Peran Kelembagaan Lokal pada Kegiatan Agribisnis di Pedesaan

More documents

Recommendations

Info

Dalam banyak kasus hancurnya hubungan patron-client yang sekonyongkonyong mengakibatkan bertambahnya resiko petani kecil, yang terombang-ambing oleh kekuatan pasar bebas yang sangat sulit untuk dibendung. Demikian pula di dalam kelembagaan agribisnis, meskipun berbagai program kemitraan telah banyak dikembangkan pada berbagai komoditas pertanian, namun sebagian besar kemitraan yang diprogramkan oleh pemerintah tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik kecuali pada sebagian komoditas perkebunan seperti PIR kelapa sawit. Kegagalan-kegagalan pada program kemitraan pada intinya terjadi karena kemitraan yang dikembangkan cenderung tidak dapat memberikan manfaat finansial kepada salah satu atau keduanya. Padahal manfaat itu merupakan pertimbangan utama bagi setiap pihak yang melakukan kemitraan. Struktur agribsinis yang bersifat dispersal atau tersekat-sekat sangat tidak kondusif untuk menciptakan sistem agribisnis berdaya saing tinggi yang mampu merespon dinamika pasar secara efektif dan efisien. Hal ini karena pada struktur agribisnis demikian tidak terjadi keterkaitan fungsional diantara para pelaku agribisnis (Simatupang, 1999; Pranadji, 1999; dan Irawan, 2001). Oleh karena itu diperlukan penataan struktur agribisnis dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas pertanian. Simatupang (1997) berpendapat bahwa penataan tersebut haruslah mengarah kepada pembentukan Unit Agribisnis Industrial. Sebagai langkah awal pragmatis penataan struktur agribisnis tersebut dapat dilakukan dengan mengarahkan BUMN untuk bertindak sebagai pelopor (Kasryno, 1997). Sedangkan karakteristik utama yang harus ada pada setiap Unit Agribisnis adalah (Simatupang, 1997): (1) Seluruh fungsi yang diperlukan untuk memproduksi, mengolah dan memasarkan produk pertanian dapat dipenuhi. Dengan kata lain, setiap unit agribisnis haruslah lengkap secara fungsional. (2) Seluruh komponen atau pelaku agribisnis melaksanakan fungsinya secara harmonis dan dalam satu kesatuan tindakan. Dengan kata lain kegiatan yang dilakukan oleh setiap pelaku agribisnis harus saling terkait secara fungsional. (3) Hubungan diantara seluruh pelaku agribisnis terjalin langsung melalui ikatan institusional. (4) Kelangsungan hidup dan perkembangan usaha pada masing-masing pelaku agribisnis saling tergantung sama lain. 2
(5) Setiap pelaku agribisnis saling membantu satu sama lain demi kepentingan bersama. Penataan struktur agribisnis yang mengarah kepada lima kondisi di atas sebenarnya sudah diupayakan pemerintah melalui pengembangan berbagai program kemitraan usaha diantara para pelaku agribisnis. Secara historis program kemitraan tersebut sudah mulai diterapkan sejak tahun 80-an pada komoditas perkebunan melalui program Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Pada program PIR tersebut petani perkebunan bekerjasama dengan perusahaan inti dalam mengembangkan komoditas perkebunan yang digeluti. Dalam kerjasama tersebut perusahaan inti membangun pabrik pengolahan komoditas perkebunan yang bahan bakunya dihasilkan dari kebun petani. Dengan kata lain para petani berfungsi sebagai pemasok bahan baku sedangkan perusahaan inti berfungsi sebagai pengolah dan penjual produk olahan yang dihasilkan. Dengan mekanisme tersebut maka kemitraan yang dikembangkan tidak hanya berguna untuk menciptakan kaitan fungsional antara petani dan perusahaan inti tetapi juga meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan melalui proses pengolahan yang dibangun oleh perusahaan inti. Kemitraan tersebut juga merupakan media untuk mendorong pemerataan pendapatan (Erwidodo, et al., 1996). Berbagai program kemitraan telah dikembangkan pada berbagai komoditas pertanian. Tetapi sebagian besar kemitraan yang diprogramkan pemerintah tidak menunjukkan kinerja yang baik kecuali pada sebagian komoditas perkebunan seperti pada PIR kelapa sawit. Keberhasilan pada PIR perkebunan tersebut pada dasarnya didorong oleh tiga faktor utama yaitu: (1) Usaha komoditas perkebunan memiliki economic of scale sehingga pengembangan agribisnis dengan pola PIR yang mencakup areal relatif luas mampu menekan ongkos produksi, dengan kata lain meningkatkan keuntungan, (2) Pelaksanaan PIR perkebunan pada umumnya dilakukan pada lahanlahan transmigrasi yang baru dibangun sehingga dapat dirancang relatif mudah ukuran usaha yang efisien dan menguntungkan perusahaan inti yang menjadi mitra petani, (3) Perusahaan inti tertarik untuk melakukan kemitraan dengan petani karena pasar bahan baku bagi industri pengolahan yang dibangunnya dapat dikuasai dan adanya pembagian resiko antara perusahaan inti, petani dan pemerintah. Sedangkan bagi petani kemitraan tersebut juga menguntungkan karena komoditas perkebunan yang dikembangkannya menjadi memiliki jangkauan pasar lebih luas akibat dikembangkannya pabrik pengolahan dan pasar produk yang dihasilkan petani lebih terjamin. 3
Page 1 and 2: ICASERD WORKING PAPER No.43 PERAN K
Page 3: PERAN KELEMBAGAAN LOKAL PADA KEGIAT
Page 7 and 8: Kemitraan dengan pola PIR yang dike
Page 9 and 10: Secara rinci bentuk-bentuk hubungan
Page 11 and 12: Tabel 3. Bentuk-bentuk Kemitraan di
Page 13 and 14: Tabel 5. Pola Kemitraan pada Agribi
Page 15 and 16: kemitraan antara petani dan PT. Ind
Page 17 and 18: mengungkapkan hal tersebut; Pendapa
Page 19 and 20: Tabel 9. Jumlah Petani Responden Me
Page 21 and 22: pasar (P). Dengan kata lain kerugia
Page 23 and 24: kebutuhan mereka. Di satu pihak par
Page 25: Sudaryanto T,. Adreng Purwoto, A. I

Peran Kelembagaan Lokal pada Kegiatan Agribisnis di Pedesaan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?