Keadilan Tak Bisa menunggu.pdf - psflibrary.org

Kala Pribumi Jadi Tamu di Tanahnya Sendiri
mengorganisasi massa serta pelaksanaan aksi advokasi tanpa
tindakan kekerasan –hal yang menjadi prinsip bagi DRL. Bila suatu
Posko sudah dianggap relatif kuat, maka tindak lanjutnya adalah
pembentukan jaringan dengan posko-posko lain serta hubungan
dengan elemen masyarakat sipil lain seperti media massa dan partai
politik.
Dampak dari keberadaan Posko cukup mengesankan dimana seorang
anggota warga dari desa terpencil dengan pendidikan setingkat
Sekolah Dasar mampu menganalisa permasalahan hukum yang
dihadapi kampungnya –bahkan dengan menyebutkan pasal-pasal
dari peraturan perundang-undangan. Atau dalam kesempatan lain
dapat disaksikan seorang warga yang sudah berusia sangat lanjut
(80 tahun) dengan semangat berjalan kaki selama lebih dari 4 jam
untuk mendatangi kantor LBH dan LSM di Bandar Lampung guna
melaporkan aksi kekerasan oleh aparat kepolisian serta indikasi
korupsi di daerahnya.
Posko Reformasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah. Peran
Posko di atas sangat besar dalam upaya penyelesaian sengketa tanah
di Propinsi Lampung. Sebagaimana terlihat dari 3 contoh kasus di
atas, persoalan sengketa tanah tidak dapat diselesaikan hanya
sekedar memastikan kekuatan hukum salah satu pihak atas tanah
yang disengketakan. Upaya tersebut cenderung memenangkan pihak
pemerintah dan para pemilik modal dan tidak dapat meredam aksi
kekerasan yang biasanya muncul dalam konflik tanah.
Untuk memperoleh penyelesaian yang lebih adil mensyaratkan
representasi warga, baik untuk menyampaikan perspektif warga
atas kasus yang bersangkutan serta melindungi kepentingan mereka
207