Toxic Threads_Meracuni surga_26 April 2013

Gambar Pabrik PT Gistex
membuang limbah cair
industri yang mengandung
bahan kimia berbahaya ke
Sungai Citarum
Gambar Sisipan Warga
Desa Ciwalengke mencuci
baju dan alat masak dengan
air dari Sungai Citarum, yang
menjadi tempat pembuangan
limbah industri; banyak
penduduk desa tersebut yang
menderita penyakit kulit..
Toxic
section one
Threads
#4
Bergerak Dari Pendekatan
Kontrol Menuju Pencegahan
Kebijakan publik untuk mengatasi
polusi air di Indonesia bergantung
pada pendekatan kontrol polusi (atur
dan awasi), ketimbang pencegahan
polusi. Pemerintah nasional dan provinsi
menerapkan baku mutu dan berbagai
ketentuan. Namun, hal tersebut hanya
meliputi serangkaian parameter terbatas.
Baku mutu air mengatur level maksimum
polutan dengan parameter yang terbatas,
yang kemudian menentukan klasifikasikan
badan air sebagai kelas I, II, III atau IV
sesuai dengan kegunaan. 77
Baku mutu limbah industri diatur dalam regulasi 1995
untuk 21 tipe industri 78 . Lebih lanjut 16 jenis aktivitas
industri diatur dalam keputusan mentri lain. Diluar
parameter umum seperti BOD, COD, TSS, 79 standard
yang ditetapkan untuk industri teksil hanya berupa
kromium, fenol, ammonia dan sulfida, untuk berbagai
tipe proses tekstil 80 . Tidak ada bahan organik kimia
berbahaya lain yang didaftarkan, termasuk NP dan
NPE sebagaimana yang ditemukan Greenpeace
Internasional pada sampel limbah PT. Gistex atau
bahan kimia lain yang biasanya terkandung dalam
limbah cair produksi tekstil, seperti phthalates. Lebih
lanjut, tidak ada pembatasan untuk logam-logam
berat kecuali kromium.
Sistem ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama,
ia berdasar sepenuhnya pada baku mutu atau
mengijinkan keberadaan bahan berbahaya
beracun sampai batas tertentu, bukan pencegahan
penggunaan dan pembuangannya. Kedua,
standard tersebut hanya meliputi parameter dan
jenis bahan kimia dalam jumlah yang terbatas; ia
tidak merefleksikan kompleksitas limbah industri dan
beragam bahan kimia berbahaya yang digunakan
disektor produksi tektil. Ketiga, kurangnya kapasitas
untuk mendeteksi pelanggaran dari aturan yang
ditetapkan pemerintah (baik melalui monitoring
rutin atau sidak oleh otoritas pemerintah, laporan
rutin pihak industri, maupun laporan masyarakat
atau media), serta respon cepat dan tegas saat
pelanggaran terjadi. Keempat kurangnya informasi
hasil monitoring pembuangan limbah yang dapat
diakses dengan mudah oleh masyrakat.
Akses Kepada Informasi –
Mitos vs Fakta
Undang-Undang di Indonesia memberi jaminan
hukum bagi setiap individu untuk memperoleh
akses kepada informasi, dan keadilan, dalam upaya
pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang
sehat. 81 Serupa dengan di atas, regulasi mengenai
kualitas air menyatakan bahwa “semua orang
punya hak yang sama untuk memperoleh informasi
mengenai status kualitas air dan pengelolaan
kualitas air serta pengendalian polusi”, termasuk hasil
kajian pemenuhan aturan-aturan. 82 Semua perusahaan
juga “wajib memberikan informasi yang benar mengenai
pelaksanaan kewajiban-kewajiban pengelolaan kualitas
air dan pengendalian polusi air” 83 guna menegakkan
ketaatan hukum dan pengelolaan bisnis/kegiatan
terkait dengan aturan-aturan yang ada. 84 Aturan hukum
yang lebih baru 85 mengenai keterbukaan informasi
publik menyatakan bahwa setiap entitas masyarakat
mempunyai hak mengakses informasi secara terbuka.
Tetapi faktanya, data pengawasan mengenai ketaatan
hukum di bidang pembuangan air limbah tidak tersedia,
data-data itu tidak dipublikasikan di media atau tersedia
di internet. Tanggapan terhadap permintaan informasi
beragam di antara masing-masing lembaga pemerintah
baik nasional maupun lokal. Proses untuk mendapat
informasi bisa menjadi sangat birokratis; termasuk
mengajukan permintaan informasi secara tertulis ke
berbagai lembaga yang berbeda.
Bahkan program PROPER (lihat Box 6), sebuah
program pemerintah yang didesain secara khusus
untuk mengurangi polusi dari industri dengan cara
mempublikasikan kinerja perusahaan dalam memenuhi
berbagai peraturan lingkungan, juga tidak melaporkan
data hasil pengawasan untuk memperlihatkan apakah
sebuah perusahaan sudah taat atau tidak taat terhadap
peraturan-peraturan yang ada.
Greenpeace International Toxic Threads: Mencemari Surga 23