15.11.2014 Views

Keadilan Tak Bisa menunggu.pdf - psflibrary.org

Keadilan Tak Bisa menunggu.pdf - psflibrary.org

Keadilan Tak Bisa menunggu.pdf - psflibrary.org

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

Pengacara masyarakat dalam sebuah kasus korupsi di Lampung bisa<br />

menjadi perbandingan. Ia bahkan tidak meminta dana operasional<br />

dari warga penerima bantuan PPK. Biaya operasional selama<br />

mendampingi masyarakat sebagian berasal dari LBH dan selebihnya<br />

berasal dari dana pribadi. Kegiatan pertama yang ia lakukan adalah<br />

menginvestigasi ulang kasus yang dihadapi. Setelah itu, ia berbicara<br />

dengan sebanyak mungkin aparat desa korban untuk menjelaskan<br />

tentang potret kasus dari kacamata hukum dan proses hukum yang<br />

biasanya akan terjadi. Lebih jauh, ia mengajak masyarakat untuk<br />

memantau bekerjanya aparat hukum. Dalam hal ini ia sekaligus<br />

membangun jaringan kerjasama dengan aktor-aktor LSM, wartawan,<br />

bahkan membangun komunikasi dengan aktor dari dalam institusi<br />

hukum seperti Kejaksaan dan Pengadilan.<br />

Begitupun, kecuali pengurus baru UPK Lebakwangi yang mengeluh<br />

tentang uang honor pengacara masyarakat, kebanyakan pihak justru<br />

mengaku puas dengan kinerjanya. Camat menilai pengacara itu<br />

“sangat membantu”, sementara warga lain merasa bangga karena<br />

memiliki seorang warga desa yang ahli hukum dan berpengalaman<br />

kerja di Jakarta.<br />

Namun perasaan puas tersebut menguak problem lain, yaitu adanya<br />

kemungkinan konflik kepentingan antara pengurus UPK serta<br />

Camat dengan masyarakat dalam hal pemanfaatan jasa pengacara<br />

ini. Sebagaimana diakui sendiri oleh si pengacara, dalam<br />

pemahamannya ia adalah pengacara untuk UPK dan bukan untuk<br />

masyarakat. Pada kenyataannya memang terdapat batas yang kabur<br />

apakah pendampingan yang diberikan kepada Bendahara dan Ketua<br />

UPK pengganti tersebut dalam kapasitas mereka sebagai pengurus<br />

60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!