Keadilan Tak Bisa menunggu.pdf - psflibrary.org

Keadilan Tak Bisa Menunggu
tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung mengeluarkan
Surat Ijin Usaha Pertanian kepada warga Kubang Badak tertanggal
31 Desember 1964 dengan catatan, “Bila warga dapat memenuhi semua
ketentuan, maka dalam waktu singkat mereka akan diberi Hak Milik atas
tanah yang telah mereka kelola selama ini.”
Meskipun janji pemberian Hak Milik tidak pernah dipenuhi, namun
surat tersebut telah menjadi sinyal bagi Pemerintah Daerah Lampung
Selatan untuk mengakui secara de facto keberadaan dusun Kubang
Badak sebagai dusun ke-10 dari desa Padang Cermin di Lampung
Selatan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya surat Kartu Tanda
Penduduk (KTP) bagi warga yang beralamat di Kubang Badak yang
diikuti dengan kewajiban membayar pajak atas tanah dan bangunan
yang mereka miliki. Indikasi lain pengakuan pemerintah daerah atas
dusun ini ditandai pula dengan pendirian Pos Pemilihan Umum setiap
5 tahun sekali.
Namun sikap Pemerintah Daerah tetap ambigu. Sejak tahun 1982
Pemda terus melakukan upaya pengosongan atas lahan Kubang
Badak. Pada awalnya, warga atas kemauan sendiri mengajukan diri
untuk mengikuti program transmigrasi ke Kalimantan. Namun
jawaban yang diperoleh perwakilan warga dari kantor transmigrasi
malah membingungkan karena menurut mereka Kubang Badak tidak
termasuk lokasi target untuk ditransmigrasikan. Hal ini ditegaskan
pula oleh Pemda yang menyatakan bahwa wilayah Kubang Badak
masih bisa dijadikan wilayah pemukiman. Akhirnya, insiatif warga
untuk melakukan transmigrasi itu gagal.
Pada tahun 1986 kepanikan warga kembali terjadi. Pasalnya Bupati
Lampung Selatan mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 25
194