buku pedoman institut teknologi telkom tahun ... - Poltekkes Medan

5.2.4.3 Sanksi Pelanggaran
1. Klasifikasi Ringan
a. Terhadap Pelaku pelanggaran dengan klasifikasi ringan dapat dijatuhi sanksi berupa teguran
lisan atau tertulis pertama atau teguran tertulis kedua.
b. Sanksi dijatuhkan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program atau Ka. Unit.
2. Klasifikasi Sedang
a. Terhadap pelaku pelanggaran dengan klasifikasi sedang dapat dijatuhi sanksi berupa
peringatan keras, tidak diijinkan mengikuti kegiatan, pembatalan satu dan atau beberapa
nilai mata kuliah, skorsing percobaan satu dan atau dua semester.
b. Sanksi dijatuhkan oleh Ketua IT Telkom setelah menerima rekomendasi dari Komisi Disiplin
Mahasiswa IT Telkom.
c. Komisi Disiplin memberikan rekomendasi berdasarkan sidang pemeriksaan pelanggaran.
3. Klasifikasi Berat
a. Terhadap pelaku pelanggaran dengan klasifikasi berat dapat dijatuhi sanksi skorsing satu
atau dua semester dan/atau lebih.
b. Sanksi dijatuhkan oleh Ketua IT Telkom setelah menerima rekomendasi dari Komisi Disiplin
Mahasiswa IT Telkom.
c. Komisi Disiplin memberikan rekomendasi berdasarkan sidang pemeriksaan pelanggaran.
d. Sanksi skorsing satu atau dua semester dan/atau lebih dapat berakibat langsung terkenanya
sanksi Drop Out (DO) apabila dijatuhkan kepada mahasiswa yang telah melewati sebelas
dan/atau dua belas semester bagi Program Sarjana, dan sembilan dan/atau sepuluh
semester bagi Program Diploma 3.
*) Nama-nama mahasiswa yang melakukan pelanggaran jika dianggap perlu akan diumumkan
dalam media intern kampus seperti papan pengumuman, buletin intern kampus, diumumkan
pada waktu apel/upacara atau media lainnya.
5.2.4.4 Penanganan Pelanggaran
Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang diduga telah melakukan pelanggaran,
ditempuh prosedur sebagai berikut :
1. Adanya laporan, baik lisan maupun tertulis mengenai dilakukannya perbuatan/pelangaran.
2. Dilakukannya pemeriksaan awal oleh yang berwenang terhadap kebenaran dari laporan
tersebut. Dibuatkan berita acara tentang hasil pemeriksaan tersebut dan ditandatangani
pemeriksa dan mahasiswa yang bersangkutan.
3. Yang berwenang melakukan pemeriksaan awal adalah dosen atau karyawan yang menemukan
adanya pelanggaran atau Ketua Jurusan/Ketua Program.
5.2.4.5 Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin
Dalam suatu sidang pemeriksaan pelanggaran, terdapat beberapa unsur yang harus ada, yaitu:
1. Pemeriksaan dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal 50% + satu orang anggota Komisi
Disiplin dan mahasiswa yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan: memanggil yang bersangkutan untuk menjelas-kan perihal pelanggaran yang
dilakukannya. Pemanggilan dilakukan paling lambat tiga hari sebelum tanggal pemeriksaan.
Surat panggilan dikirim melalui kurir.
3. Pembelaan: yang bersangkutan berhak untuk mendapat pembelaan.
4. Sedapat mungkin menghadirkan saksi. Saksi adalah dapat/bisa mahasiswa, dosen, atau
karyawan yang mengetahui kejadian.
5. Untuk keperluan pemeriksaan, Komisi Disiplin dapat meminta bantuan dan saran dari pihak lain
yang ada di dalam maupun di luar IT Telkom, yang diperkirakan dapat memberikan keterangan
atau data sehubungan dengan kasus pelanggaran tersebut.
6. Berita Acara hasil pemeriksaan harus dibacakan di depan mahasiswa yang diperiksa dan
selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Komisi Disiplin dan mahasiswa yang bersangkutan.
236
Bab V Pedoman Kehidupan Kampus