Ujicoba Penanaman Jenis Ramin (Gonystylus bancanus (Miq ... - ITTO
Ujicoba Penanaman Jenis Ramin (Gonystylus bancanus (Miq ... - ITTO
Ujicoba Penanaman Jenis Ramin (Gonystylus bancanus (Miq ... - ITTO
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sekaligus sebagai pedoman penerapan<br />
sistem silvikultur yang tepat dan efisien<br />
serta sesuai dengan kondisi di<br />
lapangan.<br />
Berbagai ketentuan di atas pad a<br />
kenyataanya lebih banyak diarahkan<br />
bagi sistem pengelolaan hutan tanah<br />
kering dan tidak sepenuhnya<br />
dilaksanakan oleh para pemegang hak<br />
pengusahaan, khususnya yang<br />
mengusahakan jenis ramin sebagai<br />
tegakan utama di hutan rawa gambut.<br />
Tingginya permintaan produk ramin di<br />
pasar internasional mengakibatkan<br />
adanya peningkatan intensitas<br />
penebangan ramin dari tahun ke tahun.<br />
Sayangnya, penebangan dilakukan<br />
dalam jumlah besar tanpa mengikuti<br />
pedoman silvikultur yang ada dan tanpa<br />
diikuti dengan upaya pelestarian yang<br />
berkelanjutan.<br />
Hingga saat ini, laju kerusakan<br />
hutan (deforestasi) mencapai hampir 2<br />
juta hektar yang salah satunya<br />
disebabkan oleh penebangan liar<br />
(Nugraha, 2007). <strong>Ramin</strong> telah menjadi<br />
salah satu sasaran penebangan liar dan<br />
banyak diselundupkan ke Malaysia.<br />
Berbagai media mengungkap maraknya<br />
pembalakan liar kayu ramin yang selain<br />
melibatkan cukong-cukong' kayu juga<br />
oknum-oknum aparat pemerintahan dan<br />
penegak hukum.· Hal ini mengakibatkan<br />
semakin cepatnya kerusakan habitat<br />
rawa gambut dan kerkelestarian ramin<br />
pada habitat HRG semakin terancam.<br />
Ancaman kelestarian jenis ramin<br />
mendapatkan perhatian khusus pada<br />
pertemuan CITES VIII di Kyoto tahun<br />
1992. Beberapa negara importir kayu<br />
dan produk ramin mengajukan usul<br />
agar ramin dimasukkan ke dalam<br />
Appendix III CITES. Appendix III CITES<br />
mendefinisikan bahwa spesies yang<br />
saat ini belum terancam kepunahan<br />
namun dikhawatirkan akan mengalami<br />
keterancaman apabila perdagangan<br />
dan ekploitasi spesies tidak diatur<br />
dengan peraturan ketat untuk<br />
mencegah pemanfaatan yang<br />
bertentangan dengan asas kelestarian.<br />
Namun pad a saat itu usulan Be~anda<br />
10<br />
ditolak oleh negara-negara produsen<br />
kayu ramin seperti Indonesia, Malaysia,<br />
Philipina, Myanmar dan Brunei<br />
Darussalam. Pada akhirnya Indonesia<br />
mengakui adanya ancaman kepunahan<br />
kayu ramin dan mengusulkan agar<br />
ramin dimasukkan kedalam Appendix III<br />
CITES pada tahun 2000. Usulan<br />
Indonesia tersebut mendapat<br />
persetujuan dari CITES melalui surat<br />
No. 2001/026 yang menyatakan bahwa<br />
berdasarkan usulan dari Indonesia<br />
ramin masuk dalam Appendix III dan<br />
ketentuan berlaku mulai 6 Agustus<br />
2001.<br />
Berdasarkan pertimbangan<br />
CITES tersebut, Menteri Kehutanan<br />
kemudian menerbitkan Kepmenhut No.<br />
127/Kpts-V/2001 tanggal 11 April 2001<br />
tentang Moratorium Kegiatan<br />
Penebangan dan Perdagangan <strong>Ramin</strong>,<br />
dan Kepmenhut No. 168/Kpts-IV/2001<br />
tanggal 11 Juni 2001 tentang<br />
Pemanfaatan dan Peredaran Kayu<br />
<strong>Ramin</strong>.<br />
Pasa/ 1 .dan Pasa/ 2 Kepmenhut<br />
No. 127/Kpts-V/2001 menegaskan<br />
bahwa pemerintah menghentikan<br />
sementara kegiatan penebangan jenis<br />
ramin di seluruh kawasan hutan tetap,<br />
hutan yang dapat dikonversi danhutan<br />
hak. Se/ain itu, pemerintah juga<br />
menghentikan perdagangan baik di<br />
dalam negeri maupun untuk ekspor ke<br />
luar negeri. Ketentuan tersebut juga<br />
menegaskan bahwa pemerintah<br />
melarang setiap orang untuk menebang<br />
dan mengeluarkan jenis ramin dari<br />
habitatnya baik di kawasan hutan yang<br />
telah dibebani hak pengelolaan maupun<br />
kawasan hutan lainnya.<br />
Dalam waktu dua (2) bulan<br />
kemudian, pemerintah melakukan revisi<br />
dengan menerbitkan Kepmenhut No.<br />
168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001<br />
tentang Pemanfaatan dan Peredaran<br />
Kayu <strong>Ramin</strong>. Dalam ketentuan baru<br />
tersebut (Pasal 2 ayat (4» pemerintah<br />
masih memberikan kesempatan<br />
penebangan kayu <strong>Ramin</strong> bagi HPH<br />
yang telah memperoleh Sertifikat<br />
i<br />
_.-J<br />
-'