Laporan Hasil Pemantauan terhadap Implementasi Perda ... - Elsam

4. Dari segi intensitasnya, pelaksanaan Perda-perda tersebut juga mengalami pasangsurut, terkait dengan waktu-waktu tertentu, seperti bulan ramadhan atau masakampanye menjelang suksesi kepala daerah.5. Masyarakat tidak pernah diberi informasi mengenai pemakaian anggaran publikberkaitan dengan pembuatan baliho bertuliskan nama-nama Allah swt atau balihoberisi seruan-seruan keagamaan.B. Saran-saranDari hasil pemantauan yang dilakukan terhadap beberapa Perda Bermasalah, terdapatbeberapa kemungkinan yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam rangka membuatdan melaksanakan suatu kebijakan publik. Beberapa kemungkina ini mudah-mudahan bisamengurangi kontroversi mengenai adanya Peraturan Daerah yang ingin mengatur perilakukeagamaan atau moralitas masyarakat, di antaranya:1. Dalam proses pembentukannya, setiap proses tersebut perlu dilakukan melaluipenelitian persoalan dan kebutuhan mendasar dari masyarakat terhadap peraturanpublik yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat. Hasil penelitian itu perludiperbincangkan secara publik untuk menguji ketepatan metodologi dan jugasubstansinya.2. Membuka transaparansi dan partisipasi publik yang seluas-luasnya. Partisipasi dantransparansi bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan penyebarluasaninformasi substantif secara aktif oleh para aparatur pemerintah ke tengah-tengahmasyarakat di lingkungan yang paling terkecil; melalui media massa; atau membukaruang diskusi publik secara luas. Cara-cara ini memang membutuhkan waktu yangcukup lama, tetapi masih memungkinkan jika dilakukan secara serius.3. Secara teknis pembuatan, jika diperlukan membuka ruang konsultasi kepada beberapaahli di bidangnya. Sedangkan secara substantif juga harus dibuka perdebatan secarapublik dengan melibatkan beberapa komponen masyarakat yang memiliki kapasitas(baik yang pro maupun kontra) di isu tersebut. Pada tahap ini, perpspektif tentanghukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) perlu dijadikan rujukan agar ketentuanketentuanyang ada di dalamnya bisa diterima oleh semua pihak dan tidakmenimbulkan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak masyarakat.4. Pada tingkat sosialisasinya juga harus dilakukan secara luas dan merata, termasukmembuat standar yang cukup jelas dan terukur bagi sejauhmana tingkat penerimaanmasyarakat terhadap Perda yang telah disahkan. Pada tahap ini juga diberikankesempatan bagi masyarakat untuk mempelajarinya, sehingga implikasi bagipemberlakuannya tidak menyebabkan kontroversi berkepanjangan.5. Setiap pembuatan Peraturan Daerah juga harus mempertimbangkan kesiapanpemenuhan semua fasilitas yang mendukung terpenuhinya tujuan Perda tersebut.Misalnya mengenai pendanaan, penegak peraturan dengan pemahaman yang memadai,tempat rehabilitasi yang manusiawi, dan sebagainya.