2. Jurnal Khusus

134
Ketiga, mudah dapat modal. Perseroan Terbatas dengan membagi modal
atas sejumlah saham, dapat menarik modal dari beribu-beribu orang yang
tempatnya berjauhan satu sama lain. Bila dibutuhkan modal yang lebih besar,
maka dengan pengeluaran saham baru hal itu mudah dicapai.
Keempat, Perseroan Terbatas mempunyai potensi hidup yang lebih permanen
dari bentuk-bentuk usaha lain.
Kelima, terdapat efisiensi di dalam soal pimpinan, sebab penempatan pejabatpejabat
pemimpin sering didasarkan atas orang yang tepat.
Keenam, Perseroaan Terbatas sering kali lebih memperhatikan kesejahteraan
pegawai-pegawainya.
(b) Kekurangan
Pertama, pemungutan pajak terhadap Perseroan Terbatas relatif besar, sebab
pungutan pajak selain dikenakan terhadap Perseroan Terbatas sebagai Badan
Hukum, pula terhadap setiap dividen yang diberikan pada para pemegang saham.
Kedua, mendirikan Perseroan Terbatas bukan saja lebih rumit tetapi pula
lebih mahal. Perseroan Terbatas harus didirikan dengan membuat suatu akta
notaris dan sebelum mendapat hak sebagai Badan Hukum. Harus dikeluarkan
sejumlah biaya yang relatif tinggi.
Ketiga, tidak terjaminnya rahasia karena semua aktivitas perusahaan harus
dilaporkan kepada para pemegang saham, demikian pula rahasia proses produksi
tidak terjamin kerahasiaannya, sebagaimana halnya pada Perusahaan
Perseorangan.
Keempat, kurangnya perhatian para pemegang saham terhadap perusahaan.
Rapat Pemegang Saham yang umumnya dilakukan sekali setahun, sering tidak
dihadiri oleh para pemegang saham; kesempatan untuk berpartisipasi dalam
perusahaan dalam rapat umum pemegang saham (RUSP) tidak atau sering tidak
dimanfaatkan para pemegang saham.
4. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
a. Sektor-sektor yang dikelola oleh negara/daerah.
Badan usaha milik negara sesuai dengan namanya adalah semua perusahaan
dalam berbagai bentuk dan berbagai usaha yang modal keseluruhannya merupakan
kekayaan negara.
Bentuk UU No. 19 Tahun 2003 pasal 9 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara
BUMN dikelompokkan menjadi 2, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan
Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai pimpinan Badan Usaha Negara biasanya
diserahkan kepada seorang atau beberapa orang direksi yang jumlah dan susunannya
ditentukan dalam peraturan pendirian dan diangkat serta diberhentikan oleh
Ekonomi Kelas 12