Keadilan Tak Bisa menunggu.pdf - psflibrary.org

Kala Pribumi Jadi Tamu di Tanahnya Sendiri
(kurang lebih 6 jam kerja) serta dokumentasi kerja yang tercecer
di tiga kantor atau bahkan lebih.
Lebih jauh, dibutuhkan dukungan lembaga pemerintah dan aparat
hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah
dikeluarkan. Bila rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh
Gubernur, berbagai rekomendasi Tim 13 sekedar menjadi
“macam ompong” yang justru bisa berakibat konflik sosial yang
lebih besar lagi. Selain itu, untuk beberapa kasus yang
memerlukan penegasan/penguatan dari pihak Pengadilan. Dalam
kasus Tim 13, untungnya beberapa rekomendasi lembaga ini
sudah dikuatkan oleh pihak pengadilan setempat.
Posko sebagai Perlindungan Hukum Masyarakat Miskin
Jangka Panjang.
“Kata orang-orang tua dulu, suatu saat kampung ini bakal ketemu
dengan ayah kandung, ibu kandung dan anak kandungnya. Ternyata
ramalan itu benar. Ya LBH inilah ayah, ibu dan anak kandung
kampung ini. Sejarah akan bilang kalau nggak lama lagi negara ini
akan jatuh ke tangan anak muda seperti mereka (relawan mahasiswa
dan LBH) ini...”
-- Kepala Dusun Kubang Badak
Dari sisi kepentingan masyarakat, persoalan pokok mereka dalam
penyelesaian sengketa tanah adalah terbatasnya akses mereka
terhadap segala informasi yang menyangkut hak dan kewajiban
atas tanah. Bila sengketa sudah dimulai, persoalan tambahan buat
masyarakat adalah terbatasnya akses atas prosedur dan lembaga
221