNO.NEGARAATURAN MERGERCAKUPANNOTIFIKASISANKSITIDAK NOTIFIKASIFILING FEE1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.BRUNEI DARUSSALAMKAMBOJAINDONESIALAOSMALAYSIAMYANMARFILIPINASINGAPURATHAILANDVIETNAMTidak adaTidak adaAdaAdaTidak adaTidak adaAda (sektoral)AdaAdaAdaPenggabungan usahaPeleburan usahaAkuisisi sahamPeleburan usahaPenggabungan usahaPeleburan usahaPenggabungan usahaAkuisisi sahamAkuisisi asetJoint venturePenggabungan usahaPeleburan usahaAkuisisi asetAkuisisi saham----Penggabungan usahaPeleburan usahaAkuisisi (sebagian/total)Joint ventureBentuk lainnya--WajibTidak wajib--WajibTidak wajibWajibWajib--AdaTidak ada--AdaTidak adaTidak adaAda--Tidak adaTidak ada--AdaAdaTidak adaTidak adaSumber: diolah.Dari sepuluh negara ASEAN, baru enam negarayang memiliki aturan merger, baik yang berada dibawah hukum persaingannya maupun yang beradapada regulasi sektoral. Lima negara diantaranya (Laos,Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam) memilikiaturan merger yang berada di bawah hukum persaingan,sedangkan Filipina masih mengandalkan pada mergersektoralnya (sektor keuangan). Indonesia sendirisaat ini telah memiliki aturan penggabungan usahadan akuisisi khusus, yaitu Peraturan Pemerintah No.57/2010 mengenai Penggabungan dan Peleburan Usahadan Pengambilalihan Saham yang dapat MenyebabkanPraktek Monopoli dan Peraingan Usaha Tidak Sehat.Aturan yang merupakan pelaksanaan pasal 28 UUNo. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat ini merupakan titiktolak penerapan rezim merger yang cukup signifikandi Indonesia. Aturan ini mewajibkan pelaku usahayang hendak melakukan merger untuk melaporkanrencananya setelah merger tersebut sah secara hukum.Kewajiban yang sama juga dianut oleh dua negaralainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Hal yang menarikterdapat pada Singapura yang justru tidak mewajibkannotifikasi pada kegiatan merger yang dilaksanakan dinegara tersebut. Suatu fakta yang cukup unik apabilakita mengakui bahwa kapitalisasi pasar terbesar di AsiaTenggara terdapat di negara kota tersebut.Ketika kita berbicara mengenai cakupan, tabel diatas menunjukkan bahwa Vietnam memiliki cakupanmerger yang paling lengkap, mulai dari penggabunganusaha, peleburan usaha, akuisisi, joint venture,hingga bentuk integrasi lainnya. Hal ini tentu sajaakan sangat menguntungkan negara tersebut dalammenghadapi persaingan di masa perdagangan bebasnantinya. Aturan merger di Indonesia terbatas padapenggabungan, peleburan, dan akuisisi saham. Akuisisiaset tidak termasuk dalam cakupan di Indonesia danhanya peningkatan kontrol oleh pelaku usaha melaluikepemilikan saham yang diawasi.Dalam menjamin upaya penciptaan struktur pasaryang kompetitif, kewajiban notifikasi pelaku usahaatas upaya mergernya sangat perlu dilakukan. Dariempat negara yang memiliki aturan merger dalamaturan persaingan usahanya, efektif hanya Indonesia,Thailand, dan Vietnam yang mewajibkan notifikasi atasaktifitas merger. Namun Thailand sendiri dalam satuhal, belum dapat mewajibkan notifikasi tersebut. Hal inidisebabkan karena, memang undang-undang persainganusahanya menetapkan kewajiban notifikasi, tetapihanya apabila memenuhi batasan (treshold) tertentu.22 Edisi 24 2010