29.01.2015 Views

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Governance bukan hanya menyangkut aturan main dan proses yang bisa<br />

menjamin pemerintahan bekerja dengan baik, melainkan juga menyangkut<br />

keterlibatan aktor. Kita bisa mengacu rumusan governance sebagai berikut:<br />

“Governance refers to the formation and stewardship of the formal<br />

and informal rules that regulate the public realm, the arena in which<br />

state as well as economic and societal actors interact to make<br />

decisions” (Hyden, tanpa tahun).<br />

Menurut Hyden, governance lebih menyoal bagaimana sebuah sistem politik<br />

beroperasi, dibandingkan hanya sekedar bagaimana aspek distributif dan alokatif<br />

dari sebuah kebijakan publik. Selama ini, pengelolaan pembangunan yang<br />

menyangkut pembuatan kebijakan publik dan penyediaan pelayanan publik lebih<br />

banyak didominasi oleh <strong>negara</strong> (state-centred) serta menyingkirkan peran aktor<br />

non-<strong>negara</strong>. Karena itu, pergeseran pengelolaan risorsis publik dari government ke<br />

governance membawa implikasi penambahan aktor dalam kebijakan publik:<br />

public sector (state sphere), private sector (market sphere) dan voluntary sector<br />

(civil society sphere) (Koliba, 2006). Namun demikian, kompleksitas semakin<br />

kelihatan ketika aktor di dalam <strong>negara</strong> sendiri sebenarnya tidak bersifat tunggal.<br />

Ada aktor yang terlibat dalam pengagendaan kebijakan (political society),<br />

pembuatan kebijakan (government), implementasi kebijakan (bureaucracy), dan<br />

penyelesaian sengketa dan konflik (judiciary). Faktor kritikal aktor dalam good<br />

governance adalah untuk memonitor dan mengendalikan perilaku kekuasaan yang<br />

mengelola risorsis, sebuah teori yang cocok dengan principal-agent model (see<br />

Provan and Kenis, 2007: 230). Menurut World Governance Assessment (2003),<br />

masing-masing aktor dalam good governance memiliki peran sebagai berikut:<br />

PDF Creator - PDF4Free v3.0<br />

• Civil Society - rules affecting the way citizens become aware of and raise<br />

issues in the public<br />

• Political Society - rules shaping the way issues are combined into policy<br />

by political institutions<br />

• Government - rules affecting the way policies are made by government<br />

agencies<br />

• Bureaucracy - ruhletstpd:e//twerwmwiṅpindgf4thfreeaeḋcmoimnistration and implementation of<br />

policies

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!