13.04.2014 Views

Ujicoba Penanaman Jenis Ramin (Gonystylus bancanus (Miq ... - ITTO

Ujicoba Penanaman Jenis Ramin (Gonystylus bancanus (Miq ... - ITTO

Ujicoba Penanaman Jenis Ramin (Gonystylus bancanus (Miq ... - ITTO

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

sekaligus sebagai pedoman penerapan<br />

sistem silvikultur yang tepat dan efisien<br />

serta sesuai dengan kondisi di<br />

lapangan.<br />

Berbagai ketentuan di atas pad a<br />

kenyataanya lebih banyak diarahkan<br />

bagi sistem pengelolaan hutan tanah<br />

kering dan tidak sepenuhnya<br />

dilaksanakan oleh para pemegang hak<br />

pengusahaan, khususnya yang<br />

mengusahakan jenis ramin sebagai<br />

tegakan utama di hutan rawa gambut.<br />

Tingginya permintaan produk ramin di<br />

pasar internasional mengakibatkan<br />

adanya peningkatan intensitas<br />

penebangan ramin dari tahun ke tahun.<br />

Sayangnya, penebangan dilakukan<br />

dalam jumlah besar tanpa mengikuti<br />

pedoman silvikultur yang ada dan tanpa<br />

diikuti dengan upaya pelestarian yang<br />

berkelanjutan.<br />

Hingga saat ini, laju kerusakan<br />

hutan (deforestasi) mencapai hampir 2<br />

juta hektar yang salah satunya<br />

disebabkan oleh penebangan liar<br />

(Nugraha, 2007). <strong>Ramin</strong> telah menjadi<br />

salah satu sasaran penebangan liar dan<br />

banyak diselundupkan ke Malaysia.<br />

Berbagai media mengungkap maraknya<br />

pembalakan liar kayu ramin yang selain<br />

melibatkan cukong-cukong' kayu juga<br />

oknum-oknum aparat pemerintahan dan<br />

penegak hukum.· Hal ini mengakibatkan<br />

semakin cepatnya kerusakan habitat<br />

rawa gambut dan kerkelestarian ramin<br />

pada habitat HRG semakin terancam.<br />

Ancaman kelestarian jenis ramin<br />

mendapatkan perhatian khusus pada<br />

pertemuan CITES VIII di Kyoto tahun<br />

1992. Beberapa negara importir kayu<br />

dan produk ramin mengajukan usul<br />

agar ramin dimasukkan ke dalam<br />

Appendix III CITES. Appendix III CITES<br />

mendefinisikan bahwa spesies yang<br />

saat ini belum terancam kepunahan<br />

namun dikhawatirkan akan mengalami<br />

keterancaman apabila perdagangan<br />

dan ekploitasi spesies tidak diatur<br />

dengan peraturan ketat untuk<br />

mencegah pemanfaatan yang<br />

bertentangan dengan asas kelestarian.<br />

Namun pad a saat itu usulan Be~anda<br />

10<br />

ditolak oleh negara-negara produsen<br />

kayu ramin seperti Indonesia, Malaysia,<br />

Philipina, Myanmar dan Brunei<br />

Darussalam. Pada akhirnya Indonesia<br />

mengakui adanya ancaman kepunahan<br />

kayu ramin dan mengusulkan agar<br />

ramin dimasukkan kedalam Appendix III<br />

CITES pada tahun 2000. Usulan<br />

Indonesia tersebut mendapat<br />

persetujuan dari CITES melalui surat<br />

No. 2001/026 yang menyatakan bahwa<br />

berdasarkan usulan dari Indonesia<br />

ramin masuk dalam Appendix III dan<br />

ketentuan berlaku mulai 6 Agustus<br />

2001.<br />

Berdasarkan pertimbangan<br />

CITES tersebut, Menteri Kehutanan<br />

kemudian menerbitkan Kepmenhut No.<br />

127/Kpts-V/2001 tanggal 11 April 2001<br />

tentang Moratorium Kegiatan<br />

Penebangan dan Perdagangan <strong>Ramin</strong>,<br />

dan Kepmenhut No. 168/Kpts-IV/2001<br />

tanggal 11 Juni 2001 tentang<br />

Pemanfaatan dan Peredaran Kayu<br />

<strong>Ramin</strong>.<br />

Pasa/ 1 .dan Pasa/ 2 Kepmenhut<br />

No. 127/Kpts-V/2001 menegaskan<br />

bahwa pemerintah menghentikan<br />

sementara kegiatan penebangan jenis<br />

ramin di seluruh kawasan hutan tetap,<br />

hutan yang dapat dikonversi danhutan<br />

hak. Se/ain itu, pemerintah juga<br />

menghentikan perdagangan baik di<br />

dalam negeri maupun untuk ekspor ke<br />

luar negeri. Ketentuan tersebut juga<br />

menegaskan bahwa pemerintah<br />

melarang setiap orang untuk menebang<br />

dan mengeluarkan jenis ramin dari<br />

habitatnya baik di kawasan hutan yang<br />

telah dibebani hak pengelolaan maupun<br />

kawasan hutan lainnya.<br />

Dalam waktu dua (2) bulan<br />

kemudian, pemerintah melakukan revisi<br />

dengan menerbitkan Kepmenhut No.<br />

168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001<br />

tentang Pemanfaatan dan Peredaran<br />

Kayu <strong>Ramin</strong>. Dalam ketentuan baru<br />

tersebut (Pasal 2 ayat (4» pemerintah<br />

masih memberikan kesempatan<br />

penebangan kayu <strong>Ramin</strong> bagi HPH<br />

yang telah memperoleh Sertifikat<br />

i<br />

_.-J<br />

-'

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!