2. Jurnal Khusus

mengadakan perjanjian-perjanjian serta merencanakan dan mengawasi pelaksanaan
tugas setiap personalia yang bekerja pada Perseroan Terbatas, juga menetapkan
besarnya dividen perusahaan.
Bila terjadi kerugian sebesar 50% dari modal yang ditempatkan, direksi harus
mendaftarkannya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri supaya dapat diketahui
baik para pemegang saham maupun pihak ketiga.
Komisaris bertugas mengawasi direksi dan dapat pula ikut serta dalam
pengurusan Perseroan Terbatas. Untuk dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya,
maka komisaris berfungsi memeriksa petunjuk atau nasehat-nasehat pada direksi
dan bila dianggap perlu memberi teguran atau memberhentikan sementara direksi
sampai ada keputusan rapat umum pemegang saham yang selambat-lambatnya
harus diadakan sebulan sesudah pemberhentian sementara.
Pemberhentian sementara menjadi batal bila rapat umum pemegang saham
yang akan memutuskan hal pemberhentian itu tidak diadakan.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengharuskan adanya
komisaris; karenanya dalam akta pendirian suatu Perseroan Terbatas hal ini harus
dicantumkan, demikian pula tentang tugas dan fungsi-fungsinya.
2. Peran Badan Usaha Swasta dalam Perekonomian Indonesia
Badan Usaha Swasta sangat berperan dalam perekonomian di Indonesia. Dengan
semakin banyaknya perkembangan perusahaan swasta berarti perkembangan dunia
usaha akan semakin meningkat. Hal itu menyebabkan pengangguran berkurang dan
pendapatan masyarakat juga semakin meningkat. Tentu saja hal itu mendorong laju
perekonomian suatu negara.
Secara ringkas peran Badan Usaha Swasta dalam perekonomian diuraikan seperti
di bawah ini:
a) Membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja.
b) Membantu pemerintah membuka cabang produksi yang tidak ditangani oleh
pemerintah.
c) Sebagai partner pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan mendorong
pertumbuhan ekonomi.
d) Membantu pemerintah dalam ekspor non migas.
Searah dengan peran BUMS dalam membantu pemerintah dalam perekonomian,
maka pemerintah memberi kesempatan pada swasta untuk ikut mengelola sumber
daya alam di Indonesia. Pertimbangan pemerintah dalam memberikan kesempatan
mengelola sumber daya alam adalah:
a) Modal untuk menggali dan mengolah semua sumber daya alam belum cukup
dimiliki oleh pemerintah.
b) Swasta diberikan kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Ekonomi Kelas 12 129