Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable ... - KPPU

SALINANkesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selaluberarti tindakan, sikap, dan perlakuan yang seharusnya, tetapi jugaberupa tindakan, sikap, dan perlakuan yang seharusnya; ----------------------2.2.2. Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran dinyatakan pada pokoknyapraktek diskriminasi dilakukan oleh TELKOM baik secara sendiri maupunbersama Huawei Sansaine Consortium guna memfasilitasi HuaweiSansaine Consortium menjadi peserta dan selanjutnya menjadi pemenangTender MKCS. Tindakan memfasilitasi tersebut dilakukan dalam kerangkatindakan yang terkait dengan kapasitas Huawei Sansaine Consortiumsebagai eligible bidder dan perubahan jadwal pemasukan proposalpenawaran; -----------------------------------------------------------------------------2.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan-tindakan TELKOM sebagaimanatelah diuraikan pada butir 2.2.2 tersebut tidak terbukti atau tidak dapatdikategorikan sebagai tindakan praktek diskriminasi karena alasan danpertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2.4, butir 1.2.5 danbutir 1.3.4 Bagian Tentang Hukum sehingga secara mutantis mutandismenjadi bagian dari pertimbangan hukum unsur pasal ini; ---------------------2.2.4. Bahwa dengan demikian, unsur praktek diskriminasi tidak terpenuhi; -----3. Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 19 huruf dUndang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka Majelis Komisi tidak perlumembuktikan pemenuhan unsur lebih lanjut; ----------------------------------------------------4. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan ataumenentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persainganusaha tidak sehat”; -----------------------------------------------------------------------------------5. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkanunsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ------5.1. Pelaku Usaha; ---------------------------------------------------------------------------------5.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 UndangundangNomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha,baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangdidirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayahhukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-samamelalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalambidang ekonomi; -----------------------------------------------------------------------53