22.11.2014 Views

Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI

Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI

Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Program</strong><br />

Penanggulangan<br />

Kemiskinan<br />

di Perkotaan<br />

• Memverifikasi data calon lokasi sasaran serta menyampaikan hasilnya<br />

sebagai dasar pengajuan usulan lokasi sasaran <strong>Program</strong> <strong>Replikasi</strong> <strong>P2KP</strong><br />

khusus <strong>BALI</strong> kepada Pemerintah Pusat<br />

• Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen di tingkat kota/Kabupaten dan<br />

PJOK di tingkat kecamatan untuk membantu adminsitrasi pencairan dana<br />

BLM <strong>Replikasi</strong><br />

• Mendukung koordinasi dan kerjasama antar para pelaksana <strong>Program</strong><br />

<strong>Replikasi</strong> <strong>P2KP</strong> khusus <strong>BALI</strong>, baik Tim Pelaksana <strong>Replikasi</strong> dari instansi<br />

pemerintah, konsultan daerah (<strong>Replikasi</strong>) maupun masyarakat<br />

• Mengalokasikan BOP secara tepat waktu dan tepat kebutuhan, maupun<br />

biaya-biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan <strong>Program</strong> <strong>Replikasi</strong> <strong>P2KP</strong><br />

khusus <strong>BALI</strong> yang tidak disediakan oleh APBN, APBD Provinsi, dan<br />

pinjaman Bank Dunia<br />

• Mensosialisasikan <strong>Program</strong> <strong>Replikasi</strong> <strong>P2KP</strong> khusus <strong>BALI</strong> kepada instansi<br />

pemerintah di tingkat kota/kabupaten termasuk kecamatan, kelurahan/desa<br />

dinas maupun pakraman di wilayahnya<br />

• Memadukan kebutuhan, rencana, dan program penanggulangan kemiskinan<br />

masyarakat (PJM Pronangkis) melalui penetapan kebijakan program<br />

pemerintah kota/kabupaten, khususnya yang dibiayai APBD<br />

Kota/Kabupaten<br />

• Memfasilitasi pelatihan/lokakarya untuk <strong>Pelaksanaan</strong> <strong>Program</strong> <strong>Replikasi</strong><br />

<strong>P2KP</strong> khusus <strong>BALI</strong><br />

• Melakukan KBP, memfungsikan TKPK-D agar menyusun SPK-D &<br />

Pronangkis Kota secara partisipatif dan berpihak pada masyarakat miskin<br />

d. Medorong partisipasi masyarakat dan bersinergi dengan kelompok peduli<br />

dalam penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada PJM Pronangkis<br />

• Melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan pelaksanaan<br />

<strong>Program</strong> <strong>Replikasi</strong> <strong>P2KP</strong> Khusus <strong>BALI</strong> serta menerima serta mengevaluasi<br />

laporan kegiatan Tim Pelaksana <strong>Replikasi</strong> dan PJOK <strong>Replikasi</strong> tingkat<br />

kecamatan.<br />

b. PJOK <strong>Replikasi</strong> di tingkat Kecamatan<br />

Sebagai pelaksana proyek <strong>P2KP</strong> di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab<br />

atas aspek administrasi dan substansi pelaksanaan proyek di dalam wilayah<br />

kerjanya. PJOK diangkat oleh Bupati/Walikota dari perangkat Kecamatan<br />

terkait, dengan tugas sebagai berikut:<br />

• Memantau proses pelaksanaan <strong>P2KP</strong> di wilayah kerjanya sesuai dengan<br />

pentahapan yang sudah ditentukan<br />

• Menyiapkan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) <strong>Replikasi</strong><br />

• Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (berdasarkan SPPB yang telah<br />

ditandatangani) kepada SNVT Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti dengan<br />

pencairan dana BLM <strong>Replikasi</strong> sesuai alokasi yang ditetapkan<br />

• Melaksanakan pengadministrasian proyek yang meliputi: menandatangani<br />

SPPB, memproses SPP ke KPPN dll<br />

• Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas untuk diserahkan kepada<br />

bupati/walikota sebelum tanggal 15 setiap bulan, dan tembusan kepada<br />

Camat sebagai laporan<br />

• Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan<br />

menyerahkannya kepada bupati/walikota paling lambat satu bulan setelah<br />

masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK antar<br />

<strong>Petunjuk</strong> <strong>Pelaksanaan</strong> <strong>Program</strong> <strong>Replikasi</strong> <strong>P2KP</strong> <strong>Wilayah</strong> <strong>BALI</strong> 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!