jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

sebenarnya dapat dimaklumi. Ini mengingat formulir dan buku laporan keuangan dan kegiatan tersebut menuntut pencatatan secara rinci berbagai aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan program ADD, sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara. Mekanisme inilah yang membedakan program ADD dengan program lainnya yang selama ini pernah dilaksanakan oleh pemerintah desa. PDF Creator - PDF4Free v3.0 Sebagai contoh, apabila kegiatan ADD membutuhkan pembelian barang, maka barang tersebut harus direncanakan lebih dulu dan dimasukkan dalam buku rencana penggunaan dana. Pada saat pembelian barang harus ada kuitansi pembelian dan berita acara serah terima barang. Selanjutnya barang tersebut dicatat dan dibukukan dalam buku material/bahan , serta ketika menggunakan harus dicatat dalam buku penggunaan barang. Aktivitas pencatatan inilah yang sering tidak dilakukan oleh TPD, karena dipandang merepotkan dan tidak efisien. Pada hal mekanisme ini merupakan salah satu bentuk aktivitas administrasi publik modern. Akibatnya, ketika tahap menyusun laporan keuangan akan dilakukan, mereka mengalami kesulitan. Di samping itu, kesulitan pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan ADD ini disebabkan mereka belum mempunyai pengalaman dalam menyusun laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, serta kemampuan administratif yang rendah. Kalaupun mereka pernah memperoleh pelatihan menyusun laporan keuangan ADD, materinya hanya bersifat penjelasan yang bersifat umum, bukan praktek menyusun laporan keuangan. Sehingga ketika mereka dihadapkan pada penyusunan laporan keuangan yang sesungguhnya menjadi kesulitan. Meskipun keterlambatan dalam penyerahan laporan keuangan (SPJ) dari tahun ke tahun terus menerus terjadi, namun selama ini tidak pernah ada sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Bagi desa yang http://www.pdf4free.com terlambat, biasanya hanya memperoleh sura t peringatan untuk segera
ketergantungan pemerintah desa kepada Bapermas dalam penyusunan laporan keuangan ADD. Akibatnya cukup banyak desa yang cenderung memperlambat pembuatan laporan keuangan agar dapat dibuatkan laporan keuangan ADD oleh petugas dari Bapermas. Hasil penelitian terhadap pelaksanaan program ADD di Kabupaten Purbalingga menunjukkan, pelaksana ADD di tingkat desa telah gagal dalam membangun akuntabilitas vertikal, yaitu keterlambatan dalam pelaporan administrasi keuangan kepada Pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Penyebab utama keterlambatan adalah dominasi Kepala Desa dalam pelaksanaan program ADD, rendahnya kemampuan administratif TPD dalam penyusunan penyusunan laporan keuangan, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi keterlambatan pelaporan administrasi keuangan. PDF Creator - PDF4Free v3.0 Akuntabilitas Horizontal Pelaksanaan kegiatan ADD di Kabupaten Purbalingga sebagian besar digunakan untuk pembangunan fasilitas fisik, seperti perbaikan selokan/saluran irigasi, perbaikan jembatan, pengerasan jalan desa, perbaikan fasilitas ibadah, dan renovasi balai desa. Sesuai ketentuan program ADD, penentuan nominasi rencana kegiatan maupun anggaran kegiatan, ditentukan melalui tahapan musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, serta paling sedikit dihadiri oleh seluruh anggota LKMD, Ketua BPD dan seorang anggota BPD di bidang pembangunan, perangkat desa, Ketua-ketua RW, Ketua-ketua RT, PKK, dan tokoh masyarakat. Melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan semua unsur ini, diharapkan kegiatan program ADD dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan mekanisme musyawarah desa ini seringkali tidak dilaksanakan. Kalaupun dilaksanakan, kegiatan musyawarah desa ini tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat. Perencanaan anggaran kegiatan ADD berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar ditentukan oleh aparat pemerintah desa. Mencermati proses penentuan dan perencanaan anggaran kegiatan ADD yang kurang melibatkan masyarakat ini menunjukkan akuntabilitas horizontal pengelolaan keuangan program ADD relatif rendah. Hak masyarakat untuk dilibatkan dalam proses penyusunan dan perencanaan keuangan dan kegiatan melalui musyawarah desa telah dihilangkan oleh hpttepm:/e/wrinwtawh.pddef4safṛeeB.ecrobmagai alasan dikemukakan oleh Kepala Desa, antara lain apabila masyarakat dilibatkan dapat memperlambat
Page 1 and 2: Volume 11, Nomor 1, Januari 2011 IS
Page 3 and 4: Volume 11, Nomor 1, Januari 2011 IS
Page 5 and 6: informal; (3) there is separated, d
Page 7 and 8: Governance bukan hanya menyangkut a
Page 9 and 10: ahan untuk analisis data. Tujuan pe
Page 11 and 12: Village institutions Village fundin
Page 13 and 14: hilangnya fungsi pengawasan terhada
Page 15 and 16: desa dan partai politik belum optim
Page 17 and 18: lesehan, bagi warga yang dipandang
Page 19 and 20: cukup kuat, nilai praktis yang dira
Page 21 and 22: Liou, K.T., 2007. “Applying Good
Page 23 and 24: PDF Creator - PDF4Free v3.0 Montesi
Page 25 and 26: ekomendasi oleh informan kunci, seh
Page 27: ADD. SPJ tahap I merupakan sarana b
Page 31 and 32: PDF Creator - PDF4Free v3.0 akuntab
Page 33 and 34: Penyaluran dana ke daerah perdesaan
Page 35 and 36: Dubnick, M. J. 2003. “Accountabil
Page 37 and 38: INDONESIA-MALAYSIA COMPARATIVE ANAL
Page 39 and 40: state/province contribution to nati
Page 41 and 42: constituent units must have powers
Page 43 and 44: terms of decentralization, there ar
Page 45 and 46: an information advantage, and (2) t
Page 47 and 48: Consequently, state governments hav
Page 49 and 50: FINDINGS Administrative system: a b
Page 51 and 52: sultanates are each governed by an
Page 53 and 54: ensure the priority of higher level
Page 55 and 56: Agency (Badan Perencanaan Pembangun
Page 57 and 58: In the case of Province of Jakarta,
Page 59 and 60: Development planning mechanism and
Page 61 and 62: Moreover, according to Government R
Page 63 and 64: In terms of project approval proces
Page 65 and 66: Figure 7 The Contribution of Interg
Page 67 and 68: grants, capitation grant, revenue g
Page 69 and 70: elected governor. This is in line w
Page 71 and 72: year development plan. This conditi
Page 73 and 74: is enacted by MoHA (Minister of Hom
Page 75 and 76: aspect at least in three aspects: o
Page 77 and 78: Joanis, M. 2009. Intertwined Federa
Page 79 and 80:
Usui, N. & Alisjahbana, A. S. 2005.
Page 81 and 82:
income. The existence indistri hous
Page 83 and 84:
2000 % 2005 % 2000 - 2005 A. Pertan
Page 85 and 86:
Semua populasi dijadikan sampel (me
Page 87 and 88:
dandang, maupun ukir sejumlah 163 o
Page 89 and 90:
Pendapatan mereka pertama dipengaru
Page 91 and 92:
PDF Creator - PDF4Free v3.0 pencipt
Page 93 and 94:
PDF Creator - PDF4Free v3.0 pertani
Page 95 and 96:
DAFTAR RUJUKAN Basmalah & Johnny Je
Page 97 and 98:
pembangunan fisik perlu terus dibat
Page 99 and 100:
kebijakan berada sehingga pelaksana
Page 101 and 102:
secara otomatis akan menuntut penye
Page 103 and 104:
Seluruh pertanyaan yang terkait den
Page 105 and 106:
kepentingan dan tujuan. Hal demikia
Page 107 and 108:
mengelilingi aparat pelaksana disin
Page 109 and 110:
erteknologi, guru pun tidak lepas d
Page 111 and 112:
temurun. Ukuran kaya dan miskin ser
Page 113 and 114:
Komersialiasi pelayanan oleh aparat
Page 115 and 116:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA UMUM
Page 117 and 118:
a. Isi Kebijakan yang terdiri dari
Page 119 and 120:
Dari uraian latar belakan penelitia
Page 121 and 122:
hingga saat ini lahan sudah tinggal
Page 123 and 124:
Bangunan (IMB) kewenangan ada pada
Page 125 and 126:
Sedangkan bagi petani mempunyai kep
Page 127 and 128:
lokasi, ijin pengeringan, ijin peru
Page 129 and 130:
munculnya kebijakan tidak didasarka
Page 131 and 132:
dari segi kewenangan untuk menentuk
Page 133 and 134:
dalam proses transaksi jual beli ta
Page 135 and 136:
Masjaya, Perkembangan Perumahan pen
Page 137 and 138:
isu gender dalam pembangunan sering
Page 139 and 140:
Variabel ketiga adalah disposisi-di
Page 141 and 142:
Membuat Skenario Pengarusutamaan Ge
Page 143 and 144:
melalui kerjasama dengan forum Pusa
Page 145 and 146:
Organisasi agama; (c) forum PSW/G s
Page 147 and 148:
1. Faktor yang berpengaruh terhadap
Page 149 and 150:
program selama beberapa hari untuk
Page 151 and 152:
melakukan inst itusionalisasi penga
Page 153 and 154:
diadakan capacity building terkait
Page 155 and 156:
Selain komunikasi, pemerintah Provi
Page 157 and 158:
mempunyai peran strategis dalam mek
Page 159 and 160:
Daftar Rujukan Bearfield, Dominic A
Page 161 and 162:
PENGARUH MOTIVASI KOMPETENSI DAN LI
Page 163 and 164:
(SUPAS) 1995 memiliki laju pertumbu
Page 165 and 166:
keragaman budaya, (3) pembuatan pro
Page 167 and 168:
memiliki t-value yang lebih rendah
Page 169 and 170:
semua instansi yang terkait, memoti
Page 171 and 172:
Kenaikan satu satuan lingkungan PKB
Page 173 and 174:
memerkecil tingkat kewenangan dan d
Page 175 and 176:
Salah satu dampak dari banyak anak
Page 177 and 178:
Kinerja PKB memengaruhi kinerja KKB
Page 179 and 180:
Kondisi demikian berdampak pada tin
Page 181 and 182:
Helmi Y. 2007. Manfaat Pelaksanaan
show all

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?