Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Program</strong><br />
Penanggulangan<br />
Kemiskinan<br />
di Perkotaan<br />
Sedangkan pembagian peran, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan <strong>Program</strong><br />
<strong>Replikasi</strong> <strong>P2KP</strong> khusus <strong>BALI</strong> secara umum adalah :<br />
3.1.1. Pemerintah<br />
Peran aktif pemerintah yang diharapkan dalam pelaksanaan <strong>Program</strong> <strong>Replikasi</strong> <strong>P2KP</strong><br />
khusus Bali adalah: (a) menumbuhkan iklim untuk mendukung upaya pemberdayaan<br />
masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan (b) ‘melembagakan’ mekanisme yang<br />
menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah<br />
dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.<br />
i. Pemerintah Pusat<br />
Lembaga penyelenggara (executing agency) proyek <strong>P2KP</strong> di tingkat nasional adalah<br />
Departemen Pekerjaan Umum (PU), yang untuk kelancaran tugas membentuk Satuan<br />
Kerja Non Vertikal (SNVT) <strong>P2KP</strong> tingkat pusat dan provinsi.<br />
Secara khusus peran pemerintah pusat (<strong>P2KP</strong> pusat) dalam pelaksanaan <strong>Program</strong><br />
<strong>Replikasi</strong> <strong>P2KP</strong> khusus <strong>BALI</strong> adalah (a) memfasilitasi peningkatan kapasitas<br />
pemprov/kota/kabupaten dan pengendalian Konsultan <strong>Replikasi</strong> (b) Melaksanakan<br />
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program (c) mengalokasikan stimulan dana BLM<br />
<strong>Replikasi</strong>.<br />
Departemen Pekerjaan Umum, dalam pelaksanaan <strong>Program</strong> <strong>Replikasi</strong> <strong>P2KP</strong> khusus<br />
<strong>BALI</strong> melibatkan seluruh interdepartemen dengan membentuk Tim Penilai PAKET &<br />
<strong>Replikasi</strong> Interdepartemen yang terdiri atas Bappenas, Depdagri dan Departemen PU.<br />
a. Tim Penilai Usulan PAKET dan <strong>Replikasi</strong> <strong>Program</strong> <strong>P2KP</strong><br />
Tim penilai dibentuk untuk menilai usulan kegiatan PAKET dan <strong>Replikasi</strong> <strong>Program</strong><br />
<strong>P2KP</strong> oleh Pemerintah Provinsi/Kota/Kab. Tugas dan tanggungjawab Tim penilai<br />
adalah sbb:<br />
• Menyusun instrumen yang akan digunakan dalam verifikasi lapangan<br />
• Melakukan verifikasi di lapangan untuk melihat kesesuaian kondisi yang ada<br />
dengan persyaratan dan ketentuan pelaksanaan PAKET dan <strong>Replikasi</strong><br />
<strong>Program</strong> <strong>P2KP</strong><br />
• Membuat berita acara verifikasi lapangan<br />
• Menyusun rekomendasi hasil penilaian terhadap usulan kegiatan PAKET dan<br />
<strong>Replikasi</strong> <strong>Program</strong> <strong>P2KP</strong> dan bentuk kerjasama yang diperlukan<br />
• Melaporkan proses dan hasil penilaian kepada Direktur Jendral Cipta Karya<br />
yang akan digunakan sebagai dasar penetapan oleh Direktur Jendral Cipta<br />
Karya, yang selanjutnya sebagai dasar pembuatan Nota Kesepahaman (MOU)<br />
antara Direktur Jendral Cipta Karya dengan Bupati/Walikota yang bersangkutan.<br />
b. Kepala SNVT Penanggulangan Kemiskinan Departemen PU<br />
Kepala SNVT Penanggulangan Kemiskinan Departemen PU berkedudukan di<br />
pusat, berperan sebagai penanggungjawab umum pelaksanaan <strong>P2KP</strong> dengan<br />
tugas pokok sebagai berikut:<br />
• Menjamin kelancaran pelaksanaan teknis proyek <strong>P2KP</strong><br />
• Menetapkan jumlah dan nama kelurahan sasaran<br />
• Menyiapkan Pedoman-pedoman pelaksanaan <strong>P2KP</strong><br />
• Mengarahkan, memantau, dan minilai kinerja konsultan pelaksana<br />
• Melaksanakan sosialisasi secara nasional.<br />
<strong>Petunjuk</strong> <strong>Pelaksanaan</strong> <strong>Program</strong> <strong>Replikasi</strong> <strong>P2KP</strong> <strong>Wilayah</strong> <strong>BALI</strong> 17
Change language