Keadilan Tak Bisa menunggu.pdf - psflibrary.org

Kala Pribumi Jadi Tamu di Tanahnya Sendiri
lebih sebanyak 300 orang kembali melakukan aksi demonstrasi di
halaman kantor DPRD.
Kali ini aksi mereka mendapat tanggapan dari anggota dewan yang
mengadakan kunjungan lapangan untuk mengklarifikasi sengketa
tanah tersebut pada bulan berikutnya. Hasil dari beberapa kali
kunjungan lapangan dan dengar pendapat dengan kedua pihak ini
berupa rekomendasi yang menguatkan posisi warga posko.
Rekomendasi DPRD itu tidak digubris oleh pihak PTP. Untuk
menguatkan rekomendasinya, pihak DPRD kemudian
mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan
Menteri Negara BUMN di Jakarta yang berisi saran agar Menkeu
sebagai pemegang saham PTPN mempertimbangkan hak warga atas
lahan seluas 453 Ha tersebut. Selain itu, DPRD meminta Menkeu
untuk mempertimbangkan pemberian HGU terhadap PTP terutama
yang menyangkut lahan yang disengketakan. Meskipun hingga hari
ini tidak ada respon dari pihak Menkeu atau Meneg BUMN, namun
surat DPRD tersebut menjadi pegangan bagi warga Sidodadi Asri
untuk membangun pemukiman dan membagi lahan Kulon Rowo
untuk usaha pertanian mereka.
PTP tidak tinggal diam, gugatan pun dilayangkan...
Ketegangan tetap terasa namun PTP seolah-olah bersikap diam saja
ketika warga membangun pemukiman dan mengusahakan lahan
pertanian mereka. Paling yang terlihat hanya beberapa spanduk
buatan PTP yang bertuliskan, “Warga yang baik bisa menjaga asset
negara” yang terpancang di beberapa tempat. Atas bunyi spanduk
ini tokoh warga hanya berkomentar pendek, “Ya kalau kami warga
negara ini tidak dianggap sebagai asset negara... bunuhin aja!”.
203