Laporan Hasil Pemantauan terhadap Implementasi Perda ... - Elsam

Berkaitan dengan adanya temuan lapangan terdapat oknum non muslim yangmenjadi korban, menurut pendapat kalangan ormas hal itu merupakan persoalan yangbisa dikomunikasikan, sebab untuk kasus pelaksanaan pesantren ramadhan semuasiswi tanpa membeda-bedakan mendapat bantuan biaya untuk melaksanakan kegaiatankeagamaannya masing-masing, sehingga tidak ada alasan kalau ada anggapan bahwapemerintah berlaku diskriminatif dalam kebijakan pemajuan kehidupan beragama.Sementara berkaitan dengan kasus non-muslim yang memakai jilbab, dalam instruksiwalikota tidak mewajibkan bagi non muslim, selain itu masalah pakaian menurutkalangan ormas itu masalah budaya. Saat ini sebagian besar masyarakat Padang sudahmemakai pakaian yang menutup aurat, maka seharusnya non muslim dapat memaknaiitu sebagai budaya, pakaian itu sebagai fashion bukan bernilai ibadah. Hanya saja,menurut pendapat ormas semua ajaran agama menyukai pakaian yang sopan.Sehubungan dengan masih maraknya kalangan masyarakat yang masih berjualanmakanan pada siang hari pada bulan ramadhan, atau masyarakat yang belum memakaijilbab, pemuka agama dengan cepat akan mengatakan bahwa masyarakat tidak pahamagama. Namun ketika kepada mereka dikonfirmasi berkaitan dengan isu-isu HAM dandemokrasi, maka mereka akan dengan mudah mengatakan bahwa HAM itu produkBarat atau produk Amerika yang bertentangan dengan nilai Islam.Seperti halnya kalangan akademisi, kalangan ormas juga tidak melihat bahwaperda-perda yang bernuansa agama atau khususnya di Padang ada gerakan bawahtanah dari kelompok ideologis yang ingin merobah idelogi negara dengan Islam,terutama di Sumatera Barat dan kota Padang khususnya. Bagi kalangan ormas Islam itunegara kesatuan republik Indonesia sudah final. Dan keberadaan kelompok Islam gariskeras di Padang tidak akan mendapat tempat.c. Respon Pengambil Kebijakan, DPRD/Unsur Pemerintah Kota/Pol. PPBerkaitan dengan adanya perda No 6 tahun 2003 tentang wajib pandai baca tulisAlqur’an terjadi kesimpangsiuran informasi, dimana beberapa anggota DPRD KotaPadang dikonfirmasi, sebagian mereka tidak mengetahui kalau ada perda Nomor 6tahun 2003, yang mereka ketahui hanyalah Instruksi Walikota Padang tentangpesantren ramadhan yang di dalamnya memuat dua belas poin instruksi. Barulahkemudian ketika naskah perda diperlihatkan, beberapa anggota DPRD yang ditemuimengatakan bahwa perda itu muncul sebelum periode 2004 – 2009, dan saat itupunyang ada adalah pejabat sementara karena belum ada walikota definitif.Namun pada intinya semua anggota DPRD Padang yang sempat dikonfirmasi dandimintai responnya terhadap keberadaan perda mereka mendukung sepenuhnya,kecuali satu orang anggota DPRD kota Padang yang berasal dari PDIP yang kebetulandari kalangan non muslim, menyatakan bahwa perda semacam itu memperlihatkanbahwa para pengambil kebijakan tidak aspiratif tehadap realitas kemajemukan.Sebagian besar anggota DPRD Padang yang ditemui mendukung perda-perdasemacam itu dan mengatakan bahwa perda itu muncul karena adanya aspirasimasyarakat kota Padang yang melihat realitas mulai banyak anak muda yang tidak lagimampu baca tulis Alqur’an, oleh karena itu dalam rangka kembali ke Surau makaperda-perda seperti itu diperlukan.Selain itu, saat ini sudah ada ranperda zakat yang sedang dibahas, perda zakat inidiharapkan akan selesai pertengahan tahun 2009, adapun tujuan adanya perda zakatadalah untuk mengelola dana umat yang sesungguhnya potensial, dengan demikiadiharapkan dana umat yang banyak itu akan bisa dikumpulkan dan akan didistribusikankepada yang berhak secara transparan.Bagi beberapa orang anggota DPRD Padang yang ditemuai bahwa perda-perdasemacam itu tidak bertentangan dengan undang-undang, sebab di Indonesia sudah ada