Edisi 24 Tahun 2010 - KPPU

Liputan KhususPP Merger dan AkuisisiDisambut PositifPada tanggal 20 Juli 2010, Presiden Republik Indonesia telahmenandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/ 2010tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha danPengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkanterjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Pemberlakuan PP Merger dan Akuisisi tersebut disambut positifoleh KPPU setelah penantian selama 10 tahun.PP ini telah menyempurnakanimplementasi Pasal 28dan 29 UU No. 5/ 1999.”KPPU berharap denganlahirnya payung hukumyang kuat melalui PP tersebut mampumensinergiskan upaya penegakanhukum persaingan usaha, khususnyamengenai merger dan akuisisi,” kataTresna P. Soemardi (Ketua KPPU)dalam membuka acara sosialisasiPP Merger dan Akuisisi di Jakarta.Tresna juga menekankan bahwaKPPU tidak anti terhadap mergerdan akuisisi, karena secara ekonomiberdampak positif untuk tujuanefisiensi. Namun, KPPU hanyafokus pada merger yang dapatmengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan persaingan usaha tidaksehat.Hadir dalam seminar tersebutadalah Mahendra Siregar(Wakil Menteri Perdagangan),Syamsul Maarif (Hakim Agung,Mahkamah Agung RI), A.M TriAnggraini (Wakil Ketua KPPU),dan Qomaruddin (DirekturHarmonisasi Peraturan Perundangundangan,Kementerian Hukumdan HAM RI). Mereka hadiruntuk mensosialisasikan sekaligusmendiskusikan tentang pentingnyaPP Merger dan Akuisisi.Mahendra Siregar mengatakanbahwa UU No. 5/1999 dianggaptelah menjadi acuan bagi bestpractice yang sangat berpengaruhterhadap lingkungan bisnis dankondisi ekonomi Indonesia.“Terbitnya PP No. 57/ 2010 perludisambut baik karena diharapkanKPPU memiliki landasan yang kuatdalam menjalankan UU. Adapunbagi pelaku usaha, PP tersebutmemberikan kepastian hukumketika mereka ingin melakukanmerger. Selain itu, PP tersebut jugamemberikan kesempatan bagipelaku usaha untuk melakukankonsultasi kepada KPPU,” kataMahendra.PP Merger dan Akuisisi secaragaris besar berisi tentang carapenilaian merger dan akuisisi, batasnilai notifikasi atau pemberitahuan,tata cara pemberitahuan dankonsultasi. Penilaian merger danakuisisi yang dilakukan oleh KPPUdidasarkan pada beberapa aspek,yaitu konsentrasi pasar, hambatanmasuk pasar, potensi perilaku antipersaingan, efisiensi dan kepailitan.Adapun batasan nilai yang wajibuntuk dilaporkan ke KPPU adalahjika perusahaan hasil merger danakuisisi memiliki aset gabunganmelebihi Rp 2,5 Triliun, omsetgabungan melebihi Rp 5 Triliun, dankhusus perbankan berlaku hanya Edisi 24 2010