Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI

Program
Penanggulangan
Kemiskinan
di Perkotaan
BAB I . PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Upaya menumbuhkan gerakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui
P2KP yang dimulai sejak Tahun 1999 dilakukan dengan membangun lembaga
kepemimpinan kolektif warga di tingkat Kelurahan/Desa yang disebut Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM), agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat
dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
P2KP dalam pelaksanaannya menggunakan strategi dalam bentuk fasilitasi untuk
perubahan sikap prilaku masyarakat, melalui metoda pemberdayaan masyarakat untuk
mewujudkan proses transformasi sosial secara bertahap dari masyarakat miskin menuju
masyarakat berdaya, masyarakat mandiri dan akhirnya tatanan masyarakat madani.
Hingga periode Mei 2006, pelaksanaan P2KP hampir menjangkau seluruh Provinsi
Indonesia, terkecuali Provinsi Bali. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber dana
yang tersedia, sehingga sampai pelaksanaan P2KP-3 hanya mencakup wilayah dengan
kriteria jumlah penduduk miskin lebih besar dari 30% dari total penduduk.
Padahal, beberapa kota/kabupaten di Provinsi Bali berdasarkan data dari Bappeda
Provinsi BALI tahun 2006 memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar, yaitu
mencapai sekitar 25% hingga 35%, yakni di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten
Karangasem. Sementara di kabupaten Tabanan, Jembrana, Klungkung dan Bangli, tingkat
kemiskinan penduduk di atas 10% hingga 19%. Hanya Kota Denpasar, Badung dan
Gianyar menunjukkan tingkat kemiskinan cukup rendah, yakni antara 4% sampai 6%.
Dengan demikian pada dasarnya Provinsi Bali, sebagaimana wilayah provinsi lainnya di
Indonesia, tidak luput dari persoalan kemiskinan di beberapa wilayahnya. Persoalan
kemiskinan di Bali malah diperkirakan menjadi persoalan yang semakin serius dan
meningkat pasca Bom Bali 1 dan Bom Bali 2. Hal ini dikarenakan kondisi pariwisata
sebagai andalan masyarakat Bali belum pulih pasca Bom bali tersebut.
Selain itu, sebagai konsep alternatif penanggulangan kemiskinan di perkotaan, dengan
pendekatan, substansi dan konsep dasar P2KP yang berbasis pembelajaran nilai-nilai
universal kemanusiaan (gerakan moral), nilai-nilai sosial kemasyarakatan (modal sosial)
dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan Tridaya dapat
dilaksanakan di provinsi Bali, melalui Program Replikasi P2KP .
Karakteristik masyarakat di Bali sangat khas, dimana dari segi adat dan budaya, terdapat
kelembagaan masyarakat yang mewarnai kehidupan sosial budaya, yakni Pakraman atau
Desa Adat. Di samping itu, sudah dilaksanakan pula program Pembangunan yang
bertumpu pada kelompok masyarakat (Community Based Development/CBD) untuk
penanggulangan kemiskinan. Diupayakan pelaksanaan Program Replikasi P2KP di
provinsi Bali, tidak berbenturan dengan program CBD lainnya.
Oleh karena itu, tantangan Program Replikasi P2KP di Bali adalah bagaimana Mendorong
Desa Adat dan masyarakatnya beserta pemerintah daerah mensinergikan potensi nilai-nilai
lokal yang mereka miliki dengan nilai-nilai universal yang melandasi pelaksanaan P2KP.
Sinergi dan harmonisasi nilai-nilai inilah yang diharapkan akan menjadi potensi kekuatan
masyarakat bersama pemda setempat untuk mampu mengorganisir diri dalam membangun
kemitraan sinergis untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya dan
mengembangkan lingkungan permukiman yang layak huni, nyaman, produktif dan berjati
diri.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 1