Peran Kelembagaan Lokal pada Kegiatan Agribisnis di Pedesaan

More documents

Recommendations

Info

Krisnamurthi (2001) berpendapat bahwa faktor ketiga itulah yang umumnya menjadi daya tarik bagi perusahaan untuk melakukan kemitraan sehingga PIR perkebunan dapat berjalan. Sedangkan pada program kemitraan lainnya seringkali dijumpai kegagalan yang pada intinya terjadi karena kemitraan yang dikembangkan cenderung merugikan atau tidak memberikan manfaat kepada salah satu pihak, petani atau perusahaan mitranya. Padahal, manfaat yang dapat diperoleh justru merupakan daya tarik utama bagi setiap pihak untuk melakukan kemitraan. Pada umumnya, kontinyuitas pasokan petani kepada perusahaan mitra merupakan manfaat yang diinginkan oleh perusahaan mitra sedangkan jaminan pasar baik dalam kuantitas maupun harga merupakan manfaat utama yang diinginkan petani dalam melakukan kemitraan. Pengalaman menunjukkan bahwa kedua manfaat yang diinginkan oleh perusahaan mitra dan petani seringkali semakin kecil sehingga kemitraan yang telah dibangun tidak berkelanjutan. Pada umumnya hal ini terjadi karena adanya pelaku agribisnis lain di luar kemitraan (pedagang lokal) yang berani membeli produksi petani dengan harga lebih tinggi daripada harga yang disepakati dengan mitranya. Akibatnya adalah petani cenderung menjual produksinya bukan kepada mitranya, melainkan kepada pedagang lokal yang membeli dengan harga lebih tinggi. Bagi petani hal itu merupakan pilihan yang rasional walaupun cenderung merugikan mitranya akibat berkurangnya pasokan produksi petani kepada mitranya. Fakta di atas mengungkapkan bahwa program kemitraan yang dibangun tanpa melibatkan pelaku agribisnis lokal (pedagang lokal) sulit dipertahankan secara berkelanjutan. Dalam konteks lebih luas, banyak pendapat mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan agribisnis yang dilakukan tanpa memperhitungkan kelembagaan yang sudah berkembang secara alami di pedesaan akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, dalam mendorong kemitraan di sektor agribisnis pemerintah tidak harus mengubah atau memperkenalkan bentuk kelembagaan yang baru tetapi cukup dengan melakukan pembenahan pada kelembagaan yang sudah berkembang, sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Hastuti, 1986). Hal ini karena bentuk-bentuk kerjasama usaha antara petani dengan pihak lain sebenarnya sudah banyak yang berkembang di daerah pedesaan dan dalam kerjasama tersebut secara umum sudah diperhitungkan pula masalah pemerataan dan aspek keberlanjutan usaha bagi pihak-pihak yang bermitra (Suradisastra, 1999; Hastuti, 1986). 4
Kemitraan dengan pola PIR yang dikembangkan di daerah transmigrasi pada dasarnya dapat pula diterapkan pada komoditas hortikultura walaupun tidak semudah pada komoditas perkebunan. Hal ini karena komoditas hortikultura terutama sayuran pada umumnya membutuh-kan kondisi agroklimat yang spesifik, kegiatan usahatani yang intensif dan keragaman jenis hama penyakit yang relatif tinggi. Sifat demikian menyebabkan komoditas sayuran relatif sulit dikembangkan dengan pola PIR yang membutuhkan hamparan lahan relatif luas untuk mencapai ukuran usaha yang efisien bagi pabrik pengolahan, akibat terkendala oleh kondisi lahan. Kemitraan dengan pola PIR yang melibatkan lahan transmigrasi mungkin lebih sesuai untuk komoditas buahbuahan yang relatif kurang intensif dalam penggunaan tenaga kerja dan memiliki daya adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi agroklimat dibandingkan komoditas sayuran. Di daerah produksi sayuran pada umumnya sudah berkembang kerjasama usaha antara petani dengan pedagang sayuran atau dengan pedagang sarana pertanian. Hubungan kerjasama usaha tersebut pada umumnya tumbuh dan berkembang tanpa melibatkan peran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama usaha antar pelaku agribisnis akan tumbuh dengan sendirinya jika kedua belah pihak saling membutuhkan dan kerjasama usaha yang dilakukan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Mengikuti pemikiran Hastuti (1986) maka kerjasama usaha semacam inilah yang perlu dibenahi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, bukan dengan mengintroduksikan pola kerjasama yang baru. Sedangkan tujuan dari kemitraan yang dikembangkan haruslah mengarah kepada terciptanya kaitan fungsional antar pelaku agribisnis serta mengurangi permasalahan yang dihadapi dalam mendorong perkembangan komoditas yang diusahakan. Pada agribisnis sayuran, Syukur (1995) dan Sudaryanto et al., (1992) mengungkapkan bahwa pemasaran merupakan masalah yang menonjol, oleh karena itu kemitraan yang dikembangkan seyogyanya mampu mengurangi permasalahan tersebut. METODE PENELITIAN Makalah ini ditulis berdasarkan penelitian tentang agribisnis di beberapa daerah di Jawa Tengah, Medan, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Keempat lokasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan pada Tabel.1. 5
Page 1 and 2: ICASERD WORKING PAPER No.43 PERAN K
Page 3 and 4: PERAN KELEMBAGAAN LOKAL PADA KEGIAT
Page 5: (5) Setiap pelaku agribisnis saling
Page 9 and 10: Secara rinci bentuk-bentuk hubungan
Page 11 and 12: Tabel 3. Bentuk-bentuk Kemitraan di
Page 13 and 14: Tabel 5. Pola Kemitraan pada Agribi
Page 15 and 16: kemitraan antara petani dan PT. Ind
Page 17 and 18: mengungkapkan hal tersebut; Pendapa
Page 19 and 20: Tabel 9. Jumlah Petani Responden Me
Page 21 and 22: pasar (P). Dengan kata lain kerugia
Page 23 and 24: kebutuhan mereka. Di satu pihak par
Page 25: Sudaryanto T,. Adreng Purwoto, A. I

Peran Kelembagaan Lokal pada Kegiatan Agribisnis di Pedesaan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?