Laporan Hasil Pemantauan terhadap Implementasi Perda ... - Elsam

BAB IPENDAHULUANA. Gambaran UmumSulit dipungkiri bahwa keberadaan Perda-perda Bermasalah – dalam tulisan ini lebihfokus pada Perda-perda bernuansa keagamaan 1 - telah menimbulkan perdebatan yang cukuppanjang, sejak mulai diundangkan hingga mulai diberlakukannya di tengah-tengahmasyarakat. Beberapa kajian terhadap Perda-perda tersebut, baik dari segi teknikpembuatannya maupun isi dan substansinya juga banyak dilakukan oleh para akademisimaupun beberapa institusi yang bergerak di bidang penguatan kajian Hukum dan HakAsasi Manusia. Pada tahap implementasinya, beberapa Perda Bermasalah tersebut memilikiderajat yang beragam, khususnya dalam hal intensitas pelaksanaannya.Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat dibeberapa tempat, misalnya Kota Padang, Garut, dan Bulukumba menunjukkan bahwaderajat implementasi Perda-perda Bermasalah tersebut memiliki grafik yang bermacammacam.Di Kota Padang dan Bulukumba misalnya, terlihat lebih intensif dibanding denganGarut, meskipun pada akhir-akhir ini, di Bulukumba secara umum, implementasi beberapaPerda Bermasalah cenderung menurun.Apa yang menarik dari hasil pengamatan tersebut adalah bahwa keberadaan danimplementasi Perda-perda tersebut sangat terkait dengan kemauan politik di daerahmasing-masing. Di Kota Padang misalnya, pelaksanaan Perda No 6 tahun 2003 tentangwajib mampu baca Alqur’an bagi peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyahsangat didukung oleh kebijakan pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan finansialnya.Taman Pendidikan Alqur’an dan juga kegiatan-kegiatan pesantren ramadhan sangat marakkarena mendapat dukungan dari Pemerintah Kota. Hal seperti ini sangat tidak terlihat diBulukumba dan juga Garut yang beberapa bulan terakhir ini lebih disibukkan olehmemanasnya suhu politik lokal.Naik-turunnya grafik implementasi Perda-perda Bermasalah tersebut menjadi catatantersendiri yang tampaknya bisa dilihat sebagai suatu keengganan – atau lebih tepatnyaketidaksiapan – dalam memberlakukan Perda. Banyak faktor yang mendukung, sepertitidak terdapatnya suatu institusi dan sumberdaya yang secara khusus melaksanakan danmemantau pelaksanaannya; tidak terdapatnya kesesuaian pemahaman mengenai isi perdaantara pemerintah dan masyarakat; kurangnya sosialisasi, dan sebagainya. Kritik yang kerapmuncul adalah bahwa keberadaan Perda-perda Bermasalah lebih cenderung bernuansapolitis, dibuat serba cepat, dan kurang memerhatikan kondisi kehidupan masyarakatsetempat. Dalam beberapa hal, juga terlihat adanya implementasi yang berlebihan karenamenyasar ke wilayah kelompok lain yang sepatutnya berada di luar wewenang Perdatersebut.Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, maka pemantauan terhadapimplementasi Perda-perda Bermasalah tersebut dilakukan, khususnya untuk melihat danmengukur sejauhmana intensitas dan kemungkinan terjadinya ketidaktepatanpelaksanaannya. Di samping itu, respon dari sebagian kalangan masyarakat termasukbeberapa anggota masyarakat yang merasa ”dirugikan” atau juga ”diuntungkan” olehkeberadaan Perda tersebut juga menjadi perhatian dalam pemantauan ini.1 Dalam pemantauan ini, Perda-perda yang dipantau adalah Perda Kota Padang No 06 Tahun 2003 tentang WajibPandai Baca Tulis bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dikaitkan dengan Instruksi WalikotaPadang No 451.442/Binsos-iii/2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja Didikan Subuh dan Anti Togel/Narkobaserta Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Murid/Siswa SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/SMK/MA di Padang;Perda Kab Bulukumba No 6/2003 tentang Pandai Baca Tulis Alqur’an bagi siswa dan calon pengantin; dan PerdaKab Garut No 2 tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat.