Keadilan Tak Bisa menunggu.pdf - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Kanker Korupsi Kasus 2: Ketimpangan Posisi Tawar di Ayawan “Teriakan dari masyarakat tidak didengar atasan. Lebih baik kerja dan mengisi perut. Masyarakat lemah sekali, lebih baik tinggal diam.” -- Penduduk Ayawan, Kalimantan Tengah. Latar belakang Bersamaan dengan terkuaknya kasus Ijuh Biring, sejumlah kasus korupsi lain juga muncul di Seruyan Tengah. Terlepas dari kecilnya jumlah uang yang terlibat, salah satu contoh di desa Ayawan menimbulkan kemarahan dan frustrasi masyarakat yang luar biasa. Ketika dana PPM-PRAS dan PPK disalurkan ke Ayawan, kepala desa langsung menggunakan otoritasnya untuk mengambil bagian untuk dirinya sendiri. Penduduk bersatu menentang korupsi kepala desa. Namun, kelihatannya ia kukuh melawan kehendak publik agar ia mengembalikan dana yang ia curi. Setelah usaha negosiasi gagal, anggota masyarakat melaporkan kasus tersebut ke polisi. Namun, tidak seperti kasus Ijuh Biring, polisi tidak memberikan tanggapan positif. Melainkan mereka 97
Keadilan Tak Bisa Menunggu memperlakukan para pengadu sebagai provokator dan menahan sementara seorang penduduk. Oleh sebab itu, jalur informal dan formal menuju keadilan nampaknya terhambat. Badan Perwakilan Desa, yang memiliki kekuasaan untuk merekomendasikan pencopotan seorang kepala desa, tidak berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan kepala desa Ayawan. Anggota dewan ini tidak dipilih secara demokratis, melainkan dipenuhi oleh anggota keluarga dan orang-orang yang mendukung koruptor. Jadi, dengan kekuatan yang tidak seimbang yang menghalangi tercapainya penyelesaian secara informal, polisi yang enggan bertindak, dan kepala desa yang tidak bertanggungjawab kepada rakyat, nampaknya kecil kemungkinan adanya penyelesaian tuntas sebuah kasus korupsi kecil. Kasus ini memperjelas hambatan yang dihadapi penduduk ketika berhadapan langsung dengan kekuatan pejabat setempat. Tapi kasus ini sekaligus juga menunjukkan betapa masyarakat masih memiliki harapan untuk mencoba menyelesaikan masalah secara bermusyawarah atau melalui kepolisian –meskipun terdapat banyak kendala dan rendahnya kepercayaan publik secara umum terhadap lembaga penegak hukum. Tingkat kesadaran-kewarganegaraan seperti ini merupakan unsur pokok pemberdayaan hukum – ini merupakan sikap dan pola pikir yang menuntut pemerintahan yang lebih baik, tetapi perlu bantuan dari luar untuk direalisasi. 98
Page 1 and 2:
Studi Kasus Masyarakat Desa Mendoro
Page 3 and 4:
Kata Pengantar Kata Pengantar Studi
Page 5 and 6:
Kata Pengantar melibatkan pihak ket
Page 7 and 8:
Kata Pengantar Daftar Isi Kata Peng
Page 9 and 10:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Total da
Page 11 and 12:
Keadilan Tak Bisa Menunggu kecamata
Page 13 and 14:
Keadilan Tak Bisa Menunggu kunjunga
Page 15 and 16:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Proses H
Page 17 and 18:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Rencana
Page 19 and 20:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Negeri d
Page 21 and 22:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Sumatera
Page 23 and 24:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Masyarak
Page 25 and 26:
Keadilan Tak Bisa Menunggu berbeda
Page 27 and 28:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Dimana t
Page 29 and 30:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Penunda
Page 31 and 32:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Pola yan
Page 33 and 34:
Keadilan Tak Bisa Menunggu pengacar
Page 35 and 36:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Mengapa
Page 37 and 38:
Keadilan Tak Bisa Menunggu ini, nam
Page 39 and 40:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Kesimpul
Page 41 and 42:
Keadilan Tak Bisa Menunggu akan mew
Page 44 and 45:
Keadilan Yang Tak Terjamah Keadilan
Page 46 and 47:
Keadilan Yang Tak Terjamah penyeles
Page 48 and 49:
Keadilan Yang Tak Terjamah Kronolog
Page 50 and 51:
Keadilan Yang Tak Terjamah Petunjuk
Page 52 and 53:
Keadilan Yang Tak Terjamah rekening
Page 54 and 55: Keadilan Yang Tak Terjamah Setelah
Page 56 and 57: Keadilan Yang Tak Terjamah sangat p
Page 58 and 59: Keadilan Yang Tak Terjamah Bendahar
Page 60 and 61: Keadilan Yang Tak Terjamah Kedua, d
Page 62 and 63: Keadilan Yang Tak Terjamah seorangp
Page 64 and 65: Keadilan Yang Tak Terjamah tetap re
Page 66 and 67: Keadilan Yang Tak Terjamah Peran Pe
Page 68 and 69: Keadilan Yang Tak Terjamah UPK atau
Page 70: Keadilan Yang Tak Terjamah UDKP khu
Page 73 and 74: Keadilan Tak Bisa Menunggu daerah i
Page 75 and 76: Keadilan Tak Bisa Menunggu dari jan
Page 77 and 78: Keadilan Tak Bisa Menunggu Ada bebe
Page 79 and 80: Keadilan Tak Bisa Menunggu Ijuh men
Page 81 and 82: Keadilan Tak Bisa Menunggu Permaina
Page 83 and 84: Keadilan Tak Bisa Menunggu Proses P
Page 85 and 86: Keadilan Tak Bisa Menunggu mungkin,
Page 87 and 88: Keadilan Tak Bisa Menunggu di Seruy
Page 89 and 90: Keadilan Tak Bisa Menunggu reputasi
Page 91 and 92: Keadilan Tak Bisa Menunggu Polisi b
Page 93 and 94: Keadilan Tak Bisa Menunggu Seruyan
Page 95 and 96: Keadilan Tak Bisa Menunggu situasi
Page 97 and 98: Keadilan Tak Bisa Menunggu Polisi m
Page 99 and 100: Keadilan Tak Bisa Menunggu 2. Kanke
Page 101 and 102: Keadilan Tak Bisa Menunggu dengan p
Page 103: Keadilan Tak Bisa Menunggu Kesimpul
Page 107 and 108: Keadilan Tak Bisa Menunggu Terlepas
Page 109 and 110: Keadilan Tak Bisa Menunggu PPK dima
Page 111 and 112: Keadilan Tak Bisa Menunggu Wajah ba
Page 113 and 114: Keadilan Tak Bisa Menunggu Oleh seb
Page 115 and 116: Keadilan Tak Bisa Menunggu Kesimpul
Page 117 and 118: Keadilan Tak Bisa Menunggu Pada das
Page 119 and 120: Keadilan Tak Bisa Menunggu berkemba
Page 121 and 122: Keadilan Tak Bisa Menunggu Sayangny
Page 123 and 124: Keadilan Tak Bisa Menunggu tersebut
Page 125 and 126: Keadilan Tak Bisa Menunggu PPK. Han
Page 127 and 128: Keadilan Tak Bisa Menunggu terus be
Page 129 and 130: Keadilan Tak Bisa Menunggu Warnengs
Page 131 and 132: Keadilan Tak Bisa Menunggu Kepala D
Page 133 and 134: Keadilan Tak Bisa Menunggu Dari Mus
Page 135 and 136: Keadilan Tak Bisa Menunggu justru o
Page 137 and 138: Keadilan Tak Bisa Menunggu Partisip
Page 139 and 140: Keadilan Tak Bisa Menunggu Seorang
Page 141 and 142: Keadilan Tak Bisa Menunggu Pertama,
Page 143 and 144: Keadilan Tak Bisa Menunggu Hati-hat
Page 145 and 146: Keadilan Tak Bisa Menunggu Untungny
Page 147 and 148: Keadilan Tak Bisa Menunggu Di Rowos
Page 149 and 150: Keadilan Tak Bisa Menunggu kayu dan
Page 151 and 152: Keadilan Tak Bisa Menunggu tidak ad
Page 153 and 154: Keadilan Tak Bisa Menunggu keluraha
Page 155 and 156:
Keadilan Tak Bisa Menunggu yang ter
Page 157 and 158:
Keadilan Tak Bisa Menunggu ... Menu
Page 159 and 160:
Keadilan Tak Bisa Menunggu lanjut k
Page 161 and 162:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Kasus Ke
Page 163 and 164:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Berdasar
Page 165 and 166:
Keadilan Tak Bisa Menunggu menyatak
Page 167 and 168:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Proses P
Page 169 and 170:
Keadilan Tak Bisa Menunggu semaksim
Page 171 and 172:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Menggun
Page 173 and 174:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Profil:
Page 175 and 176:
Keadilan Tak Bisa Menunggu terutama
Page 177 and 178:
Keadilan Tak Bisa Menunggu Mengemba
Page 179 and 180:
Keadilan Tak Bisa Menunggu besar, m
Page 181 and 182:
Keadilan Tak Bisa Menunggu ekonomi
Page 183 and 184:
Keadilan Tak Bisa Menunggu mereka a
Page 185 and 186:
Keadilan Tak Bisa Menunggu BAPPEDA,
Page 187 and 188:
Keadilan Tak Bisa Menunggu dapat me
Page 189 and 190:
Keadilan Tak Bisa Menunggu lembaga-
Page 192 and 193:
Kala Pribumi Jadi Tamu di Tanahnya
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Riwayat Penulisan Kasus Riwayat Pen
Page 234:
The World Bank www.worldbank.or.id
show all

Keadilan Tak Bisa menunggu.pdf - psflibrary.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?