Keadilan Tak Bisa menunggu.pdf - psflibrary.org
Keadilan Tak Bisa menunggu.pdf - psflibrary.org
Keadilan Tak Bisa menunggu.pdf - psflibrary.org
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />
Pengacara masyarakat dalam sebuah kasus korupsi di Lampung bisa<br />
menjadi perbandingan. Ia bahkan tidak meminta dana operasional<br />
dari warga penerima bantuan PPK. Biaya operasional selama<br />
mendampingi masyarakat sebagian berasal dari LBH dan selebihnya<br />
berasal dari dana pribadi. Kegiatan pertama yang ia lakukan adalah<br />
menginvestigasi ulang kasus yang dihadapi. Setelah itu, ia berbicara<br />
dengan sebanyak mungkin aparat desa korban untuk menjelaskan<br />
tentang potret kasus dari kacamata hukum dan proses hukum yang<br />
biasanya akan terjadi. Lebih jauh, ia mengajak masyarakat untuk<br />
memantau bekerjanya aparat hukum. Dalam hal ini ia sekaligus<br />
membangun jaringan kerjasama dengan aktor-aktor LSM, wartawan,<br />
bahkan membangun komunikasi dengan aktor dari dalam institusi<br />
hukum seperti Kejaksaan dan Pengadilan.<br />
Begitupun, kecuali pengurus baru UPK Lebakwangi yang mengeluh<br />
tentang uang honor pengacara masyarakat, kebanyakan pihak justru<br />
mengaku puas dengan kinerjanya. Camat menilai pengacara itu<br />
“sangat membantu”, sementara warga lain merasa bangga karena<br />
memiliki seorang warga desa yang ahli hukum dan berpengalaman<br />
kerja di Jakarta.<br />
Namun perasaan puas tersebut menguak problem lain, yaitu adanya<br />
kemungkinan konflik kepentingan antara pengurus UPK serta<br />
Camat dengan masyarakat dalam hal pemanfaatan jasa pengacara<br />
ini. Sebagaimana diakui sendiri oleh si pengacara, dalam<br />
pemahamannya ia adalah pengacara untuk UPK dan bukan untuk<br />
masyarakat. Pada kenyataannya memang terdapat batas yang kabur<br />
apakah pendampingan yang diberikan kepada Bendahara dan Ketua<br />
UPK pengganti tersebut dalam kapasitas mereka sebagai pengurus<br />
60