Laporan Hasil Pemantauan terhadap Implementasi Perda ... - Elsam

BAB IVPENUTUPA. KesimpulanPemantauan terhadap Perda-perda Bermasalah, khususnya dari segi implementasi dandampaknya bagi masyarakat di tiga daerah tersebut menunjukkan dua hal; pertama, untukperda tentang baca tulis Alqur’an, Kota Padang merupakan daerah yang cukup intensif danagresif dalam memberlakukan Perda tersebut di lapangan. Dengan didukung oleh InstruksiWalikota, maka pelaksanaan perda tersebut semakin kuat. Selain itu, dukungan fasilitasjuga diberikan untuk mendukung terlaksananya Perda dan Instruksi walikota. Sedangkan diBulukumba, meskipun tidak seagresif di Kota Padang, tetapi cukup terlaksana dengan baik.Kedua, untuk Kabupaten Garut yang masih baru memiliki dan mengimplementasikanPerda tentang Anti Perbuatan Maksiat relatif belum intensif diberlakukan. Selain belummemiliki dukungan fasilitas yang memadai, situasi panas politik Garut selama enam bulanterakhir sangat memengaruhi pelaksanaan Perda. Kalaupun sempat terjadi Operasi Pekat(Penyakit Masyarakat), itu pun dilakukan pada waktu-waktu tertentu, khususnya padabulan Ramadhan karena ada keinginan untuk menjaga dan melindungi masyarakat muslimyang sedang menjalankan ibadah puasa.Beberapa respon yang muncul dari beberapa komponen masyarakat di masing-masingdaerah terhadap keberadaan dan implementasi Perda-perda yang dimaksud sangatlahberagam. Tetapi secara umum, sebagian masyarakat cenderung menerima secara positifkeberadaan perda tersebut, meskipun mereka tidak mengetahui (membaca ataumempelajari) ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perda-perda tersebut.Masyarakat hanya menerimanya dari opini mereka sendiri bahwa suatu peraturan yangberkaitan dengan pembelajaran ilmu agama atau “pemberantasan kemaksiatan” sudah pastiharus diterima dan didukung.Meskipun dari segi judul peraturannya bisa diterima, tetapi sebagian masyarakat tetapmempertanyakan proses pembentukan Perda yang dinilai tidak transparan, tidak dilakukanuji publik secara meluas, dan hasilnyapun tidak disosialisasikan secara merata, sehinggatidak jarang jika sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya Perda-perda tersebut.Di tingkat pelaksanaannya sendiri, terdapat beberapa persoalan yang kerapmenimbulkan kontroversi, di antaranya:1. Pemahaman yang belum memadai dari aparat pengawal perda, seperti Sat Pol PPterhadap substansi Perda sehingga tidak jarang melakukan improvisasi dalammelaksanakan tugasnya. Improvisasi atau lebih tepatnya “penyimpangan” prosedurjuga kerap terjadi seperti pemanfaatan operasi untuk memeras korban atau negosiasipembayaran terkait dengan denda yang diberikan. Kurangnya pemahaman ini jugamenyebabkan pemberlakuakn Perda atau instruksi walikota menyasar bagi pesertadidik non-muslim.2. Tidak adanya ‘’juklak’’ dan ‘’juknis’’ yang cukup detail ketika melakukan operasi dilapangan atau dalam mengukur tingkat kemampuan baca Alqur’an bagi perda wajibbaca Alqur’an. Sehingga tidak jarang negosiasi akad nikah dan perdagangan sertifikattetap berlangsung.3. Pesantren ramadhan cenderung menjadi rutinitas dari tahu ke tahun dan kurangmemerhatikan dinamisasi materi atau kualifikasi peserta. Misalnya, siswa/i yang sudahpernah mengikuti pesantren dan merasa sangat mampu membaca Alqur’an denganbaik, tetapi ia masih diwajibkan untuk mengikuti pesantren ramadah pada tahun-tahunberikutnya. Materi, metode, dan teknik pembelajaran yang monoton jugamenyebabkan peserta merasa tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya datangsekedar sebagai kewajiban dari sekolah saja.