Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI

Program 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

di Perkotaan 

KATA PENGANTAR 

Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pekerjaan Umum, telah melakukan berbagai 

upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu diantaranya adalah Program 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 

1999. Hingga saat ini, pelaksanaan P2KP telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 

Mempertimbangkan perkembangan positif dari pelaksanaan P2KP, khususnya peningkatan 

kepedulian masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan sumber daya 

serta penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan 

Kemiskinan (PJM Pronangkis) melalui perencanaan partisipatif, menjadi modal besar bagi 

masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara 

mandiri dan berkelanjutan. 

Selama ini, P2KP hanya menjangkau kelurahan/desa administratif yang masuk dalam 

wilayah kecamatan perkotaan, kini berdasarkan kepedulian dan komitmen tinggi 

Pemerintah Daerah, P2KP dilaksanakan di wilayah Bali. Dengan melihat karakteristik 

masyarakat di Bali sangat khas, dimana terdapat kelembagaan masyarakat yang mewarnai 

kehidupan sosial budaya, yakni Desa Adat atau Pakraman, maka menjadi tantangan P2KP 

untuk melaksanakan program khusus yang diharapkan menjadi potensi kekuatan 

masyarakat bersama pemda setempat untuk mampu mengorganisir diri dalam membangun 

kemitraan sinergis, menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya dan 

mengembangkan lingkungan permukiman yang layak huni, nyaman, produktif dan berjati 

diri. Program khusus tersebut adalah Program Replikasi P2KP Khusus BALI. 

Melalui buku petunjuk pelaksanaan ini, diharapkan kegiatan Program Replikasi P2KP 

Khusus BALI dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal untuk 

mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah orang miskin menjadi 8,2% pada 

tahun 2009 serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia 

sesuai amanat UUD'45. 

Semoga bermanfaat. 

Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 

i



Kemiskinan 

di Perkotaan 

Penanggungjawab : 

Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 

Disusun Oleh : 

Tim Persiapan Program Replikasi Khusus BALI 

1. Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 

2. Ditjen Penanggulangan kemiskinan, BAPPENAS 

3. Ditjen Bangda, DEPDAGRI 

4. World Bank 

5. P2KP Pusat 

6. Project Management Team (PMT) 

7. Riset & Development Team 

8. KMP P2KP 

Diterbitkan oleh : 

PMU/P2KP Pusat 

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

Lay out/Desain Grafis : 

1. Maksudi 

2. Dian Permana 

Cetakan Perdana : 

Januari 2008



Kemiskinan 

di Perkotaan 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR ...................................……………………..............…………........... i 

DAFTAR ISI ...................................……………………..............………….........….......... ii 

DAFTAR GAMBAR...........…………………………..............………................................... iii 

DAFTAR TABEL ...........…………………….............………........................................ iv 

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.............................................................................. v 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang ……………......................……………........…………………. 1 

1.2. Tujuan .......................……….......................……………….........……………………... 2 

1.3. Hasil …….............….......................……………………..…………………….......... 2 

1.4. Prinsip dan Pendekatan.............................................................................................. 3 

1.5. Lokasi Sasaran Program Replikasi P2KP di Bali........................................................ 5 

BAB II. POLA DAN MEKANISME PELAKSANAAN 

2.1. Penerima Manfaat...................................................................................................... 6 

2.2. Stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tridaya.......................................... 6 

2.3. Bantuan Pendampingan………………….................................................................... 9 

2.4. Strategi Pelaksanaan Pendampingan………………………….....................…………10 

BAB III. ORGANISASI PELAKSANAAN 

3.1. Struktur Organisasi dan Tata Peran dalam Pelaksanaan Program Replikasi P2KP 

Khusus Bali ............................................................................................................. 16 

3.2. Pendanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali.................................................. 25 

BAB IV. LANGKAH LANGKAH PELAKSANAAN 

4.1. Tahap Persiapan ..................................................................................................... 27 

4.2. Tahapan Kegiatan di Tingkat Masyarakat .............................................................. 28 

4.3. Tahap Kegiatan Pencairan BLM.............................................................................. 31 

4.4. Tahap Kegiatan di Tingkat Pemerintah Kota/Kab .................................................. 34 

4.5. Tahap kegiatan yang Menerus atau Berkala ………………………………..…….... 35 

BAB V. PENUTUP……………….................................................................................... 37 

Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI ii



Kemiskinan 

di Perkotaan 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. Siklus Dasar P2KP ..................................................................................... 11 

Gambar 2. Diagram alir Kegiatan Program Replikasi P2KP Khusus Bali Di Tingkat 

Masyarakat.................................................................................................. 12 

Gambar 3. Tahapan Kegiatan Program Replikasi P2KP Tingkat 

Kota/Kabupaten ......................................................................................... 15 

Gambar 4. Struktur Organisasi Pelaksanaan Replikasi Program P2KP....................... 16 


iii



Kemiskinan 

di Perkotaan 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Ketentuan Stimulan BLM Program Replikasi Khusus Wilayah Bali.................. 7 

Tabel 2. Mekanisme Pencairan Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP............................ 8 

Tabel 3. Distribusi Alokasi Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP Bali ............................ 8 

Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI iv



Kemiskinan 

di Perkotaan 

DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN 

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

BAPPUK : Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan 

BI : Bank Indonesia 

BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat 

BLM : Bantuan Langsung Masyarakat 

BOP : Biaya Operasional 

BPD : Badan Perwakilan Desa 

BPKP : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan 

CBD : Community Based Development 

Dokumen SPK-D : Dokument Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah 

DPT : Diskusi Partisipatif Terpadu 

Depdagri : Departemen Dalam Negeri 

Dep.Keu : Departemen Keuangan 

Dep.PU : Departemen Pekerjaan Umum 

Executing Agency : Penyelanggara Program 

Fasilitator : Tenaga Pengembangan Masyarakat P2KP 

FGD : Focussed Group Discussion / Diskusi Kelompok terarah 

GBPP : Garis Besar Pokok Pembelajaran 

IPM : Indeks Pembangunan Manusia 

KAK : Kerangka Acuan Kegiatan 

KBK : Komunitas Belajar Kelurahan 

KBP : Komunitas Belajar Perkotaan 

KE : Konsultan Evaluasi 

KMP : Konsultan Manajemen Pusat 

KMW : Konsultan Manajemen Wilayah 

Korkot : Koordinator Kota, KMW 

KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat 

Litbang : Penelitian & Pengembangan 

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat 

MDGs : Millennium Development Goals 

Musrenbang : Musyawarah Rencana Pembangunan 

ND : Neighbourhood Development, Pembangunan Lingkungan Permukiman 

Kelurahan 

NOL : No Objection Letter 

P2KP : Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

PAKET : Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 

PBL : Penataan Bangunan dan Lingkungan 

PDMDKE : Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi 

PJM : Program Jangka Menengah 

PJP : Program Jangka Pendek 

PJOK : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan 

Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI v



Kemiskinan 

di Perkotaan 

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen 

Pej.PK : Pejabat Pembuat Komitment 

PNPM Mandiri : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

PPM : Penanganan Pengaduan Masyarakat 

PRONANGKIS : Program Penanggulangan Kemiskinan 

PS : Pemetaan Swadaya 

PU : Pekerjaan Umum 

Relawan : Warga setempat yang peduli membantu warga miskin di wilayahnya tanpa 

pamrih 

Renta : Rencana Tahunan 

RK : Refleksi Kemiskinan 

RKM : Rembug Kesiapan Masyarakat 

RT/RW : Rukun Tetangga/Rukun Warga 

SA : Special Account (Rekening Khusus) 

SATKER-P2KP : Satuan Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

SE-DJP : Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan 

SIM : Sistem Informasi Manajemen 

SKS : Satuan Kerja Sementara 

SNVT : Satuan Kerja Non Vertikal di tingkat Propinsi 

SOP : Standard Operational Procedures 

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana 

SPM : Surat Perintah Membayar 

SPP : Surat Permintaan Pembayaran 

SPPB : Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan 

SPPP : Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan 

SWK : Satuan Wilayah Kerja 

TA : Technical Assistance 

TIM INTERDEPT : Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Antar Departemen Terkait di Tingkat 

Nasional 

TKPP : Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KP (tingkat Propinsi dan Kota/Kabupaten) 

TKPK-D : Tim Komite Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Tingkat Propinsi atau 

Kota/Kabupaten) 

TPP : Tim Pengelola Program di bawah Desa Adat 

TPF : Tim Pelaksana Replikasi 

UKM : Usaha Kecil Menengah 

UPP : Urban Poverty Project (P2KP) 

WB : World Bank 


v



Kemiskinan 

di Perkotaan 

BAB I . PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Upaya menumbuhkan gerakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui 

P2KP yang dimulai sejak Tahun 1999 dilakukan dengan membangun lembaga 

kepemimpinan kolektif warga di tingkat Kelurahan/Desa yang disebut Badan Keswadayaan 

Masyarakat (BKM), agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat 

dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. 

P2KP dalam pelaksanaannya menggunakan strategi dalam bentuk fasilitasi untuk 

perubahan sikap prilaku masyarakat, melalui metoda pemberdayaan masyarakat untuk 

mewujudkan proses transformasi sosial secara bertahap dari masyarakat miskin menuju 

masyarakat berdaya, masyarakat mandiri dan akhirnya tatanan masyarakat madani. 

Hingga periode Mei 2006, pelaksanaan P2KP hampir menjangkau seluruh Provinsi 

Indonesia, terkecuali Provinsi Bali. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber dana 

yang tersedia, sehingga sampai pelaksanaan P2KP-3 hanya mencakup wilayah dengan 

kriteria jumlah penduduk miskin lebih besar dari 30% dari total penduduk. 

Padahal, beberapa kota/kabupaten di Provinsi Bali berdasarkan data dari Bappeda 

Provinsi BALI tahun 2006 memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar, yaitu 

mencapai sekitar 25% hingga 35%, yakni di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten 

Karangasem. Sementara di kabupaten Tabanan, Jembrana, Klungkung dan Bangli, tingkat 

kemiskinan penduduk di atas 10% hingga 19%. Hanya Kota Denpasar, Badung dan 

Gianyar menunjukkan tingkat kemiskinan cukup rendah, yakni antara 4% sampai 6%. 

Dengan demikian pada dasarnya Provinsi Bali, sebagaimana wilayah provinsi lainnya di 

Indonesia, tidak luput dari persoalan kemiskinan di beberapa wilayahnya. Persoalan 

kemiskinan di Bali malah diperkirakan menjadi persoalan yang semakin serius dan 

meningkat pasca Bom Bali 1 dan Bom Bali 2. Hal ini dikarenakan kondisi pariwisata 

sebagai andalan masyarakat Bali belum pulih pasca Bom bali tersebut. 

Selain itu, sebagai konsep alternatif penanggulangan kemiskinan di perkotaan, dengan 

pendekatan, substansi dan konsep dasar P2KP yang berbasis pembelajaran nilai-nilai 

universal kemanusiaan (gerakan moral), nilai-nilai sosial kemasyarakatan (modal sosial) 

dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan Tridaya dapat 

dilaksanakan di provinsi Bali, melalui Program Replikasi P2KP . 

Karakteristik masyarakat di Bali sangat khas, dimana dari segi adat dan budaya, terdapat 

kelembagaan masyarakat yang mewarnai kehidupan sosial budaya, yakni Pakraman atau 

Desa Adat. Di samping itu, sudah dilaksanakan pula program Pembangunan yang 

bertumpu pada kelompok masyarakat (Community Based Development/CBD) untuk 

penanggulangan kemiskinan. Diupayakan pelaksanaan Program Replikasi P2KP di 

provinsi Bali, tidak berbenturan dengan program CBD lainnya. 

Oleh karena itu, tantangan Program Replikasi P2KP di Bali adalah bagaimana Mendorong 

Desa Adat dan masyarakatnya beserta pemerintah daerah mensinergikan potensi nilai-nilai 

lokal yang mereka miliki dengan nilai-nilai universal yang melandasi pelaksanaan P2KP. 

Sinergi dan harmonisasi nilai-nilai inilah yang diharapkan akan menjadi potensi kekuatan 

masyarakat bersama pemda setempat untuk mampu mengorganisir diri dalam membangun 

kemitraan sinergis untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya dan 

mengembangkan lingkungan permukiman yang layak huni, nyaman, produktif dan berjati 

diri. 

Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 1



Kemiskinan 

di Perkotaan 

Dengan demikian, Pelaksanaan Program Replikasi P2KP di Bali akan dilaksanakan 

dengan penyempurnaan konsep secara khusus dengan menyesuaikan karakteristik sosial 

budaya masyarakat Bali, sehingga dapat disebut sebagai Program Replikasi P2KP Khusus 

Wilayah Bali. 

Sehubungan hal tersebut, perlu disusun petunjuk pelaksanaan Program P2KP Replikasi 

khusus Wilayah Bali yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik khas budaya 

masyarakat Bali serta kearifan nilai-nilai lokal, yang juga mengacu pada buku pedoman 

khusus Replikasi Program P2KP. 

1.2 Tujuan 

Tujuan Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan peran Pakraman dan pemerintah kota/kabupaten untuk mensinergikan 

nilai-nilai dan budaya lokal dengan pendekatan dan metodologi P2KP yang berbasis 

nilai-nilai universal kemanusiaan dan kemasyarakatan, dan menerapkannya untuk 

seluruh penduduk di wilayah Pakraman 

2. Memperkuat kapasitas Prakaman sebagai Motor Penggerak Masyarakat melalui 

penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan 

(PJM Pronangkis) Desa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat 

miskin di wilayahnya 

3. Mendorong pemerintah kota/kabupaten untuk menyiapkan program-program yang 

berorientasi kemiskinan (pro poor program) dengan berbasis pemberdayaan 

masyarakat dan membangun kemitraan serta kerjasama dengan masyarakat 

Pakraman dan kelompok peduli setempat.dalam rangka sinergi berbagai potensi 

sumber daya yang dimiliki masing-masing 

4. Meningkatkan akses bagi warga miskin terhadap pelayanan kebutuhan dasar dalam 

rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran 

MDGs. 

1.3 Hasil 

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali adalah 

sebagai berikut: 

1. Terlaksana program replikasi P2KP khusus Bali dengan memperkuat kelembagaan 

Pakraman, terbangun kemitraan dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah 

daerah dan kelompok peduli 

2. Terbangun Tim Pelaksana Program di bawah Pakraman yang transparan, aspiratif, dan 

akuntabel untuk melayani kebutuhan masyarakat serta mendorong tumbuh dan 

berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat 

3. Tersedia PJM Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program 

penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta 

kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang 

sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan. 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

1.4 Prinsip dan Pendekatan 

1.4.1. Prinsip 

Secara umum, sebagai program pemberdayaan masyarakat, maka prinsip dasar Program 

Replikasi P2KP khusus Bali adalah sama dengan P2KP regular yakni berbasis nilai 

universal yang sinergis dan harmonis dengan nilai-nilai lokal masyarakat setempat. Untuk 

itu Prinsip-prinsip pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali adalah sbb: 

1. ”Pemberdayaan Manusia Seutuhnya” untuk menumbuhkan perilaku kebersamaan, 

kepedulian, kerelawanan dan berpihak pada masyarakat miskin dengan dilandasi 

keikhlasan memberikan prioritas kepada warga yang lebih menderita, lebih miskin dan 

lebih parah kondisinya, sebagai perwujudan dari nilai-nilai universal sbb: 

a. Nilai-nilai luhur kemanusiaan (perilaku/moral), yakni jujur, ikhlas, peduli, serta dapat 

dipercaya 

b. Nilai-nilai kemasyarakatan (modal sosial), yakni kebersamaan, solidaritas sosial, 

gotong royong, kekeluargaan serta kesatuan dalam keragaman; 

c. Prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni pelestarian 

lingkungan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial (pendidikan, 

kesehatan, dll) yang adil intra dan inter generasi. 

2. Menghargai dan mensinergikan karakteristik khas dari lembaga, budaya dan nilai-nilai 

Lokal di wilayah Bali yang sesuai dengan nilai-nilai universal, yakni: 

a. Pasukadukaan: yang bermakna ’Saling memberi dan menerima dalam suka dan 

duka’ 

b. Tat Wam Asi: yang memiliki makna ’Senasib sepenanggungan dan kebersamaan 

dan kekeluargaan’ 

c. Medana Punia: yang bermakna ’Gotong royong dan kebersamaan’ 

d. Paras Paros: yang bermakna ’Tanpa pamrih, tulus dan ikhlas berbuat bagi sesama 

atau kerelawanan 

Dengan demikian nilai-nilai lokal masyarakat Bali pada prinsipnya sejalan serta 

harmonis dengan nilai-nilai universal kemanusiaan dan kemasyarakatan yang 

melandasi P2KP. Masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi ”Darma” yang sarat dengan 

“nilai kerelawanan, pengabdian dan kepedulian kepada sesama manusia, terutama 

pada kaum miskin dan yang lebih lemah”. 

Pelaksanaan Replikasi P2KP berbasis Pakraman, bukan kelurahan/desa 

administratif atau dinas, serta memfungsikan Bendesa Pakraman sebagai “BKM” 

dengan membentuk (atau memperkuat jika telah ada yang dibentuk oleh kegiatan 

CBD sebelumnya) Tim Pelaksana Program (TPP) di bawah Bendesa. 

3. Kesinambungan dan keberlanjutan upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan yang 

dilakukan atas prakarsa dan inisiatif pemda di Bali, maupun kegiatan CBD lainnya yang 

telah dilaksanakan di Bali. Lokasi sasaran adalah Pakraman yang sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan P2KP Pusat, dan diutamakan yang telah menjadi lokasi CBD 

sebelumnya dengan kinerja baik. 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

1.4.2 Pendekatan 

Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai dalam Program Replikasi P2KP Khusus Wilayah 

Bali, maka pendekatan yang akan dilakukan adalah: 

1. Pembelajaran dan pelembagaan pendekatan serta metodologi P2KP kepada 

masyarakat dan pemda untuk mewujudkan pola-pola pembangunan partisipatif yang 

berorientasi masyarakat miskin dan berkeadilan, melalui: 

a. Aktualisasi nilai-nilai universal yang menekankan proses pemberdayaan sejati 

(manusia-manusia-nya) yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan nilai-nilai 

lokal, dalam rangka mewujudkan Masyarakat Mandiri yang mampu melaksanakan 

penanggulangan kemiskinan dan pembangunan permukiman secara berkelanjutan 

b. Pembangunan bertumpu pada kelompok (CBD) melalui penguatan lembaga 

pelaksana kegiatan masyarakat (TPP) yang transparan dan akuntabel untuk 

mampu optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin di wilayahnya 

sesuai prinsip dan nilai P2KP 

c. Perencanaan Partisipatif dalam menyusun PJM-Pronangkis berorientasi pada 

peningkatan IPM-MDGs dengan pendekatan Tridaya (meliputi lingkungan, sosial, 

dan ekonomi) oleh Masyarakat Desa Adat agar upaya penanggulangan kemiskinan 

oleh masyarakat dapat dilakukan secara komprehensif. 

2. Penguatan peran dan kapasitas Pemda yang lebih mandiri dalam pelaksanaan replikasi 

P2KP khusus wilayah Bali, melalui: 

a. Revitalisasi dan Penguatan TKPK-D sehingga mampu menyusun SPK-D dan PJM 

Pronangkis kota melalui proses pengembangan KBP yang efektif 

b. Peningkatan kontribusi Pemda dalam pengembangan kapasitas (pelatihan dan 

lokakarya), bantuan teknis, biaya pendamping (Korkot, asisten korkot, Fasilitator, 

dll), serta Biaya Operasional 

3. Menyediakan stimulan BLM Replikasi P2KP khusus Bali secara transparan dalam 

APBD dalam rangka optimalisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mudah 

dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja, melalui: 

a. Pembangunan sarana/prasarana lingkungan 

b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial 

c. Pengembangan ekonomi lokal dengan prasyarat tertentu 

4. Memperkuat potensi keberlanjutan dan kemandirian program replikasi khusus Bali, 

melalui: 

a. Menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat melalui proses penyadaran 

kritis, partisipatif, pengelolaan hasil-hasilnya, dan lainnya. 

b. Pelembagaan pendekatan dan metodologi pembangunan bertumpu pada 

masyarakat pada pelaksanaan program-program Pemda selanjutnya 

c. Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan, 

penganggaran, dan pengembangan paska program untuk efektifitas perencanaan 

dan penganggaran yang lebih berorientasi pada masyarakat miskin dan 

berkeadilan. 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

1.5 Lokasi Sasaran dan Pembiayaan Program Replikasi P2KP di 

Bali 

Lokasi sasaran program Replikasi P2KP khusus Bali ditetapkan berdasarkan kriteria 


1. Kota/Kabupaten di Bali yang akan menjadi lokasi replikasi P2KP Khusus adalah 

Kota/Kabupaten yang MEMENUHI KRITERIA yang ditetapkan, sebagai berikut: 

a. Persentase kemiskinan minimal 10%. 

b. Telah membentuk TKPK-D dan menyusun SPK-D 

c. Bersedia mengalokasikan dana sharing BLM melalui APBD 

Bagi desa desa adat yang telah menjadi lokasi program CBD sebelumnya, dana 

yang telah dimanfaatkan dapat menjadi ’sharing’ program 

d. Bersedia mengalokasikan dana untuk pengadaan konsultan replikasi/daerah. 

2. Prakaman yang diusulkan pemda untuk menjadi lokasi sasaran Replikasi P2KP Khusus 

Bali adalah yang MEMENUHI KRITERIA yang ditetapkan P2KP Pusat sebagai berikut: 

a. Tingkat penduduk miskin minimal 10%; 

b. Memiliki PJP Kemiskinan sebagaimana disusun melalui program CBD 

c. Khusus Pakraman lokasi Program CBD Tingkat Pengembalian perguliran dana 

BLM minimal 80% 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

BAB II. POLA DAN MEKANISME PELAKSANAAN 

Pola pelaksanaan kegiatan Program Replikasi P2KP Khusus Bali secara umum mengacu 

kepada Pedoman Umum P2KP-3 dan Pedoman Replikasi P2KP serta pedoman-pedoman 

teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang telah ada dengan penyempurnaanpenyempurnaan 

yang mengarah pada peningkatan IPM-MDGs serta penyesuaian dengan 

nilai dan budaya lokal di Bali, seperti: 

1. Pedoman Teknis Pemetaan Sosial dan Sosialisasi Awal 

2. Pedoman Teknis Pendaftaran Relawan dan Pelaksanaan RKM 

3. Pedoman Teknis Pelaksanaan Refleksi Kemiskinan (RK) 

4. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kajian Pemetaan Swadaya (PS) 

5. Pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif PJM Pronangkis 

6. Pedoman Teknis Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

7. Pedoman Teknis Pendampingan Pencairan Dana BLM dan 

8. Pedoman Teknis, Petunjuk pelaksanaan serta SOP-SOP lainnya. 

2.1. Penerima Manfaat 

Penerima manfaat Program Replikasi P2KP khusus Bali adalah keluarga miskin yang 

diidentifikasi dan disepakati masyarakat sendiri dan ditetapkan bersama oleh Bendesa 

bersama pemerintah kelurahan/desa dan stakeholder setempat, melalui proses pemetaan 

swadaya berbasis IPM-MDGs. 

Dalam penetapan calon penerima manfaat program, masyarakat dan Bendesa serta 

perangkat kelurahan/desa harus berpedoman pada nilai-nilai universal, yakni tidak 

diskriminasi (pria atau wanita, tua atau muda, penduduk asli atau pendatang, dll), 

berpihak pada warga miskin, jujur, mengutamakan kepedulian dan lain-lainnya. 

2.2. Stimulan Bantuan Langsung Masyarakat Tridaya 

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) merupakan dana stimulan untuk mendorong 

masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran kritis ‘Tridaya’ agar mandiri 

dalam menanggulangi persoalan kemiskinan dan mampu meningkatkan IPM serta 

mempercepat pencapaian MDGs di wilayahnya. 

Penyediaan ‘Stimulan’ Dana BLM sebagai pelengkap dana penanggulangan kemiskinan 

yang dialokasikan Pemda maupun dana yang ada di masyarakat Pakraman untuk 

mendukung proses pembelajaran Tridaya secara proporsional. Dana BLM ini disalurkan 

langsung ke masyarakat melalui Tim Pelaksana Program (TPP) yang dibentuk masyarakat 

sendiri secara partisipatif di bawah Pakraman. 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

Tabel 1: Ketentuan Stimulan BLM Program Replikasi Khusus Wilayah Bali 

No Uraian Ketentuan 

Sharing Pemda / Dana 

CBD 

Sharing Dana BLM 

Replikasi P2KP 

1 Jumlah Alokasi 

Dana BLM tiap 

Pakraman 

Rp 75 juta sampai 

Rp 225 juta sesuai 

ketentuan 

Rp. 100.000.000 melalui 

APBD / sharing BLM CBD 

Rp. 75 .000.000 - Rp. 

125.000.000 (sesuai ketentuan) 

2 Tahapan 

Pencairan Dana 

BLM 

20% : 50% : 30% Sharing Pemda dicairkan 

terlebih dahulu sesuai 

tahapannya 

Sharing Dana CBD telah 

dicairkan terlebih dahulu 

Dana Replikasi P2KP dicairkan 

setelah dana Pemda dicairkan 

(sesuai tahapannya) 

3 Mekanisme 

Pencairan Dana 

BLM 

Sesuai Ketentuan 

dari alokasi dana yg 

dicairkan 

Sesuai Mekanisme 

Pencairan daerah/dana 

CBD 

Sesuai Pedoman P2KP/SE 

DPHLN Depkeu 

4 Pemanfaatan 

Dana BLM 

Aspek Tridaya 

sesuai kebutuhan 

Aspek Tridaya secara 

Proporsional sesuai 

prioritas pronangkis 

Lebih berorientasi pada 

kegiatan pinjaman bergulir 

(lokasi CBD) 

Aspek Tridaya sesuai prioritas 

pronangkis 

Lebih berorientasi untuk 

Kegiatan Kolektif/ kepentingan 

umum (non bergulir) dan 

kegiatan bergulir hanya dapat 

dengan syarat tertentu (lokasi 

CBD) 

5 Kriteria & 

Persyaratan 

Pencairan BLM 

• TPP telah 

terbentuk secara 

representatif / 

telah dilakukan 

review (lokasi 

CBD) 

• Memiliki PJM 

Pronangkis 

berorientasi IPM/ 

telah mereview 

PJP (lokasi 

CBD) 

• Mengacu pada 

prioritas dalam 

PJM Prongnakis/ 

Sesuai 

Perencanaan 

jangka Pendek 

(PJP), untuk 

lokasi CBD 

Sesuai dengan mekanisme 

pendanaan di Pemerintah 

Kota/Kabupaten 

Sesuai Pedoman P2KP/SE 

DPHLN Depkeu 

Tim Pelaksana Program (TPP) harus membuka rekening di Bank dengan 3 

speciment terdiri dari Bendesa dan 2 anggota TPP 

Dana BLM Replikasi P2KP digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang ada dalam 

PJM Pronangkis, yang dibuat berdasarkan pemetaan swadaya berorientasi peningkatan 

IPM-MDGs. 

Pencairan Dana BLM Replikasi ke rekening Tim Pelaksana Program (TPP) yang dibentuk 

Bendesa dilakukan secara bertahap, yakni Tahap I sebesar 20%, Tahap II sebesar 50% 

dan Tahap III sebesar 30% dari alokasi dana BLM setiap Pakraman sasaran, dengan 

syarat pencairan seperti pada tabel 2. 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

Tabel 2. Mekanisme Pencairan Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP 

Tahap Penyaluran 

Pra-syarat 

Tahap 1 : 20% • TPP terbentuk sesuai ketentuan P2KP 

• PJM Pronangkis yang disusun berorientasi pencapaian target IPM- 

MDGs, yang diverifikasi Koordinator Program Replikasi P2KP; 

• SPPB ditandatangani 

• Dana (BLM ) sharing Pemda/program CBD telah dicairkan 

Tahap 2 : 50% • Verifikasi Koordinator Khusus P2KP tentang kinerja, transparansi, 

akuntabilitas dan efesiensi pengelolaan dana BLM tahap 1 menunjukkan 

hasil memuaskan 

• 95% dana tahap I telah dimanfaatkan 

• Penerima manfaat langsung termasuk dalam daftar KK miskin (PS-2) 

• Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan untuk didanai 

BLM Tahap 2 telah diverifikasi oleh Fasilitator dan Koordinator Program 

Replikasi P2KP khusus Provinsi Bali 

• Proposal/usulan TPP untuk tahap 2 telah disetujui Koordinator Program 

Replikasi P2KP Khusus Bali 

• Dana (BLM) sharing Pemda/program CBD telah dicairkan 

Tahap 3 : 30% • Verifikasi dan sertifikasi Koordinator Khusus Replikasi terhadap 

pembukuan TPP dengan hasil baik 

• Verifikasi Koordinator Khusus terhadap kinerja transparansi dan 

akuntabilitas dana serta pelaksanaan kegiatan TPP/Masyarakat 

• Penerima manfaat langsung termasuk dalam daftar KK miskin (PS-2) 

• 95% dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan 

• Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan telah 

diverifikasi Fasilitator 

• Proposal kegiatan TPP untuk tahap 3 telah disetujui Koordinator Program 

Replikasi P2KP khusus Bali 

• Dana (BLM) sharing Pemda/program CBD telah dicairkan 

BLM Replikasi P2KP dapat dicairkan dalam waktu program replikasi ini berlangsung 

di wilayah masing-masing. 

Alokasi stimulan BLM Program Replikasi P2KP bervariasi antara Rp 75 juta hingga Rp 225 

juta, sesuai jumlah penduduk di Pakraman, seperti pada tabel 3 di bawah ini: 

Tabel 3. Distribusi Alokasi Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP Bali 

Kategori 

Ukuran Pakraman 

Kecil Sedang Besar 

Jumlah penduduk Pakraman < 3.000 jiwa 3.000 s/d 10.000 jiwa > 10.000 jiwa 

Jumlah Penduduk Miskin 

Jumlah Alokasi Dana Stimulan 

BLM Replikasi P2KP 

≥ 10 % dari jumlah total penduduk 

Rp 75 juta Rp 125 juta Rp 225 juta 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

2.3. Bantuan Pendampingan 

2.3.1. Pendampingan Peningkatan Peran dan Kapasitas Pemerintah 

Daerah 

Komponen ini merupakan bantuan teknik P2KP kepada pemerintah kota/ kabupaten di Bali 

yang melaksanakan replikasi P2KP. P2KP akan memfasilitasi dan mengendalikan 

fasilitator-fasilitator pendamping serta koordinator kota dan lainnya yang disediakan oleh 

Pemerintah daerah. 

Adapun ketentuan bantuan teknis P2KP adalah sebagai berikut: 

ASPEK PEMDA P2KP 

Pendampingan Pemda 

dalam Pemberdayaan 

Masyarakat berbasis 

nilai-nilai universal dan 

nilai-nilai lokal 

Penguatan TKPK-D 

dalam menyusun SPK-D 

dan Pronangkis Kota 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Seleksi & penugasan Korkot, Askorkot, 

Fasilitator sesuai ketentuan P2KP 

(mengacu pada pedoman khusus 

Replikasi P2KP, terlampir) 

Menyiapkan dana kegiatan sosialisasi, 

pelatihan dan coaching fasilitator 

Membiayai Honor Korkot, Askorkot, 

Fasilitator dan Fix cost yang 

dibutuhkan 

Menyiapkan dan Melaksanakan 

pelatihan dasar P2KP bagi masyarakat 

serta lokakarya orientasi P2KP tingkat 

kota/kabupaten 

Melaksanakan Komunitas Belajar 

Perkotaan (KBP) 

Menyiapkan dana operasional untuk 

KBP dan TKPKD dalam proses 

menyusun SPK-D & Pronangkis kota/ 

kabupaten 

Menyediakan Asmandat pemda 

Menyiapkan perangkat dan operator 

komputer utk keperluan SIM Replikasi 

P2KP 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Menempatkan konsultan provinsi 

Bali di bawah KMW P2KP 

Menyiapkan Pemandu dan Nara 

Sumber Pelatihan/coaching 

Fasilitator termasuk modulmodulnya 

Menyiapkan pedoman & sosialisasi 

kit untuk Fasilitator/Masyarakat 

Menyiapkan Pemandu dan Nara 

Sumber serta modul-modul untuk 

pelatihan dan lokakarya kota/kab 

Melakukan rapat koordinasi secara 

rutin dengan korkot dan pemda 

Menyiapkan pedoman dan SOP 

KBP serta SPK-D dan Pronangkis 

Kota/kabupaten 

Mendampingi kegiatan KBP & 

TKPK-D menyusun SPK-D & 

Pronangkis kota/kabupaten 

Menyiapkan Pedoman dan SOP 

SIM P2KP serta melatih operator 

SIM pemkot/kab terkait P2KP 

Secara rinci bentuk-bentuk bantuan pendampingan untuk pemerintah daerah, antara lain 

mencakup: 

• Pertemuan/musyawarah di tingkat pemerintah daerah dan kelompok peduli, baik 

bersifat rapat, diskusi tematik maupun sosialisasi 

• Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar 

• Penyediaan media-media sosialisasi 

• Kunjungan lapangan baik dalam rangka pendalaman pemahaman maupun penggalian 

aspirasi masyarakat 

• Pengorganisasian Monitoring, Fasilitasi, Supervisi dan Evaluasi bersama, dll. 

Titik berat pelaksanaan bantuan pendampingan komponen penguatan peran dan 

kapasitas pemerintah daerah adalah pembelajaran dan pelembagaan pendekatan 

serta metodologi P2KP dalam pembangunan di wilayahnya serta mendorong 

reformasi kebijakan, program dan penganggaran yang berorientasi pada 

masyarakat miskin dan berbasis pemberdayaan masyarakat. 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

2.3.2. Bantuan Pendampingan di Tingkat Masyarakat Pakraman 

Komponen ini pada dasarnya dukungan P2KP terhadap masyarakat di Bali untuk mampu 

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai yang harmonis 

dengan nilai-nilai lokal dalam rangka optimalisasi penanggulangan kemiskinan di 

wilayahnya. 

Bentuk dukungan P2KP pada komponen Bantuan Pendampingan Masyarakat ini adalah 

penyediaan Fasilitator yang disiapkan Pemda untuk mampu melaksanakan pemberdayaan 

masyarakat berbasis nilai-nilai universal yang harmonis dengan nilai-nilai lokal, melalui 

serangkaian kegiatan: 

• Membangun kesadaran kritis, dengan internalisasi harmonisasi nilai-nilai universal dan 


• Penguatan Tim Pelaksana Program (TPP), di bawah Bendesa 

• Penyusunan PJM Pronangkis berorientasi IPM-MDGs dengan reorientasi PJP 

Kemiskinan 

• Pembelajaran pelaksanaan kegiatan Tridaya 

• Penguatan kapasitas kemandirian masyarakat. 

Untuk itu, bentuk-bentuk bantuan pendampingan, antara lain mencakup: 

• Pertemuan-pertemuan/musyawarah di tingkat komunitas maupun pakraman, baik 

bersifat rapat maupun sosialisasi 

• Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar 

• Penyediaan media-media sosialisasi dan bimbingan pengembangan media-media 

warga 

• Pengawasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dll. 

Titik berat pelaksanaan bantuan pendampingan di tingkat masyarakat adalah 

membangun kesadaran kritis masyarakat, pelibatan sebanyak mungkin masyarakat 

termasuk kelompok perempuan, warga pendatang serta kelompok marjinal 

(kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses memadai, baik informasi, 

pengambilan keputusan, partisipasi, dan lainnya) dan reorientasi PJP kemiskinan 

menjadi PJM Pronangkis yang berorientasi pada peningkatan IPM-MDGs. 

2.4. Strategi Pelaksanaan Pendampingan 

Strategi pelaksanaan pendampingan Program Replikasi P2KP khusus Bali terdiri dari 

serangkaian kegiatan di berbagai tataran: pusat, daerah dan masyarakat, yang dapat 

bersifat urutan, bersamaan (paralel), atau menerus seperti antara lain pemantauan dan 

pendampingan. Di samping itu kelompok kegiatan tersebut dapat juga dipilah menjadi 

tahap persiapan (tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan lapangan) dan tahap 

pelaksanaan. 

2.4.1. Pelaksanaan Pendampingan di Tingkat Masyarakat 

Pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali pada tahap awal dimulai dengan 

serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses pemberdayaan dan pengembangan 

masyarakat (Community Empowerment), khususnya dalam pembelajaran masyarakat 

pakraman melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis nilai-nilai 

universal dan nilai-nilai lokal. 

Siklus kegiatan untuk pelaksanaan tahap ini diperkirakan berlangsung selama sekitar 18 

bulan, dimana sekitar 6 bulan diantaranya dipergunakan untuk proses penyiapan 

pembelajaran masyarakat dan selama 12 bulan berikutnya untuk pelaksanaan kegiatan 

memanfaatkan berbagai sumber dana yang ada, termasuk pemanfaatan BLM Replikasi 

P2KP, pembelajaran transparansi & akuntabilitas pemanfaatan BLM dan review partisipatif. 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh oleh 

para pelaku Replikasi Program P2KP khusus Bali dalam pelaksanaan kegiatan 

pengembangan masyarakat, adalah mempunyai tiga prinsip, yakni (1) Prinsip Membangun 

Dari Dalam (2) Prinsip Kerelawanan, dan (3) Prinsip Pertumbuhan Alamiah. 

Siklus dasar P2KP dan diagram alir proses pendampingan masyarakat untuk Program 

Replikasi P2KP khusus BALI, dapat dilihat di bawah ini: 

Gambar 1: Siklus Dasar P2KP 

Pemetaan Sosial 

dan Sosialisasi 

Awal 

Review, Refleksi 

Proses dan 

pencapaian 

pronangkis 

Rembug 

Kesiapan Masy 

dan penyiapan 

relawan 

FGD RK & 

KEBERSAMAAN 

Pemetaan 

Swadaya 

Pembangunan 

Kelembagaan/ 

Pembentukan 

TPP 

Membangun 

KSM 

PERENCANAAN PARTISIPATIF 

(Menyusun PJM PRONANGKIS & 

Renta Pronangkis 

Berorientasi IPM/MDGs) 

Koordinasi dan sinergi dengan 

perencanaan daerah 

Mengelola BLM 





Kemiskinan 

di Perkotaan 

Gambar 2: Diagram Alir Program Replikasi P2KP Khusus Bali Di Tingkat Masyarakat 

• Review Data KK miskin 

• Identifikasi dan pencacahan 

KK miskin 

• Kajian permasalahan, potensi 

sumber daya dan kebutuhan 

• Kajian kelembagaan 

• Pemetaan : sebaran KK 

miskin, kondisi lingkungan, 

sosial dan ekonomi 

Pemetaan Swadaya-IPM 

+ 4 minggu 

Rembug/Musyawarah 

Kesiapan Masyarakat & 

Pendaftaran Relawan 

+ 2 minggu 

FGD Refleksi 

Kemiskinan 

Dan FGD Kebersamaan 

+ 4 minggu 

• Penggalian akar 

persoalan kemiskinan 

• Kriteria kemiskinan 

• Harapan 

penanggulangan 

kemiskinan 

• Kesadaran Kritis 

harmonisasi nilai 

universal dan nilai lokal 

Pembentukan TPP di 

Bawah Bendesa 

+ 4 minggu 

• FGD Kelembagaan lokal 

dan Kepemimpinan 

• Evaluasi Kinerja TPP 

CBD oleh Masyarakat, 

Bendesa & perangkat 

(bagi desa adat lokasi 

CBD BUIP/PEMDA) 

• Pembentukan TPP 

Lingkungan, TPP Sosial 

dan TPP Ekonomi 

revitalisasi TPP ekonomi 

bagi lokasi CBD 

BUIP/APBD) 

Perencanaan 

Partisipatif menyusun 

PJM Pronangkis 

berorientasi 

Peningkatan IPM-MDGs 

+ 4 minggu 

• Review PJP Kemiskinan bagi 

lokasi/desa adat lokasi CBD 

BUIP/APBD 

• Perumusan harapan kelurahan/desa 

• Analisis persoalan, potensi dan 

kebutuhan berbasis data PS 

• PriorItas program 

• Rencana program 3 tahun dan 1 tahun 

• Uji Publik dan Penetapan PJM 

pronangkis 

Koordinasi Rencana PJM 

Pronangkis dgn Rencana 

kelrhn/desa berbasis 

Kinerja IPM-MDGsMDGs 

Pengajuan dan 

administrasi pencairan 

dana BLM Replikasi 

(+ 2 minggu) 

+ 2 minggu 

• Sosialisasi ke seluruh 

stakeholder kel/desa 

• Penyepakatan integrasi PJM 

Pronangkis sbg Program 

Kelurahan/Desa 

• Matriks Klasifikasi Kontribusi 

Sumber Daya Masyarakat, 

Pemerintah, & Channeling Prgrm 

• Marketing Sosial PJM Pronangkis 

Pencairan dana BLM 

Replikasi dan 

Pembentukan KSM/ 

Panitia 

Pemetaan sosial, 

Penggalian Nilai-Nilai Lokal 

dan Sosialisasi Awal 

(+ 2 minggu) 

) 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

+ Mulai Bulan ke-6 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

Adapun Ketentuan-ketentuan pada setiap pelaksanaan kegiatan pendampingan di tingkat 

masyarakat dalam pelaksanaan Replikasi Program P2KP khusus Bali adalah sbb: 

NO KEGIATAN KETENTUAN KHUSUS REPLIKASI P2KP BALI 

1 SOSIALISASI 

AWAL, RKM DAN 

RELAWAN 

2 REFLEKSI 

KEMISKINAN 

DAN 

KEBERSAMAAN 

3 PEMETAAN 

SWADAYA (PS) 

OLEH TIM PS 

4 PEMBENTUKAN 

DAN/ATAU 

MEMFUNGSIKAN 

TPP- 

LINGKUNGAN, 

TPP-SOSIAL DAN 

TPP-EKONOMI 

5 PJM 

PRONANGKIS 

• Sosialisasi awal dihadiri seluruh komponen penduduk, termasuk pendatang. 

Dilakukan Sosialisasi khusus pada kelompok wanita dan kelompok pendatang 

• RKM harus dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat, baik pria atau wanita, 

pribumi atau pendatang, bendesa, perangkat desa/lurah dan perangkat pakraman, 

• Relawan-relawan terdaftar diutamakan wanita dan pemuda, dengan sepertiga 

diantaranya merupakan wanita dan penduduk pendatang 

• Relawan-relawan terlatih sepertiganya adalah wanita dan penduduk pendatang 

• Refleksi kemiskinan (RK) dan Kebersamaan dihadiri seluruh komponen penduduk, 

termasuk pendatang. Dilakukan refleksi khusus dengan kelompok wanita dan 

pendatang 

• RK dan Kebersamaan tingkat pakraman harus dihadiri oleh seluruh komponen 

masyarakat, baik pria atau wanita, penduduk asli atau pendatang, perangkat 

desa/lurah atau perangkat pakraman, dll, 

• Hasil RK tingkat pakraman ditandatangani oleh relawan, perangkat kelurahan/desa, 

perangkat pakraman, wanita dan penduduk pendatang 

• Tim PS terdiri dari relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita 

dan penduduk pendatang 

• Pelaksanaan PS melibatkan seluruh komponen penduduk, termasuk pendatang dan 

wanita. Dilakukan Diskusi khusus PS dengan kelompok wanita & pendatang 

• Rembug PS tingkat pakraman harus dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat, 

baik pria atau wanita, pribumi atau pendatang, perangkat desa/lurah atau perangkat 

pakraman 

• Hasil PS tingkat Pakraman ditandatangani oleh relawan, perangkat kelurahan/desa, 

perangkat pakraman, wanita dan penduduk pendatang 

• Perangkat Pakraman bersama relawan dan perangkat kelurahan/desa, serta 

wanita dan penduduk pendatang mengevaluasi kinerja Tim Pengelola Program 

(khusus untuk lokasi CBD BUIP/APBD) 

• Penjaringan utusan/calon anggota TPP berbasis kriteria 

• Pembentukan TPP bidang Ekonomi, Lingkungan dan Sosial 

• Berita Acara pembentukan TPP-TPP dan hasil-hasil rapat ditandatangani oleh 

relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita, penduduk 

pendatang dan Fasilitator 

• Tim PJM terdiri atas relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, 

wanita dan penduduk pendatang 

• Tim PJM mengkuti pelatihan perencanaan partisipatif 

• Penyusunan PJM Pronangkis berbasis IPM diawali dengan review PJP Kemiskinan 

yang telah ada dari hasil program CBD (jika pakraman menjadi lokasi CBD 

sebelumnya) 

• Penyusunan PJM melibatkan seluruh komponen penduduk, termasuk pendatang 

dan wanita. Dilakukan Diskusi khusus PJM dgn kelompok wanita & pendatang 

• Rembug PJM tingkat pakraman harus dihadiri oleh perangkat desa/lurah, perangkat 

pakraman, relawan, wanita dan pendatang 

• Hasil PJM tingkat Pakraman ditandatangani oleh Bendesa dan diketahui oleh 

relawan, perangkat kelurahan/desa, wanita dan pendatang 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

6 BLM TRIDAYA • Usulan kegiatan prasarana, sosial, dan ekonomi mencantumkan penerima manfaat 

yang melibatkan wanita dan pendatang 

• Dokumen-dokumen pencairan BLM yang diajukan Pakraman harus ditandatangani 

juga oleh relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita dan 

penduduk pendatang 

• Laporan pengelolaan dana BLM Tridaya secara rutin disampaikan ke PJOK, 

fasilitator, perangkat desa/kelurahan, perangkat pakraman, dan masyarakat 

pakraman secara transparan 

• Pemanfaatan dana BLM Tridaya oleh Pakraman melalui TPP-TPP, minimal 

sepertiganya harus disalurkan kepada kelompok wanita dan pendatang 

7 KSM DAN 

PANITIA 

• Pembentukan KSM hanya dapat dilegitimasi Bendesa apabila berita acara 

pembentukan ditandatangani oleh fasilitator, relawan, dan kelompok wanita serta 


• Anggota-anggota KSM atau Panitia, sepertiganya terdiri dari wanita dan penduduk 

pendatang 

2.4.2. Pendampingan di Tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten 

Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh oleh 

para pelaku replikasi P2KP dalam pelaksanaan kegiatan penguatan peran dan kapasitas 

Pemerintah daerah, antara lain adalah: (1) Membangun Forum Stakeholder (Pemangku 

kepentingan) tingkat Kota/Kabupaten, (2) Pelembagaan KBP, serta (3) Pelembagaan 

pendekatan dan metodologi penangulangan kemiskinan berbasis masyarakat, agar 

Pemda mampu mandiri melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 

wilayah yang berorientasi dan berpihak pada masyarakat miskin, baik perencanaan, 

penganggaran, kebijakan, program dan penganggaran dengan sumber dana APBD. 

Untuk itu, tahapan kegiatan di tingkat pemerintah daerah mencakup serangkaian 

kegiatan yang berorientasi pada siklus penguatan perangkat pemda melalui pelatihan 

dasar dan lokakarya, pengembangan KBP, revitalisasi TKPKD, reorientasi penyusunan 

SPKD dan PJM Pronangkis Kota berorientasi peningkatan IPM-MDGs, serta 

pelaksanaan PAKET dan Channeling Program, termasuk upaya dalam rangka integrasi 

program masyarakat dengan program pembangunan kota/kabupaten melalui proses 

perencanaan dan pemrograman yang ada. 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

Gambar 3. Tahapan Kegiatan Program Replikasi P2KP khusus BALI Tingkat 


Channeling Program 

dari berbagai 

Review Program dan 

Penganggaran 

Pemkot/kab yg 

berpihak pada 

masy.miskin 

Silaturahmi sosial ke 

RE Walikota/Bupati & 

Lobby-lobby Kelompok 

Strategis 

(DPRD, Dinas, Klpk 

Peduli, dll) 

Pelatihan Dasar 

TKPKD/ TKPP & PJOK 

Lokakarya Orientasi 

P2KP Tkt.Kota/kab 

Proses belajar Dari Lapangan 

KBP (Pembelajaran 

Lapangan Tematik): 

• Kunjungan lapang 

• Diskusi Refleksi 

• VCD-VCD 

• Lokakarya 

Membangun 

Relawan 

Kota/Kab 

Analisis Sosial 

Kemiskinan Kota 

Serangkaian FGD 

Refleksi 


Serangkaian 

Rembug Kota 

untuk Pemetaan 


secara Partisipatif 

Penguatan 

Kelembagaan 

dan 

Reorientasi 

KPK-Kota/kab 

Lokakarya Orientasi 

P2KP Tkt.Kecamatan 

Sosialisasi Tkt 


Penyusunan 

/review 

Dokumen 

SPK-Kota/Kab. 

Keterangan : 

Urutan Kegiatan dalam Siklus 

Hubungan Keterkaitan 

Penyusunan Program 

Kemiskinan Kota/Kab. yg 

berpihak pada masy.miskin dan 

berbasis PJM Pronangkis- 

IPM/MDGs 

(melibatkan forum kecamatan yg 

beranggotakan desa adat dan 

dinas) 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

BAB III. ORGANISASI PELAKSANAAN 

3.1. Struktur Organisasi dan Tata Peran dalam Pelaksanaan 

Program Replikasi P2KP khusus BALI 

Struktur organisasi untuk pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI adalah 

sama dengan struktur organisasi P2KP secara keseluruhan, dengan beberapa 

penambahan struktur dan personil yang dibutuhkan. Untuk menetapkan Kota/Kabupaten 

sebagai pelaksana/penerima Program Replikasi P2KP khusus BALI dibentuk Tim Penilai 

Inter Departemen di tingkat pusat. Hal ini sesuai/mengacu pada pedoman khusus 

replikasi P2KP. 

Di tingkat kota/Kabupaten, Pemkot/kabupaten membentuk Tim Pelaksana Replikasi yang 

terdiri dari unsur Pemerintah, Swasta dan kelompok/lembaga peduli, yang dalam 

pelaksanaan tugasnya akan berkoordinasi sehari-hari dengan badan/dinas yang 

membawahi program replikasi P2KP khusus BALI. Pemerintah Daerah juga mengangkat 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tingkat Kota/Kabupaten. Secara lengkap dapat dilihat 

dalam gambar dibawah ini: 

Gambar 4. Struktur Organisasi Pelaksana Program Replikasi P2KP khusus BALI 

Pusat 

DEPARTEMEN PU 

Dirjen Cipta Karya 

Direktur Penataan 

Bangunan dan Lingkungan 

Tim Teknis Penilai 

Replikasi Inter 

Departemen 

R & D dan 

Program Manager 

SNVT 


KE 

Kepala PMU 


KMP 

Provinsi 

KMW 

SNVT PBL Prop 

Bappeda Provinsi 

Kepala Dinas PU/ 

Perumahan/Kimpraswil 

Provinsi 

Tim Koordinasi 

P2KP Provinsi 

Kabupaten 

PPK P2KP 

Bappeda Kota/Kab. 

Kepala Dinas PU/ 

Perumahan/Kimpraswil 

Kota/Kab. 

Tim Koordinasi P2KP 

Kota/Kab. / Tim 

Pelaksana Replikasi 

Koord.Kota/Kab 

Kecamatan 

PJOK Kec 

CAMAT 

Forum 

Kecamatan 

Tim Fasilitator 5 org utk 7 Kel/Desa 

DESA ADAT 

Relawan TPP 

Kelurahan 

MASYARAKAT DESA ADAT (KSM/PANITIA) 

Garis pengendalian 

Garis fasilitasi 

Garis koordinasi 

Garis pelaporan 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

Sedangkan pembagian peran, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Program 

Replikasi P2KP khusus BALI secara umum adalah : 

3.1.1. Pemerintah 

Peran aktif pemerintah yang diharapkan dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP 

khusus Bali adalah: (a) menumbuhkan iklim untuk mendukung upaya pemberdayaan 

masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan (b) ‘melembagakan’ mekanisme yang 

menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah 

dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

i. Pemerintah Pusat 

Lembaga penyelenggara (executing agency) proyek P2KP di tingkat nasional adalah 

Departemen Pekerjaan Umum (PU), yang untuk kelancaran tugas membentuk Satuan 

Kerja Non Vertikal (SNVT) P2KP tingkat pusat dan provinsi. 

Secara khusus peran pemerintah pusat (P2KP pusat) dalam pelaksanaan Program 

Replikasi P2KP khusus BALI adalah (a) memfasilitasi peningkatan kapasitas 

pemprov/kota/kabupaten dan pengendalian Konsultan Replikasi (b) Melaksanakan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program (c) mengalokasikan stimulan dana BLM 

Replikasi. 

Departemen Pekerjaan Umum, dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus 

BALI melibatkan seluruh interdepartemen dengan membentuk Tim Penilai PAKET & 

Replikasi Interdepartemen yang terdiri atas Bappenas, Depdagri dan Departemen PU. 

a. Tim Penilai Usulan PAKET dan Replikasi Program P2KP 

Tim penilai dibentuk untuk menilai usulan kegiatan PAKET dan Replikasi Program 

P2KP oleh Pemerintah Provinsi/Kota/Kab. Tugas dan tanggungjawab Tim penilai 

adalah sbb: 

• Menyusun instrumen yang akan digunakan dalam verifikasi lapangan 

• Melakukan verifikasi di lapangan untuk melihat kesesuaian kondisi yang ada 

dengan persyaratan dan ketentuan pelaksanaan PAKET dan Replikasi 

Program P2KP 

• Membuat berita acara verifikasi lapangan 

• Menyusun rekomendasi hasil penilaian terhadap usulan kegiatan PAKET dan 

Replikasi Program P2KP dan bentuk kerjasama yang diperlukan 

• Melaporkan proses dan hasil penilaian kepada Direktur Jendral Cipta Karya 

yang akan digunakan sebagai dasar penetapan oleh Direktur Jendral Cipta 

Karya, yang selanjutnya sebagai dasar pembuatan Nota Kesepahaman (MOU) 

antara Direktur Jendral Cipta Karya dengan Bupati/Walikota yang bersangkutan. 

b. Kepala SNVT Penanggulangan Kemiskinan Departemen PU 

Kepala SNVT Penanggulangan Kemiskinan Departemen PU berkedudukan di 

pusat, berperan sebagai penanggungjawab umum pelaksanaan P2KP dengan 

tugas pokok sebagai berikut: 

• Menjamin kelancaran pelaksanaan teknis proyek P2KP 

• Menetapkan jumlah dan nama kelurahan sasaran 

• Menyiapkan Pedoman-pedoman pelaksanaan P2KP 

• Mengarahkan, memantau, dan minilai kinerja konsultan pelaksana 

• Melaksanakan sosialisasi secara nasional. 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

c. Pejabat Pembuat Komitment P2KP 

Pejabat Pembuat Komitmen P2KP adalah penyelenggara dan sekaligus mewakili 

Departemen PU sebagai instansi pelaksana dan bertindak atas nama proyek di 

tingkat pusat, dengan tugas pokok sbb: 

• Menjamin kelancaran administrasi proyek P2KP 

• Menetapkan Kerangka Acuan Kerja Konsultan Pelaksana 

• Menyiapkan Dokumen pelaksanaan P2KP 

• Memantau, dan minilai kinerja konsultan pelaksana 

• Melakukan proses pengadaan dan pembayaran konsultan pelaksana. 

ii. Di Tingkat Provinsi 

Pemerintah Provinsi berperan memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran 

pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI di wilayah kerjanya. 

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

• Melakukan sosialisasi Program Replikasi P2KP ke instansi pemerintah di tingkat 

provinsi dan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bali 

• Memfasilitasi koordinasi pelaksanaan Program Replikasi P2KP di wilayah Bali 

• Memantau pelaksanaan Program Replikasi P2KP dan menerima laporan 

tahunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota 

• Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menumbuhkembangkan pola 

pembangunan partisipatif dengan cara membangun sinergi dan memadukan 

program yang disusun masyarakat dengan program pembangunan pemerintah 

dan tercermin dalam APBD Kabupaten/Kota 

• Memperkuat peran dan fungsi TKPKD Provinsi dalam merumuskan Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi, dan TKPKD sebagai pusat 

pembelajaran pengkajian masalah-masalah kemiskinan di wilayahnya 

berdasarkan masukan-masukan dan aspirasi masyarakat, untuk disampaikan 

kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan pengambilan kebijakan serta 

program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan provinsi Bali 

• Mendorong keberlanjutan pelaksanaan Program Replikasi P2KP di wilayah 

provinsi Bali. 

iii. Di Tingkat Kota/Kabupaten 

a. Pemerintah Kabupaten/Kota 

Perangkat pemerintah daerah akan beralih peran dari pelaksana menjadi 

pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan 

selalu beorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan 

prakarsa masyarakat. Secara khusus perangkat pemerintah berperan sebagai 

katalis pembangunan dalam rangka mendorong terjadinya proses transformasi 

dan bukan transplantasi. 

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Replikasi P2KP di tingkat 

kota/kabupaten, Pemerintah Kota/Kabupaten berperan menjamin kelancaran 

pelaksanaan Program Replikasi P2KP di wilayahnya, yang untuk kelancaran 

tugasnya dapat menunjuk Tim Pelaksana Replikasi, melalui Surat Keputusan 

Walikota/Bupati. Secara umum pemerintah kota/kabupaten melaksanakan 

tugas-tugas secara umum sebagai berikut: 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

• Memverifikasi data calon lokasi sasaran serta menyampaikan hasilnya 

sebagai dasar pengajuan usulan lokasi sasaran Program Replikasi P2KP 

khusus BALI kepada Pemerintah Pusat 

• Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen di tingkat kota/Kabupaten dan 

PJOK di tingkat kecamatan untuk membantu adminsitrasi pencairan dana 

BLM Replikasi 

• Mendukung koordinasi dan kerjasama antar para pelaksana Program 

Replikasi P2KP khusus BALI, baik Tim Pelaksana Replikasi dari instansi 

pemerintah, konsultan daerah (Replikasi) maupun masyarakat 

• Mengalokasikan BOP secara tepat waktu dan tepat kebutuhan, maupun 

biaya-biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan Program Replikasi P2KP 

khusus BALI yang tidak disediakan oleh APBN, APBD Provinsi, dan 

pinjaman Bank Dunia 

• Mensosialisasikan Program Replikasi P2KP khusus BALI kepada instansi 

pemerintah di tingkat kota/kabupaten termasuk kecamatan, kelurahan/desa 

dinas maupun pakraman di wilayahnya 

• Memadukan kebutuhan, rencana, dan program penanggulangan kemiskinan 

masyarakat (PJM Pronangkis) melalui penetapan kebijakan program 

pemerintah kota/kabupaten, khususnya yang dibiayai APBD 


• Memfasilitasi pelatihan/lokakarya untuk Pelaksanaan Program Replikasi 

P2KP khusus BALI 

• Melakukan KBP, memfungsikan TKPK-D agar menyusun SPK-D & 

Pronangkis Kota secara partisipatif dan berpihak pada masyarakat miskin 

d. Medorong partisipasi masyarakat dan bersinergi dengan kelompok peduli 

dalam penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada PJM Pronangkis 

• Melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan pelaksanaan 

Program Replikasi P2KP Khusus BALI serta menerima serta mengevaluasi 

laporan kegiatan Tim Pelaksana Replikasi dan PJOK Replikasi tingkat 

kecamatan. 

b. PJOK Replikasi di tingkat Kecamatan 

Sebagai pelaksana proyek P2KP di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab 

atas aspek administrasi dan substansi pelaksanaan proyek di dalam wilayah 

kerjanya. PJOK diangkat oleh Bupati/Walikota dari perangkat Kecamatan 

terkait, dengan tugas sebagai berikut: 

• Memantau proses pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya sesuai dengan 

pentahapan yang sudah ditentukan 

• Menyiapkan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Replikasi 

• Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (berdasarkan SPPB yang telah 

ditandatangani) kepada SNVT Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti dengan 

pencairan dana BLM Replikasi sesuai alokasi yang ditetapkan 

• Melaksanakan pengadministrasian proyek yang meliputi: menandatangani 

SPPB, memproses SPP ke KPPN dll 

• Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas untuk diserahkan kepada 

bupati/walikota sebelum tanggal 15 setiap bulan, dan tembusan kepada 

Camat sebagai laporan 

• Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan 

menyerahkannya kepada bupati/walikota paling lambat satu bulan setelah 

masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK antar 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

waktu, maka PJOK sebelumnya harus menyerahkan laporan kepada PJOK 

penggantinya. Laporan pertanggung-jawaban PJOK memuat pelaksanaan 

tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi 

dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK 

• Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan P2KP dengan konsultan 

replikasi dan atau Tim Fasilitator serta bersama-sama menangani 

penyelesaian persoalan/konflik dan pengaduan mengenai pelaksanaan 

Program Replikasi P2KP khusus BALI di wilayah kerjanya 

• Melakukan pemeriksaan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada 

Bendesa/TPP maupun KSM/Panitia dan masyarakat agar sesuai dengan 

usulan yang diajukan. 

c. Bendesa 

Secara umum peran utama Bendesa adalah memberikan dukungan dan jaminan 

agar pelaksanaan Program Replikasi P2KP di pakraman dapat berjalan dengan 

lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai dengan baik. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Bendesa dalam 

pelaksanaan Program Replikasi P2KP adalah sbb: 

• Membantu sosialisasi awal Program Replikasi P2KP ke seluruh masyarakat 

pakraman 

• Memfasilitasi proses pemahaman masyarakat mengenai Program Replikasi 

P2KP khusus BALI 

• Memfasilitasi pendaftaran dan pengusulan relawan-relawan masyarakat 

secara demokratis, transparan dan akuntabel 

• Memfasilitasi penyelenggaraan FGD, rembug warga atau jenis pertemuan 

lainnya yang melibatkan perangkat bendesa, masyarakat, kelompok wanita, 

warga miskin, penduduk pendatang dan relawan masyarakat dalam upaya 

penyebarluasan informasi maupun pelaksanaan tahapan kegiatan Replikasi 

Program P2KP 

• Memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat warga dan pembentukan 

lembaga masyarakat di pakraman (Bentuk-bentuk dukungan disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuan P2KP) 

• Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan 

penanggulangan kemiskinan termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai 

pihak berkepentingan 

• Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya dalam rangka pemetaan 

kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara 

swadaya oleh masyarakat 

• Memfasilitasi review kinerja TPK CBD dan PJP (bagi pakraman yang telah 

melaksanakan CBD sebelumnya) 

• Memfasilitasi penyusunan PJM Pronangkis dan program tahunan oleh 

masyarakat 

• Mendorong tumbuh-berkembangnya proses pembangunan partisipatif di 

wilayah pakraman 

• Memfasilitasi TPP dan masyarakat agar mampu mencapai kinerja Mandiri 

• Memfasilitasi upaya-upaya untuk menggalang kepedulian, dukungan serta 

kontribusi potensi sumber daya yang ada (baik keahlian, pengetahuan, dana, 

maupun informasi, dan lain-lain) di wilayah pakraman 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

• Berkoordinasi dengan fasilitator, relawan masyarakat untuk memfasilitasi 

penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang 

muncul dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP 

• Memfasilitasi keberlanjutan Program Replikasi P2KP di wilayah pakraman 

dengan mendukung TPP guna menggerakan Komunitas Belajar Kelurahan 

(KBK), yang beranggotakan relawan-relawan setempat. 

d. Peran Masyarakat Pakraman: 

a. Berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan TPP dan penyusunan PJM 

Pronangkis 

b. Berpartisipasi aktif dalam review kinerja TPK CBD dan revitalisasi PJP 

menjadi PJM Pronangkis 

c. Melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan 

bersinergi dengan pihak Pemda dan Kelompok Peduli setempat 

d. Melaksanakan Kegiatan Program Replikasi P2KP khusus BALI sesuai 

Ketentuan P2KP. 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

3.1.2. Konsultan 

i. Konsultan Manajemen Pusat (KMP) 

KMP dipersiapkan oleh P2KP Pusat untuk mendukung upaya penguatan kapasitas 

kemandirian Koordinator Kota/Kabupaten (konsultan replikasi) dan 

Pemkot/Kabupaten di dalam pelaksanaan replikasi program P2KP, sehingga pada 

akhirnya dengan dukungan penguatan kapasitas tersebut tujuan yang diharapkan dari 

Program Replikasi P2KP Khusus BALI berhasil dicapai. KMP adalah konsultan P2KP 

di tingkat Pusat. Tugas dan kewajiban dari konsultan tersebut adalah sbb: 

• Menyusun dan menyiapkan seluruh pedoman-pedoman yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan Program replikasi P2KP khusus BALI 

• Melakukan diseminasi/pelatihan/coaching kepada Koordinator Provinsi, 

Pemkot/Kab dan konsultan replikasi yang terkait dengan pedoman-pedoman 

Program replikasi P2KP khusus BALI 

• Mengendalikan KMW (Koordinator Provinsi) untuk menjamin pengendalian 

kepada Korkot/Korkab (konsultan replikasi) terhadap kualitas substansi 

• Melakukan monitoring dan supervisi pada pelaksanaan siklus Program Replikasi 

P2KP khusus BALI di tingkat masyarakat maupun di tingkat Kota/Kabupaten 

• Membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas konsultan kepada kepala 

SNVT secara berkala. 

ii. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) 

KMW dipersiapkan oleh P2KP Pusat untuk mendukung upaya penguatan kapasitas 

pelaksana-pelaksana atau Korkot/kab (konsultan replikasi) dan Pemkot/Kabupaten di 

dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI. KMW P2KP ini wilayah 

kerjanya mencakup wilayah Bali. 

Tugas dan kewajiban dari KMW adalah sbb: 

• Mengendalikan Korkot/kab (konsultan replikasi) dan membentu pemda dalam 

pelaksanaan fasilitasi Program Replikasi P2KP 

• Melakukan fasilitasi dan bantuan teknis kepada Korkot/kab (konsultan replikasi) 

dan Pemkot/Kab sebagai pelaksana Program Replikasi P2KP 

• Melakukan penguatan kapasitas Korkot/kab (konsultan replikasi) dan pemda 

dalam rangka optimalisasi pendampingan pelaksanaan Program Replikasi P2KP 

khusus BALI di wilayahnya 

• Melakukan monitoring dan supervisi pada pelaksanaan siklus replikasi di tingkat 

masyarakat maupun di tingkat Kota/Kabupaten untuk menjamin kualitas 

pelaksanaan program dan kinerja korkot/kab 

• Membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas KMW kepada KMP secara 

berkala. 

iii. Koordinator Kota/Kabupaten (Konsultan Replikasi) 

Tugas Koordinator Kota/Kabupaten (Konsultan Replikasi) adalah sebagai pelaksana 

proyek di tingkat kota/kabupaten masing-masing dan sebagai pemberdaya pelaku 

P2KP di daerah. Untuk itu, Korkot/kab (konsultan replikasi) akan melakukan 

persiapan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan 

pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI di 

wilayahnya. Dalam melaksanakan tugasnya konsultan replikasi bertanggungjawab 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

langsung dan berada di bawah koordinasi serta kendali Pemkot/kab di wilayahnya 

serta KMW. 

Konsultan replikasi setidaknya terdiri dari satu koordinator kota/kabupaten, yang 

dibantu asisten di bidang prasarana, manajemen keuangan dan manajemen data. 

Untuk pendampingan di tingkat masyarakat pakraman akan difasilitasi oleh Tim 

Fasilitator dengan komposisi satu Tim Fasilitator terdiri dari 1 (satu) Senior Fasilitator 

dan 4 (empat) Fasilitator yang akan memfasilitasi 7 (tujuh) pakraman. 

Peran Korkot/kab (konsultan replikasi) beserta jajarannya secara terinci adalah: 

• Sebagai pelaksana lapangan Program Replikasi P2KP khusus BALI di wilayah 

kerja masing-masing 

• Menjamin realisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat melalui 

manajemen dan fasilitasi yang benar kepada Tim fasilitator 

• Menjamin visi, misi, tujuan, strategi, sasaran dan pendekatan P2KP dapat 

dilaksanakan secara konsisten sesuai Pedoman P2KP 

• Mengkondisikan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat serta kekuatankekuatan 

sosial yang ada, termasuk di dalamnya perangkat pemerintah 

kota/kabupaten, agar memahami esensi dan substansi P2KP, sehingga dapat 

memberikan dukungan maupun kontrol yang memadai 

• Mendorong keterlibatan berbagai pihak, khususnya relawan-relawan kemiskinan. 

di tingkat kelurahan, dalam ‘pembelajaran bersama’ penanggulangan kemiskinan, 

melalui pelembagaan Komunitas Belajar (KB) 

• Mendorong dan mengembangkan terbentuknya kelompok independen yang 

berfungsi sebagai kontrol sosial bagi replikasi program P2KP khususnya dan 

proyek-proyek lainnya yang disponsori pemerintah pada umumnya 

• Menumbuhkembangkan dan melembagakan kembali nilai-nilai dan prinsip P2KP, 

sebagai bagian organik proses pembangunan lokal, khususnya dalam 

penanggulangan kemiskinan 

• Mendorong masyarakat untuk mampu mengakses berbagai peluang program 

• Melakukan upaya-upaya pada phase terminasi (minimal 6 bulan sebelum phase 

pendampingan berakhir) untuk menjamin kesiapan masyarakat dan pemerintah 

kota/kabupaten 

• Menjamin Sistem Informasi Manajemen (SIM) P2KP di tingkat konsultan maupun 

tingkat Pemkot/Kabupaten berfungsi, melalui pengelolaan dan penyediaan input 

data yang akurat 

• Berkoordinasi dengan kota/kabupaten dalam rangka menyelesaikan berbagai 

masalah dan konflik yang ada, penanganan pengaduan serta mendukung 

kelancaran pelaksanaan Program replikasi P2KP khusus BALI. 

iv. 

Tim Fasilitator 

Tugas utama Tim fasilitator adalah melaksanakan tugas Korkot/kab (konsultan 

replikasi) di tingkat masyarakat sebagai ’pelaksana proyek’ dan sebagai 

’pemberdaya masyarakat’. 

Para fasilitator ini akan bekerja dalam satu Tim dan dipimpin oleh seorang fasilitator 

senior. Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai pelaksana proyek di tingkat 

masyarakat adalah sebagai berikut: 

• Melaksanakan Program Replikasi P2KP khusus BALI sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam Buku-Buku Pedoman P2KP, buku pedoman khusus 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

replikasi program P2KP dan petunjuk pelaksanaan Progran Replikasi P2KP 

Khusus BALI 

• Menjaga proyek agar tidak terjadi salah sasaran dan salah penanganan 

• Mencatat dan mendokumentasikan semua kemajuan proyek di lapangan sesuai 

dengan format pedoman P2KP, SIM dan yang disediakan Korkot/kab (konsultan 

replikasi) 

• Melaporkan kemajuan proyek kepada Korkot/kab (konsultan replikasi) melalui 

koordinator kota sebagai input SIM. 

Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai agen pemberdayaan masyarakat adalah 


1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi penyadaran masyarakat, termasuk 

didalamnya adalah: 

• Menyebarluaskan informasi mengenai replikasi program P2KP sebagai 

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan 

kepada seluruh lapisan masyarakat dimana mereka bertugas 

• Menyebarluaskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Prinsip dan Nilai P2KP 

• Bersama relawan masyarakat, melalui serangkaian FGD, membangun 

kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengidentifikasikan masalah 

kemiskinannya dan perlunya menanggulangi masalah kemiskinan mereka 

secara terorganisasi dan sistematis 

• Mendorong peran serta dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat 

umumnya dan masyarakat miskin khususnya, di seluruh kegiatan replikasi 

program P2KP 

• Membangkitkan tumbuhberkembangnya kesadaran masyarakat untuk 

melakukan kontrol sosial pelaksanaan replikasi program P2KP di wilayahnya 

• Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan kapital sosial (nilai-nilai 

kemanusiaan dan kemasyarakatan) sebagai kondisi yang dibutuhkan bagi 

upaya penanggulangan kemiskinan. 

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan, termasuk didalamnya adalah: 

• Memperkuat dan mengembangkan kapasitas relawan-relawan masyarakat 

sebagai agen pemberdayaan masyarakat, termasuk diantaranya pelatihan 

dasar dan lanjutan dalam bentuk pelatihan kelas, praktek di lapangan serta 

pendampingan intensif 

• Memperkuat dan mengembangkan kapasitas Pakraman sebagai badan 

perwakilan masyarakat terpilih. Dalam hal ini difokuskan pada pelatihan dasar 

serta pendampingan dan on the job training secara intensif 

• Memperkuat dan mengembangkan kapasitas KSM sebagai kelompok dinamik, 

termasuk diantaranya membangun tim, mengenali peluang usaha atau 

mengembangkan usaha yang ada, menyusun proposol usaha, dan 

pengelolaan keuangan secara sederhana. Pelatihan dilaksanakan dalam 

bentuk kelas maupun praktek dalam kelompok 

3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, mencakup: 

• Pengorganisasian Masyarakat, terutama dalam merevitalisasi TPP ekonomi 

yang telah terbentuk melalui CBD menjadi TPP bidang lingkungan, ekonomi 

dan sosial di bawah bendesa. Termasuk fasilitasi pengorganisasian 

masyarakat adalah pembentukan KSM-KSM dan panitia dalam rangka 

menggalang potensi masyarakat serta memanfaatkan peluang yang 

ditawarkan replikasi program P2KP (bagi pakraman lokasi CBD) 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

• Memfasilitasi pembentukan TPP secara partisipatif dan berbasis kriteria (bagi 

pakraman non lokasi CBD BUIP/APBD) 

• Memfasilitasi Penyusunan Program Jangka Menengah Program 

Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis). Bersama dengan relawan 

masyarakat, memfasilitasi Bendesa untuk mengkoordinir pelaksanaan 

perencanaan partisipatif dengan masyarakat menyusun PJM Pronangkis 

• Bersama dengan relawan masyarakat, memfasilitasi KSM untuk 

mengidentifikasi peluang usaha, kebutuhan pembangunan prasarana dan 

pelayanan lingkungan dasar, serta menyiapkan mereka agar mampu 

merumuskannya dalam bentuk proposal yang layak 

• Memperkenalkan berbagai inovasi sederhana dalam manajemen pinjaman 

bergulir, termasuk sistem audit, transparansi, proses pengambilan keputusan 

yang demokratis, tata buku, dan lain-lain 

• Memfasilitasi dan membimbing masyarakat secara intensif agar mampu 

mengikuti ketentuan Pedoman P2KP, pedoman khusus replikasi program 

P2KP dan juklak program replikasi P2KP khusus BALI dalam seluruh tahapan 

kegiatan pelaksanaan Program replikasi P2KP 

• Membangkitkan dan mengembangkan masyarakat pembelajar melalui 

fasilitasi relawan-relawan kelurahan setempat dalam Komunitas Belajar 

• Advokasi, mediasi dan membangun jalinan kemitraan strategis (networking) 

antar semua pelaku yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak lainnya. 

Spesifikasi Persyaratan 

Fasilitator dalam Program Replikasi P2KP khusus BALI setidaknya memenuhi 

kualifikasi sebagai berikut: 

• Wajib bertempat tinggal di lokasi yang strategis untuk menjangkau lokasi 

sasaran yang menjadi tanggung jawab selama masa penugasan 

• Memahami budaya setempat, ditamakan yang dapat berkomunikasi dengan 

bahasa setempat 

• Memilki komitmen dan keberpihakan yang tinggi terhadap masyarakat miskin. 

• Memiliki wawasan yang memadai tentang CBD 

• Syarat pendidikan minimal untuk Fasilitator adalah sarjana (S1) atau sarjana 

muda (D-3) dengan pengalaman bekerja minimal 3 tahun, dan lebih diutamakan 

yang telah memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan 

dapat mengoperasikan komputer (spreadsheet dan word processor). 

Khusus Senior Fasilitator, maka tambahan persyaratan adalah sbb: 

• Diutamakan pernah menjadi Fasilitator program CBD memiliki pengalaman 

kerja minimal 3 tahun, atau yang kinerjanya dinilai baik jika pengalaman kerja 

kurang dari tiga tahun dalam kegiatan pengembangan masyarakat 

• Mempunyai kemampuan dalam membangun kerja kelompok 

• Mempunyai sifat kepemimpinan yang baik 

3.2. Pendanaan Program P2KP Bali 

3.2.1. Pendanaan Oleh P2KP Pusat 

1. Stimulan Bantuan Langsung Masyarakat Replikasi P2KP 

2. Bantuan Teknis Replikasi P2KP, untuk biaya Koordinator Provinsi, 

Asisten tingkat Provinsi 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

3.2.2. Pendanaan Oleh Pemerintah Kota/Kabupaten 

1. Biaya Pendamping BLM Replikasi 

• Sharing BLM yang disediakan dalam APBD tahun berjalan sebagai 

pendamping BLM Replikasi dari pusat 

• Sharing BLM CBD sebagai pendamping BLM Replikasi dari pusat 

(Pakraman lokasi CBD yang telah dilaksanakan sebelumnya) 

2. Biaya Pengembangan Kapasitas (Pelatihan dan Sosialisasi) 

• Pelatihan dasar Pemda dan pelatihan-pelatihan tingkat kota/kab 

• Pelatihan bagi pelaku replikasi (Korkot dan fasilitator) 

• Pelatihan bagi masyarakat (bendesa), TPP-TPP, KSM, Relawan, 

dll 

• Lokakarya orientasi P2KP tingkat kota dan kecamatan 

• Sosialisasi tingkat kota, kecamatan dan masyarakat 

• Pengadaan media training dan sosialisasi 

• Penguatan TKPK-D dan KBP. 

3. Biaya Bantuan Teknis Pendampingan 

• Biaya Konsultan Replikasi sesuai ketentuan P2KP 

4. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) P2KP Bali 

• Administrasi proyek bagi TPR, PPK, PJOK, dan Bendesa serta 

Lurah 

• Biaya rapat koordinasi, monitoring & supervisi Tim Koordinasi 

• Biaya fasilitas SIM P2KP dan Penanganan Pengaduan 

• Biaya penyusunan laporan dan profil perkembangan P2KP 

• Biaya-biaya lain yang terkait langsung dengan kelancaran 

pelaksanaan P2KP di Wilayahnya 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

BAB IV. LANGKAH LANGKAH PELAKSANAAN 

4.1. Persiapan 

Tahap persiapan adalah untuk menyiapkan para pelaku terkait, baik di tingkat pusat 

maupun daerah, untuk melaksanakan Program replikasi P2KP khusus BALI dan 

mendorong integrasi serta sinkronisasi kegiatan-kegiatan terkait di pusat maupun di 

daerah. 

Kegiatan dan Pelaku pada Tahap Persiapan (+ 1-2 bulan) 

No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN 

1 

Penetapan SK 

Bupati tentang TPR, 

PPK dan PJOK 

Penyelenggara: Pemkot/Kab 

Fasilitator: P2KP Pusat dan KMW 

P2KP setempat 

Tersedia Tim Pelaksana 

Replikasi, PPK dn PjOK 

untuk pelaksanaan Replikasi 

P2KP khusus Bali 

2 

Pengadaan 

Konsultan Replikasi 

(Korkot, Askorkot 

dan Fasilitator) 

Penyelenggara: Pemkot/Kab / TPR 

Peserta: calon konsultan replikasi 



Penyelenggara: Pemkot/Kab/TPR 

Peserta: calon Konsultan replikasi 


setempat 

Penyelenggara: Pemkot/Kab 

Peserta: Perangkat Pemda, TKPK- 

D, TPR, PPK, PJOK, dan kelompok 

peduli 



Penyelenggara: Pemkot/ Kab/TPR 

Peserta: Camat, PJOK, Lurah/ 

Kades, Bendesa, Dinas/Instansi 

terkait & Tokoh-tokoh masyarakat/ 

kelompok strategis 

Nara Sumber: Alumni Pelatihan 

Dasar Pemda dan Konsultan 

Replikasi (kegiatan no. 4) 

Fasilitator: KMW & Tim Pelatih 

Tersedia calon Konsultan 

Replikasi yang sesuai 

dengan Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) 

Lihat KAK Pengadaan 

Konsultan replikasi 

dan pengadaan 

Fasilitator 

3 

Pelatihan dasar 

P2KP bagi Konsultan 

replikasi ( korkotfasilitator) 

Tersedia calon konsultan 

replikasi yang sesuai KAK 

dan siap melakukan 

pendampingan 

Lihat KAK Pengadaan 

konsultan dan GBPP 

Pelatihan Dasar P2KP 

4 

Pelatihan dasar 

P2KP bagi 

Perangkat Pemda 

dan TKPKD serta 

kelompok Peduli 

Perangkat Pemda, TPR 

dan kelompok peduli siap 

menjadi fasilitator 

program Replikasi P2KP 

Lihat GBPP Pelatihan 

Dasar Pemda 

Dapat dilakukan 

paralel dengan proses 

pengadaan konsultan 

& fasilitator 

Lihat KAK Lokakarya 

sebelumnya, perlu 

dilakukan dengar 

pendapat dgn DPRD 

oleh TKPP & 

difasilitasi KMW 

Dilakukan setelah 

pelatihan dasar 

pemda 

5 

Lokakarya orientasi 

Program Replikasi 

P2KP tingkat 


Camat, Lurah, Kades, 

Bendesa, Dinas/Instansi 

terkait & Tokoh 

Masyarakat/Kelompok 

Strategis paham dan 

terjadi persamaan 

persepsi, integrasi & 

sinkronisasi P2KP di 

daerah dgn CBD dan 

program lain 

Perangkat kecamatan, 

kelurahan/desa, pakraman, 

tokoh masyarakat & 

kelompok strategis tingkat 

kecamatan, paham dan 

terjadi persamaan 

persepsi, integrasi & 

sinkronisasi P2KP dengan 

CBD dan program lain 

6 

Lokakarya orientasi 

tingkat Kecamatan 

Penyelenggara: Camat dan PJOK. 

Peserta : Perangkat Kecamatan, 

Lurah/ Kades, Bendesa, Tokoh-tokoh 

masyarakat & kelompok strategis 

Nara Sumber: Alumni Pelatihan 

Dasar Pemda dan Tim Fasilitator 

(kegiatan no. 4) 

Fasilitator: KMW & Pemda 

Lihat KAK Lokakarya, 

difasilitasi Konsultan 

Replikasi 


lokakarya kota/ 

kabupaten 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

4.2. Kegiatan Di Tingkat Masyarakat 

Secara rinci beberapa kegiatan pokok pada tahap pemberdayaan masyarakat pada 

pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali adalah sbb: 


1. Silaturahmi sosial dan 

sosialisasi awal kepada 

Bendesa, Perangkat 

Desa/Kelurahan serta 

kelompok strategis di 

tingkat Pakraman. 

Secara bersamaan 

dilakukan proses 

pengenalan pemetaan 

sosial dan budaya 

warga di wilayah 

setempat 

Penyelenggara: 

Bendesa dan kelompok 

strategis 

Peserta: Bendesa, 

Perangkat kelurahan, 

tokoh formal dan tokoh 

informal yang 

berpengaruh di 

Pakraman dan 

masyarakat setempat. 

Fasilitator: Bendesa & 

Tim Fasilitator 

• Pemahaman konsep Replikasi 

Program P2KP khusus Bali dan 

segala konsekwensinya 

• Kesepakatan Rencana melaksanakan 

Rembug Kesiapan Masyarakat 

(RKM) untuk menyatakan kesediaan 

atau menolak berpartisipasi dalam 

Replikasi P2KP Khusus Bali 

• Teridentifikasi gambaran kondisi 

wilayah pakraman baik secara 

geografis, budaya serta lembagalembaga 

aktivitas masyarakat 

sebagai acuan dalam menyusun 

strategi sosialisasi 

• Dipahami nilai-nilai lokal: 

Pasukadukaan, Tat Wam Asi, 

Medana Punia, serta Paras Paros 

• Bendesa dan Masyarakat menyadari 

dan sepakat harmonisasi nilai-nilai 

lokal dengan nilai-nilai universal yg 

melandasai pelaksanaan Replikasi 

P2KP Bali 

• Tumbuh pemahaman dan kesadaran 

kritis warga tentang substansi P2KP 

sebagai proses pembelajaran dan 

pelembagaan prinsip serta nilai 

universal yang hamonis dan sinergis 

dengan nilai-nilai lokal setempat 

sebagai pondasi kokoh upaya 

menanggulangi kemiskinan secara 

mandiri, berkeadilan, efektif dan 

berkelanjutan 

• Warga paham arti penting 

kerelawanan dalam mendorong 

tumbuhberkembangnya kesatuan & 

solidaritas sosial, kepedulian 

bersama serta kemandirian & 

keswadayaan untuk menanggulangi 

masalah kemiskinan di wilayahnya 

• Warga memahami hakekat 

kerelawan Masyarakat berdasarkan 

perbuatan baik seseorang dan yang 

dapat dipercaya, serta memiliki 

komitmen yang tinggi untuk 

membantu masyarakat miskin 

dalam pelaksanaan Replikasi P2KP, 

tanpa mempertimbangkan tingkat 

ekonomi, status sosial, pendidikan, 

jabatan, dll. 

• Terdaftar relawan-relawan setempat, 

• Tim Fasilitator 

menunjukkan surat 

tugas dari Pemda 

setempat 

• Mengacu pada 

Panduan Pemetaan 

Sosial & Sosialisasi 

Awal dalam 

Pedoman 

Pelaksanaan P2KP 

2. Sosialisasi intensif 

substansi P2KP 

sebagai proses 

pemberdayaan menuju 

masyarakat mandiri 

berbasis nilai-nilai 

universal yang 

harmonis dengan nilainilai 

lokal, proses 

penggalangan relawan, 

serta dilanjutkan 

dengan Rembug warga 

tingkat Pakraman untuk 

menyatakan kesiapan 

warga melaksanakan 

Replikasi P2KP sesuai 

proses dan ketentuan 

yang ditetapkan P2KP 

serta penetapan 

relawan-relawan, 

termasuk wanita dan 

pendatang. 

Penyelenggara: 

Bendesa dan perangkat 

kelurahan/ desa 

Peserta: Masyarakat, 

para tokoh, relawanrelawan 

dan warga 

miskin 

Fasilitator: Fasilitator 

Replikasi 

• Tim Fasilitator 

memfasilitasi 

Bendesa dalam 

proses rembug 

warga tingkat 

Pakraman 

• Dilakukan di bulan 

ke-1 stlh mobilisasi 

• Acuan pelaksanaan 

menggunakan buku 

Pedoman Teknis 

Pendaftaran 

Relawan dan 

Pelaksanaan RKM 




Kemiskinan 

di Perkotaan 


termasuk diantaranya wanita dan 

pendatang, akan mendampingi 

masyarakat dalam pelaksanaan 

tahapan siklus Replikasi P2KP 

• Masyarakat paham bahwa RKM 

merupakan proses pembelajaran 

dalam membangun kebersamaan 

• Kesepakatan bersama untuk 

menyatakan kesiapan atau menolak 

melaksanakan Replikasi P2KP. 

3. Refleksi Kemiskinan 

dalam bentuk FGD 

guna mendorong masyarakat 

mampu merefleksi 

masalah kemiskinan 

di wilayahnya dan 

terutama menumbuhkan 

kesadaran kritis 

bahwa akar persoalan 

kemiskinan berkaitan 

erat dengan lunturnya 

nilai-nilai universal. 

Pada saat bersamaan 

juga dilakukan FGD 

Kebersamaan yang 

menekankan bahwa 

baik dalam nilai-nilai 

universal maupun nilainilai 

lokal senantiasa 

mendorong kepedulian, 

pengorbanan, memberi 

dan membantu kepada 

yang lebih miskin, lebih 

menderita dan lebih 

lemah, tanpa pandang 

bulu latar belakang, 

status, pendidikan, jenis 

kelamin atau jabatan 

dll. 

4. Pelaksanaan kegiatan 

PS-IPM oleh Tim PS 

yang merupakan 

relawan-relawan 

masyarakat dan 

perangkat pakraman, 

melalui serangkaian 

kegiatan analisis sosial 

dan rembug-rembug 

warga masyarakat 

Pelaksana: Bendesa & 

Relawan masyarakat 

(Tim refleksi 

Kemiskinan) 

Peserta: sebanyak 

mungkin warga 

pakraman setempat 

Fasilitator: Tim 

Fasilitator Replikasi 

Pelaksana: Relawanrelawan 

masyarakat 

(tim PS) dan Bendesa 

Peserta: Masyarakat 

Fasilitator : Fasilitator & 

TPP Pakraman 

• Masyarakat paham bahwa makna 

Refleksi Kemiskinan adalah 

mengenali dan mengevaluasi akar 

penyebab kemiskinan. 

• Tumbuh kesadaran warga bahwa 

upaya penanggulangan kemiskinan 

harus dimulai dari diri sendiri melalui 

perubahan mental & perilaku kolektif 

• Kesepakatan langkah-langkah untuk 

menanggulangi masalah kemiskinan 

secara bersama-sama 

• Tumbuh kepedulian dan kesatuan 

warga melalui proses rembugrembug 

warga yang melibatkan 

segenap lapisan masyarakat, baik 

warga miskin dan kaya, pribumi dan 

pendatang, wanita dan pria, warga 

peduli, dll untuk bersama-sama 

membahas persoalan kemiskinan 

yang ada di wilayahnya 

• Tergali aspirasi & harapan warga 

miskin serta kelompok marjinal 

mengenai persoalan kemiskinan dan 

upaya penanggulangannya 

• Kesepakatan menjadikan nilai-nilai 

luhur dan nilai-nilai lokal sebagai 

landasan pelaksanaan Replikasi 

P2KP khususnya dan upaya 

penanggulangan kemiskinan pada 

umumnya. 

• Review dan evaluasi partisipatif 

terhadap data penduduk miskin di 

pakraman yang disusun melalui 

Program CBD sebelumnya 

• Tumbuh pemahaman bahwa makna 

kegiatan PS adalah masyarakat 

belajar merumuskan kebutuhan 

nyata sesuai kondisi obyektif masalah 

dan potensi yang dimilikinya. 

• Pelaksanaan PS untuk 

kesepakatan: 

- Penyebab kemiskinan di 

wilayahnya, peta kemiskinan, 

kriteria kemiskinan, profil keluarga 

• Mulai dilaksanakan 

dibulan ke-2 stlh tim 

fasilitator dimobilisasi 




Pelaksanaan FGD 

Refleksi Kemiskinan 

dan FGD 

Kebersamaan 

• Mulai dilakukan 

bulan ke-3 stlh tim 

fasilitator 

replikasidimobilisasi 

• Acuan 

pelaksanaan 



Pelaksanaan Kajian 

PS 




Kemiskinan 

di Perkotaan 


miskin, dll. (Untuk menetapkan 

kriteria dan daftar keluarga miskin 

penerima Replikasi P2KP) 

- Peta, profil persoalan serta potensi 

setempat (ekonomi, sosial, 

lingkungan, SDM, prasarana 

permukiman, dll) 

- Peta dan profil lembaga yang ada 

(potensi dan kendala) untuk 

menangani Replikasi P2KP. 

- Peta dan profil ’kebutuhan nyata 

masyarakat’ 

5. Pembentukan Tim 

Pengelola Program 

(TPP Bidang 

Lingkungan, TPP 

Bidang Sosial dan TPP 

bidang Ekonomi) di 

bawah Pakraman 

Pelaksana: Relawanrelawan 

dan Bendesa 

Peserta: Seluruh Warga 

masyarakat Pakraman 



• Tumbuh kesadaran kritis dan kesepakatan 

bersama tentang bentuk 

serta kriteria lembaga pengelola 

program di bahwa pakraman yang 

benar-benar mencerminkan optimalisasi 

pelayanan pada masyarakat, 

khususnya warga miskin 

• Kesadaran kritis masyarakat akan 

kepemimpinan moral (kerelawanan, 

inklusif, kepemimpinan kolektif, 

partisipatif, akuntabel, aspiratif & 

mengakar) 

• Pakraman telah mengatur 

pembentukan TPP dan kebersamaan 

pelayanan kegiatan 

• Terbentuk dan terpilih pengelola TPP 

bidang lingkungan, sosial, dan 

ekonomi di bawah pakraman. Bagi 

pakraman pelaksana CBD dapat 

menggunakan TPP yang telah terbentuk 

sebelumnya dengan meningkatkan 

kinerjanya sesuai persyaratan 

pelaksanaan Replikasi P2KP 

• Kesepakatan masyarakat dan 

bendesa untuk orientasi awig-awig 

bidang pelayanan masyarakat, khususnya 

dalam hal peningkatan kesejahteraan 

masyarakat miskin, yang 

lebih berorientasi pada optimalisasi 

pelayanan dan terbuka peluang bagi 

wanita serta penduduk pendatang 

• Mulai dilaksanakan 

Bulan ke-4 

setelah Tim 


mobilisasi 

• Acuan 

pelaksanaannya 



Pembentukan TPP- 

TPP Pakraman 

6. Pelaksanaan Kegiatan 

Perencanaan 

Partisipatif untuk 

Menyusun Dokumen 

Perencanaan Jangka 

Menengah serta 

Rencana Tahunan 


Kemiskinan oleh 

Masyarakat setempat 

(PJM Pronangkis dan 

Program Tahunan) 

Pelaksana: Bendesa, 

Tim Pemetaan 

Swadaya, Relawan 

Masyarakat dan TPP- 

TPP 

Peserta: Representasi 

warga masyarakat 

pakraman, warga 

miskin (Para KS& KS1), 

wanita, penduduk 

pendatang, 

kelompok/orang-orang 

• Masyarakat paham bahwa makna 

PJM adalah belajar membuat 

program. Bagi pakraman pelaksana 

CBD sebelumnya dapat diawali 

dengan review dan reorientasi PJP 

Kemiskinan yang telah disusun 

sebelumnya. 

PJM Pronangkis Kelurahan: 

• Visi, Misi dan Strategi Penanggulangan 

kemiskinan 

• Indikasi program jangka menengah 

• Dilakukan pada 

Bulan ke-5 stlh tim 

fasilitator replikasi 

dimobilisasi 

• Acuan 

pelaksanaannya 



Perencanaan 

Partisipatif PJM 

Pronangkis 




Kemiskinan 

di Perkotaan 


berbasis IPM MDGs peduli setempat 


setempat (3 s/d 5 tahun) 

7. Koordinasi Rencana 

PJM Pronangkis yang 

disusun Pakraman 

dengan Rencana 


berbasis IPM MDGs 

8 Pembangunan KSM/ 

Panitia dan/atau 

pemanfaatan kelompok 

masyarakat yang ada 

sebagai KSM/Panitia 

untuk pelaksanaan 

kegiatan replikasi 

P2KP. 

4.3. Pencairan BLM 

Fasilitator : Tim 

Fasilitator replikasi 

Pelaksana: Bendesa, 

Relawan dan perangkat 

Lurah/Desa 

Peserta: Representasi 

masyarakat pakraman, 

warga miskin (Pra KS & 

KS1), wanita, penduduk 

pendatang, kelompok/ 

orang-orang peduli 

setempat, Bendesa dan 

TPP serta perangkat 

kelurahan/Desa 



Pelaksana: Pakraman & 

TPP-TPP 

Peserta: Masyarakat 

miskin dan kelompok/ 

orang-orang peduli 

setempat 

Fasilitator: Relawanrelawan 

masyarakat 

• Prioritas kegiatan yang akan 

dilaksanakan tahun 1 

• Klasifikasi & kesepakatan rencana 

kegiatan dengan sumber dananya: 

- Swadaya warga 

- BLM P2KP 

- Dana Pihak ke-3 (Channeling) 

• Kesepakatan bendesa dan 

masyarakat, perangkat lurah/ desa 

dan kelompok peduli untuk 

mengintegrasikan PJM Pronangkis 

kedalam program kelurahan/desa 

• Penetapan Jenis Program 

Bersama berbasis peningkatan 

IPM yang akan dijadikan usulan 

kelurahan melalui Musrenbang 

• Uji Publik usulan yang akan 

diajukan ke Musrenbang 

• Tumbuh kesadaran kritis masyarakat 

tentang mengapa, untuk apa dan 

bagaimana berkelompok 

• KSM dibangun atas dasar komitmen, 

kepentingan dan kebutuhan bersama 

• Terbentuk KSM yg bercirikan 

visi,misi, prinsip dan nilai P2KP 

• Aturan main KSM terumuskan dan 

disepakati seluruh anggotanya 

• Dilakukan pada 

Bulan ke-6 stlh tim 


dimobilisasi 


menggunakan 


Koordinasi PJM 

Pronangkis dengan 

Rencana Program 

kelurahan/desa 

• Rintisan kegiatan 

dapat dimulai setelah 

hasil PS dan 

difasilitasi intensif 

pada bulan ke-5 

minggu ke-4 dan 

seterusnya secara 

berkelanjutan sesuai 

dinamika masyarakat 

setempat 


menggunakan 


Pembentukan KSM 

Program Replikasi P2KP di Bali bukan merupakan program sekedar bagi-bagi uang 

kepada masyarakat. Kedudukan dana bantuan P2KP hanyalah sebagai ‘pelengkap atau 

stimulus’ dari kesiapan, keswadayaan, dan kemandirian masyarakat itu sendiri, 

khususnya yang ditunjukkan melalui program CBD. 

Dengan demikian, Program Replikasi P2KP hanya dilaksanakan di masyarakat dan 

Pakraman yang benar-benar telah menunjukkan kemampuan Insiatif, Prakarsa serta 

Kinerja dalam pengelolaan program CBD. 

Demikian pula halnya dengan komponen dana bantuan langsung masyarakat. Adapun 

kegiatan-kegiatan pokok komponen dana BLM secara umum adalah sbb: 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

No. KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN 

1 Coaching Administrasi 

Pencairan dana BLM 


2. Pengajuan pencairan 

BLM tahap I ke PJOK 

3. Pencairan dana BLM 

tahap I ke rekening 

TPP untuk kegiatan 

yang bersifat kolektif & 

non bergulir 

4. Proses penyusunan 

usulan kegiatan oleh 

KSM/ Panitia berdasarkan 

PJM Pronangkis 

dan Program Tahunan 

untuk pengajuan 

pencairan dana BLM 

replikasi tahap II/III 

5. Proses analisis 

kelayakan usulan 

KSM/TPP 

6. Proses penetapan 

prioritas usulan yang 

layak melalui rembug 

warga dimana yang 

berkepentingan 

diundang 

7. Verifikasi KMW 

setempat terhadap 

kinerja tahap 

sebelumnya untuk 

rekomendasi pencairan 

BLM tahapII (50%) atau 

BLM tahap III (30%) 

Pelaksana: KMP/KMW 

Pelaku: KPKN, SNVT/PPK 

Provinsi Bali, PJOK, TPP, 

Pakraman & Relawan 

Masy. 

Fasilitator: Subprofesional 

financial KMW 

setempat 


TPP 

Fasilitator: KMW/Tim 


Pelaksana: KPPN 

Fasilitator: KMW & PJOK 

Pelaksana: TPP 

Pakraman dan Relawan 

Masyarakat 

Peserta : KSM-KSM/ 

Panitia 

Fasilitator : Tim Fasilitator 

Pelaksana: TPP & 

Bendesa 

Fasilitator : Tim Fasilitator 

dan Relawan Masyarakat 

Pelaksana: Bendesa 

Peserta: Tim Verifikasi 

TPP, KSM/Pantia & 

masyarakat 

Fassilitator : Tim 

Fasilitator dan Relawan 

Masyarakat 

Pelaksana: KMW 

Fasilitator: Tenaga Ahli 

dan Tim Fasilitator 

• Seluruh para pihak terkait 

(dalam proses administrasi 

pencairan dana BLM Replikasi 

P2KP kepada masyarakat 

pakraman) memiliki 

pemahaman yang sama 

• Administrasi pencairan dan 

pelaporan penyaluran dana 

BLM Tridaya tertata baik dan 

mudah 

• Dana BLM Tridaya dapat 

dicairkan ke masyarakat 

pakraman secara lancar, 

transparan, dan akuntabel. 

Permintaan pencairan dana 

oleh Bendesa/TPP ke PJOK 

dilampiri PJM, rencana 

tahunan Pronangkis 

Dana BLM Tahap I tersedia di 

rekening TPP 

Usulan KSM/Panitia baik sesuai 

persetujuan TPP/Bendesa yang 

relah diverifikasi Fasilitator. 

Anggota KSM/Panitia 

diutamakan warga miskin, 

termasuk kelompok wanita dan 


Daftar usulan KSM/Panitia 

yang layak, yang perlu 

perbaikan dan yang tidak layak 

Daftar urutan prioritas usulan 

kegiatan 

• TPP dan masyarakat telah 

memenuhi persyaratan untuk 

memperoleh dana BLM tahap 

berikutnya 

• Menjamin kinerja TPP 

Bendesa sesuai ketentuan 

(termasuk telah 

melaksanakan audit oleh 

Dilaksanakan bulan ke- 

6 setelah fasilitator 

dimobilisasi 

Sangat diharapkan ada 

forum koordinasi 

intensif KMW, PPK, 

PJOK, dan KPPN 

setempat untuk 

penyamaan persepsi 

SE-DJA tentang 

pencairan dana BLM 


Dilaksankan bulan ke-6 

setelah fasilitator 

dimobilisasi 

Tahap I, yakni 20% dari 

pagu BLM Replikasi 

Diharapkan pada bulan 

ke-6 setelah mobilisasi 


Lihat pedoman 

penyusunan usulan 

sederhana oleh KSM/ 

Panitia 

Sesuai ketentuan SE 

Depkeu 

Pedoman prioritasi 

usulan secara 

sederhana disusun 

KMW setempat 

KMW menyusun 

Pedoman Verifikasi 

sederhana tentang 

Kinerja, kegiatan, 

Kelembagaan, 

Keuangan serta Prinsip 

dan Nilai P2KP 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

No. KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN 

auditor independen dan 

mengisi data SIM P2KP) 

8. Pengajuan pencairan 

BLM tahap II atau 

tahap III ke PJOK 


TPP-TPP 

Fasilitator: KMW/Tim 

Fasilitator 

Permintaan pencairan dana 

BLM tahap II atau BLM tahap 

III oleh TPP-TPP Bendesa ke 

PJOK, dilampiri: Verifikasi 

KMW mengenai kinerja tahap 

sebelumnya, proposal-proposal 

KSM, dan lampirannya. 

Sesuai ketentuan SE 

9. Pencairan dana BLM 

tahap II atau tahap III 

ke rekening TPP 

Pakraman 

Pelaksana: KPKN 

Fasilitator: KMW & PJOK 

Dana BLM Tahap II atau tahap 

III tersedia di rekening Bendesa 

Tahap II, yakni 50%, 

dan tahap III sebesar 

30% 

10. Pencairan dana ke 

KSM/ Panitia 

Penanggungjawab: 

Bendesa 

Pelaksana: TPP-TPP 

Peserta: KSM- 

KSM/Panitia 

Fasilitator: Tim Fasilitator 

dan Relawan 

Dana diterima oleh 

KSM/Panitia 

Format-format Surat 

Perjanjian antara BKM 

dengan KSM 

11. Pemanfaatan dana 

oleh KSM/anggota atau 

Panitia/ Masyarakat 

sesuai usulan 

Penanggungjawab: TPP 

Pakraman 

Pelaksana: KSM/ panitia 

Fasilitator: Tim Fasilitator 

dan Relawan Masyarakat 

Dana dimanfaatkan untuk 


dan dikelola secara transparan, 

partisipatif dan akuntabel oleh 

masing-masing KSM/Panitia 

dan terbuka bagi kelompok 

wanita serta pendatang 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

4.5. Kegiatan Di Pemerintah Kota/Kabupaten 

Secara rinci beberapa kegiatan pokok penguatan peran dan kapasitas pemerintah kota/ 

kabupaten secara umum adalah sbb: 

N 

o KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN 

1 

. 

Melestarikan Relawan 

Kemiskinan Tingkat 

Kota melalui kegiatankegiatan 

KBP yang 

dimotori oleh KPKD 

Pelaksana: Pemkot/ 

kabupaten. 

Peserta: Pemkot/kab, DPRD, 

Dinas-dinas/ Instansi, camat, 

Ke-lompok Peduli (LSM, 

swasta, Pers, Perguruan 

tinggi, dll), TPP Pakraman, 

dan para pihak terkait 

lainnya. 

Fasilitator : TKPKD & KMW 

setempat 

• Pemda dan para-pihak di tingkat 

kota/kab. paham dan sadar 

tentang pentingnya melestarikan 

relawan kota sebagai strategi 

yang efektif dalam 


secaar komprehensif 

• Pemda dan para-pihak tingkat 

kota/kab. terus mendorong serta 

membuka peluang orang-orang 

peduli (berdasarkan kriteria 

perbuatan baik dan kualitas sifat 

kemanusiaan) menjadi relawanrelawan 

untuk memperjuangkan 

strategi penanggulangan 

kemiskinan di wilayahnya. 


pelaksanaan pelatihan 

dasar dan 

berkesinambungan selama 

masa replikasi P2KP 

2 

. 

Mengokohkan peran 

TKPK-Kota/ Kab. 

melalui berbagai 

kegiatan yang telah 

disepakati bersama di 

dalam aktivitas KBP 

Pelaksana: Pemkot/ kab. & 

relawan kota. 



Ke-lompok Peduli (LSM, 

swasta, Pers, Pergu-ruan 

tinggi, dll), relawan kota, para 

pihak lainnya. 

Fasilitator : TKPKD & KMW 

• TKPKD dapat menjadi motor 

penggerak dalam berbagai 

kegiatan yang terkait dengan 


Dilakukan pada Bulan ke-3 

& 4 stlh KBP aktif 

Pemda & KMW 

mendorong para-pihak 

kota/kab untuk memantau, 

belajar & menerapkan 

proses, sistem & prinsip 

P2KP di tingkat pakraman 

KMW menyiapkan panduan 

FGD kepemimpinan 

moral & Pedoman TKPK 

(sesuai Keppres & SK 

Menko Kesra) 

KMP & KMW menyiapkan 

modul & GBPP pelatihan 

dasar P2KP bagi TKPK-D 

& relawan kota jauh sebelumnya. 

Pelatihan dilaksanakan 

pada Minggu akhir 

bulan ke-3 atau segera 

setelah TKPK-D terbentuk 

Dilakukan setelah atau 

bersamaan dgn FGD 

refleksi Kemiskinan di 

tingkat pakraman 

TKPK-D & relawan kota 

memantau, belajar & 

terlibat dlm proses FGD- 

FGD Refleksi Kemiskinan 

tkt. Pakraman 

KMP & KMW menyusun 

Pedoman Pelaksanaan 

refleksi kemiskinan 

kota/kab. 

3 

. 

Refleksi Kemiskinan 

Tingkat Kota/ 

Kabupaten melalui 

serangkaian FGD & 

Lokakarya Refleksi di 

tingkat kota/ 

kabupaten berdasarkan 

masukan hasilhasil 

refleksi kemiskinan 

di tingkat 

Pakraman 

Pelaksana: TKPK-D & 

relawan-relawan kota. 



Kelompok Peduli (LSM, 


tinggi, dll), Pakraman dan 

para pihak lainnya. 

Fasilitator: Korkot dan KMW 

setempat 

• Tumbuh kesadaran & kesepakatan 

semua pihak di tingkat Kota/ 

kab bahwa akar persoalan 

kemiskinan multidimensi adalah 

karena lunturnya nilai-nilai 

universal kemanusiaan, prinsipprinsip 

kemasyarakatan dan 

pembangunan berkelanjutan. 

• Perumusan aspirasi & harapan 

warga miskin serta kelompok 

marjinal (kemanfaatan, 

keterlibatan, usulan pelaksanaan, 

dll) serta profil kemiskinan di 

kota/kab. (Kuantitas, karakteristik, 

jangkauan pelayanan & tingkat 

kemanfaatan program 

kemiskinan Pemkot/ kab, dll 

sesuai hasil masukan refleksi 

kemiskinan seluruh kelurahan) 

• Kesepakatan penerapan strategi 

& kebijakan pro poor berlandaskan 

nilai-nilai universal kemanusiaan, 

prinsip-prinsip kemasyara- 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

N 

o KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN 

4 

. 

5 

. 

6 

. 

Pemetaan partisipatif 

tingkat Kota/ 

kabupaten melalui 

serangkaian FGD dan 

rembug kota membahas 

dan menyepakati 

peta masalah, potensi 

dan kebutuhan dalam 

Penanggulangan Kemiskinan 

di Kota/Kab. 

setempat berdasarkan 

masukan hasilhasil 

pemetaan swadaya 

di tkt pakraman 

Revisi Dokumen 

Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan 

Daerah (SPK-D) di 

tingkat Kota/ Kab. 

secara Partisipatif, 

demokratis, transparan, 

akuntabel, & 

berbasis kebutuhan 

masya-rakat melalui 

serang-kaian rembug 

para pihak di tkt. 

Kota/ kabupaten 

Evaluasi Kinerja 

Pemkot/Kab dalam 

rangka pengokohan 

TKPK-Kota/Kab dan 

Penyusunan 

Dokumen SPK-D 

Kota/Kab 

Pelaksana: KPK-D & 






tinggi, dll), Desa Adat dan 

para pihak lainnya. 


Pelaksana: KPK-D & 






tinggi, dll), Relawan-Relawan 

Masyarakat kelurahan, TPP 

Pakraman (bila telah 

terbentuk) & para pihak 

lainnya. 


Pelaksana: KMW & KMP. 

Peserta: Pemkot/kab & KPK 

setempat 

Fasilitator: PMU 

katan (Good Governance) dan 

pembangunan berkelanjutan 

(TRIDAYA) sebagai pondasi 

pelaksanaan P2KP & penguatan 

peran serta fungsi TKPK di 

masing-masing kota/kabupaten 

• Tumbuh kesadaran & pemahaman 

substansi serta proses 

pemetaan kemiskinan melalui 

pembelajaran pelaksanaan 

pemetaan swadaya di tingkat 

pakraman & coaching teknik 

pemetaan kemiskinan oleh KMW 

• Disepakati peta kemiskinan 

kota/kab. (Peta Masalah, Potensi 

dan Kebutuhan nyata 


kota/kab) berdasarkan hasil-hasil 

pemetaan swadaya dari seluruh 

pakraman di wilayahnya. 

• Tumbuh kesadaran & 

pemahaman substansi serta 

proses PJM Pronangkis melalui 

pembelajaran pelaksanaan 

perencanaan partisipatif 

menyusun Pronangkis & 

coaching teknik perencanaan 

partisipatif oleh KMW 

• Disepakati dan tersusun 

Dokumen SPK-D kota/kab. yang 

mencerminkan keberpihakan 

pada warga miskin & kelompok 

marjinal Pelayanan Publik yang 

baik serta nilai-nilai kemanusiaan 

• Kesepakatan Keterpaduan 

Pronangkis masyarakat dengan 

Program Penanggulangan 

Kemiskinan Kota/Kabupaten 

sebagai Penjabaran SPK 

• PMU/Satker P2KP menetapkan 

hasil penilaian kinerja TKPK- 

Kota/kabupaten & Dokumen 

SPK-D setempat dari masingmasing 

kota/kab. secara 

demokratis, partisipatif, 

transparan & akuntabel 

Dilakukan bersamaan/ 

setelah dimulai pelaksanaan 

pemetaan swadaya 

di tingkat pakraman 


memantau & terlibat dlm 

proses FGD Refleksi 

Kemiskinan tingkat 

pakraman 

Dilakukan setelah dimulai 

pelaksanaan perencanaan 

partisipatif penyusunan 

PJM & renta Pronangkis di 

tkt pakraman 


memantau & terlibat dlm 

proses penyusunan PJM & 

Renta Pronangkis 

masyarakat 

Di Kota/Kab 

Dilakukan pada Bulan ke-9 

stlh KMW dimobiisasi 

KMP menyiapkan indikator 

penilaian kinerja TKPK-D & 

SPK-D 

4.6. Kegiatan Menerus Atau Berkala 

Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan yang terus menerus atau 

berkala, antara lain adalah sebagai berikut: 


1. Monitoring (pemantauan) Pelaksana: KMP dan 

KMW, Tim Fasilitator dan 

Relawan Masyarakat 

2. Evaluasi Pelaksana: Pihak-pihak 

yang ditunjuk P2KP, 

Pemda dan masyarakat 

• Perbaikan kualitas kinerja 

pelaksanaan program di 

lapangan 

• Data dampak pencapaian 

program proyek 

• Saran perbaikan dan 

masukan kebijakan bagi 

Dilakukan sesuai 

indikator kinerja 

P2KP Replikasi 




Kemiskinan 

di Perkotaan 


pemerintah 

3. Penanganan pengaduan 

dan manajemen konflik 

Pelaksana: P2KP Pusat, 

KMW, Pemda, Bendesa, 

dan TPP sesuai dengan 

tingkatannya 

• Pengaduan masyarakat 

teridentifikasi dan tertangani 

• Konflik terselesaikan 

Pedoman 

penanganan 

pengaduan oleh 

P2KP dan Pemda 

4. Inventarisasi dan 

penyebarluasan contoh 

kasus sukses (Best 

Practice) 

Pelaksana: Pemda 

Peserta: Bendesa, TPP, 

Pemda dan pihak terkait 

• Proses inventarisasi 

dilakukan secara partisipatif, 

transparan dan akuntabel 

Pedoman 

inventarisasi kasuskasus 

sukses oleh 

Pemda dan P2KP 

5. Sosialisasi secara terus 

menerus selama masa 

program replikasi ke 

berbagai kelompok 

sasaran di berbagai 

tataran. 

Pelaksana: Pemda 

Peserta: Bendesa, TPP, 

Pemda , fasilitator, 

relawan dan pihak terkait 

Meningkatnya kesadaran dan 

fungsi kontrol sosial masyarakat 

terhadap program replikasi 

P2KP dan program kemiskinan 

pada umumnya dan khususnya 

terhadap TPP-TPP dan KSM- 

KSM/Panitia 

Buku Pedoman 

teknis Sosialisasi 

6. Pelatihan (in class, 

coaching, on the job 

training, magang, dll) 

Pelaksana: KMP, KMW 

dan Tim Fasilitator sesuai 

dengan wilayah kerjanya 

Peserta: Masyarakat, 

Bendesa, dll 

Fasilitator: Tim Fasilitator, 

Meningkatnya kemampuan dan 

kapasitas para pelaku 

pembangunan dlm menanggulangi 

kemiskinan pada 

umumnya dan menerapkan 

P2KP pada khususnya 

Sesuai Juklak dan 

modul pelatihan 

yang disiapkan 


Korkot, KMW dan Pemda 




Kemiskinan 

di Perkotaan 

BAB V. PENUTUP 

Keberhasilan dari pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali ini akan sangat 

tergantung dari dukungan seluruh masyarakat baik yang terlibat langsung dalam 

pelaksanaan kegiatan maupun yang tidak terlibat langsung. Salah satu bentuk dukungan 

yang penting dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP ini adalah komitmen dari 

seluruh pelaku untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan 

prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Seluruh pelaku harus secara terbuka dan 

aktif untuk saling mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan ini terutama mengawasi 

dana BLM sebagai stimulan yang pemanfaatannya haruslah tepat sasaran sesuai 

program yang disiapkan oleh masyarakat dan memberikan prioritas bagi masyarakat 

miskin sebagai kelompok penerima manfaat dalam rangka upaya peningkatan IPM dan 

pencapaian sasaran MDGs. 

Transparansi dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali harus dapat 

diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak untuk mengetahui informasiinformasi 

mengenai pelaksanaan Program, mulai dari kebijakan, proses pelaksanaan 

kegiatan dan penggunaan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku 

Program. 

Penerapan transparansi secara konsisten oleh seluruh pelaku tersebut pada dasarnya 

dimaksudkan untuk: (1) mencegah sedini mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan 

melalui tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, (2) 

menghindarkan mis komunikasi ataupun salah persepsi, (3) mendorong proses 

masyarakat belajar dan ‘melembagakan’ sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat 

terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya, (4) membangun 

kepercayaan semua pihak terhadap pelaksanaan program replikasi P2KP secara 

keseluruhan, sehingga program diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan, prinsip dan nilai serta ketentuan yang ditetapkan. 

Selain hal tersebut diatas, sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini telah 

ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur kualitas capaian pelaksanaan kegiatan. 

Standar indikator Program Replikasi P2KP Khusus Bali mengacu pada indikator kinerja 

PNPM P2KP Mandiri 2007. Sedangkan untuk mengukur kinerja personil pendamping 

mulai fasilitator hingga tingkat pusat mengacu pada matriks akuntabilitas yang telah 

ditetapkan PMU P2KP Pusat. 

Melalui proses pengendalian kegiatan seperti tersebut di atas, diharapkan pelaksanaan 

Program Replikasi P2KP Khusus Bali ini dapat efektif dan optimal untuk mendukung 

upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah orang miskin di wilayah sasaran dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 


INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM REPLIKASI P2KP KHUSUS BALI 

Indikator Tahun I Tahun 2 Sumber 

INDIKATOR DAMPAK 

% Masyarakat miskin di lokasi sasaran (desa adat) 

menerima manfaat dan peningkatan pelayanan dari 

Meningkatnya 

akses 

masyarakat 

miskin terhadap 

pelayanan 

kebutuhan dasar 

dan sarana 

prasarana yang 

direncanakan 

secara 

partisipaitf 

Prgram Replikasi P2KP khusus BALI 

1. % Kegiatan sarana infrastruktur yang dibangun 

masyarakat mempunyai efisiensi 20% lebih 

murah dibandingkan dengan yang dibangun 

dengan pola yang tidak berbasis masyarakat 

2. % Tingkat kepuasan dari penerima manfaat 

dengan perbaikan pelayanan 

3. % penerima manfaat pinjaman bergulir dapat 

meningkat pendapatannya 

4. % Kelurahan dengan kegiatan sosialisasi 

berkelanjutan 

% TPP yang terbentuk, efektif, dan partisipatif dalam 

melaksanakan kegiatannya 

20% Uji petik 

80% Uji 

Petik/Survey 

20% Uji 

petik/Survey 

30% 

80% Uji Petik 

70% Uji Petik 

INDIKATOR HASIL DARI MASING MASING KOMPONEN 

PROYEK 

Komponen Pemberdayaan Masyarakat 

% penduduk berpartisipasi pada serangkaian proses 30 % 30 % SIM 

musyawarah warga selama pelaksanaan Program 

% kelompok marjinal berpartisipasi 30 % 30 % SIM 

% kelompok wanita yang berpartisipasi 30 % 30 % SIM 

% penduduk sasaran program yang paham program 10 % 20 % Uji Petik 

dan tujuannya 

Minimal relawan setiap kelurahan / desa adat 25 org 25 org SIM 

% Penduduk dewasa yang berpatisipasi memilih 30 % SIM 

Terlaksananya 

program dengan 

dilandasi sinergi 


dengan nilai 

universal dalam 

penanggulangan 

kemiskinan,. 

dalam pemilihan TPP 

% Wanita yang terpilih sabagai anggota TPP 20 % SIM 

% PJM Pronangkis yang terealisir/diimplementasikan 10 % SIM 

% Penduduk yang paham PJM Pronangkis 10 % 20 % Uji Petik 

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat: 

Kegiatan Prasarana 

% keluarga miskin yang menerima manfaat dari 

pembangunan infrastruktur 

30 % SIM/Uji petik 

% hasil pembangunan infrastruktur memenuhi 

70 % Uji Petik 

standart teknis dan berkualitas baik 

Kegiatan Ekonomi 

% keluarga miskin telah mengakses dana bergulir 20 % SIM 

% wanita sebagai penerima manfaat dana bergulir 30 % SIM 

% Pelaksana program (TPP) Ekonomi dengan 

70 % SIM 

tingkat pengembalian dana bergulir di atas 90% 

Kegiatan Sosial 

% Keluarga miskin yang menerima program sosial 10 % SIM 

Komponen Dukungan/Bantuan Teknis 

%Desa adat/pengelola program yang menyelesaikan 

audit keuangan tahunan 

% akurasi dan pemuthakhiran data SIM yang dikirim 

konsultan Replikasi 

90 % SIM/Uji petik 

90 % 90 % SIM

Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?